Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan al-Banna, selain sebuah gerakan keagamaan juga merupakan sebuah gerakan politik, di satu sisi pemikirannya ini dianggap membawa perbaikan terhadap moral dan keberagamaan, tetapi di sisi lain secara politik gerakan ini cendrung mendapat stiqma negatif , sebagian kalangan menganggap bahwa pemikirannya merupakan salah satu pemikiran frndamentalis, pemikiran yang identik dengan radikalisme, ekstrimisme, fanatisme bahkan terorisme, di Mesir, tempat kelompok ini didirikan dalam pergerakannya bercita-cita menegakkan syariat dan hukum Islam, gerakan trans nasional ini mengusung tdeologi Islam, di Indonesia, sebagian kalangan mengangeep pemikiran politik ini berbahaya bagi ideologi Pancasila serta pada saainya akan menjadi ancaman bagi keutuhan NKRI. Berdasarkan permasalahan diatas tesis ini membahas tentang ancaman pemikiran infiltrast pemikiran politik Icwanut Muslimin terbadan sistem pemerintahen Indonesia yang merupakan tela’ahan terhadap pemikiran politik Hasan al-Banna, agar dapat menjelaskan dan mepgungkapkan secara mendalam tentang pemikiran konsep dan paham dan tentang sistem pemerintahan negara. Di metode anelitis deskriptif yang sumber-sumber datanya ditela’ah melalui penelitian kepustakaan dengan diklasiftkasikan kepada jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa pemikiran politik Hasan al-Banna banyak berakar dari menanggapi kondisi sosial masyarakat Mesir pada waktu itu, terutama pendudukan Ingeris di Mesir dan pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Islam sebelumnya, hal inilah yang menjadi salah satu faktor lahirnya Ikhwanul Muslimin yang terkesan militan dan radikal, yang bertujuan mengembalikan masyarakat Mesir kepada ajaran Islam yang mumi. Menurut Hasan al-Banna Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan. Islam adalah negara, ekonomi, politik, hukum dan lainya. Sistem demokrasi didukungnya dalam menentukan sistem pemerintahan, pendapatnya bahwa Islam tidak menentukan sistem tertentu yang harus dipilih oleh umat Islam, islam membebaskan umainya untuk memilih sistem pemerintahannya sendiri asalkan menerapkan dan memperjuangkan syari‘at Islam. Baginya ada tiga pilar yang menjadi penopang pemerintahan Islam, yakni rasa tanggung jawab pemerintah, kesatuan masyarakat dan menghargai aspirasi rakyat. Pemerintahan merupakan salah satu dari pilar agama, sehingga keduanya saling berhubungan. Agama memerlukan pemerintahan sebagai lahan penerapan ajaranajarannya dan memanfaatkan kekuasaan negara untuk memperjuangkan agama. Sedangkan pemerintahan memerlukan agama sebagai ideologinya dan mewarnai kehidupan dalam suatu negara.

---

Movement of the Muslim Brotherhood founded by Hasan al-Banna, other than a religious movement is also a political movement, at one side of this movement is considered to briag improvements to the moral and the diversity, but on the other side of the political movement tends to have negative stiqma, some circles consider that this movement is one of the fundamentalist movement, a movement synonymous with radicalism, extremism, fanaticism and even terrorism, in Egypt, where the movement was founded in the movement aspires to enforce the Shari'a and Islamic law, transnational movement was carrying the ideology of Islam, in Indonesia, some circles considered a dangerous ideclogy of this movement for the ideology of Pancasila, and in time will become a threat to the integrity of NKRE.

Based on this thesis discusses issues concemming the Muslim view Ikwanul movemeni against the state goverment system that is tela’ahan to the political thought of Hasan al-Banna, in order to explain and express in depth about the concepts, understanding and views about the system of sfate government. In doing this research, the author uses descriptive analytical method, qualitative approach to data sources through library research ditela'ah with diklasiftkasikan to the type of file, ie primary and secondary file.

In this research the author discovered that the political thought of Hasan al-Banna was a lot of roots in Egyptian society responded to the social conditions at the time, especially the British occupation of Egypt and the thought leaders of Isiamic reformer before, this is what became one of the factors which the birth of the Muslim Brotherhood movement impressed the militant and radical, which © aims to restore the Egyptian society to the pure teachings of Islam, in accordance with Quran and Hadith. according to Hasan al-Banna, Islam is a universal religion, teachings cover all aspects of life. Islam is the state, economic, political, fegal and others. Supports the democratic system in determining the system of government, his view that Islam does not specify a particular system should be elected by Muslims, Islam frees people to choose their own government system and fight for as long as applying Islamic shari‘ah. For him there are three pillars to support the Islamic government, namely a sense of responsibility of the government, the unity of society and appreciate the people's aspirations. Government was one of the pillars of religion, so both are interconnected, Religion requires government as a commercial application of his teachings and using state power to fight for religion. While the government requires religion as ideology and the color of life in a country."

