Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakrakyat, wilayah dan pemerintahan. Dalam montivideo on the rights and duties of states, 1933 pasal 1 di tetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan , negara harus memiliki empat kualifikasi, yaitu : ..."

"Prinsip yang telah diketahui secara luas tentang negara adalah bahwa sebuah negara harus memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Dalam montevideo convention on the rights and duites of states, 1933, pasal 1, ditetapkan bahwa sebagai suatu kesatuan, negara harus memiliki empat kualifikasi..."

"Penegakan hukum dan keamanan menjadi faktor penting bagi negara, termasuk bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa penegakan hukum dan keamanan yang tegas, maka masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya akan berlaku semena-mena. Sebbaliknya, hukum yang tegak dan keamanan yang tegas akan memberikan jaminan hidup, termasuk jaminan untuk dunia usaha. Demikian pula halnya penegakan hukum dan keamanan di laut menjadi dambaan para pengguna jasa laut."

"ABSTRAKSalah satu pengaruh yang paling menonjol dan bersifat langsung dengan telah diratifikasikannya United Nations Convention on the Laws of the Sea 1982 (Unclos 82) oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) di Laut adalah berkaitan dengan masalah penggunaan alur laut kepulauan Indonesia oleh kapal asing. Penggunaan alur laut kepulauan yang melintas perairan Indonesia oleh kapal asing merupakan tuntutan yang telah dipersyaratkan oleh Unclos 82. Kenyataan ini bukan merupakan pilihan yang terbaik bagi negara pantai (termasuk Indonesia) karena pada dasarnya Unclos 82 merupakan kompromi kepentingan dari berbagai negara. Terlepas dari masalah untung atau rugi, suka atau tidak suka, pada akhirnya penggunaan alur laut kepulauan ini menjadi hak bagi kapal-kapal asing yang tak dapat dielakkan, apapun alasannya. Kewajiban Indonesia sebagai negara pantai adalah menetapkan alur laut kepulauan yang menjamin keselamatan dan keamanan bernavigasi dalam pelayaran. Bila tidak segera ditetapkan, maka konsekuensinya kapal-kapal asing cenderung memilih atau menentukan alur pelayaran sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing terhadap aturan yang tercantum dalam Unclos 82. Hal ini ini tentu raja mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, karena banyaknya alur pelayaran yang melintas kepulauan Indonesia yang tidak teratur menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan pengendaliannya. Kesulitan dalam pengendalian alur laut kepulauan tersebut, pada gilirannya membawa dampak yang semakin luas terhadap masalah pertahanan kemananan negara di laut. Berdasarkan pemikiran yang demikian itulah dilakukan kajian untuk menentukan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang mengabdi kepentingan nasional, tetapi akomodatif terhadap kepentingan internasional. Pada awalnya dilakukan identifikasi dan perumusan sebelas alur pelayaran yang melintas perairan kepulauan Indonesia yang potensial untuk diajukan sebagai ALKI. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengimplementasilcan hak dan kewajiban negara pantai secara serasi dan seimbang sesuai dengan amanat Unclos 82 itu sendiri. Dengan menggunakan model analisis yang dikembangkan dalam tesis ini akhirnya diperoleh tiga alur pelayaran terbaik sebagai kandidat ALKI, masing-masing adalah : (1) Alur Selat Lombok - Selat Makasar - Laut Sulawesi, (2) Alur Selat Sunda - Laut Jawa - Selat Karimata - Laut Cina Selatan, (3.a) Alur Selat Leti - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, (3.b) Laut Arafuru - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik, dan (3.c) Laut Sawu - Selat Ombai - Laut Banda (barat Pulau Buru) - Laut Seram (timur Pulau Mangole) - Laut Maluku - Samudra Pasifik. Setelah alur laut kepulauan itu ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang terbaikpun menurut ukuran kepentingan nasional dan kepentingan internasional, masih terbuka peluang bagi timbulnya masalah pertahanan keamanan di laut sehubungan dengan penggunaannya bagi kapal asing. Hal itu merupakan konsekuensi Iogis dari penggunaan suatu wilayah negara oleh dan untuk kepentingan negara lain. Sehubungan dengan itu perlu pula dilakukan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang (SWOT) terhadap keberadaan alur laut kepulauan yang telah ditetapkan. Tujuan analisis SWOT tersebut adalah untuk memperkuat kekuatan dan meningkatkan pemanfaatan peluang yang ada, serta meminimalkan kelemahan dan menetralisir ancaman yang mungkin timbul. Selanjutnya untuk mengimplementasikannya secara efektif dan efisien diperlukan penerapan manajemen komponen kekuatan laut yang ada untuk mengawasi dan mengendalikan ALKI. Pada gilirannya dibutuhkan jumlah maupun kualitas kekuatan laut yang memadai, agar dapat dilakukan pengendalian ALKI secara lebih optimal sehingga pengaruh yang merugikan terhadap Hankamneg di Laut dari penggunaan laut oleh kapal asing sesuai Unclos 82 dapat diminimalkan. "

