Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam konteks hukum persaingan usaha untuk menganalisa suatu tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut telah bertentangan dengan hukum persaingan usaha atau tidak. Pendekatan tersebut adalah pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi alasan - alasan perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan per se iIlegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Persekongkolan tender adalah praktek yang dilakukan antara para penawar tender selama proses penawaran, untuk pelaksanaan kontrak kerja yang bersifat umum, dan proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta dengan kerja sama yang dilakukan dua atau lebih pelaku usaha dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Perkara persekongkolan tender penjualan 2 (dua) unit kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) milik PT. Pertamina melibatkan 5 (lima) perusahaan sebagai Terlapor I sampai dengan Terlapor V, yaitu PT. Pertamina (Persero) sebagai Terlapor I; Goldman Sachs, Pte (Singapore) sebagai Terlapor II; Frontline, Ltd sebagai Terlapor III; PT. Corfina Mitrakreasi sebagai Terlapor IV; dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai Terlapor V. Serta adanya 2 (dua) Pelapor yakni Pelapor I dan Pelapor II yang identitasnya dirahasiakan oleh Majelis Hakim KPPU dalam putusan No. 07/KPPU-L/2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang - undangan. Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen dengan penggunaan data sekunder. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU Nomor : 07/KPPU-L/2004, Putusan PN Jakarta Pusat Nomor : 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, Putusan Kasasi MA Nomor : 04 K/KPPU/2005, Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor : 01.PK/PDT.SUS/2007 dalam konteks Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

In the context of business competition law, to analyze an activity done by a business person, the Commission for the Supervision of Business Competition (KPPU) uses two approaches to determine whether that particular action is against the business competition law. These two approaches are rule of reason approach and per se illegal approach. Rule of reason approach is an approach to evaluate reasons for a certain contract or business activity in order to determine whether that particular contract or activity hinders or supports competition. Per se illegal approach is an approach which states that a certain business contract or business activity as illegal without further corroboration upon the emerging impacts brought about by that business contract or activity.

Bid rigging is a practice conducted among bidders during the process of bidding to conduct a general work contract and other projects offered by the government, state-owned enterprises or private companies with cooperation by two or more business people in order to make a certain bidder win the bid. The case of bid rigging in the selling of two units of Very Large Crude Carrier (VLCC) tanker ships owned by PT. Pertamina involved five prosecuted institutions. They are PT. Pertamina (Persero) as prosecuted I; Goldman Sachs, Pte. (Singapore) as prosecuted II; Frontline, Ltd. As prosecuted III; PT. Corfina Mitrakreasi as prosecuted IV; and PT. Perusahaan Pelayaran Equinox as prosecuted V. In addition, there were two prosecuting institutions known as prosecuting institution I and prosecuting institution II whose identity was kept secret by the Judicial Tribunal of KPPU in Judgment Number: 07/KPPU-L/2004.

This research used normative judicial research method; that is legal research based on or referred to the examination of legal norms in positive law as well as in law and regulations. In general, normative judicial research is a document study using secondary data. This research analyzed the Judgment of KPPU Number: 07/KPPU-L/2004, the Judgment of the District Court of Central Jakarta Number: 4/KPPU/2005/PN.JKT.PST, the Judgment of the Cassation Appeal of the Supreme Court Number: 04K/KPPU/2005, and the Judgment of the Judicial Review of the Supreme Court Number: 01.PK/PDT.SUS/2007 in the context of Law No. 5 year 1999."

"Penulis ingin meneliti dan menganalisis praktik persekongkolan dalam tender di Indonesia, khususnya persekongkolan dalam tender penjualan (divestasi) 2 unit kapal tanker (Very Large Crude Carrier/VLCC) milik Perseroan Terbatas Pertamina (selanjutnya disebut dengan PT Pertamina (Persero)). Perkara tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indenesia (selanjutnya disebut dengan KPPU). Dalam Putusan KPPU, persekongkolan dalam kegiatan tender antara PT Pertamina Persero dengan pelaku usaha terbukti dilakukan melalui persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal. Di samping itu, pengajuan upaya hukum keberatan para Terlapor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan PN Jakarta Pusar) terhadap Putusan KPPU, pembatalan Putusan KPPU oleh PN Jakarta Pusat dan pengajuan upaya hukum kasasi oleh KPPU ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan MA) atas Putusan PN Jakarta Pusat, Serta penguatan permohonan kasasi oleh MA, membuat kasus tersebut sebagai "landmark case" bagi penegakan UU Antimonopoli di Indonesia. Merupakan hal menarik untuk mencermati pandangan dan pertimbangan pengadilan dalam memahami UU Antimonopoli, khususnya analisis hakim terhadap indikasi persekongkolan tender dalam perkara tersebut. Perkara dimaksud berindikasi KKN karena dilakukan melalui persekongkolan dalam kegiatan tender, sehingga menimbulkan kerugian negara. Pengalaman menunjukkan bahwa titik rawan KKN di Indonesia adalah saat transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui persekongkolan dalam kegiatan tender. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:1. Untuk mengetahui dan mengkaji perkara tender penjualan (divestasi) 2 dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) melanggar ketentuan UU Antimonopoli.2. Untuk mengetahui dan mengkaji metode pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU membuktikan persekongkolan tender dalam pemeriksaan perkara penjualan (divestasi) 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero).3. Untuk mengetahui dan mengkaji argumentasi atau dalil-dalil yang digunakan oleh oleh pengadilan membuktikan persekongkolan tender dalam perkara penjualan (divestasi) 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero)."

"Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain itu dilihat pula bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Pertamina terhadap kebijakan melakukan divestasi dua unit kapal VLCC yang ditinjau dari hukum keuangan publik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian BUMN Persero dalam hal ini adalah PT Pertamina bukanlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Selain itu pertanggungjawaban direksi BUMN Persero yang diakibatkan kebijakan direksi tersebut selama bukan melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah sebuah kerugian keuangan negara.

---

The responsibility of board of directors of PT Pertamina in alleged bid rigging of divestment of two VLCC tanker units of PT Pertamina is viewed from public finance law. The main issues are on how a real and certain state loss against divestment of two VLCC tankers owned by PT Pertamina viewed from public finance law. Besides that also seen how the responsibility of board of directors of PT Pertamina policies on the divestment of two VLCC tankers viewed from public finance law. This research is the study of normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The result showed that the loss of state-owned enterprises (PT Pertamina Persero) is not a real and certain state loss. In addition, the responsibility of board of directors of state-owned enterprises and refines the resulting policies of board of direstors for not doing a tort is not a state financial loss."

"the greatest challenge after exposure of selling two Very Large Cargo Carrier (VLCC) Pertamina involving the former Ministary of BUMN as Pertamina's Chief of Trustee, the previous President Director and Finance Director of Pertamina is whether this nation has capability to enter new era with new effort seriously in implementating good corporate governance....."

"The gratest challenge after exposure of selling two very large cargo carrier (VLCC) pertamina involving the former minisrty of BUMN as pertamina's chief of trustee, the privious President Director and Finance Director of Pertamina is whether this nation has capability to enter new era with new efforth seriously in implementing good corporate governance..."

"Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu tindakan persekongkolan tender merupakan tindakan yang meghambat persaingan usaha atau tidak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan per se illegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Rule of reason lebih memfokuskan kepada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau kegiatan tertentu menghambat persaingan usaha atau tidak.Pengertian persekongkolan tender pada Pasal 22 yaitu ?pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat?. Adapun persekongkolan tender dibedakan atas 3 (tiga) jenis persekongkolan, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal dan vertikal. Untuk mengetahui persekongkolan tender mengakibatkan atau tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan rule of reason.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang-undangan. Larangan persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengatur pasal tersebut dalam Pedoman Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013.

---

In accordance with Law No. 5 tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, defining not only prohibit some illegal agreement but also some activities, which are monopoly and unfair trade practices, and also bidding forms that resulting unfair business competition, therefore, the main focus of research is limited to bid rigging case. KPPU applies two models approach in order to know whether or not the practice against business competition law. These models are rule of reason and per se illegal approach. Rule of reason is a legal approach used by competition authorities where an attempt is made to evaluate the agreement's results or to jugde the practice in which it support or hamper the competition. Per se illegal is an illegal approach that declare certain business practice is illegal without any further evidence from the impact of business practice occured. As conclusion, Rule of reason approach is more focusing on the impact of the business practice in order to decide whether or not the practice hamper the competition business.Bid rigging definition under Article 22 Law describes that ?a business actor shall be prohibited to conspire with other parties in order to arrange and/or determine the winner of tenders, which could result in the occurence of unhealthy business competition?. Furthermore, there are three separate bid rigging which is prohibited in this Article 22. These types are horizontal collusion, vertical collusion and horizonalt-vertical collusion. This Article (Article 22) is implemented as Rule of Reason approach in order to know more about bid rigging that might result equitable or unfair business competition and this case is necessary tested before.The method used in this research is based on the judicial-normative method. This method refers to the legal norm, which can be found in both positive law and law rules. Prohibition of bid rigging is regulated in Article 22 of Law Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business competition. KPPU also has already made a guidance in the implementation of that article, that is, Article 22 bid rigging regulation. This research analyses the judgement of KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013."

"Kartel penetapan harga merupakan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai penerapan pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus kartel penetapan harga minyak goreng yang dijelaskan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2022. Di Indonesia, cara untuk menentukan pengguna-an pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal dimaksud. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum penerapan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan analisis penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap kasus penetapan harga minyak goreng. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis berdasarkan bahan kepustakaan yang bersifat doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason dalam menilai kasus ini, di mana penetapan harga oleh pelaku dianggap merugikan persaingan dan konsumen. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks dan dampak dari praktik kartel terhadap pasar. Di sisi lain, pendekatan Per Se Illegal menganggap kartel penetapan harga sebagai praktik yang secara otomatis dilarang tanpa mempertimbangkan dampak atau alasan di balik praktik tersebut. Namun, dalam putusannya, KPPU lebih condong menggunakan pendekatan Rule of Reason karena kompleksitas dan konteks pasar minyak goreng yang dinilai. Hal tersebut secara konsep disebut Truncated Rule of Reason yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika Serikat. Singkatnya, konsep pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep “pencangkokan” di antara pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Oleh karenanya dalam kasus kartel penetapan harga, diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Rule of Reason oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 sesuai dengan kebutuhan untuk menilai praktik kartel secara holistik, mempertimbangkan dampak dan konteks pasar. Meskipun demikian, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua pendekatan ini agar dapat diterapkan dengan tepat dan efektif dalam kasus-kasus kartel di masa depan.

---

Price-fixing cartels are practices that harm consumers and disrupt healthy market mechanisms. This study describes the application of the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to the cooking oil price fixing cartel case described in KPPU Decision Number 15/KPPUI/2022. In Indonesia, the way to determine the use of these approaches or analyses is usually seen from the provisions or wording of the articles in question. The problem formulations raised in this study are: How is the legal certainty of the application of Per Se Illegal and Rule of Reason approaches based on Law No. 5 Year 1999 and the analysis of the application of the two approaches to the case of cooking oil price fixing. The research method to be used in this research is normative legal research method, which involves analysis based on doctrinal literature materials. The results showed that KPPU used the Rule of Reason approach in assessing this case, where price fixing by the perpetrators was considered detrimental to competition and consumers. This approach considers the context and impact of cartel practices on the market. On the other hand, the Per Se Illegal approach considers a price-fixing cartel as a practice that is automatically prohibited without considering the impact or reasons behind the practice. However, in its decision, KPPU is more inclined to use the Rule of Reason approach due to the complexity and context of the cooking oil market being assessed. This is conceptually called the Truncated Rule of Reason which was first popularized in 1894 in the United States. In short, the concept of this approach can be analogized as a concept of "grafting" between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches. Therefore, in the case of a price fixing cartel, further substantiation is required as to which impact is greater in terms of efficiency and consumer welfare. The conclusion of this study shows that the application of the Rule of Reason approach by the KPPU in Decision No. 15/KPPU-I/2022 is in accordance with the need to assess cartel practices holistically, considering market impact and context. Nonetheless, there is a need for a deeper understanding of these two approaches so that they can be applied appropriately and effectively in future cartel cases."