Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini hendak menelaah tentang wacana nasionalisme Indonesia; bagaimana ia dikonstruksikan oleh Orde Baru dengan rezim kekuasaan dan pengetahuan yang dimilikinya, sekaligus juga hendak dilihat juga bagaimana masyarakat lokal merespons wacana tersebut dengan membangun wacana tandingan (counter discourse). Secara teoritis-sosiologis, studi ini hendak melihat beberapa teori tentang nasionalisme yang dikembangkan oleh para ahli sosiologi. Konteksnya adalah bahwa serangkaian konstruksi wacana tersebut dijalankan di dalam suatu situasi dimana ideologi-ideologi besar (salah satunya nasionalisme) sedang menyurut pengaruhnya seiring dengan proses modernisasi yang sedang menapakkan diri sementara pada saat yang sama globalisasi sedang mengancam eksistensi negara kebangsaan. Terjadinya pedebatan di kalangan para penggagas teori nasionalisme, cukup memberikan satu wawasan tentang bagaimana seharusnya nasionalisme diletakkan dalam belantara sosiologi. Ernest Gellner (1998) misalnya, menempatkan nasionalisme sebagai situasi yang tak terelakkan dari transformasi peradaban manusia dari zaman pra-modern ke era modern. Dan untuk itu, nasionalisme tidak membutuhkan segala atribut yang berkaitan dengan masa lalu suatu bangsa. Pandangan Gellner tersebut dikritik oleh Anthony Smith (1998), karena pada hakekatnya untuk tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa, nasionalisme membutuhkan akar-akar budaya etnik yang diatributkan sebagai warisan masa lalu. Studi ini memberi catatan bahwa, baik Gellner maupun Smith mengidap kelemahan mendasar, yaitu melihat nasionalisme sebagai sesuatu entitas yang eksis dan 'benar' di dalam dirinya sendiri. Keduanya melupakan bahwa 'nasionalisme' pada hakikatnya adalah konstruksi sosial, yang tidak bebas nilai, yang di dalamnya ada relasi-relasi kekuasaan yang sangat menentukan eksistensinya. Dengan menggunakan pendekatan Michel Foucault tentang 'genealogi' dan 'power/knowledge' maka akan tampak betapa gagasan mengenai nasionalisme Indonesia dipenuhi oleh relasi kekuasaan-pengetahuan. Akhirnya studi ini mencatat; teori Gellner tentang nasionalisme tidak bisa banyak menjelaskan secara komprehensif mengenai makna nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini teori Smith lebih relevan. Meski demikian, dengan konsep 'genealogi' dan 'power/knowledge' Foucault-lah makna nasionalisme bisa lebih dipahami dan dijelaskan.

---

This study is a reading of Indonesian nationalism; on how the New Order regime had constructed through its systemic power relation and knowledge management and how civil society members did some counter discourses. Sociologically, focus of this study is on the contestation between major ideology (including nationalism) and modernization and globalization which challenge the existence of nation-state.

Discussions on nationalism in sociology have been established by many social scientists and find its relevance nowadays. Ernest Gellner (1998) put nationalism as a consequence of civilization progress, a transformation from pre-modern era to modern situation, thus nationalism does not need attributes that rooted in the history (past) of its nation. Anthony Smith does not agree with this theory as Smith believes that the growth and dynamic of nationalism is associated with ethnic sentiments that rooted in the origin of a nation.

This study noted that either Gellner or Smith's theory have elementary weakness because both of them put nationalism as natural entity and exist in itself. Indeed nationalism is socially constructed which no free values within. Power relation influences its construction and growth, and how the society response to it. Through Michel Foucault's theory of 'genealogy' and 'power/knowledge' we can see that such nationalism ideas, include Indonesian nationalism, contained by power/knowledge relations.

The study found Indonesian nationalism is a part of modernization process and rooted in the ethnic sentiments as well as a product of power relation that socially construct. The 'genealogy' and 'power/knowledge' of Michel Foucault's was proven able to comprehend the dynamic of Indonesian nationalism better than Gellner and Smith's explanation on nationalism."

