Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sunset Policy merupakan suatu bentuk pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berupa fasilitas penghapusan sanksi perpajakan dan hanya berlaku di tahun 2008. Konsep dasar yang mengatur sunset policy adalah self assessment system, dengan sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya yang harus dibayar dan disampaikan melalui SPT Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 37A UU Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan terkait lainnya yang mengatur tata cara pelaksanaan sunset policy.Menilik kebijakan sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemahaman wajib pajak dan bagaimana mereka menyikapi atas kebijakan sunset policy yang saat ini sedang berlangsung, dan juga guna mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy serta alasan dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum memanfaatkan fasilitas sunset policy padahal masa berlaku sunset policy sudah hampir berakhir.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi yang ada dan mencoba untuk menjabarkan kondisi konkrit dari objek penelitian yang selanjutnya akan dihasilkan secara deskripsi tentang objek penelitian, yaitu tentang sunset policy yang ditinjau dari sudut pandang wajib pajak dengan studi kasus pada Telkom Group. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam terhadap beberapa narasumber yang dipilih sesuai prinsip yang berlaku dalam metode kualitatif.Narasumber dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung selama proses kebijakan sunset policy, dalam hal ini adalah wajib pajak baik wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang tergabung dalam Telkom Group. Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak yang tergabung dalam Telkom Group, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami program sunset policy melalui berbagai macam media, penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pajak dan menghadiri seminar pajak tentang sunset policy. Wajib Pajak tersebut cukup cooperatif dalam menyikapi kebijakan sunset policy secara positif dengan mencari tau informasi-informasi khususnya yang berkaitan dengan sunset policy guna memanfaatkan fasilitas sunset policy.Manfaat yang diperoleh wajib pajak atas fasilitas sunset policy adalah memperoleh penghapusan sanksi pajak dan terhindar dari pemeriksaan. Alasan wajib pajak yang tidak berpartisipasi dalam program sunset policy ini dikarenakan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar berdasarkan self assessment system dan kendala-kendala yang dihadapi wajib pajak yang belum dapat memanfaatkan fasilitas sunset policy adalah dikarenakan keraguan & ketidakpastian wajib pajak terhadap aturan sunset policy, kurangnya informasi yang berkaitan dengan sunset policy karena belum mendapatkan sosialisasi dan juga kesulitan dalam perolehan bukti pendukung yang merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan dalam SPT Pajak Penghasilan dalam rangka sunset policy.Saran yang ditujukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan sunset policy adalah memaksimalkan sosialisasi sunset policy yang masa berlakunya akan segera berakhir guna memberikan kesempatan bagi masyarakat yang belum memahami sunset policy agar dapat turut berpartisipasi dalam program sunset policy.

---

Sunset Policy as a form of tax amnesty given by the government through the Directorate General of Taxation that applicated of facilities and the elimination of tax penalties apply only in the year 2008. The basic concept of the sunset policy is self assessment system, with this system, taxpayers are given full trust to calculate their own tax liabilities that must be paid and reported via SPT Income Tax based on Article 37A Tax Act 28 of 2007 and other related regulations, which set the ways of implementation of the sunset policy.Tracing the sunset policy review from the perspective taxpayers, this study aims to evaluate the understanding of taxpayers and how the reaction of the sunset policy, which is currently in progress, and also to know the benefits of what is compulsory facilitity of the sunset policy and the reasons for and constraints faced by taxpayers who have not been utilizing the facilities the sunset policy on the validity sunset policy has almost ended.This research uses a qualitative approach with a descriptive to describe, summarizes the various conditions and situations that exist and try to spell out concrete conditions of the object that further research will be generated description of the object of research, which is about the sunset policy review from the perspective taxpayers with studies in the case of Telkom Group. Collection of data is done through the study of literature and interviews with the guidelines depth interviews to several key informants selected according to the principles that apply in qualitative methods.Key informants in this research are those who are directly involved during the process of sunset policy, in this case are a corporate taxpayers and individual taxpayers who personally joined in the Telkom Group. Results of research and discussion of this research shows that taxpayers who joined in the Telkom Group, both corporate taxpayers and individual taxpayers had personal knowledge and understanding of the program sunset policy through various media, extension or socialization done by the tax office and attend seminars about sunset policy. Taxpayer is quite cooperatif to the sunset policy with the positive policy of seeking good information, especially related to the sunset policy in order to utilize the facilities the sunset policy.The Benefits of sunset policy to taxpayers on the facility are getting the removal of sanctions and can be avoided from the tax audit. Reasons for taxpayers who do not participate in the program due to the sunset policy has been implementing the tax liabiity correctly based on self-assessment system and the constraints faced by taxpayers who can not utilize the facility is due to the sunset policy of doubt and uncertainty to the tax rules required the sunset policy, the lack of information relating to the sunset policy because not get the socialization and also the difficulties in acquiring evidence supporting one of the conditions that must be attached to the SPT Income Tax in the context of the sunset policy.Suggestions to the government that had make sunset policy is to maximize the sunset policy of socialization that the validity period will be end soon in order to provide opportunities for people who dont understand the sunset policy and they can be participating in the program sunset policy."

