Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan, selain itu fungsi legislasi dan fungsi anggaran. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat itu diatur dalam Pasal 20A Undang Undang Dasar 1945. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dijalankan pemerintah. Dalam menjalankan fungsinya, Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Panitia khusus angket pengusutan kasus Bank Century DPR merupakan pelaksanaan hak penyelidikan DPR berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan atas bail out Bank Century. BPK menyimpulkan bahwa bail out Bank Century patut diduga melanggar hukum. Walaupun DPR berhak melakukan penyelidikan, namun hasil penyelidikan DPR tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Proses penyelidikan DPR adalah proses politik yang mencerminkan pandangan mayoritas fraksi di DPR. Meskipun demikian, pemerintah harus sungguh-sungguh memperhatikan proses politik tersebut, karena Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, bila dalam penyelidikan yang dilakukan DPR ditemukan fakta-fakta yang menyakinkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bertanggungjawab. Selanjutnya DPR berhak untuk menyatakan pendapat. Atas pendapat DPR tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

---

House of Representatives has a supervisory function, in addition to legislative and budgetary functions. In performing its functions the House of Representatives has the right of interpellation, the right questionnaire, and the right to express an opinion. Functions and rights of the House of Representatives was set forth in Section 20A Constitution Act 1945. Audit function is conducted through the supervision over the implementation of laws and Budget of the State-run government. In performing its functions, the President can not freeze and or dissolve the House of Representatives. Parliament is entitled to conduct an investigation of the implementation of laws and / or government policies relating to the important, strategic and broad impact on society, nation and the state is allegedly contrary to laws and regulations. The special committee investigating a case questionnaire Century Bank House is a House investigation into the implementation of rights based on BPK audit on the bail out of Century Bank. CPC concluded that Century Bank bail-out should be suspected of breaking the law. Although Parliament has the right to investigate, but the results of the House investigation can not be used as evidence in court. House of Representatives inquiry process is a political process which reflect the views of the majority faction in parliament. Nevertheless, the government must seriously consider the political process, because the President and / or the Vice President may be dismissed in his term by the People's Assembly at the proposal Permusyaratan House of Representatives, when the House of Representatives conducted an investigation which found the facts are convincing that the President and / or the Vice President accountable. Furthermore, the Parliament is entitled to our opinion. On the opinion that the Parliament, when the Constitutional Court decides that the President and / or Vice President proved to have violated the law. Parliament held a plenary session to continue the proposed dismissal of the President and / or Vice President to the People's Consultative Assembly."

"Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris.Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS.

---

The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.

The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC."

"ABSTRAKPenelitianPeraturan Bank Indonesia Nomor PBI/14/26/2012 terhadap perbankan di Indonesia dalam hal efisiensi, kompetisi dan default risk. Peraturan ini membatasi kegiatan bank berdasarkan modal inti. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, daya tahan dan kompetisi perbankan. Efisiensi diukur dengan menggunakan DEA, daya tahan diproksikan dengan Zscore dan kompetisi diproksikan dengan HHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan sebelum dan sesudah peraturan dikeluarkan bagi variabel efisiensi dan kompetisi tetapi tidak untuk daya tahan. Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari daya tahan, kompetisi, dummy tahun dikeluarkannya peraturan serta Board of Directors (BOD) terhadap efisiensi. Pengukuran dilakukan dengan regresi panel dan hasil menyatakan bahwa BOD dan dummy tahun berpengaruh signifikan terhadap efisiensi.

---

ABSTRACTThis study try to find out about the impact of PBI / 14/26/2012 for banks in Indonesia. This regulation limiting the activities of banks based on their core capital. The purpose of this regulation is to improve the efficiency, durability and banking competition. Efficiency is measured by using DEA, endurance proxy by Zscore and competititon proxy by HHI. The results showed that there was a significant difference before and after the regulations issued for variable efficiency and competition but not for durability. The next stage of this research is to know the effect of endurance, competition, regulations and numbers of Board of Directors (BOD) of the efficiency. Measurements were made by a panel regression and stated that the results of the BOD and year significantly affecting efficiency."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis keberadaaan funding advantage bank besar serta disiplin pasar bank umum di Indonesia. Periode penelitian yang digunakan yaitu dari tahun 2003-2013. Melalui penelitian, ditemukan fakta bahwa bank besar mendapatkan funding advantage atas bank kecil. Nilai funding advantage ini meningkat pada periode krisis 2008/2009. Keberadaan funding advantage ditandai dengan lemahnya disiplin pasar pada bank besar dikarenakan adanya perceived government support dari investor. Funding advantage ini tetap ada pada masa explicit guarantee. Penulis juga menemukan bahwa bank pemerintah tidak mendapatkan funding advantage.

---

ABSTRACTThis study analyzes the existence of funding advantage of big bank and market discipline of commercial bank in Indonesia. The study period used is from 2003-2013. Based on the research result, author found the fact that big bank enjoy funding advantage over small bank. This advantage higher when global crisis in 2008/2009. The existence of funding advantage indicated by the weak market discipline for big bank because of perceived government support by investor. This funding advantage exist even under explicit guarantee. The author also found that government banks don’t enjoy funding advantage."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan dan kekuatan pasar terhadap volatilitas pendapatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2006-2014. Dengan menggunakan standar deviasi atas ROA dan ROE untuk penilaian volatilitas pendapatan perbankan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap volatilitas pendapatan perbankan sehingga bank-bank yang berukuran besar dinilai lebih stabil pendapatannya. Selain itu juga, ditemukan bahwa kekuatan pasar memiliki pengaruh yang negatif terhadap volatilitas pendapatan perbankan sehingga bank yang memiliki derajat monopoli yang tinggi pada pasar, cenderung lebih stabil pendapatannya.

---

ABSTRACTThis study analyzes the impact size and market power on earning volatility of banks listed at the Indonesia Stock Exchange during period 2006-2014. Using the standard deviataion of ROA and ROE as earning volatility scoring indicator, this study found that size have negative impact on banks earning volatility. So banks that are big size tend to be more stable in earning. This study also found that market power have negative impact on banks earning volatility. So banks with a high degree of monopoly in the market, tend to be more stable in earning."