"Hubungan sipil-militer di setiap negara berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan latar belakan perkembangan bangsa, bentu negara, ideologi, dan falsafah negara, dan budaya bangsa. Jenis hubungan sipil-militer bervariasi mencerminkan ideologi poitik, orientasi-orientasi, dan struktur organisasi modern. Hubungan sipil-militer di Indonesia sejak 1945-1998 mengalami pasang surut sejalan dengan sikap politik penguasa pemerintah, sikap, dan solidaritas kaum militer pada periode yang bersangkutan.Dwifungsi ABRI merupakan salah satu doktrin dasr bagi ABRI dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan sipil-militer. Doktrin ini secara evolusi mengalami perkembangan sejak awal revolusi 1945. Dwifungsi ABRI memperoleh roh dans emangatnya pada masa gerilya antara Desember 1948 sampai Juli 1949, dimana saat itu TNI bersama PDRI di Bukittinggi mempertahankan keberadaan Republik yang masih muda. Doktrin ini kemudian secara perlahan berkembang dari era Soedirman (1945-1949), era Nasution (1958) sampai dengan era Soeharto (1966-1988).Soeharto sebagai pendiri Orde Baru telah berperan sentral dan memberi warna dan bentuk hubungan sipil-militer yang dilaksanakan dengan doktrin Dwifungsi ABRI karena dia menduduki posisi kunci sudut pandang tersebut dalam studi ini dilakukan kajian untuk mengenali sejauh mana Soeharto (agency) mempengaruhi produk-produk peraturan-peraturan (struktur) tentang kedudukan militer dalam Negara sampai kepada saat dimana terjadi dominasi militer dalam politik di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.Kajian ilmu sejarah yang menggunakan metodologi strukturis sebagai sebuah kajian yang mengedepankan bagaimana kuatnya pengaruh human agency yang memberi bentuk pada perubahan struktur yang berupa peraturan-peraturan tentang kedudukan militer dalam Negara RI. kajian ini menjabarkan periodesasi hubungan sipil-militer dalam tiga periode yaitu: (1) 1966-1975, disebut periode pengendalian militer dengan patner (memupuk kekuasaan), (2) 1976-1988, disebut periode pengendaliaan militer dengan patner, dan (3) 1988-1998, disebut periode pengendalian militer tanpa patner. Studi ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaknai kembali kedudukan militer yang demikian dominan selama lebih dari tiga dekade, pada saat mana Republik ini sedang dalam pencarian bentuk demokrai yang cocok bagi bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila. Hasil kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi bagi generasi penerus bangsa, agar dapat menundukkan militer pada posisinya yang tepat sesuai jiwa dan semangat UUD 1945 dalam NKRI yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi.Dengan menggunakan teori sipil-militer Samuel P. Huntington dengan merujuk kepada model The Continuum of Military in Politics dari Claude E. Welch dan konsep kekuasaan dalam mempengaruhi proses perumusan dan implementasi Dwifungsi ABRI, sedemikian jauh, luas dan mendalam sehingga berdampak pada intensitas sifat dan corak hubungan sipil-militer di Indonesia ; kedua, hubungan sipl militer di Indonesia dalam era Soeharto, merupakan salah satu varian Subjective CIvilan Control; ketiga, terdapat tiga perbedaan prinsip pandangan antara Nasution dengan Soeharto mengenai Dwifungsi ABRI yang disebabkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh antara lain perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan cara pandang; keempat, Soeharto sangat dipengaruhi nilai-nilai budaya Jawa dalam pelaksanaan kekuasaan dan penerapan kepemimpinannya; dan kelima, Dwifungsi ABRI digugat karena adanya faktor-faktor dari luar dan dari dalam negeri, khususnya karena implementasinya yang demikian meluas dan mendalam, serta pemanfaatannya oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

---

The relationships between civil and military varies in every country because of the difference of the nation's background, the shape ol the country, the ideology and philosophy, and the culture of the nation- The variation of civil-military relationships reflected the political ideology, orientations, and the modern structure of organization, The relationships of civil military in Indonesia since 1945 ~ 1998 went ups and downs in accordance to the political attitude of the ruling government, the attitude and solidity of the military community ln that period.

ABRI double-function is one of the doctrines of ABR! to lullil their duties especially in compliance with civil-military relationships. This doctrine developed evolutionary since the beginning of the 1945 revolution. ABRI double-function was motivated during the 'guerrila?s era", between December 1948 and July 1949, when TNI together with PDRI defended the existence of this new and young Republic, in Bukittinggi, West Sumatera. The doctrine then developed slowly in the era of Soedirman (1945-1949), the era of Nasution (1958), until the era of Soeharto (1966-1998).

Soeharto, as the founder of the New Order. played as the central role in shaping and colouring the civil-military relationships that acted upon the ABRI double-function doctrine, because Soeharto was in the key position as the President of Republic indonesia, as ABRI Commander-in-chief, and as a more than three period Mandatory of MPR Rl. From this point of view. this study is trying to analyze Soehands deeply influence in the products of regulations about the military position in the country until the military domination in politics in Indonesia for more than three decades.

The study of the history using structurist methodology was a study that brought up the strong influence of human agency that gave shape to the change of structure of regulations about the position of military in the Republic of Indonesia. This study explained the periodicity about the relationship between civil-military : (1) 1966-1975, as the period of military with partner { to strengthen power), (2) 1976-1988, still as the period of military with partner, (3) 1988-1998, as the period of military without partner. This important study has done as an effort to signify the military position that had been so dominant for more than three decades, while this Republic was looking for the come out best democratic system for the nation, as it has Pancasila as its philosophy. We hope this analysis will develop an inspiration to the young generation to put military in accurate position in accordance to the morale of UUD 1945 in NKRI that uphold law and democratic values.

With applying the theory of civil-military relationships of Samuel P. Huntington, and with references of The Continuum of Military Involvement in Politics model of Claude E.Wetch, the concept of power in Javanese tradition, and the concept of ABRI double- function, this analysis will uncover that : first, Soeharto was proved of having deep influence in the conception and in implementing the ABRI double-function, that influenced also the character and the pattern of civil-military relationships in Indonesia; second, civil-military retationships in Indonesia in the era of Soeharto, was a variant of Subjective Civilian Control; third, there were three principal different views between Nasution and Soeharto about ABRI double-function, because of some factor of influences e.g. different background of culture, educations, experiences, and mind set; forth, Soeharto was deeply influenced by Javanese cultural values in implementing his power and leadership; fifth, ABRI double-function was claimed because of internal and external factors, especially the wide and deep implementation to stand up for Soeharto's power."

"Setelah mengalami masa otoritarianisme politik selama hampir 40 tahun (1959-1998), Indonesia akhirnya memasuki era transisi menuju demokrasi. Namun ironisnya, era transisi tidak segera diikuti dengan tahap konsolidasi demokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR justru terperangkap ke dalam konflik politik berkepanjangan. Konflik itu begitu serius sehingga Abdurrahman Wahid akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh para politisi partai besar melalui Sidang Istimewa MPR 2001.Dalam kajian itu, tesis ini berusaha menjawab, mengapa terjadi konflik antara Presiden Wahid dan DPR sera faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik tersebut?Konflik Presiden Wahid dan DPR bersumber pada dua faktor yang bersifat mendasar. Pertama, tidak adanya platform politik dan visi bersama di antara para elite politik sipil dalam rangka mengakhiri rejim otoriter, dan membangun kerangka demokratis untuk mengakomodasi format politik baru produk Pemilu 1999. Kedua, terbentuknya format politik baru dengan sistem multipartai tanpa kekuatan mayoritas di DPR tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan relasi kekuasaan Presiden, DPR, dan MPR. Akibatnva, praktik politik DPR cenderung mengarah pada sistem parlementer sementara UUD 1945 bernuansa presidensial.Selain faktor-faktor di atas, konflik selama periode kajian ini dipicu pula oleh beberapa faktor lain, baik yang bersifat obyektif maupun subvektif. Faktor obyektif pertama adalah polarisasi politik produk Pemilu 1999 di mana PDIP sebagai partai pemenang hanya memperoleh 153 kursi dari 500 kursi DPR Kursi selebihnya diperoleh 20 partai lainnya, Ironisnya tidak ada inisiatif PDIP yang mencalonkan Megawati sebagai presiden untuk mengajak kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensi logis sikap diam Megawati tersebut, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam "Poros Tengah" yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati dan Habibie. Solusi yang bersifat jangka pendek ini berlanjut ketika Presiden Wahid menyusun kabinet atas dasar kompromi dengan pimpinan kekuatan politik besar di DPR, trmasuk pimpinan TNI. Koalisi dan kompromi politik yang bersifat semu ini adalah faktor obyektif kedua yang melatari konflik politik yang menjadi fokus kajian ini.Faktor-faktor subyektif yang menjadi sumber konflik adalah; pertama, berkembangnya personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Wahid seperti bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei, berbagai ancaman jika dia tidak lagi menjadi presiden, dan pengeluaran dekrit presiden yang memicu pemberhentiannya oleh SI MPR. Kedua, adalah kecenderungan partai-partai besar non-PKB di DPR memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan presiden untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid dalam rangka kepentingan kelompok masing-masing. Termasuk di dalam kategori kelompok ini adalah pembangkangan politik TNI/Polri yang kecewa karena kecenderungan Presiden Wahid melakukan intervensi terlampau jauh dalam kehidupan internal tentara dan polisi."

"Permasalahan mendasar yang dialami oleh industri media cetak pasca era Orde Baru, telah menumbuhkan perjuangan pers yang mengalami perputaran positif dan kondusif. Hal ini disebabkan oleh berakhirnya rezim otoriter yang mengekang kebebasan pers selama lebih dari tiga puluh tahun.Dimulai dengan diterbitkannya peraturan tentang pers yakni Undang-undang Pokok Pers, UU No, 40 Tahun 1999. Sehingga semakin membuka peluang untuk mendirikan industri media yang semakin berkembang dengan masuknya modal-modal asing. Namun kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan manajemen, profesionalitas dan keseriusan Jurnalisme, baik oleh pemilik/pengelola ataupun wartawannya. Adanya pasar yang tidak bertambah dan diperebutkan oleh pendatang baru yang bermodal minim. Kemudian terjadinya homogenisasi dan konsentrasi informasi dari penerbitan pers yang raksasa dan menguasai jalur distribusi.Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana pengambilan datanya dilakukan dengan studi pustaka. Kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi filosofi media, sistem Jurnalisme dan pasar, manajemen media dan fungsi media dalam membentuk public sphere serta korelasi media, pemerintah dan masyarakat.Dari hasil penelitian dan studi pustaka yang sudah dilakukan, bahwasanya telah terjadi perubahan struktur industri media cetak, baik dari sisi manajemen, konsentrasi kepemilikan dan konsentrasi manajemen, peraturan baru dengan munculnya UU No. 40 Tahun 1999 yang membuka peluang adanya penerbitan pers dan industri media cetak. Selanjutnya perubahan dari aspek isi yang akan berpengaruh terhadap iklim keterbukaan (openers) dan dimiliki media untuk perkembangan public sphere.Termasuk di dalamnya aspek product diversification dan kompetisi sempurna dalam industri media cetak. Hal tersebut dipengaruhi oleh kemajuan masyarakat, yang secara dominan dan signifikan berpengaruh terhadap diversifikasi produk yang ditawarkan."