Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pelayanan publik di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar masyarakat yang sifatnya mutlak yaitu kesehatan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah negara/pemerintah telah menyediakan pelayanan di bidang kesehatan secara baik, apalagi konstitusi telah menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, sehingga baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan menjadi gambaran apakah pemerintah telah memperhatikan hak-hak warga negaranya untuk memperoleh layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model penelitian Service quality yang menekankan pengkajian terhadap lima dimensi penelitian dari Parasuraman, yaitu fisik, keandalan, jaminan kepastian, dan empati. Pokok masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana tingkat kualitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat ditinjau dari tingkat kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen serta tingkat kesenjangan antara persepsi yang dirasakan pengguna layanan dan harapan pengguna layanan. Apabila persepsi manajemen melebihi harapan masyarakat, maka diharapkan pelayanan yang diberikan baik dilihat dari sisi keberhasilan manajemen menerjemahkan apa yang diharapkan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Sedangkan apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat, maka kualitas pelayanan disebut baik, dan apabila kurang dari yang diharapkan dari masyarakat, maka penelitian disebut tidak baik. Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang mengacu pada konsep service quality, rata-rata tingkat pencapaian kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan Puskesmas Kecamatan Gambir mencapai di atas tujuh puluh lima persen atau sudah baik. Ini menunjukkan keberhasilan dari pihak manajemen dalam menerjemahkan apa yang menjadi harapan dari pengguna layanan terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Kecamatan Gambir. Sedangkan rata-rata tingkat kepuasan pelayanan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan mencapai di atas lima puluh persen atau cukup baik. Jika dibandingkan, kualitas pelayanan dari kelima dimensi pelayanan baik dilihat ditinjau dari kesenjangan antara harapan pengguna layanan dan persepsi manajemen maupun ditinjau dari kesenjangan antara layanan yang dipersepsikan pengguna layanan dan layanan yang diharapkan pengguna layanan menunjukkan bahwa keberhasilan pihak manajemen dalam menerjemahkan apa kemauan atau harapan dari pihak penerima layanan belum berarti bahwa praktek pemberian pelayanan kepada pengguna layanan juga dinilai berhasil atau sama baiknya. Berdasarkan perhitungan statistik dan diagram kartesius, beberapa hal yang dianggap baik dan perlu dipertahankan adalah kinerja dokter dalam menjalankan tugasnya dalam menangani pasien meliputi ketepatan diagnosa dan pemberian resep kepada pasien. Penerima layanan merasa puas terhadap kebersihan gedung serta kerapian petugas, apotek yang memiliki jumlah obat yang lengkap, pemenuhan layanan sesuai yang dijanjikan oleh pihak puskesmas, dan pemberian informasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Selain hal tersebut, terdapat dua hal yang menurut penerima layanan perlu harus ditingkatkan, dimana yang satu merupakan bagian dari atribut reliability/kehandalan yaitu pemberian pelayanan yang tidak berbelit-belit dan yang satunya merupakan atribut responsiveness/daya tanggap yaitu pemberitahuan dari petugas puskesmas apabila ada keterlambatan pemeriksaan pasien.

---

The thesis discusses public health care at the Public Health Center in Gambir, Central Jakarta. The background of the research is on one of people?s most basic need, i.e. being healthy. Subsequently, the researcher is interested to find out whether the government has provided good health care guaranteed by the constitution which stipulates that constitution has guaranteed that everyone has the right to obtain health service. Public Health Center of Gambir, Central Jakarta, has become the foremost role of health care of the local government, i.e. DKI Jakarta. Therefore, the quality describes how the local government has put the best interest in providing heath care. The research applies quantitative method with service quality model emphasizing on the study of five research dimensions of Parasuraman?s, namely tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The main issue being studied is to explain the degree of quality of health care given by Public Health Center of Gambir, Central Jakarta viewed from gap level between people/users? expectation and management perception, and the one between perceived service and expected service. When the management?s perception outweighs the people?s, the care provided has included people?s expectation; and the vice versa. A service is said to be a good quality when it is given more than what is expected to be and on the other way around. Based on the study and analysis referring to quality service concept, the level of satisfaction to the quality of health care given by the institution is above 75%. The number shows the successfulness of the management in interpreting people?s expectation into services. Meanwhile the satisfaction levels of the service quality has reached more than 50%, categorized as good enough. The research shows the success of management in interpreting people?s expectation does not mean the one of quality of the service. Based on the Cartesian diagram and statistical approach, some points are to be said well and worth-kept, such as doctors performance in running duties, i.e. taking care of patients by providing correct diagnose and prescriptions. Users/patients are satisfied with the cleanliness of the building, tidiness of the nurses, complete drug pharmacy, fulfilled promises, and access to information. Furthermore, there are two fields that require improvements: reliability, i.e. being straight to the points, and responsiveness, i.e. informing the patients pertaining any delays."

"Dalam era otonomi daerah, disadari adanya perubahan-perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah terutama berkenaan dengan pengelolaan sumber ekonomi daerah yang harus dikelola secara mandiri dan bertanggungjawab, dalam arti hasil-hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah.Salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar masyarakat antara lain pembangunan kesehatan. Paradigma yang dijadikan dasar untuk mengatur mengatur dan mengendalikan kesehatan adalah health for all , atau kesehatan untuk semua, artinya adalah pelayanan kesehatan sebagai jasa publik harus bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan kesehatan pada akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan bahwa pelayanan kesehatan telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah masyarakat. Untuk itu penulis melakukan Analisis Kebijakan Pengembangan Puskesmas Swadana Menuju Desentralisasi Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Puskesmas Kramatjati).Desentralisasi pelayanan kesehatan kepada puskesmas yang diikuti dengan adanya pergeseran sumberdaya aparatur dan pembiayaan diharapkan memberikan peningkatan pelayanan masyarakat. Desentralisasi dalam bidang kesehatan mempunyai berbagai potensi yang menguntungkan antara lain memusatkan perhatian kepada masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, dapat memperbaiki motivasi staf daerah dan dapat meningkatkan kerjasama intersektoral.Berdasarkan hasil penelitian penulis untuk penguatan puskesmas diperlukan partisipasi Pemerintah Daerah dalam penambahan sarana dan prasarana, subsidi obat yang sangat diperlukan dan menyentuh masyarakat dimana pemberiannya dengan mempertimbangkan jumlah penduduk miskin, jumlah pasien, kondisi ekonomi dan sosial wilayah setempat."

"Praktik kerja Profesi di Apotek dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat pada tanggal 1 – 24 Agustus 2015. Pelaksanaan praktik ini bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai dengan ketentuan perundangan dan etika farmasi yang berlaku, dan dalam bidang kesehatan masyarakat; membangun kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas; Memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas; Melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di Puskesmas; Memiliki gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

---

Profession internship in puskesmas is held at Puskesmas Kecamatan Gambir Jakarta Pusat on August 1st – 24th 2015. This internship is aimed to make student understand the duty and obligation of Pharmacist in puskesmas based on the existing regulation and ethics; Building a horison, knowledges, skills, and practical experiences to conduct pharmaceutical practice in puskesmas; Establishing a capability to communicate and interract with other healt practitioners wothon puskemas; and also to get a real picture of about pharmaceutical practice problems, and most importantly to study about the strategies and activites that can be done in order to achieve Pharmaceutical Care development in puskesmas."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembina Jatinegara. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan klinik dalam gedung) di Puskesmas Pembina Jatinegara sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan Puskesmas Swadana.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Puskesmas sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula survey sampel selama 2 minggu (Oktober 2001) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan pasien di klinik sebagai dasar bagi penghitungan kapasitas output Puskesmas. Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari - Juni 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Puskesmas Pembina Jatinegara, terutama dalam hal ketersediaan intormasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat biaya produksi menggunakan step down method.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Puskesmas belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 94,56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlah tersebut biaya tenaga menyerap 71,90% (terdiri dari gaji 61,90% dan insentif : 10%) serta biaya obat dan pusat-pusat biaya. Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 35,24%, kelompok klinik pelayanan kesehatan dasar memperoleh 30,44%, kelompok klinik pelayanan kesehatan semi spesialis/spesialis memperoleh 7,88%, kelompok penunjang diagnostik memperoleh 8,117%, dan rumah bersalin 18,36%. Didapatkan biaya satuan tanpa investasi untuk kelompok klinik pelayanan dasar antara Rp 6.536,00 - Rp 29.199,00 per output; untuk klinik pelayanan semi spesialis/spesialis antara Rp 10.031,00 - Rp 84.663,00 per output; pelayanan penunjang diagnostik Rp 30.895,00 - Rp 32.787,00 per output; serta RB sebesar Rp 247.181,00 per output per hari. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya tenaga (terutama gaji). Tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas terhadap total biaya pelayanan sebesar 18,31%; dan apabila biaya investasi tidak diperhitungkan maka biaya operasional dan pemeliharaan yang dapat dibiayai adalah 19,36%. Kinerja pusat biaya produksi berdasarkan pencapaian output dibandingkan kapasitasnya menunjukkan, bahwa hanya BPU, BPG, klinik 24 jam, klinik kulit/kelamin dan klinik paru yang cukup efisien; sedangkan pusat biaya lainnya cenderung masih belum efisien.Dengan hasil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Puskesmas adalah : Puskesmas harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan seluruh klinik pelayanan kesehatan dasar, RB, dan pelayanan penunjang diagnostik walaupun ada yang belum efisien; meninjau kembali keberadaan klinik pelayanan semi spesialis/spesialis yang belum efisien; dan apabila Puskesmas masih merasa perlu mempertahankan klinik yang belum efisien, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumberdaya yang telah ada, salah satunya dengan melakukan share tenaga dengan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya, dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan swadana. Saran yang dapat diajukan untuk Dinas Kesehatan adalah : agar menyiapkan suatu sistem informasi yang reliable di Puskesmas khususnya dan fasilitas kesehatan pemerintah umumnya untuk mendukung analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan yang lengkap agar dapat dilakukan penghitungan biaya normatif; meninjau kembali kebijakan tentang Puskesmas Pembina; serta mengoptimalkan sistem rujukan yang ada."

"Negara Indonesia memiliki 497 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 399 Kabupaten dan 98 Kota, beberapa kabupaten/kota tersebut berbatasan langsung dengan negara lain dengan waktu tempuh relatif singkat dan mudah, sehingga disinyalir warga negara Indonesia yang berobat ke Malaysia berkisar 12.000 orang setiap tahun dan data National Health Care Group International Business Development – Singapore menyatakan 50 persen pasien internasional yang berobat di Sinapura adalah Warga Negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan wilayah perbatasan negara, khususnya peraturan bidang kesehatan. Metode: Riset operasional dengan menggunakan disain “Cross Sectional” di mana data dikumpulkan dalam waktu yang sama (tahun anggaran sama). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2012 di Kabupaten Sanggau dan Kota Batam. Unit analisis adalah petugas kesehatan dan masyarakat di wilayah perbatasan. Hasil: Masyarakat wilayah berbatasan yang secara financial mampu lebih memilih berobat ke negara tetangga karena sumber daya (tenaga, peralatan kesehatan) di fasilitas kesehatan perbatasan masih kurang memadai dan akses rujukan ke ibukota belum terjangkau oleh penduduk dibandingkan rumah sakit negara tetangga. Rekomendasi: Yang diusulkan, agar pemerintah dan pemerintah daerah lebih meningkatkan program promosi dan preventif bidang kesehatan, peningkatan fasilitas kesehatan sehingga tidak akan terjadi pengalihan devisa bidang kesehatan ke negera tetangga. "

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Kecamatan Senen dilaksanakan pada 13-30 September 2016. Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas bertujuan untuk memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis di puskesmas, memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman untuk melakukan praktik kefarmasian di Puskesmas serta mampu memberikan solusi dan strategi dalam rangka penyelesaian permasalahan pada pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas diatur didalam Permenkes 30 tahun 2014 dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinis di apotek. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas meliputi perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pengelolaan. Kegiatan farmasi klinik di Puskesmas meliputi pengkajian resep, penyerahan obat, pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visite pasien, pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Tugas khusus di Puskesmas Kecamatan Senen yaitu pembuatan media konseling penyakit hipertensi.

