Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan baik kuantitas maupun kualitas. Pemerintah melalui beberapa program seperti wajib belajar 12 tahun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), telah menaikkan persentase penduduk usia produktif yang lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) dari 27,4% pada 2008 hingga 36% pada 2017. Selain secara kuantitas/akses, pemerintah juga melakukan pemerataan kualitas sekolah. Pada tahun 2013, terjadi perubahan kurikulum dan penghapusan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) oleh Kemendikbud. Di tahun tersebut pula, DKI Jakarta lewat Dinas Pendidikan menerapkan jalur lokal berbasis zona/rayon untuk PPDB SMA Negeri 2013, yang biasa juga disebut dengan sistem zonasi. Penelitian ini mencoba melihat efek kebijakan jalur lokal di DKI Jakarta dengan metode difference in difference, menggunakan SMA Negeri sebagai kelompok treatment dan SMA Swasta sebagai kelompok control. Output yang dilihat adalah ujian nasional (UN), dengan UN 2015 sebagai output sebelum zonasi dan UN 2016 sebagai output setelah zonasi. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan lebih besar dari tahun 2015 ke 2016 pada hasil UN SMA Negeri dibandingkan SMA Swasta, menggunakan metode difference in difference secara reguler dan random effect. Penelitian ini juga mennunjukkan adanya hubungan positif dari input yakni nilai UN SMP di zona sekitarnya 3 tahun lalu, serta hubungan negatif dengan kepadatan wilayah di sekitar sekolah. Namun apabila dilihat terpisah antara jurusan IPA dan IPS, terlihat bahwa jurusan IPA di SMA Negeri tidak mengalami penurunan lebih besar yang signifikan dibandingkan dengan SMA Swasta, serta jurusan IPA juga tidak terpengaruh oleh faktor input.

---

Education in Indonesia continues to experience changes in both quantity and quality. The government through several programs such as 12-year compulsory education, School Operational Assistance (BOS), Smart Indonesia Card (KIP), has increased the percentage of the productive age population who graduated from High School (SMA) from 27.4% in 2008 to 36% in 2017. In addition to quantity/access, the government also equalizing quality of schools. In 2013, there was a change in the curriculum and the abolition of International Standard Schools (RSBI) status by the Ministry of Education and Culture. In the same year, Jakarta through The Education Board implemented a zone/rayon-based local admission for the 2013 High School Admission (PPDB), which is also known as the zoning system. This study tries to know the effects of local admission policy in DKI Jakarta with the difference in difference method, using Public High Schools as a treatment group and Private High Schools as a control group. The indicator used for measuring output is the national exam (UN), with the 2015 UN as the output before zoning and the 2016 UN as the output after zoning. Results of this study indicate that in general there was a greater decline from 2015 to 2016 in the Public High School’s UN result compared to its counterpart, using the difference in difference method regularly and random effects. This study also showed that there is a positive relationship with the input factor, using average UN SMP score in the surrounding zone 3 years ago as an indicator, and the negative relationship with the density of the area around the school. However, when viewed separately between the Natural Science and Social Sciences major, it can be seen that the Natural Science major in Public High Schools didn’t experiencing a significantly greater decline compared to Private High Schools, and weren’t affected by input factors.

"

"ABSTRAKPeneIitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam tentang pengelolaan praktek kerja lapangan siswa SPRG Depkes Banda Aceh tahun 1999. Metode penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif Informan terdiri dari kelompok siswa yang telah melaksanakan PKL pada bulan Maret tahun 1999, kelompok guru SPRG, Kepala poli gigi dan mulut lahan praktek, instruktur lahan praktek, Kepala unit pendidikan SPRG dan kepala tata usaha SPRG Banda Aceh yang berkaitan dengan administrasi surat menyurat PKL. Keseluruhannya berjumlah 26 orang. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (WM) terhadap Ka. poli gigi dan instruktur lahan praktek, KTU serta Ka. unit. Pendidikan SPRG dan diskusi kelompok terarah (DKT) terhadap kelompok guru dan kelompok siswa. Dari hasil penelitian terlihat bahwa proses pengelolaan PKL mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman PKL SPRG yang dikeluarkan oleh Pusdiknakes. Hal lain yang penting adalah pada pelaksanaan kegiatan PKL tersebut yang mengkoordinir kegiatan adalah Ka.ur.klinik dimana seharusnya adalah Ka. ur.pendidikan. Guru penanggung jawab mata pelajaran yang berkaitan dengan PKL serta pengajar yang menjadi guru pembimbing tidak pernah terlihat dalam perencanaan PKL. Pertemuan dengan instruktur klinik pun tidak pernah dilakukan. Akibatnya koordinasi antara institusi dengan lahan praktek tidak ada, sehingga menyebabkan adanya perbedaan persepsi antara guru sekolah dengan pembimbing lahan praktek tentang tujuan yang ingin dicapai yang mengacu kepada kompetensi yang dipersyaratkan. Ternyata selama ini belum pernah dilakukan suatu evaluasi yang menyeluruh bagaimana pengelolaan pelaksanaan kegiatan PKL SPRG Banda Aceh. Untuk mengefektifkan kegiatan, maka disarankan sebagai penanggung jawab teknis kegiatan PKL adalah kepala unit pendidikan yang sesuai dengan pedoman Pusdiknakes. Begitu juga dengan pengelolaan PKL agar berhasil dengan baik, maka pelaksanaan kegiatannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam pedoman PKL bagi SPRG yang dikeluarkan oleh Pusdiknakes, dilakukan pengelolaan hubungan kemitraan antara institusi pendidikan dengan lahan praktek serta program pembelajaran tuntas. Oleh karena masih banyak guru yang belum mengikuti pelatihan Akta mengajar III dan Akta mengajar IV disarankan kepada Kanwil Depkes D.I Aceh untuk memfasilitasi pelatihan tersebut kepala guru-guru SPRG. Guru-guru yang berkualifikasi SPRG dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan Diploma III Kesehatan Gigi. Agar tugas-tugas rutin sekolah dapat berjalan dengan lancar, Pemda TK I Aceh memprioritaskan pengadaan transpor untuk SPRG. Daftar bacaan : 31 (1975 -1999)Analysis of Field Work Management to Improve the Quality of Education of Dentists Nursery School, Banda Aceh in 1999-Academic YearThis research has been done to obtain the depth information about the field to work maintenance of the students at Dentists Nursery School (SPRG) Depkes Banda Aceh in year 1999. The design of this research is a qualitative method. Analysis unit is the group of student whom already done the field work on March I999, the teachers at Dentist Nursery School, the head of tooth and mouth clinical in practice area, the clinical instructor at the practice site, the clinical instructor at the practice site, the head of unit education at dentist nursery school, the head of administration department at SPRG and all of them are 26 persons. The process of gathering the data has been done with the depth interview for the head of tooth and mouth clinical and clinical instructor in practice area, the head of administration department at SPRG and the head of unit education at dentist nursery school and focus group discussion technique for the teachers and student group. From this result shows that the maintain process of the field to work since the planning, organize, realization, observing and evaluation hasn't been done according to the manual of field to work SPRG which product by Pusdiknakes (The Center of Health Man Power Education Ministry of Health). Besides that, another important thing is coordinator of fieldwork was clinical department was organized of this field to work by educational department. The teacher who has a responsibility of that subject which related with field work and also the teacher who has been as an instructor never been involved in planning process of field work, and it made the meeting with the clinical instructor never been done. It has a consequence, that the coordination between institutions with practice area wasn't good enough. It was made a different perception between the teachers and the instructor of the practice site about the purpose, suitable to competencies which being a pre-requirement/condition. There is an evaluation hasn't been done yet to maintain the realization of the fieldwork at Dentist Nursery School Banda Aceh. Be made more effective this activity, the man who has a responsibility of this technique should be the Head of Education department according to the rules. To obtain the success of maintenance the field site, so that realization must be follow the rules in field work manual to Dentist Nursery School which guidance from Pusdiknakes, partner relationship management education department with practice area and final education program. Many teachers have not follow the education/training of teaching's Akta III and Teaching's Akta IV yet, so I suggest to The Head of health Department. D.T. Aceh to allocate the fund in order to realize that training to dentist nursery school teacher. Qualified teachers dentists nursery school following to prepared D HI dentist nursery education. In order to make the routine task well done, the Provincial DI Aceh government should make it as a priority for transportation. References: 31 (1975 - 1999)"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan Program SLTP Terbuka di Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat. Latar belakang penulis meneliti masalah ini karena Program SLTP Terbuka yang dilaksanakan di Kecamatan Marau menunjukkan adanya kasus tingginya angka drop out dan penurunan jumlah peminat, serta hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa umumnya rendah. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana pelaksanaan Program SLTP Terbuka tersebut dalam rangka pembangunan somber Jaya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi kepustakaan, dan teknik wawancara mendalam. Pemilihan informan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Secara konseptual penelitian ini menggunakan pendekatan sistem, yaitu untuk menghasilkan out put maka harus ada input dan proses pembelajaran. Dalam implementasi program harus memperhatikan 4 faktor yakni komunikasi, sumber-surnber, watak pengaturan atau sikap serta struktur birokrasi.Dan hasil penelitian, koordinasi telah dijalankan dalam menentukan lokasi TKB. Demikian juga kegiatan sosialisasi serta orientasi belajar siswa baru telah dilaksanakan secara rutin pada setiap awal tahun pelajaran. Kegiatan penyusunan program tahunan, cawu/semester, penjadwalan kegiatan tatap muka dan belajar mandiri, serta supervisi secara teratur telah dilaksanakan. Namun, kegiatan tatap muka tidak bisa dilaksanakan di sekolah Induk, pola sistem tatap muka ditetapkan pola tatap muka guru kunjung. Dalam model ini Guru Pembina mendatangi TKB yang letaknya jauh dan sulit untuk memmberikan tatap muka. Pola kegiatan pembelajaran tidak menggunakan pola 4 atau 5 hari belajar mandiri di TKB dan 2 atau 1 hari kegiatan tatap muka di sekolah Induk. Pengelola menetapkan pola 3 hari belajar di TKB, alokasi waktu ini kadang-kadang digunakan untuk kegiatan tatap muka. Jadwal kegiatan supervisi, kegiatan guru kunjung yang telah ditetapkan, tidak dilaksanakan secara rutin, disebabkan faktor beratnya geografis serta kendala transportasi. Guru bina enggan berkunjung ke TKB karena dana transport yang tidak memadai dan kurangnya motivasi dan komitmen guru Bina. Kurangnya layanan bimbingan belajar kepada siswa di TKB menjadi salah sate penyebab kurangnya motivasi belajar siswa. Adanya akumulasi kesulitan dalam belajar sebagai faktor yang menghambat peningkatan kapasitas individual dengan indikasi rendahnya tingkat daya serap materi modul, rendahnya basil UAN, serta tingginyi kasus drop out.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kurangnya program ini dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal, faktor keterbatasan Sumber (Resources) balk jumlah maupun kemampuan staf (Guru Bina, Guru Pamong), Sumber non-manusia berupa informasi yang kurang dikelola dengan optimal, serta tidak adanya jaminan bahwa program dapat dilaksanakan sesuai yang diharapkan, terbatasnya aloes terhadap fasilitas penunjang belajar (laboratorium, Perpustakaan, Program kaset pembelajaran, sarana komunikasi dua arah), sarana transportasi, sehingga pelayanan tidak dapat berjalan optimal. Kurangnya kemampuan Kepsek mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan Staf menjadi penghambat implementasi program. Rendahnya komitmen Staf (Guru Bina, Guru Pamong), dukungan pembiayaan dari Pemda; Faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi yang relatif kurang, ditunjukkan dengan kurang memiliki rasa tanggap terhadap aspirasi masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga. Seluruhnya merupakan faktor penghambat implementasi Program SLTP Terbuka. Kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan belajar. Faktor internal yakni rendahnya motivasi berprestasi, Siswa sulit merubah kebiasaan belajar dari pola tatap muka secara klasikal ke pola belajar mandiri, serta kurangnya dukungan orang tea menjadi faktor penghambat peningkatan kapasitas individual siswa. Upaya yang telah dilakukan adalah menerapkan pola guru rumpun. Pemerintah telah memberikan bantuan khusus murid, Program Life Skills untuk mencegah terjadinya drop out, serta pelibatan siswa dalam Lomba Motivasi Belajar Mandiri.Penilaian masyarakat bahwa SLTP Terbuka itu identik dengan "SLTP Teriinggal", menurunkan animo masyarakat untuk memanfaatkan program ini, yang berarti SLTP Terbuka belum mampu memberikan layanan sosial pendidikan bagi masyarakat, belum mampu meningkatkan kapasitas individual maupun membangun kompetensi sosial dalam rangka pembangunan sumber daya manusia untuk pembangunan.Untuk perbaikan pelaksanaannya diusulkan perlunya peningkatan intensitas pembinaan dari Guru Bina dan pengawasan fungsional oleh Diknas Ketapang. Konsekuensinya Pemda harus memberikan dukungan pembiayaan. Di daerah yang berpotensi tamatan SD tidak melanjutkan ke SLTP, seharusnya dibuka TKB Mandiri yang bekerja lama dengan Kepala SD, Kepala Desa, kalangan dunia usaha, serta tetap memperhatikan kondisi lokal."