Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

---

This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified, policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the provisions of the confidentiality of the information."

"ABSTRAKBank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya. Maka kepercayaan dari nasabah sangat berperan pada kelangsungan operasi suatu bank terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Karena itu untuk dapat memperoleh kepercayaan masyarakat, bank harus dapat menunjukkan kinerja yang yang baik sehingga kriteria bank yang sehat dipenuhi.Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah untuk menganalisis bagaimana kinerja PT. Bank Central Asia, Tbk yang merupakan salah satu bank dengan asset terbesar di Indonesia dan setelah pada tahun 2000 karena pemulihan atas kondisi keuangan dan operasi BCA berlangsung dengan sangat baik, pengawasan terhadap BCA dikembalikan dari BPPN ke Bank Indonesia. Data-data yang digunakan adalah laporan keuangan BCA seperti neraca dan laporan laba rugi beserta penjelasan-penjelasannya, serta laporan tahunan BCA. Analisis yang dilakukan berupa analisis rasio, analisis trend dan common-size, analisis ROE model dan analisis risiko.Dari hasil Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas periode 2000 hingga 2002 menggambarkan bahwa kinerja BCA cukup baik dengan tingkat rasio-rasio yang menunjukkan keadaan likuiditas dan solvabilitas BCA dalam keadaan baik dan stabil. Untuk kinerja profitabilitas BCA tahun 2002 terjadi penurunan yang cukup tajam ROE, ROA dan Net Profit Margin sebagaimana juga yang ditunjukkan melalui analisis dengan ROE Model. Penurunan profitabilitas BCA tahun 2002 disebabkan peningkatan pada beban pajak tangguhan yang mengakibatkan penurunan laba bersih.Dari hasil analisis trend dan common-size BCA juga menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik Total Aktiva meningkat secara signifikan tiap tahunnya dimana kredit yang diberikan pada tahun 2002 meningkat sebesar 45,77% dari tahun 2001 yang berdampak pada peningkatan pendapatan bunga bersih pada Laporan Rugi Laba baik secara nominal maupun secara komposisi terhadap total revenue. Dari sisi Kewajiban dan Ekuitas juga terjadi peningkatan pada dana pihak ketiga terlihat dari tabungan dan deposito merupakan pos-pos yang dominan walaupun suku bunga cenderung turun pada tahun 2002. Selain dana pihak ketiga BCA juga mengalami peningkatan terns menerus pada pos modal sendiri dan penurunan pada pinjaman yang diterima.Analisis Risiko menunjukkan dalam periode 2000 sampai 2002 walapun terjadi penurunan pada beberapa risiko likuditas BCA masih dalam batas wajar dan tidak menunjukkan adanya kesulitan likuiditas. Risiko suku bunga yang di bawah 1 menunjukkan biaya bunga yang timbul dari kewajiban lebih besar dari pendapatan bunga yang dihasilkan aktiva. Risiko permodalan yang ditunjukkan equity to total asset menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dan untuk risiko operasional yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi untuk tahun 2002 mengalami penurunan efisiensi sementara dilihat dari rasio asset per employee justru menunjukkan perbaikan efisiensi."

"Studi ini menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan tingkat kompetisi sebagai variabel moderasi. Studi ini menggunakan data tahunan dari 70 sampel bank umum di Indonesia selama periode 2013-2022 dan mengaplikasikan metode two-step system generalized method of moments (GMM). Variabel dependen di studi ini adalah profitabilitas bank, yang diproksikan oleh variabel Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Sedangkan variabel inklusi keuangan diproksikan oleh tiga variabel, yaitu: jumlah ATM, jumlah kantor cabang (KCB), dan proporsi kredit UMKM. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah ATM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan NIM. Sedangkan jumlah kantor cabang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE. Sementara itu, tingkat kompetisi mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan NIM. Selanjutnya, interaksi antara inklusi keuangan dan tingkat kompetisi terhadap profitabilitas diketahui signifikan secara statistik namun tidak terbukti dapat memperkuat hubungan diantara keduanya.

---

This study examines the effect financial inclusion on bank prpfitability by using the level of competition as the moderating variable. This study uses annual data from 70 samples of commercial banks in Indonesia during 2013-2022 and applies the two-step system generalized method of moments or GMM method. The dependent variable in this study is bank profitability, which is proxied by the variables Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Net Interest Margin (NIM). Meanwhile, the financial inclusion variable is proxied by three variables, namely: the number of ATMs, the number of branch offices, and the proportion of SME loans. The results of the study show that the number of ATMs has a positive and significant effect on ROA and NIM. Meanwhile the number of branch offices has a positive and significant effect on ROE. On the other hand, the level of competition has a negative and significant effect on ROA, ROE, and NIM. Furthermore, interaction between financial inclusion variables and the competition on bank profitability is known to be statistically significant, yet has not been proven to strengthen the impact on profitability to be more pronounced."

"ABSTRAKEvaluasi program inklusi keuangan Laku Pandai dimaksudkan untuk mengetahui apakah program yang masih relatif baru diluncurkan oleh OJK pada bulan Maret 2015 ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, baik oleh pemerintah, bank pelaksana, maupun masyarakat pada umumnya. Penelitian mengambil subyek PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN sebagai sebagai salah satu lembaga keuangan pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, sedangkan sumber data/informasi didapat dari pihak manajemen bank, agen, dan nasabah Laku Pandai BTPN, serta dokumen lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Inklusi Keuangan secara nasional mendapat sambutan baik dari masyarakat ditandai dengan meningkatnya secara signifikan jumlah bank partisipan dan nasabahnya, meskipun belum diikuti dengan pemerataan sebaran agen/nasabah dan program pemberdayaan. Demikian pula yang terjadi di BTPN, pelaksanaan Laku Pandai berhasil dengan baik ditandai dengan jumlah nasabahnya yang besar dengan tren yang meningkat, meskipun terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Melihat tingginya dukungan pemerintah, BI, OJK, dan sambutan yang baik dari bank pelaksana, agen dan nasabahnya, dapat diharapkan bahwa program inklusi keuangan Laku Pandai ini akan terus berkembang dan berlanjut di masa yang akan datang.