---

Internship Profession Apotechary in Puskesmas Kecamatan Senen held on 13 September ndash 30 September, 2016. Internship in Puskesmas was intended to understand responsibilities of Apotechary on management of pharmaceutical and clinical pharmaceutical care, have the knowledge, skills, experience and provide solutions and strategies on pharmaceutical care in Puskesmas. Standard pharmaceutical care on Puskesmas arranged in Permenkes 30 2014 on management of pharmaceutical product and clinical pharmacy care. Management activities includes planning, demand, procurement, receipt, storage, destruction, control, reporting and evaluation pharmaceutical product. Clinical pharmacy activities in Puskesmas includes assessment, dispensing, provision drugs information, drug information, counseling, visite, monitoring drug therapy, monitoring side effect and evaluation of drug use. Special assignment in Puskesmas Kecamatan Senen is making counseling media hypertension. "

"Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian tarif yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan dengan PERDA Nomor 3 Tahun 1999. Ketentuan tarif ini ditetapkan untuk semua Jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dasar. Tentunya, seiring dengan tuntutan akan kualitas pelayanan Puskesmas yang harus semakin baik serta pesatnya perkembangan Puskesmas di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, maka sangat perlu dilakukan kajian analisis biaya Puskesmas untuk mengetahui besar biaya satuan unit-unit pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas sebagai penentu arah kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya di bidang pelayanan kesehatan.Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan (unit cost) dilakukan kegiatan distribusi biaya, yaitu kegiatan membagi habis seluruh biaya dari unit penunjang ke unit produksi yang output layanannya dijual. Untuk dapat melakukan distribusi biaya diperlukan semua data biaya total yang dikeluarkan. Komponen biaya tersebut merupakan komponen biaya asli, belum didistribusikan ke unit produksi atau belum ditambah alokasi biaya dari unit lain. Metode distribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Double Distribution Method. Selain itu, studi ini hanya memfokuskan kajian pada satu sampel Puskesmas Kecamatan yang sudah mendapatkan akreditasi ISO 9001:2000 untuk standar pelayanan kesehatan dasar yang diberikan, yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora selama tahun anggaran 2003. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil perhitungan biaya satuan dengan memperhitungkan full cost berturut-turut pada unit BP (Balai Pengobatan Umum) ,BPG (Balai Pengobatan Gigi), KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak), KB (Keluarga Berencana), dan UGD (Unit Gawat Darurat) adalah sebesar Rp. 22.451,- (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 93.463,- (sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); Rp. 105.751,- (seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 341.579,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan Rp. 64.673,- (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).Dengan perhitungan di atas bila dibandingkan dengan ketentuan tarif PERDA 3/1999, maka unit pelayanan KB memperoleh subsidi terbesar dengan jumlah subsidi per pasien sebesar Rp. 339.579,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Selanjutnya disusul oleh unit KIA dengan besar subsidi per pasien Rp. 103.751,- (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Peringkat ketiga dan keempat yang memperoleh subsidi terbesar adalah BPG clan UGD dengan besar subsidi per pasien berturut-turut adalah Rp. 91.463,- (sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 54.673,- (lima puluh empat ribu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).). Sedangkan yang menerima subsidi perpasien terkecil adalah unit Balai Pengobatan Umum (BP) dengan besar subsidi Rp. 20.451,- (dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).Berdasarkan hasil analisa biaya di atas, maka besar selisih sangat berhubungan dengan jumlah output produksi, semakin besar jumlah kunjungan pasien maka biaya satuan akan semakin kecil atau unit tersebut akan semakin efisien. Apabila hal itu terjadi, maka besar biaya subsidi yang diberikan juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, upaya pemasaran di Puskesmas Kecamatan Tambora khususnya terhadap unit-unit pelayanan kesehatan dasar di dalamnya sangat diperlukan guna meningkatkan jumlah kunjungan pasien atau jumlah output produksi. Selain itu diperlukan kajian Iebih lanjut mengenai ATP (Ability to Pay) serta WTP (Willingness to Pay) masyarakat di Kecamatan Tambora pada khususnya dan di Propinsi DKI Jakarta pada umumnya. Dan perlu juga dipertimbangkan prinsip pemberian subsidi silang dalam proses kebijakan penetapan tarif pelayanan kesehatan dasar Puskesmas oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang."

"ABSTRAK Praktek kerja di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara dilaksanakan selama dua minggu dari tanggal 3 14 Agustus 2015 Praktek kerja ini bertujuan agar mahasiswa memahami tugas dan peran apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Puskesmas Kecamatan Jatinegara Berdasarkan praktek kerja yang dilakukan peran dan tugas apoteker di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur terutama di Subseksi Farmakmin yaitu mengadakan pendampingan perizinan sarana farmasi bila diminta oleh PTSP pengelolaan laporan laporan seperti LPLPO POR NAPZA dari puskesmas rumah sakit dan sarana Farmakmin pengelolaan obat buffer dan obat program dari Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk disalurkan ke fasilitas pelayanan kesehatan RS dan puskesmas serta Binwasdal sarana Farmasi Makanan dan Minuman misalnya pada instalasi farmasi RS apotek apotek rakyat toko obat penyalur alat kesehatan dan perusahaan industri rumah tangga PIRT di wilayah Jakarta Timur Sedangkan peran dan tugas apoteker di puskesmas adalah dalam kegiatan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai serta dalam kegiatan farmasi klinik Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai telah dilaksanakan sesuai Permenkes No 30 Tahun 2014 namun terdapat pelayanan farmasi klinik yang belum dilaksanakan di Puskesmas Kecamatan Jatinegara yakni ronde visite pemantauan dan pelaporan efek samping obat pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat ABSTRACT Profession internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur and Puskesmas Kecamatan Jatinegara was held for two weeks started from August 3rd until August 14th 2015 This internship was intended to make apothecary student understand roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan and puskesmas Based on the intership roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan especially in Pharmacy Food and Beverage are assisting in licenses of means of pharmacy if asked by PTSP managing reports such as LPLPO POR NAPZA from puskesmas hospital and means of pharmacy managing buffer and program medicines from Ministry of Health to be distributed to healthcare facilities hospital and puskesmas and also giving guidance supervisor and control of means of pharmacy such as pharmacy in community pharmacy in hospital medical devices disributor and PIRT in East Jakarta Moreover roles and responsibilities of pharmacist are managing medicines and single use medical tools and also giving pharmaceutical care Managerial activities of medicines and single use medical tools is appropiate to Regulation of Minister of Health No 30 Year 2014 however clinical pharmacy actibities that are not done in Puskesmas Jatinegara are visite control of adverse drug reaction control of therapy and drug use evaluation ;Profession internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur and Puskesmas Kecamatan Jatinegara was held for two weeks started from August 3rd until August 14th 2015 This internship was intended to make apothecary student understand roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan and puskesmas Based on the intership roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan especially in Pharmacy Food and Beverage are assisting in licenses of means of pharmacy if asked by PTSP managing reports such as LPLPO POR NAPZA from puskesmas hospital and means of pharmacy managing buffer and program medicines from Ministry of Health to be distributed to healthcare facilities hospital and puskesmas and also giving guidance supervisor and control of means of pharmacy such as pharmacy in community pharmacy in hospital medical devices disributor and PIRT in East Jakarta Moreover roles and responsibilities of pharmacist are managing medicines and single use medical tools and also giving pharmaceutical care Managerial activities of medicines and single use medical tools is appropiate to Regulation of Minister of Health No 30 Year 2014 however clinical pharmacy actibities that are not done in Puskesmas Jatinegara are visite control of adverse drug reaction control of therapy and drug use evaluation ;Profession internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur and Puskesmas Kecamatan Jatinegara was held for two weeks started from August 3rd until August 14th 2015 This internship was intended to make apothecary student understand roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan and puskesmas Based on the intership roles and responsibilities of pharmacist in suku dinas kesehatan especially in Pharmacy Food and Beverage are assisting in licenses of means of pharmacy if asked by PTSP managing reports such as LPLPO POR NAPZA from puskesmas hospital and means of pharmacy managing buffer and program medicines from Ministry of Health to be distributed to healthcare facilities hospital and puskesmas and also giving guidance supervisor and control of means of pharmacy such as pharmacy in community pharmacy in hospital medical devices disributor and PIRT in East Jakarta Moreover roles and responsibilities of pharmacist are managing medicines and single use medical tools and also giving pharmaceutical care Managerial activities of medicines and single use medical tools is appropiate to Regulation of Minister of Health No 30 Year 2014 however clinical pharmacy actibities that are not done in Puskesmas Jatinegara are visite control of adverse drug reaction control of therapy and drug use evaluation "