"Industri pesawat tempur termasuk industri strategis untuk menjaga pertahanan Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat kendala, seperti teknologi terbatas, pendanaan kecil, dan prosedur pengadaan yang tidak jelas. Sehingga pengembangan yang berlandaskan pada strategi harus diimplementasikan pada industri strategis pesawat tempur agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa tertata rapi dan mencapai hasil yang maksimal demi kemandirian industri strategis pesawat tempur. Studi ini bertujuan menjelaskan pengembangan industri strategis pesawat tempur guna mendukung TNI angkatan laut terhadap pertahanan negara di perbatasan maritim. Penelitian ini termasuk studi kualitatif dengan model explanatory. Temuan pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan industri pesawat tempur dalam negeri dapat mendukung TNI AL dalam menjaga pertahanan negara di perbatasan maritim. Dalam tahap perencanaan, TNI AL dapat terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas seperti: memasang target industri, menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran, dan menyediakan bahan baku. Pada tahap pengembangan, TNI AL dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti penerapan kedisiplinan waktu dan kualitas produk, penanganan masalah selama produksi, dan melakukan pengawasan selama produksi. Temuan kedua, upaya strategi yang perlu dilakukan agar dapat memproduksi pesawat tempur secara mandiri adalah perlu adanya keputusan strategis dari elite, perlu adanya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur yang akan disasar.

---

The fighter aircraft industry is a strategic industry to maintain Indonesia's defense as a maritime country. There are obstacles, such as limited technology, low costs, and unclear procurement procedures. So that development based on strategy must be implemented in the fighter aircraft industry strategy so that planning, implementation, and evaluation can be neatly arranged and achieve maximum results for the sake of the independence of the fighter industry. This study aims to explain the development of a fighter aircraft industry strategy to support the Indonesian Navy for national defense on maritime borders. This study is qualitative and employs an explanation model. The first finding is that the planning and development stages of the domestic fighter aircraft industry can support the Indonesian Navy in maintaining national defense on maritime borders. In the planning stage, the TNI AL can be directly involved in every activity such as: setting up target industries, preparing human resources, preparing budgets, and providing raw materials. At the development stage, the Indonesian Navy can be directly involved in activities such as applying time discipline and product quality, handling problems during production, and conducting supervision during production. The second finding, the strategic effort that needs to be carried out in order to be able to produce fighter aircraft independently is the need for strategic decisions from the elite, the need for in-depth studies regarding the type of fighter aircraft to be targeted"