"The Korean central government introduced a package of tax hikes on real estate in order to achieve tax levy equity....."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa kena pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti melakukan studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian alasan pembatasan 3 (tiga) jenis jasa karena mudah melakukan pengawasan. Prinsip netralitas, menjadikan ekspor sebagai objek PPN dengan tarif 0%. Maka, dapat dilakukan cross border adjustment. Apabila tidak menjadi objek PPN maka Pajak Masukan itu akan menambah harga pokok, sehingga akan melemahkan daya saing. Evaluasi dari kebijakan ini dikaitkan dengan national competitiveness dan cross border adjustment. Maka, tidak berjalan jika tidak disertai dengan kebijakan lainnya yaitu pengembalian pendahuluan. Kebijakan yang tujuannya cross border adjustment agar netral menghindarai cascading effect sehingga mempunyai daya saing yang tinggi itu tidak akan komprehensif.

---

The purposes of this research is to evaluate Value Added Tax policy on the export of taxable services. This study useda qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. In order to obtain data, researcher conducted a field study through depth interview and also literature study.The results of the study limitations grounds 3 (three) types of services because it is easy to supervise. The principle of neutrality, making exports an object VAT at the rate of 0%. Thus, it can be done cross border adjustment. If it does not become the object of the VAT Input Tax that will add to the cost, so it will weaken competitiveness. The evaluation of this policy is associated with the national competitiveness and cross border adjustment. So, do not run if it is not accompanied by other policies that preliminary returns. Policies that aim neutral cross border adjustment in order to avoid a cascading effect that has high competitiveness that will not comprehensive."

"Dalam rangka untuk meningkatkan pemasukan pajak yang berasal dari pelaku umkm yang berpenghasilan bruto kurang dari Rp 4.8 Milyar, maka pemerintah membuat kebijakan yang lebih mudah dan sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses formulasi PP No.46 Tahun 2013 sehingga dapat mengambarkan bagaimana proses dari formulasi kebijakan tersebut dan berbagai alternatif yang dipertimbangkan sebelum dihasilakan keputusan final terhadap kebijakan ini. Pemdekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan temuan hasil penelitian menunjukan bahwa PP No.46 Tahun 2013 dibuat atas dasar menyederhanakan dan memudahkan perlakuan pajak agar pelaku UMKM yang mempunyai penghasilan kotor Kurang dari Rp 4,8 Milyar mau untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

---

Government has purpose to increase of income from micro which have gross income less than Rp 4.8 billion,so government makes policies more simplies. The purpose of this study was to analyze the process of formulation of PP No. 46 of 2013 so as to describe how the process of policy formulation and the various alternatives considered before the final result of this policy decision. The method used in this study is a qualitative approach. The results showed that the PP No. 46 of 2013 was made on the basis of simplifying and tax treatment in order to facilitate SMEs that have a gross income of 0 to 4.8 Billion want to do their tax obligations."

"Tesis ini membahas masalah pengaruh perilaku wajib pajak mengenai kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan metode kuantitatif. Kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk menganalisis pengaruh kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman nasabah perbankan atas rigiditas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak; kesediaan nasabah perbankan untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesediaan nasabah untuk bekerjasama/patuh atas kebijakan keterbukaan data perbankan untuk perpajakan agar kebijakan tersebut dalam berjalan efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak Indonesia.

