Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa...."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT

This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method.

The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education."

"Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimanakah pola aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja di Kelurahan kapuk Muara, (2) bagaimanakah pola harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak, (3) apakah ada kaitan antara pola harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan pola aspirasi pendidikan dan pekerjaan para remaja, (4) apakah ada hubungan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pendidikan remaja, (5) apakah ada hubungan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja ? dan (6) apakah ada perbedaan tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan antara remaja laki-laki - perempuan dari etnis Jawa dengan etnis Betawi. Subyek penelitian dari penelitian ini adalah para remaja usia 13-16 tahun dan berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang berada di Kelurahan Kapuk Muara. Jumlah responden penelitian ini adalah 140 orang yang terdiri dari 70 orang remaja dari etnis Jawa dan 70 orang dari etnis Betawi, beserta orangtuanya. Instrumen yang digunakan untuk menggali data adalah skala aspirasi pendidikan, skala aspirasi pekerjaan, skala harapan orangtua terhadap pendidikan anak, dan skala harapan orangtua terhadap pekerjaan anak. Dengan menggunakan tehnik analisis Faktor, Multipel Regressi, uji signifikansi T-Test dan Pairs T-Test, diperoleh hasil sebagai berikut : (1) bidang pendidikan yang diharapakan oleh sebagian besar orangtua terhadap anaknya adalah pendidikan dibidang pendidikan sosial & komputer, dan bidang pendidikan administrasi & keuangan, sedangkan bidang pekerjaan yang diharapkan oleh sebagian besar orangtua terhadap anaknya adalah pelayanan umum & jasa tehnik komputer, (2) bidang pendidikan yang didambakan oleh sebagian besar remaja adalah pendidikan di bidang administrasi & keuangan, sedangkan pekerjaan / bidang pekerjaan yang didambakan oleh sebagian besar remaja adalah pekerjaan di bidang jasa komputer, (3) pola harapan orangtua terhadap pendidikan anak ada sedikit kesesuaiannya dengan pola aspirasi pendidikan remaja di Kelurahan Kapuk Muara demikian juga dalam bidang pekerjaan yang diharapkan. (4) ada hubungan yang signifikan antara harapan orangtua terhadap pendidikan dan pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pendidikan remaja di Kelurahan Kapuk Muara, (5) ada hubungan yang signifikan antara harapan orangtua terhadap pekerjaan anak dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja, sedangkan harapan orangtua terhadap pendidikan anak tidak berhubungan signifikan dengan tingkat aspirasi pekerjaan remaja. (6) ada perbedaan yang signifikan antara tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja dari etnis Betawi dengan remaja dari etnis Jawa, sedangkan dilihat dari dari jenis kelaminnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja laki-laki dengan tingkat aspirasi pendidikan dan pekerjaan remaja perempuan. Berdasarkan penemuan tersebut diajukan saran kepada Lurah Kapuk Muara beserta staf, pemuka masyarakat di kelurahan Kapuk Muara, kelompok motivator, karang teruna Kelurahan Kapuk Muara, dan para peneliti lain."

"Dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia tetapi meskipun demikian, jumlahnya masih relatif rendah. Selain itu, disparitas dan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata di berbagai kabupaten dan provinsi cukup buruk sehingga mengakibatkan tidak meratanya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini akan mencoba menemukan aspek sekolah mana yang paling penting untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Indonesia untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel dan metode regresinya adalah regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah lebih signifikan mempengaruhi angka partisipasi murni (APM) dibandingkan dengan kualitas sekolah di tingkat kabupaten. Selain itu, sosial ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM) di tingkat kabupaten. Selain itu, tingkat partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi meskipun jumlah sekolah rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan.

---

In the opening statement of the 1945 Constitution, it has been explicitly stated that one of the goals of the Republic of Indonesia is to educate the nation’s life. One way to achieve this goal is through education. Where education is a human right of every citizen, which is very important for the success and sustainability of the development of a nation. The further elaboration of education is stated in the 1945 Constitution article 31, paragraph 1 which reads “Every citizen has the right to education”.The effort done by the government have improved mean years of schooling in Indonesia but despite this, the number is still relatively low. Furthermore, the disparity and unequal spread of number of schools in different districts and province is quite bad resulting unequal opportunity for children to achieve proper education. This study will try to find which aspect of school is the most important to increase net enrollment ratio (NER) in Indonesia in order to increase the mean years of schooling. The type of data that is used in this study is Panel and the regression method will be Fixed effect regression. The result shows that school availability is more significant in affecting net enrollment ratio (NER) compared to school quality at district level. Moreover, socioeconomic also do not have significant impact toward net enrollment ratio (NER) at district level.  Furthermore, the participation rate in urban areas is higher despite having less mean number of schools compared to rural areas."

"kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sekolah (negeri dan swasta) dan kondisi geografis (sekolah yang berlokasi di wilayah dataran rendah, campuran, dan pengumuman) terhadap prestasi belajar siswa SD yang diukur dari hassil UN (Rerata Nilai UN SD). data yang dianalisis adalah sata populasi SD peserta UN sebanyak total 640 satuan pendidikan dengan memanfaatkan data hasil UN tahun pelajaran 2012/2013 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. metode analisis menggunakan ANOVA Dua Faktor dengan Rerata Nilai UN sebagai variable dependen dan status sekolah serta kondisi geografis wilayah sebagai variable independen. hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan faktor status sekolah dan kondisi geografis wilayah sekitar sekolah terhadap prestasi belajar siswa. secara umum terdapat kesenjangan prestasi yang signifikan antara siswa SD negeri dengan SD swasta dan perbedaan yang signifikan dalam prestasi belajar antara siwa-siswa yang lokasi sekolahnya berada di wilayah dataran rendah dengan yang berada di wilayah campuran (dataran rendah dan pegunungan) serta yang lokasi sekolahnya berada di wilayah pegunungan."

"Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Tesis ini membahas mengenai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.

---

Education be possessed of important role to increase human quality of life. This thesis discussed about policy did by Purwakarta Regency Government to increase education in Purwakarta Regency. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview.

Research results describe education policy did by Purwakarta Regency Government has been running well-to-do, whereabout local government has been concern with education. Such was the case, implementation at field still get obstacle, like low of people comprehension about how important of education, especially."

"Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kuaiilas sumber daya manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Negara yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat pula. Oleh karena itulah pendidikan merupakan nvestasi dalam sumber daya manusia yang sangat penting.Di negara kita selama ini pendidikan tidak pernah dianggap sebagai suatu masalah yang kuat, seperti masalah ekonomi dan politik yang mampu mempengaruhi banyak hal. Akibatnya alokasi dana pemerinlah untuk anggaran pendidikan relatif tidak besar. Untuk tahun 2001 misalnva, alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan hanyalah Rp 2,8 triliun. Dari keseluruhan jumlah anggaran tersebut separuh lebih (Rp 5,4 triliun) digunakan untuk belanja rutin dan sisanya untuk belanja pembangunan. Dana yang kecil ini, terutama untuk belanja rutin, diperuntukkan hanya unluk membayar gaji guru yang jumlahnya sangat besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dapat dibayangkan berapa besar dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.Di era otonomi dan desentralisasi saat ini, melalui PP No. 105 tahun 2000, telah menggariskan perlunya Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengetahui besarnya biaya dari kegiatan-kegiatan pelayanan yang akan dilakukannya (termasuk biaya di bidang pendidikan). Pengetahuan ini merupakan langkah awal untuk Pemda agar dapat menyusun anggaran kinerja, sebagaimana yang oleh PP tersebut dikatakan mesti disusun oeh Pemda. Oleh karena itu, tesis ini mencoba melakukan perhitungan terhadap biaya penyelenegaraan pendidikan melalui perhitungan terhadap total dan unit cost kegiatan pendidikan. Selain itu penelitian ini mencoba untuk menghitung besarnya subsidi pendidikan yang layak diberikan ke suatu sekolah berdasarkan hasil perhitungan total dan unit cost tersebut.Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penelitian ini dibuat sebagai suatu studi kasus yang memfokuskan kajiannya pada sekolah menengah kejuruan (SMK), dengan mengambil sampel SMKN 10 dan SMK Cahaya Sakti di Jakarta. Sedangkan keseluruhan informasi yang dijadikan sandaran penelitian ini adalah selama tahun kalender 2001 (mulai bulan Januari sampai Desember 2001).Untuk melakukan perhitungan total dan unit cost banyak sekali metode yang dapat digunakan. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode double distribution untuk SMKN 10 Jakarta dan metode tradisional untuk SMK Cahaya Sakti Jakarta.Dari hasil penelitian ini dengan metode tersebut di atas, maka didapatkan-bahwa total cost penyelenggaraan pendidikan di SMK membutuhkan dana besar. Unit cost di SMK yang dijadikan sampel dalam penelitian ini iuga sangat besar jumlahnya. Sementara di sisi lain penermaan yang didapatkan SMK tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikannya. Sehingga SMK selalu mempunyai masalah defisit pada keuangannya. Hal ini sangatlah mengganggu kelancaran proses pengajaran di SMK.Untuk itulah maka subsidi pemerintah untuk SMK sangat dibutuhkan. Tetapi seperti telah diketahui bersama, alokasi dana pemerintah untuk sektor pendidikan tidaklah besar. Oleh karena itu subsidi yang seharusnya diberikan pemerintahpun sangatlah terbatas. Padahal SMK membutuhkan dana yang tidak sedikit terutama untuk melakukan kegiatan praktek bagi siswa/i-nya. Bagi SMK negeri maupun swasta yang dijadikan sampel penelitian ini, subsidi mutlak diperlukan. Tetapi sampai saat ini, baru SMK negeri saja yang mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Sedangkan SMK swasta lebih banyak mencari jalan keluar sendiri untuk memecahkan masalah ini. Disini terjadi ketimpangan yang men}buat SMK swasta merasa dianaktirikan oleh pemerintah. Padahal bagaimanapun juga keterlibatan swasta dalam menyediakan pendidikan di negara kita sangat dibutuhkan dan sangat memberikan kontribusi yang besar. Jadi sebaiknya pemerintah harus lebih arif dalam memberikan perhatiannya (terutama masalah pembagian dana bantuan) kepada SMK negeri maupun kepada SMK swasta."

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."