"Penelitian yang berjudul Kesempatan Politik, Struktur Mobilisasi, dan Proses Pembingkaian dalam Gerakan Sosial: (Studi Kasus Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tahun 2010-2012), dilatarbelakangi oleh munculnya aktivitas gerakan yang terus menerus dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat Yogyakarta. Gerakan masyarakat yang dikenal dengan Gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta tersebut, lahir sebagai bentuk aksi protes atas adanya upaya reduksi keistimewaan oleh pemerintah pusat yang terjadi sejak masa Orde Baru. Kemudian berkembang pasca reformasi, dan menuntut agar Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa melalui mekanisme pemilihan umum. Gerakan tersebut terpusat pada tuntutan akan lahirnya aturan yuridis yang mengatur penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam yang bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori gerakan sosial baru dengan unit analisis teori kesempatan politik, struktur mobilisasi, dan proses pembingkaian di dalam menjelaskan munculnya gerakan sosial. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana aktor-aktor gerakan memanfaatkan momentum politik, mengembangkan strategi dan berinteraksi dengan lingkungannya dalam membentuk pemahaman bersama sehingga mampu memobilisasi masyarakat dan melakukan gerakan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial pada kasus gerakan Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kesempatan politik yang mampu menciptakan peluang bagi aktor-aktor gerakan untuk memanfaatkan momentum aksi. Kedua, struktur mobilisasi yang merepresentasikan struktur sosial masyarakat. Serta proses pembingkaian yang strategis. Ketiga faktor tersebut sangat mendukung terciptanya gerakan sosial. Implikasi teori pada penelitian ini menggambarkan secara parsial adanya anomali pada teori-teori gerakan sosial baru.

---

This research discusses the social movement to demand the appointment of the Sultan of Yogyakarta as the governor through the enactment of the law on Special Autonomy of Yogyakarta Province, without a free and fair election like in any other regions in Indonesia. The movement has its roots in history since the New Order, where there were protests and demonstrations among the public over the uniformization of local government system, including in the mode of election. After reformasi 1998, there were demands for Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam to be enthroned as Governor and Vice Governor of Yogyakarta Province without election. The movement focused on the demands for the introduction of juridical rules governing the appointment of Sultan Hamengku Buwono and Paku Alam as Governor and Vice Governor of Yogyakarta.

This research uses the new social movement theory, explaining the three factors of the movement, i.e. political opportunity, mobilization structure, and framing process. It explains how political opportunities and mobilization structures are formed, and how social movement actors develop strategies and interact with their environment in building a common understanding in order to prepare society and engage in social movements. The research method used is a qualitative method with case study approach.

The findings of the research indicate that the social movement in the case of Pro-Penetapan Keistimewaan Yogyakarta movement is highly influenced by three factors. First, a political opportunity that creates opportunities for movement actors to take advantage of the momentum of the action. Second, the mobilization structure that represents the social structure of society. Third, the strategic framing process. These three factors strongly support the creation of social movements. The theoretical implications of this study illustrate partially anomalies in new social movement theories."

"Skripsi ini menganalisis penyebab kegagalan transformasi gerakan sosial menjadi partai politik. Melalui metode kualitatif yang dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi pustaka, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya pembentukan partai politik alternatif yang dilakukan oleh Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI). Dalam penelitian ini, kegagalan transformasi KPRI menjadi partai politik dijelaskan dengan menggunakan kerangka analisis regulasi kartel dan mobilisasi sumber daya. Secara spesifik, konsep regulasi kartel yang dikemukakan oleh Pippa Norris dapat menjelaskan hambatan eksternal yang menghalangi pertumbuhan partai-partai di Indonesia. Sedangkan teori mobilisasi sumber daya digunakan untuk mengeksplorasi hambatan internal yang dihadapi KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan KPRI dalam bertransformasi menjadi partai politik disebabkan oleh dua hal. Pertama, regulasi yang mengatur mengenai partai politik memberatkan gerakan sosial seperti KPRI untuk bertransformasi menjadi partai politik. Undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari politik kartel yang dirancang sedemikian rupa oleh partai-partai yang sudah mendapatkan kursi di legislatif untuk membatasi jumlah partai yang ada di Indonesia. Kedua, KPRI gagal melakukan mobilisasi sumber dayanya untuk mengubah kekuatan gerakan sosial menjadi kekuatan politik formal yang bertarung di pemilihan umum. Hal tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya sumber daya, baik sumber daya material maupun nonmaterial yang dimiliki KPRI.