---

ABSTRACTEvaluation of implementation of financial inclusion program Laku Pandai is intended to find out whether the newly launched program by OJK in March 2015 can run as expected, either by the government, the executing bank, or the public. The study took the subject of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk BTPN as one of the executing financial institutions. The research method used is qualitative method, while the source of data information obtained from the management of bank, agents, and BTPN customers, as well as other relevant documents. The results indicate that the inclusion financial program has been welcomed by banks and the public, marked by the significant increase in the number of participating banks and their customers, although not yet followed by the of distribution of agents customers and empowerment programs. Similarly in BTPN, the implementation of Laku Pandai is well marked by large numbers of customers with an increasing trend, although there are things that need to be improved and developed. Given the high level of government, BI, OJK support, and good reception from executing banks, agents and its customers, it can be expected that this financial inclusion program will continue to grow and sustain in the future."

"Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan bersama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pada tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang menentukan bahwa penyidikan tindak pidana perbankan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik OJK. Sementara itu, tidak lama dari penerbitan UU P2SK, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Sektor Jasa Keuangan (PP 5/2023) yang menentukan bahwa selain Penyidik OJK, terdapat Penyidik Kepolisian juga yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana perbankan. Maka dari itu pada penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan penyidikan tindak pidana perbankan di Indonesia setelah diterbitkannya UU P2SK serta bagaimana perbandingan ketentuan penyidikan tindak pidana perbankan serta wewenang penyidik lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia, Singapura, dan Thailand. Adapun dalam penelitian ini dilakukan penelitian dengan metode penelitian doktrinal yakni pengolahan serta pengujian substansi hukum dengan memakai doktrin-doktrin hukum dalam rangka menemukan, mengkonstruksi, atau merekonstruksi aturan atau prinsip. Lebih lanjut, proses analisis data dilakukan melalui suatu studi perbandingan (micro-comparison) yakni bentuk pendekatan yang digunakan terhadap suatu topik atau aspek tertentu, atau institusi hukum tertentu pada dua atau lebih sistem hukum yang dalam penelitian ini adalah negara Singapura dan Thailand. Dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kontradiksi antara ketentuan PP 5/2023 dengan UU P2SK. Diketahui juga bahwa pada negara Singapura penyidikan tindak pidana perbankan diserahkan kepada lembaga kepolisian yaitu Commercial Affairs Department sedangkan pada negara Thailand, penyidikan tindak pidana perbankan dilakukan oleh pejabat Bank of Thailand atau pihak eksternal.

---

The Financial Services Authority (OJK) as the supervisory institution for the financial sector in Indonesia has the authority to conduct criminal investigations in the financial services sector together with the Indonesian National Police based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. However, on January 12, 2023 the Indonesian Parliament issued Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK Law) which stipulates that investigations of banking crimes can only be carried out by OJK investigators. Meanwhile, not long after the issuance of the P2SK Law, the government issued Government Regulation Number 5 of 2023 concerning Investigations of the Financial Services Sector (PP 5/2023) which stipulates that apart from OJK Investigators, there are also Police Investigators who can conduct banking criminal investigations. Therefore, this research will discuss how is the regulation regarding investigation of banking crimes in Indonesia after the publication of the P2SK Law and how is the provisions comparison for investigating banking crimes and the authority of investigators from financial services supervisory institutions in Indonesia, Singapore and Thailand. As for this research, research was carried out using doctrinal research methods, namely processing and testing legal substances using legal doctrines in order to find, construct, or reconstruct rules or principles. Furthermore, the process of data analysis is carried out through a comparative study (micro-comparison), namely the form of approach used on a particular topic or aspect, or certain legal institutions in two or more legal systems, which in this study are Singapore and Thailand. From this research it was found that there is a contradiction between the provisions of PP 5/2023 and the P2SK Law. It is also known that in Singapore the investigation of banking crimes is handed over to the police agency, namely the Commercial Affairs Department. Meanwhile in Thailand, investigations into banking crimes are carried out by Bank of Thailand officials or external parties."

"Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh intellectual capital terhadap kinerja keuangan perusahaan dan nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Populasi penelitian sebanyak 33 bank yang tercatat di BEI periode 2008-2012. Melalui kriteria yang ditentukan, diperoleh sampel 23 bank yang memenuhi syarat untuk diteliti. Path model digunakan dalam penelitian ini dengan dimensi intellectual capital sebagai variabel bebas, kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel intervening yang memediasi intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa intellectual capital bersama kinerja keuangan mempengaruhi nilai perussahaan sebesar 16,3%. Hasil ini menyatakan bahwa intellectual capital lebih memiliki kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan dibandingkan pada nilai perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena investor di pasar modal Indonesia, masih berorientasi pada penilaian asset tangibel dibandingkan dengan asset intangible capital / knowledge assets. Intelectual capital melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening mampu memberi kontribusi dalam peningkatan nilai perusahaan "