---

This thesis discusses about the influence of taxpayer behaviour about bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, using quantitative method. bank information disclosure policy for tax purposes is way to increase the taxpayer compliance. The thesis purposes is to analyze the influence of banking customers understanding on the rigidity of bank information disclosure policy for tax purposes to the taxpayer compliance, and the influence of banking customers’s willingness to cooperate/comply with the policy. The thesis results show that the understanding of banking customers upon bank information disclosure policy for tax purposes has positive influence to taxpayer compliance, and the willingness of banking customers to cooperate/comply with the policy has positive influence to taxpayer compliance. The government must make efforts to increase customers’s understanding and willingness to cooperate with the policy, so it can be effective to increase Indonesian tax compliance."

"Skripsi ini membandingkan implementasi dari pemberian hak pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 20112013 dengan model implementasi Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian untuk menjelaskan implementasi berdasarkan Standard Operating Procedure. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, dan juga dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang berkaitan. Analisis dalam skripsi ini menggambarkan implementasi yang telah dilakukan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011 - 2013 dengan model implementasi Edward III. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2011-2013 berdasarkan model implementasi Edward III telah dilaksanakan dengan baik.

---

This thesis compares the implementation of The Taxpayer’s Right to Confer with Quality Assurance Team in Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 with Edward III’s implementation model. This thesis uses qualitative approach as research method to explain the implementation based on Standard Operating Procedure. Data used in this thesis was collected through literature studies, field studies, and interview with relevant informan.

The analysis of this thesis depicts the implementation that has been done by Large Taxpayer Regional Office for Year 2011-2013 based on Edward III’s implementation model. The findings of this thesis is all of the factors that Edward III asserted have been implemented well by Large Taxpayer Regional Office."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis evaluasi kebijakan tarif pajak penghasilan badan pada Wajib pajak Badan usaha mikro terhadap pencapaian tujuannya berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan menggambarkan hambatan yang dihadapi atas implementasi kebijakan tersebut terhadap KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengenaan pajak penghasilan badan pada wajib usaha mikro tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, serta terdapat banyak kendala yang dihadapi KPP Pratama Kebon Jeruk Dua dalam proses implementasi kebijakan ini.

---

The main focus of this paper is the analysis of policy evaluation at the corporate tax rate micro tax payer Agency to the achievement of objectives based on the Law No.. 20 of 2008 on SMEs and describe the obstacles facing the implementation of the policy on the KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Jakarta. This research is a descriptive qualitative research.

The conclusions in this study are that the corporate income tax policy on micro businesses are not required to target and achieve government objectives as stipulated in Law No.. 20 of 2008 on SMEs, and there are many obstacles faced KPP Pratama Kebun Jeruk Dua Jakarta in the policy implementation process."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah suatu sistem pembayaran pajak yang merupakan penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan memanfaatkan teknologi informasi, diberikan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan asas ease of administration meliputi: certainty, di dalam dasar hukum sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), prosedur tata cara pelaksanaannya sudah diuraikan secara jelas dan pasti hanya saja masih terdapat ambiguitas yang disebabkan bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu “uji coba penerapan”. Convenience, sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan fleksibelitas, kemudahan prosedur dan keamanan sistem. Efficiency, tercapainya efisiensi waktu, biaya dan sumber daya manusia dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system). Simplicity, kesederhanaan prosedur meliputi prosedur pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran. Adapun faktor penghambat dalam implementasi adalah masih minimnya sosialisasi yang didapat oleh wajib pajak, akses internet yang belum memadai di seluruh Indonesia serta masih terbatasnya cakupan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).

---

This study discusses the policy of the electronic tax payment system (billing system) in terms of the principle of ease of administration. Electronic tax payment system (billing system) is a tax payment system which is a refinement and development of State Revenue Module (MPN) by utilizing information technology, given to provide convenience to taxpayers in meeting their tax obligation. The purpose of this study was to analyze the tax policy of the electronic payment systems (billing system) in terms of the principle of ease of administration as well as inhibiting factors encountered in implementation. The approach used in this research is descriptive quantitative approach.

Results from this study is the fulfillment of the principle of ease of administration include: certainty, on the basis of the legal system of electronic tax payment (billing system), procedure implementation procedures are spelled out clearly and definitely just that there are ambiguities caused the sound of the legal basis ie "test application". Convenience, electronic tax payment system (billing system) providing convenience for taxpayers, with the flexibility, convenience and security system procedures. Efficiency, time efficiencies, costs and human resources in the electronic tax payment system (billing system). Simplicity, simplicity of procedures include registration procedures, making billing code and payment. The limiting factor in the implementation is the lack of socialization acquired by the taxpayer, inadequate internet access throughout Indonesia as well as the limited scope of electronic tax payment system (billing system)."

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."