---

This research analyzed why social movements have failed transforming into political party. By applying qualitative method, with data collection of deep interview and literature study, the study emphasized on case study of KPRI (Indonesian People’s Movement Confederation) attempt to form alternative party. This case is explained by using cartel regulation analysis and resource mobilization as the main framework. The cartel regulation analysis by Pippa Norris can explain external obstacles that prevent inclusive access of political party formation in Indonesia. Furthermore, resource mobilization theory is used to explore internal obstacles that hold up the progress of KPRI to transform themselves becoming a political party.

The result of this research shows that there are two major factors affecting KPRI's failure to transform into political party. First, the existing regulations that address political party have held down social movements chances - in this case KPRI - to become a political party. The law is considered as part of political cartel manifestation by the already existing parties in parliament to limit the number of parties in Indonesia. Second, KPRI has failed to conduct resource mobilization in order to transform social movement power into formal politics which compete in general election. It is mainly caused by the limited resources owned by KPRI, both material and nonmaterial."

"Penelitian ini membahas gerakan politik yang diprakasai oleh masyarakat sipil dalam menentang pasangan calon tunggal yang memiliki afiliasi politik kepada keluarga politik lokal pada Pilkada 2018 di Kabupaten Lebak. Penelitian ini membahas kemunculan dari gerakan politik Kotak Kosong dan mekanisme yang dilakukan oleh oposisi yang tergabung ke Kotak Kosong dalam melawan hegemoni keluarga politik. Penelitian ini juga membahas cara petahana dalam membendung arus oposisi, agar secara skala dan teritorial politik kelompok oposisi tidak memperoleh kemenangan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penulis menggunakan literatur Boundary Control (Gibson, 2012) dan demokratisasi subnasional dan gerakan sosial (Trix Van Mierlo, 2021). Hasil penelitian menunujukkan bahwa di satu sisi, petahana melakukan boundary closing untuk mempertahankan kekuasaannya dengan mekanisme parokialisasi kekuasaan, pemborongan partai politik, dan patronase. Sedangkan, di sisi yang lain, kelompok oposisi melakukan boundary opening untuk menarik atensi elite nasional dalam Pilkada 2018. Kemunculan gerakan politik ini menjadi sesuatu yang baru di tengah hegemoni keluarga politik. Hasilnya, kemunculan gerakan politik ini karena struktur peluang politik yang tertutup dan oposisi mengalami kegagalan. Sebab, strategi yang digunakan tidak dilakukan secara komprehensif, melainkan hanya ada di wilayah tertentu, tidak adanya kandidat demokratis yang didukung, hanya mendukung Kotak Kosong sebagat alat politik, dan gerakan Barisan Juang Kotak Kosong yang tidak bisa membawa kepentingan elite nasional ke daerah.

---

This research discusses the political movement initiated by civil society in opposing a single candidate pairs who have political affiliations to local political families in the 2018 regional head election in Lebak Regency. This study discusses the emergence of the empty box political movement and the mechanisms carried out by the opposition who are members of the empty box in fighting the hegemony of the political family. This research also discusses the incumbent’s ways of stemming the flow of opposition, so that on a political scale and territory the opposition group does not win. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The author draws on the literature on Boundary Control (Gibson, 2012) and subnational democratization and social movements (Trix Van Mierlo, 2021). The results of the study show that on the one hand, incumbents do boundary closing to maintain their power with mechanisms of power parochialization, political party financing, and patronage. Meanwhile, on the other hand, opposition groups carried out boundary opening to attract the attention of national elites in the 2018 regional head elections. The emergence of this political movement is something new in the midst of superior political family hegemony. As a result, the emergence of this political movement was due to closed political opportunity structures and the opposition failed. This is because the strategy used was not carried out in a comprehensive manner, but only existed in certain areas, the absence of democratic candidates being supported, only supporting empty boxes as a political tool, and the empty box fighter group movement that cannot bring the interests of the national elite to the regions."

"The Web plays an increasingly important role in the communication strategies of political parties and movements, which increasingly utilize it for promoting ideas and ideologies as well as mobilization and campaigning strategies. This book explores the role of the Web for right-wing populist political parties and movements across Europe. Analyzing these groups' discourses and practices of online communication, it shows how social media is used to spread ideas and mobilize supporters whilst also excluding constructed 'others' such as migrants, Muslims, women or LGBT persons. Expert contributors provide evidence of a shift in the strategies of mainstream parties as they also engage in 'Internet populism' and suggest ways that progressive movements can and do respond to counter these developments. Topics are explored using a cross-country analysis which does not neglect the particularities of the national contexts. This work will appeal to researchers and students working in the fields of media and communication studies, political theory, policy analysis, studies of populism, racism and nationalism, gender, LGBT, migration, Islam and welfare."--Provided by publisher."