"Penelitian ini membahas mengenai Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melaksanakan Investigasi pemeriksaan khusus, penegakan kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan BNN dalam rangka Good Governance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menganalisis bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori Good governance dan konsep Sistem Pengendalian Internal (SPIP). Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Inpektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus melalui tugas dan fungsinya berperan dalam mengatasi tiga dari sembilan kendala dalam mewujudkan good governance yaitu pelanggaran kode etik dan disiplin, pengalahgunaan wewenang, dan praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme yang diimplementasikan melalui pelaksanaan Audit Investigasi/Pemeriksaan Khusus, Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) serta Penegakan Kode Etik dan Disiplin. Disamping itu ditemukan pula kendala-kendala yang harus segera diatasi Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus yaitu belum memiliki Standard Operational Procedure (SOP), dukungan pegawai masih sedikit dan belum memiliki kompetensi yang memadai, belum mengusulkan Daftar Susunan Pegawai, dan belum mengajukan rencana kebutuhan anggaran, rencana program kegiatan, serta belum dirumuskannya Indikator Kinerja Utama.

---

This study discusses about the Inspectorate of Special Supervision and Inspection of the National Narcotics Agency (BNN) in carrying out special investigation, code of ethics enforcement and discipline of BNN employees in the context of Good Governance. This study aims to analyze the Inspectorate of Special Supervision and Examination in carrying out its duties and analyzing how efforts to overcome the obstacles faced. This study uses the Good Governance and SPIP theory. The research method used a qualitative approach. The conclusion of this study is the Inpectorate of Special Supervision and Inspection through its duties plays a role in overcoming three of the nine obstacles in realizing good governance, namely violations of the code of ethics and discipline, abuse of authority, and practices of Collusion, Corruption and Nepotism. Besides that, there are also obstacles that must be addressed immediately by the Inspectorate of Special Supervision and Examination, which does not yet have a Standard Operational Procedure (SOP), employee support is still small and does not have adequate competence, has not proposed a List of Employee Arrangements, and has not yet proposed a budget plan. planned program activities, as well the formulation of the Main Performance Indicators."

"Secara khusus tesis ini meneliti tentang koordinasi antara penyidik dan oditur militer dalam penyelesaian perkara di daerah hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut . (1) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana koordinasi antara penyidik dan Oditur Militer dalam penyelesaian Perkara di Daerah Hukum Pengadilan Militer 11-08 Jakarta, (2) Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan dalam melakukan koordinasi tersebut, (3) Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan apa yang telah ditempuh dalam mengatasi hambatan tersebut, (4) Untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana pengawasan oditur militer terhadap berkas perkara yang dikembalikan kepada penyidik.Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer, oditur militer bukanlah yang berwenang menentukan apakah suatu perkara pidana dilimpahkan ke peradilan militer seperti pada Kejaksaan artinya meskipun sebelumnya Perwira Penyerah Perkara meminta saran pendapat hukum oditur militer karena sifatnya saran pendapat jadi tidak mengikat, akhirnya Perwira Penyerah Perkara juga menentukan. jika terdapat pertentangan antara oditur militer dengan keputusan Perwira Penyerah Perkara maka perbedaan pendapat tersebut diputus oleh Pengadilan Militer Utama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.Hasil penelitian menunjukan bahwa koordinasi antara penyidik dan oditur militer belum berjalan sebagaimana yang telah ditentukan Hukum Acara Pidana Militer. Hambatan yang paling mendasar adalah menyangkut sarana dan komunikasi. Sedangkan upaya yang dilakukan adalah dengan terus meningkatkan koordinasi."

"lndependent state auxiliaries agencies status, may it be as lembaga (state institution), badan (state auxiliary body), or komisi (state commission) on its applications has long been a major problem, especially afar amendment of 1945 Constitution it should be clear whether it is an auxiliary or main institution, and its independency as well that mentioned in the scope of constitution. In constitutional and administrative law reform need to put emphasis on the solution focused that must be viewed as achievable and clarity by constitutional and administrative lawyers. This article focuses on the arising problems regarding position and categorization of state auxiliary or main institution, which have been interpreted roughly within the scope of interpretation of l 945 Constitution (amendment)."

"Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas denganmengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis datadengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuanpenelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim."