Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini dengan judul Dinamika Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pemilihan judul tersebut dengan pertimbangan :warganegara merupakan salah satu syarat pembentukan negara, kebijakan di bidang kewarganegaraan merupakan amanat konstitusi, permasalahan kewarganegaraan terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, dan merupakan salah satu bentuk pembaruan kebijakan.Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif bertipe deskriptif untuk mengetahui 2 hal pokok yaitu dinamika partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong partisipasi. Data diperoleh dari sumber sekunder dan primer. Sumber sekunder berasal dari dokumentasi dalam bentuk cetakan dan media online, sedangkan data primer diperolah dari hasil wawancara dengan informan. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu melakukan pengecekan silang terhadap data yang dikumpulkan. Analisis dilakukan simultan dengan pengumpulan data secara berulang-ulang.Setelah dilakukan analisis data, maka diperolah simpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan diperlukan dalam rangka meningkat kualitas demokrasi. Intensitas dinamika partisipasi masyarakat terjadi pada tahap persiapan, formulasi, dan paska pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan. Proses interaksi partisipasi mengikuti pola siklus kebijakan. Faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah aktor, media massa, lobi, soliditas masyarakat, dinamika masyarakat, dan keterbukaan. Partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui mekanisme menyampaikan pendapat, memberi masukan, menjawab permasalahan, menyampaikan petisi, sebagai narasumber dalam diskusi, menyusun draft rancangan undang-undang, peserta dengar pendapat dengan DPR, turut membahas rancangan undang-undang di DPR dalam rapat panitia khusus dan dalam rapat panitia kerja, ?mengawal? pembentukan undang-undang secara formal dan informal, maupun sebagai pelobi.Partisipasi merupakan salah satu unsur dalam good governance, tetapi apabila dikelola dengan baik dapat berperan sebagai pemicu terwujudnya good governance. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang Kewarganegaraan dapat dijadikan acuan/benchmark dalam menciptakan good regulatory governance. Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang diperlukan institusionalisasi partisipasi masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan keterbukaan pembentuk undang-undang.

---

ABSTRACTThis research with the title of Public Participation in Law Formation Number 12 of 2006 on Citizenship of The Republic of Indonesia. The title selection with the consideration: the citizenship is term and condition of the state establishment, policy in the field of citizenship is also mandate of constitution, the problem of citizenship is directly connected with the public necessity, and it is one of the forms of political renewal.The research is implemented with qualitative approach in the type of descriptive in knowing 2 main cases, namely: (1) public participation dynamic in law formation of citizenship, (2) to explain the factors encourage participation. Data is required from the source of secondary and primary. The secondary source is coming from documentation in the form of printed matters and online media, while primary data is required from the result of interview with the key informant. Analysis data is implemented by using the triangulation technique, namely to do the cross-check against the collected data. The analysis is implemented simultaneously and to collect data in repetition.After performing the data of analysis, it is simultaneously required that the public participation in the government is needed in the framework of the enhancement of democracy quality. Intensity of public participation dynamic happened in the stage of preparation, formulation, and after the law formation of citizenship. Interaction process in participation follows policy cycles. The factors that encourage the public participation is an actor, mass media, lobby, public solidity, public dynamic, and transparency. The public participation is implemented through mechanism of public hearing, provide with input, problem response, petition submission, and as the source of information in the discussion is to arrange the draft of regulation structure, the participation in the opinion exchange and take a part in discussing regulation structure in The House of People?s Representative in the special committee session and working committee session, to escort the formation of law either formally or informally, and as a lobbies.Participation is one of the elements in good governance, but if it is well managed, it will function as a trigger of realization of good governance. The public participation in law formation of citizenship can be created as benchmark in establishment of good regulatory governance. In the framework of public participation enhancement in laws formation is required institutionalization of public participation, public capacity enhancement, and transparency of law formation."

"Tulisan ini mengkaji upaya ekspatriat Indonesia di Abu Dhabi dalam menavigasi identitas yang kompleks dan sense of belonging di tengah keterhubungan global. Di kota yang dinamis dan multikultural ini, komunitas diaspora yang beragam menjaga ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka melalui rasa nostalgia, masakan tradisional, dan komunikasi rutin dengan keluarga. Komunitas diaspora menciptakan kembali rasa seperti di rumah, melestarikan praktik budaya dan identitas bersama. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari dan praktik budaya ekspatriat. Penelitian ini mengungkapkan bahwa aktivitas komunitas dan simbol budaya memperkuat ikatan dengan Indonesia, menumbuhkan sense of belonging meskipun ada jarak fisik. Konsep kewarganegaraan sosial dan budaya telah berkembang, beralih dari model berbasis negara menjadi model inklusif dan berorientasi hak asasi manusia, yang memungkinkan ekspatriat mendapatkan manfaat dari pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan sambil mengekspresikan identitas mereka melalui praktik kehidupan sehari-hari. Kewarganegaraan yang fleksibel menyoroti sifat dinamis dari pengalaman diaspora, menekankan manajemen identitas strategis untuk menavigasi peluang di berbagai negara. Studi ini menyimpulkan bahwa memahami keterkaitan antara kebijakan identitas, kepemilikan, dan kewarganegaraan sangat penting untuk mendorong masyarakat inklusif dan mendukung komunitas diaspora di dunia yang saling terhubung.

---

This paper examines how Indonesian expatriates in Abu Dhabi navigate complex identities and a sense of belonging amid global interconnectedness. In this dynamic and multicultural city, diverse diaspora communities maintain strong cultural ties to their homeland through nostalgic feelings, traditional cuisine, and regular communication with family. Diaspora communities recreate a sense of home, preserving cultural practices and shared identities. This paper is a qualitative research with an ethnographic approach to provide an in-depth understanding of the daily lives and cultural practices of the expatriates. The research reveals that community activities and cultural symbols reinforce connections to Indonesia, fostering a sense of belonging despite physical distance. The concept of social and cultural citizenship has evolved, shifting from state-based to inclusive, human rights-oriented models, allowing expatriates to benefit from education, healthcare, and housing while expressing their identity through daily practices. Flexible citizenship highlights the dynamic nature of diaspora experiences, emphasizing strategic identity management to navigate opportunities in various countries. This study concludes that understanding the interplay of identity, belonging, and citizenship policies is crucial for fostering inclusive societies and supporting diaspora communities in an interconnected world."

"This article examines some intriguing shifts in Islamic thinking on questions around citizenship and multicultualism that have emerged in the Malaysian context in recent years...."