"Hollywood, sebagai pusat industri film yang terkenal, telah memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Terutama dalam konteks hubungannya dengan Negara Israel, Hollywood menjadi alat utama dalam mempengaruhi pandangan masyarakat. Selama bertahun-tahun, Hollywood menampilkan narasi yang menguntungkan pihak Israel dalam meruntuhkan citra Bangsa Palestina. Tidak jarang propaganda ini mengikutsertakan selebriti yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Munculnya suara baru yang menentang narasi tersebut datang dari beberapa aktivis dan selebriti seperti Susan Sarandon. Kendati demikian, pidato sang aktris dalam demonstrasi 17 November 2023 diputar balikkan oleh media Barat yang mengakibatkan publik dan industri “membalikkan punggung” mereka dari sang aktris. Susan dipecat oleh agensi yang telah menaunginya selama 10 tahun akibat tuduhan anti semitism yang dilekatkan padanya. Respon media Barat dan industri terhadap keterlibatan sang aktris akan ditinjau melalui teori Manufacturing Consent dan dianalisis melalui media framing. Penulis menggunakan metode penulisan kualitatif dan pengumpulan data secara studi literatur dari buku, jurnal, artikel, dan berita internet dari sumber terpercaya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kuasa media oleh elit dan korporat tetap kuat, bahkan di era media sosial. Namun, masyarakat terus berupaya membangun solidaritas untuk mendukung isu-isu yang mengancam kehidupan di Palestina. Dengan mengecam ketidakadilan yang diterima aktivis dan figur publik yang menunjukkan advokasi #FreePalestine seperti Susan Sarandon, hingga upaya untuk melawan balik sistem yang membatasi ruang kebebasan berbicara seperti akan memberikan kontribusi bagi keberhasilan gerakan media sosial.

---

Hollywood, as the center of the famous film industry, has played an important role in shaping public opinion. Including in the context of the State of Israel, Hollywood is the main tool in influencing people's views. Over the years, Hollywood has performed narratives that benefit the Israelis in undermining the image of the Palestinians. It is not uncommon for this propaganda to include celebrities who are considered to have a great influence on their audiences. The emergence of a new voice against the narrative came from several activists and celebrities such as Susan Sarandon. However, the actress's speech in the November 17, 2023 demonstration was reversed by Western media which resulted in the public and industry "turning" their backs from the actress. Susan was fired by the agency that had been watching her for 10 years due to allegations of antisemitism attached to her. The response of Western media and industry to the actress's involvement will be reviewed through the Manufacturing Consent theory and analyzed through media framing. Authors use qualitative writing and data collection methods to study literature from books, journals, articles, and internet news from reliable sources. This research reveals that media power by elites and corporations remains strong, even in the era of social media. However, the community continues to strive to build solidarity to support issues that threaten life in Palestine. By condemning the injustices received by activists and public figures who demonstrate #FreePalestine advocacy such as Susan Sarandon, and efforts to fight back against systems that limit the space for free speech, such as will contribute to the success of the social media movement."

"The central theme of this volume is change; its causes, consequences, and processes. The authors use diverse frameworks to analyze nationally representative sample data from Middle Eastern and North African countries. Their objectives are (a) to understand cross-national variation and trends in values and perceptions, and the extent to which this variation is affected by age; (b) to assess the empirical correlates of different modalities of change, lay perspectives on development and morality as well as peoples varying understanding of the meanings of traditional and modern family; (c) to employ social-scientific perspective in explaining cross-national and individual variation in political engagement, participations in the movement of the Arab Spring, varying political outcomes in Egypt and Tunisia, and the failure of revolutionary movements and the predictors of autocratic recidivism; and (d) to address the methodological issues and challenges in carrying out empirical research in the Middle East and North Africa."

"Skripsi ini membahas tentang peranan organisasi mahasiswa bernama SMID dalam proses pembentukan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menjelaskan peran pemuda dalam pergerakan Indonesia dari masa kebangkitan nasional tahun 1908 hingga memasuki Orde Baru. Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang represif terhadap mahasiswa. Serta munculnya kembali gerakan mahasiswa bersama gerakan rakyat yang lain. Proses terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan perpecahan yang terjadi di dalamnya.

---

This mini thesis discusses the role of a stucent organization called SMID in the process of transformation of the Partai Rakyat Demokratik (PRD). Explaining the role of youth in Indonesian movement of national revival period 1908 until well into the New Order. The policies of the New Order government repression against the student. As well as the re-emergence of the student movement together other people’s movement. The process of formation of the People’s Demokratic Party (PRD) and the divisions that occur in it."