Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asahi Manusia Banten. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian. Atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebiajakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan. Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengedalian yang lebih mating

---

The research analyzes the planning and controlling aspects in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights. Theories used in this research are: the theory of management functions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages which includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies. From the analysis of interview results, it can be concludes that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, distribursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transparency on budget management. The results of this research suggest Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"Tesis ini membahas penerapan kebijakan efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus pada tahun penganggaran 2019 – 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskirptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dimana implementasi kebijakan yang mencantumkan pengelolaan anggaran dan program kerja pada tahun 2019 – 2021 memiliki variasi yang berbeda serta faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan anggaran RSUD Dr. M. Yunus. Terkait pembiayaan, pada tahun penganggaran 2019 terdapat pembiayaan yang dikeluarkan selain dengan program kerja adalah terkait hutang RSUD dr. M. Yunus yang berakibat adanya beban anggaran yang perlu ditanggulangi dan dibebankan secaraberkala dan terjadi pula di tahun penganggaran 2020 dan 2021. Perbedaan yang mendasar terjadi pada tahun penganggaran 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 terjadi sehingga yang mempengaruhi struktur anggaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan terkhusus pada tahun penganggaran 2020 – 2021. Efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat pengaruh dari perubahan prioritas program kerja yang semula adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berganti menjadi fokus penanggulangan pasien COVID-19. Hal ini juga berpengaruh kepada beberapa pelayanan yang dialih fungsikan serta berdampak pada refokusing anggaran yang ada. Selain itu, adanya faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran dinilaimemiliki peran yang penting dengan melihat aspek politis yang terjadi maupun secara struktural serta adanya batasan dan nilai publik yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran RSUD Dr. M. Yunus

---

This thesis discusses the application of budget efficiency policies at RSUD dr. M. Yunus in the 2019 – 2021 budget year. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that the budget efficiency of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu where the implementation of policies that include budget management and work programs in 2019- 2021 have different variations as well as supporting factors that influence the budget management of RSUD Dr. M. Yunus. Regarding financing, in the 2019 budget year there was financing issued other than the work program, which was related to the debt of RSUD Dr. M. Yunus which results in a budget burden that needs to be addressed and charged periodically and also occurs in the 2020 and 2021 budget years. The fundamental difference occurred in the 2020 and 2021 budget years where the COVID-19 pandemic occurred so that affected the budget structure and the amount of the budget that was has been allocated specifically for the 2020 – 2021 budget year. Budget efficiency needs to be done considering the effect of changing the priority of the work program which was originally to improve overall health services to change to focus on treating COVID-19 patients. This also affected several services that were transferred and had an impact on the refocusing of the existing budget. In addition, the existence of supporting factors in budget management is considered to have an important role by looking at the political aspects that occur as well as structurally as well as the existence of limits and public values that can affect the efficiency of the budget of RSUD Dr. M. Yunus"

"Tesis ini membahas evaluasi pengelolaan anggaran pendidikan SMA setelah alih kelola urusan pendidikan menengah di Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran dengan teori pengelolaan anggaran dan mengevaluasi pengelolaan anggaran SMA setelah alih kelola dengan menggunakan kriteria evaluasi dari teori William N. Dunn. Pendekatan penelitian adalah postpositivism, dengan wawancara mendalam sebagai data utama, dokumentasi dan dokument pendukung sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran SMA di Kabupaten Soppeng setelah alih kelola harus memperhatikan kebijakan pengelolaan Dana BOS. Pada proses perencanaan masukan pihak terkait penting untuk dipertimbangkan. Pengalokasian anggaran pendidikan menunjukkan kepatuhan sekolah terhadap kebijakan yang berlaku. Keberhasilan program sekolah bergantung pada anggaran yang cukup, pengelolaan yang efisien dan efektif, serta pengawasan berkala. Alih kelola dana BOS dari kabupaten ke provinsi berdampak positif terhadap efektivitas pengelolaan anggaran di SMA, karena target-program pendidikan dapat tercapai, meskipun masih ada kekurangan pada kriteria efesiensi yang dipengaruhi oleh aturan-aturan anggaran. Anggaran Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di Soppeng sudah memadai dan adil, berkat partisipasi masyarakat dan dukungan pihak terkait. Untuk menjaga keberlanjutan kebijakan setelah alih kelola, perlu ditingkatkan upaya monitoring dari provinsi

---

This thesis examines the evaluation of budget management in high schools in Soppeng Regency following the transfer of secondary education affairs. The research aims to analyze budget management using relevant theories and assess the effectiveness of budget management in high schools using evaluation criteria. The research methodology employs a postpositivism approach, with in-depth interviews as the primary data source, supported by documentation and secondary data. The findings demonstrate that budget management in senior high schools must adhere to the policy of managing the BOS Fund. In the planning process, input from relevant parties is crucial. The allocation of the education budget indicates the school's compliance with policies. The success of school programs relies on adequate budgeting, efficient management, and regular supervision. The transfer of BOS Fund management from the local district to the province has positively impacted budget management effectiveness in high schools, enabling the achievement of educational targets. However, there are still shortcomings in efficiency criteria influenced by budget regulations. The management of the BOS Fund in Soppeng's schools is adequate and fair, owing to community participation and support from relevant parties. To ensure the policy's sustainability after the transfer of management, increased monitoring efforts from the province are necessary."

"ABSTRAKLAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACTLAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"Laporan Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya pengelolaan anggaran di RSUD dr. Doris Sylvanus. Pengajuan klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dan piutang yang belum terbayar kan menjadi masalah pengelolaan keuangan di RSUD ini. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan anggaran dan kapasitas kelayakan pengelolaan keuangan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Olander (2007) terkait Proses Anggaran dan Kapasitas Kelayakan Pengelolaan Keuangan. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan anggaran berjalan sesuai proses anggaran yang ada, meskipun begitu dalam pelaksanaannya masih terdapat tahapan pada proses yang terkendala seperti pada pencairan anggaran, sistem akuntansi dan sistem pelaporan serta evaluasi hasil audit dan pelaporan. Kapasitas Kelayakan pengelolaan keuangan telah terpenuhi kecuali pada bagian kuantitas sumber daya manusia yang masih harus dikaji lagi dan juga peraturan pemerintah perlu dilengkapi.

---

The Performance Evaluation Report of the Regional Public Service Agency (BLUD) issued by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) shows the management of the budget in RSUD dr. Doris Sylvanus is still not optimal. Claim submission to the Social Security Organizing Agency (BPJS Healthcare) and their unpaid debts are matter of financial management in dr. Doris Sylvanus Hospital. These conditions encourage the conduct of this study which aims to analyse the process of budget management and the capacity for financial management feasibility at RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, Central Kalimantan. This study used a theoretical concept proposed by Olander (2007) about the budget process and financial management feasibility capacity. The study also used a post-positivist approach with qualitative data, collection techniques through in-depth interviews and also library research. The results of this study show the management of the budget runs according to the existing budget process, however in its implementation there are still stages in the process that are constrained by budget disbursement, accounting systems, as well as evaluation of audit and reporting results. The capacity for financial management Feasibility has been fulfilled, except in the quantity of human resources that still needs to be reviewed and also government regulations that need to be completed."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan.Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang lebih matang.

---

This research analyzes the planning and controlling aspecls in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights.

Theories used in this research are: the theory of management funetions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages wliich includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies.

This research uses analytical deseriptive method wilh qualitative approaches. Informants in this research are: officer of program and report preparalion seetion, officer of finance and supplies sub seetion, staffs of finance and supplies sub seetion, officers and employees on technical and operational units - who are in charge of budget management activities. The data was collectcd Ihrough interviews and literature review, while the analysis performed refers to the theories and concepts that are used.

From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transpareney on budget management.

The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kepemimpinan (XI) dan komunikasi (X2) dengan motivasi kerja (Y) pegawai bail( secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dengan mengembangkan kemampuan kepemimpinan para pejabat struktural untuk membangun kerjasama dengan staf yang menjadi bawahannya menjadi salah satu faktor panting untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai menjaiankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.Melalui penelitian ini maka, dapat ditemukan korelasi atau hubungan antara kepemimpinan dengan motivasi kerja, komunikasi dengan motivasi kerja dan secara bersama-sama kepemimpinan serta komunikasi dengan motivasi kerja pegawai pada organisasi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Untuk itu dilakukan pengujian statistik mengukur seberapa besar kaftan atau kekuatan hubungan di antara variabel-variabel yang diteliti dan proses perhitungan statistik Iainnya melalui program SPSS (Statistical Package for Science). Sedangkan populasi penelitian ini ialah para pegawai negeri sipil pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta yang meliputi staf dan pejabat struktural, mulai dari golongan yang paling rendah sampai dengan yang tertinggi dengan menggunakan teknik Random Sampling.Walaupun memiliki keterbatasan, penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan wawasan tentang strategi memotivasi pegawai melalui penerapan kepemimpinan dan komunikasi dalam organisasi. Penelitian ini juga memberikan manfaat bagi usaha pengembangan bidang studi Administrasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia secara keseluruhan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan parsial antara kepemimpinan terhadap motivasi kerja pegawai mempunyai taraf signifikansi positif. Demikian pula dengan korelasi parsial antara komunikasi terhadap motivasi kerja mempunyai taraf signifikansi positif dan hasil analisis perhitungan korelasi antara kepemimpinan dan komunikasi secara bersamasama terhadap motivasi kerja didapatkan hasil nilai pada taraf signifikansi positif.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan komunikasi mampu memberikan pecan yang cukup penting dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta."