Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The competence-based human resource development is a strategic measure to materialize good governance and high-quality public service performance. This strategy aims to obtain the compatibility between the organization's objectives and targets.The human competence relevant to his or her skills, knowledge and capability include the individual authority to perform her or his talk in decision making according to his or her roles in an"

"The purpose of this paper is to analyse the changing role of civil society and governments to promote corporate responsibility (CR) as a result of the challenges raised by globalisation. Design/ methodology/approach-CR is linked to the restructing of government agendas in the framework of government/private sector/civil society relationships. It is result of the research project that applies the relational state model approach to the analysis of CR public policies."

"Air adalah peradaban dan tanpa air kehidupan akan musnah. Pada saat yang sama air, meskipun merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, juga merupakan sumber daya alam yang langka bagi sebagian penghuni bumi ini. Kompetisi penggunaan air untuk berbagai keperluan membuat ketersediaannya, khususnya air bersih, semakin berkurang. Penyediaan air bersih di Propinsi DKI Jakarta masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks, mulai dari kelembagaan, teknologi, pembiayaan, kelangkaan air baku, maupun sikap dari masyarakat dalam memanfaatkan air bersih. Pengelolaan air bersih berpacu dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat serta perkembangan wilayah dan industri yang cepat di Kota Jakarta di tengah ancaman keterbatasan sumber-sumber air balm untuk menyuplai kebutuhan masyarakat perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (i) pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta yang ada saat ini, (ii) kendalalhambatan yang dihadapi oleh stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta, dan (iii) bentuk strategi dan kebijakan yang bisa menjamin pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan. Penelitian ini menggunakan Metode Quasi. Analisis deskriptif sebagai langkah awal untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunity, and Threats). Kemudian dilakukan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) guns merancang rencana strategis untuk pengelolaan sumber daya air selanjutnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa air memiliki kriteria kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Indikator pendukung kriteria air adalah penyediaan air, pengelolaan air limbahlkotor, pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan sungai dan catchment area. Lalu kendala-kendala dalarn pengelolaan sumber daya air di Kota Jakarta dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian dengan prioritas yang hares segera diatasi adalah: peraturan, sumber daya manusia dan kelembagaan, teknis dan operasional, peran serta masyarakat, dan pendanaan. Untuk mengatasi berbagai kendala dasar tersebut, diusulkan berbagai kebijakan yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air di Propinsi DKI Jakarta guna menjawab tantangan masa depan, yaitu: penyusunan master plan terpadu; penyusunan peraturan perundang-undangan yang komprehensif; keterlibatan seluruh stakeholder dengan koordinasi yang terintegrasi; sosialisasi yang intensif untuk program-program pendukung maupun rancangan. peraturan perundang-undangan; pemberian reward dan punishment yang tegas dan nyata; pengintesifan implementasi program-program pendukung; pola kemitraan untuk implementasi teknologi modem; pembentukan dewan air pemilihan leading sector; dan peningkatan kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia."

"Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilaksanakan oleh organisasi. dalam organisasi publik, Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan knowledge, skill dan abilities PNS di maksud. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi selama dua puluh jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi setiap PNS melalui berbagai kegiatan, salah satunya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat dapat dilaksanakan dengan berbagai metode baik secara klasikal maupun non-klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap strategi pengembangan SDM yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan internal dan eksternal yang berjumlah sebanyak sepuluh informan. Informan internal di antaranya Sekretaris Badan, Kepala Bidang Program di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Sedangkan, informan eksternal BPSDM Hukum dan HAM di antaranya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Pengembangan Karir di Biro Kepegawaian. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan SDM terhadap seluruh PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM saat ini menyelenggarakan pengembangan SDM dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui daring dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan e-learning. Diklat dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPSDM dan Balai Diklat Hukum dan HAM terdapat faktor penghambat, sehingga perlu adanya strategi pengembangan SDM yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM telah mencanangkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan SDM

---

Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources developmentHuman resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development."

"Saat menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, POLRI tidak hanya berkutat pada aspek operasional dan penindakan kejahatan semata, tetapi juga harus memperhatikan citra dan hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi manajemen SDM Di Polres Pelalawan Polda Riau Dalam membangun citra POLRI pada Masyarakat serta kendala yang dihadapi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriktif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan menggunakan triangulasi sumber dan Teknik. Data dianalisis secara deskriktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di Polres Pelalawan Polda Riau mencakup beberapa strategi utama untuk membangun citra positif POLRI. seperti, Polres Pelalawan mengadakan pembinaan mental kerohanian, pelatihan dan pengembangan kompetensi secara rutin. Kedua, penilaian kinerja berkala dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anggota, memberikan umpan balik konstruktif, dan merancang program pengembangan individu yang sesuai, dengan sistem penilaian yang transparan dan objektif. Ketiga, Polres Pelalawan menekankan pentingnya merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan tepat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap POLRI. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan memperkuat hubungan dengan masyarakat, menunjukkan kepedulian dan keterlibatan POLRI dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk media sosial, memungkinkan Polres Pelalawan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efektif, membangun hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat, serta meningkatkan citra POLRI secara keseluruhan. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah Keterbatasan Sumber Daya yang terdiri dari sumber daya manusia, anggaran dan infrastruktur. Kedua Tantangan Teknologi dan Informasi.

---

When carrying out its duties as law enforcers, POLRI does not only focus on operational aspects and crime prevention, but must also pay attention to its image and relationship with the community. This research aims to analyze the HR management strategy at the Pelalawan Police, Riau Regional Police in building the image of the POLRI in society and the obstacles faced. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques use interviews, observation and documentation. The validity technique uses source and technique triangulation. Data was analyzed descriptively. The research results show that the Human Resources (HR) management strategy at the Pelalawan Police, Riau Regional Police includes several main strategies to build a positive image of the Indonesian National Police. For example, the Pelalawan Police hold regular mental development, training and professional development. Second, regular performance assessments are carried out to identify members' strengths and weaknesses, provide constructive feedback, and design appropriate individual development programs, with a transparent and objective assessment system. Third, Pelalawan Police emphasizes the importance of responding to public complaints quickly and appropriately, increasing public trust in POLRI. In addition, involvement in social and community activities strengthens relationships with the community, shows POLRI's concern and involvement in everyday life. Lastly, the use of information technology, including social media, allows the Pelalawan Police to disseminate information quickly and effectively, build stronger relationships with the community, and improve the overall image of the POLRI. Meanwhile, the challenges faced are limited resources consisting of human resources, budget and infrastructure. Second, Technology and Information Challenges."

"Sumber Daya Manusia khususnya tenaga pendidik memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Sebagai salah satu bagian dari komponen pendidikan, tenaga pendidik memegang peranan kunci dalam mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan, Pusdikpal mulai menerapkan pendidikan berbasis Sistem Kredit Semester (SKS). Namun dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis SKS ini, masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain terbatasnya kuantitas tenaga pendidik, sebagian besar tenaga pendidik belum memiliki sertifikasi mengajar serta kurangnya kualikasi pendidikan yang dimiliki tenaga pendidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia di Pusdikpal, sekaligus menganalisis strategi yang tepat atas pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivism. Data primer didapatkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang memiliki latar belakang bidang pendidikan di jajaran internal Angkatan Darat, sektor akademisi Pergururan Tinggi maupun sektor pemerintahan. Data sekunder diperoleh dari laporan resmi satuan di bidang personel. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual pengembangan sumber daya manusia yang dikembangkan Werner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dapat dilakukan melalui pengembangan organisasi, pengembangan karir serta pelatihan dan pengembangan. Pemberian strategi yang tepat kepada tenaga pendidik sebagai kunci keberhasilan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kompetensi dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar. Perlu adanya pelembagaan yang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga pendidik sehingga capaiannya dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

---

Human Resources, especially teaching staff, play an important role in the teaching and learning process. As one part of the education component, teaching staff play a key role in transferring knowledge and skills to students.As educational institution, Pusdikpal has begun implementing education based on the Semester Credit System (SKS). However, in the implementation of credit-based education, several problems are still found, including the limited quantity of teaching staff, the majority of teaching staff do not have teaching certification and the lack of educational qualifications of teaching staff. This research aims to analyze the factors that influence the development of human resources at Pusdikpal, as well as analyzing appropriate strategies for developing human resources in increasing the competence of teaching staff.This research uses a qualitative approach with a post positivism paradigm. Primary data was obtained through literature studies and in-depth interviews with various informants who had educational backgrounds in the internal ranks of the Army, the higher education academic sector and the government sector. Secondary data was obtained from official unit reports in the field of personnel. This research uses the conceptual framework of human resource development developed by Werner. The research results show that human resource development in increasing the competence of teaching staff can be done through organizational development, career development and training and development. Providing appropriate strategies to teaching staff is the key to success in developing human resources in increasing competence by paying attention to influencing factors both from within and from outside. There needs to be institutionalization that pays attention to human resource development in an effort to increase the competency of teaching staff so that their achievements can be maintained on an ongoing basis."