Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas latar belakang PT Bank ABC, Tbk. berlangganan asuransi Bankers Blanket Bond. Asuransi Bankers Blanket Bond adalah mekanisme sukarela untuk mengalihkan sejumlah risiko perbankan di luar kewajiban yang ditetapkan Bank Indonesia seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), audit internal, dan strategi anti-fraud. Penelitian ini juga membahas isi polis dan prosedur pembayaran ganti rugi asuransi Bankers Blanket Bond. Meskipun penting, ternyata masih banyak bank di Indonesia yang belum berlangganan asuransi ini. Penelitian ini mencoba menganalisis kemungkinan terjadinya bias psikologis, serta memberikan rekomendasi untuk mendorong asuransi dengan pendekatan libertarian paternalism melalui perubahan aturan standar (default rule).

---

This thesis discusses about PT Bank ABC, Tbk. attitude towards fraud as the reason to take out Bankers Blanket Bond. Bankers Blanket Bond itself is a voluntary mechanism for transferring banking risks, beside such obligations as setting aside reserve, internal audit, and anti-fraud strategy required by Bank Indonesia. The insurance policy and claim procedures are elaborated as well. Despite its significance, this insurance has not attracted Indonesian banks due to some possible psychological biases. To correct error in judgment and decision-making, a libertarian paternalistic policy recommendation is offered. Banks are "nudged" to obtain the insurance through changing the default rule."

"

Penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu bagi masyarakat Aceh begitu penting untuk segera dirumuskan dan dilaksanakan. Kepentingan tersebut tidak hanya untuk menjawab hak korban yang mengalami pelanggaran HAM berat ataupun mengadili pelakunya, namun penting untuk menata kembali masa depan masyarakat Aceh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, sejarah dan perbandingan.  Dengan melihat perspektif sejarah, pengetahuan atau teori yang sudah ada mengenai pelaksanaan kebijakan Penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Aceh, hingga saat ini tidak ada kemajuan apapun dalam penaganan kasus pelanggaran HAM di Aceh. Dianulirnya Undang-Undang KKR Tahun 2004 dan penundaan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, membuat Qanun No. 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh tidak jelas keberadaanya. Keberadaan KKR Aceh, hendaknya menjadi solusi dari kekerasan yang panjang sekaligus jalan hukum demi menegakkan keadilan, dimana setiap permasalahan yang dihadapi harus dicarikan solusi bijak, bukan malah menunda-nunda untuk diselesaikan. Presiden sebagai Kepala Negara seharusnya memberikan akan kejelasan terhadap batas waktu Penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lalu agar terciptanya kepastian hukum bagi para korban pelanggaran HAM berat itu.

 

 

---

The resolution of past gross human rights violations for the Acehnese people is so important to be formulated and implemented immediately. The importance is not only to answer the rights of victims who experience gross human rights violations or try the perpetrators, but it is important to reorganize the future of the Acehnese people. It is a normative study, using a legal, conceptual, historical, and comparison approach. By looking at the existing historical, knowledge or theoretical perspectives on the implementation of the policy of resolving cases of the gross human rights violations in Aceh Province, until now there has been no progress in handling cases of human rights violations in Aceh. The annulment of the 2004 The Truth and Reconciliation Commission (KKR) Law and the postponement of the establishment of the Truth and Reconciliation Commission make the existence of Qanun (Islamic Bylaw) No. 17 of 2013 concerning KKR Aceh is not clear. The existence of the Aceh KKR should be a solution to long violence as well as a legal way to uphold justice, where every problem faced must be found a wise solution rather than delaying it to be resolved. The President as Head of State should provide clarity on the deadline for completing violations of human rights in the past in order to create legal certainty for victims of gross violations.

"

"Local Currency Settlement (LCS) merupakan salah satu kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing Indonesia dalam menekan risiko nilai tukar eksternal berupa penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal selain Dolar Amerika Serikat (USD). Dalam penelitian ini, diangkat pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi hukum dari pelaksanaan LCS dalam mekanisme penyelesaian transaksi valuta asing di Indonesia. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: 1. pengaturan LCS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/12/PBI/2020 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Menggunakan Mata Uang Lokal melalui Bank (PBI LCS); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum Pelaku dalam pelaksanaan LCS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan pengaturan induknya. Meski telah menunjukkan perkembangan dalam implementasi LCS, masih ditemukan permasalahan hukum seperti belum diaturnya pelindungan hukum terhadap terjadinya risiko gagal bayar serta keterbatasan cakupan dari pengaturan LCS. Beberapa saran yang diberikan, antara lain: 1. BI harus dapat mengakomodasi pengaturan LCS yang memperluas cakupan transaksi dari sisi produk dan dari sisi pelaku; dan 2. BI bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk tetapi tidak terbatas pada yang tergabung dalam Satuan Tugas Nasional LCS, Bank-Bank ACCD di Indonesia, dan juga otoritas bank sentral Negara Mitra harus secara aktif mensosialisasikan mekanisme LCS dengan menawarkan efisiensi transaksi tanpa harus melakukan konversi ganda ke USD.

---

Local Currency Settlement (LCS) is one of the monetary policies of Bank Indonesia (BI) in Indonesia's foreign exchange market in suppressing external exchange rate risks in the form of settlement of transactions using local currencies other than the United States Dollar (USD). In this research, the subject matter is raised, namely how the legal arrangements and implementation of the implementation of LCS in the foreign exchange transaction settlement mechanism in Indonesia. The form of research in this thesis is doctrinal in nature supported by data collection tools in the form of library materials and interviews. The conclusions obtained from this research are: 1. the LCS arrangement has been regulated in Bank Indonesia Regulation Number 22/12/PBI/2020 concerning Bilateral Transaction Settlement Using Local Currency Through Banks (PBI LCS); and 2. the implementation of the rights and obligations and legal responsibilities of the Actors in the implementation of LCS has been carried out properly in accordance with the parent regulation. Although it has shown progress in the implementation of LCS, there are still legal problems such as the lack of legal protection against the risk of default and the limited scope of the LCS regulation. Some suggestions are given, among others: 1. BI must be able to accommodate LCS arrangements that expand the scope of transactions in terms of products and actors; and 2. BI together with all stakeholders, including but not limited to those who are members of the LCS National Task Force, ACCD Banks in Indonesia, and also the central bank authorities of Partner Countries must actively socialize the LCS mechanism which offers transaction efficiency without having to do double conversion with USD."

"Penulisan Tesis ini mengunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta hasil wawancara dengan nara sumber. Fokus penelitian pada permasalahan mengenai pemenuhan unsur hukum dari Peraturan Bank Indonesia untuk menjadi sumber hukum sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi pengaturan (regulatory junction) Bank Indonesia, dan bagaimana mengaktualisasikannya sebagai salah satu sarana hukum yang efektif dalam aktivitas pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang disajikan secara desktiptif analitis.Secara konstitusional, prinsip pembangunan ekonomi nasional dilaksanakan dalam kerangka demokrasi ekonomi. Namun dalam perkembangannya, kegiatan tersebut berlangsung dalam sistem mekanisme pasar {market mechanism) yang tidak hanya bersifat terbuka, tetapi semakin teritegrasi dengan ekonomi dan pasar global. Apapun sistem pasar yang diterapkan, pembangunan ekonomi sebuah negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata, yang di Indonesia dimaksudkan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat (welfare State). Dari segi kebijakan hukum {legal policy), sistem hukum yang dianut Indonesia berafiliasi pada tipe civil law dimana hukum yang berlaku mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya. Sistem hukum seperti ini, menuntut lembaga negara dan badan hukum publik, terutama pemerintah untuk berperan secara efektif dalam berbagai aspek pembangunan nasional, termasuk pembangunan ekonomi, karena the rapid economic development sought by Third World countries would required an effective legalframework.Setelah diteliti, Peraturan Bank Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi sumber hukum positif dan efektif untuk diberdayakan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional.

---

This thesis uses normative legal research method by using primary, seccndary, and third legal materials and interview with a source person. The research focused on the fulfillment of legal aspects of the Regulation of Bank Indonesia to be a law resource as an implementation of the regulatory function of Bank Indonesia. Therefore, how to be actualized it as an effective legal tool in the activities of national economic development. These issues are analyzing by quantitative approach and preserve by descriptive analysis.

Constitutionally, the national economic development is conducted in frame of economy democracy. In fact, that economic activities is run in the market mechanism system, that of not only openness, but also tends to be more integrated with the global market and economy. Wbat ever the market system is applied in a State, the aim of the economy development is always focuses on people’s wealthy by a high economic growth and flattening income distributions that of in Indonesia is promulgated to achieve a welfare State. From the legal policy perspective, the legal system of Indonesia is affiliated to civil law where the law is prioritized the rule as a base. This legal system needs an effective participation of all State organs especially from government in any aspect of national development including economic development because “the rapid economic development sought by Third World countries would require an effective legal framework”.

The conclusion of this research that the Regulation of Bank Indonesia is one of the regulation in Indonesia as an effective and positive legal resource that can be uses by Bank Indonesia as a tool in the implementation of national economic development."

"Mengingat pentingnya struktur permodalan dalam hal bank menjalankan kegiatan usahanya, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). Peraturan tersebut pada intinya mengatur bahwa kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor bank dibatasi berdasarkan modal inti yang dimiliki bank tersebut. Pembatasan kegiatan usaha bank didasarkan atas pengelompokkan bank berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Akibat dikeluarkannya peraturan ini, maka seluruh bank di Indonesia harus menyesuaikan kegiatan usahanya dengan kategori modal inti yang dimiliki. Salah satu upaya penyesuaian modal inti dengan kegiatan usaha yang dijalankan bank adalah dengan melakukan merger bank. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan PBI No. 14/26/PBI/2012 dan merger bank sebagai upaya peningkatan modal inti sebagai akibat penerapan peraturan tersebut, serta akibat hukumnya kepada berbagai pihak.

---

Given the importance of the capital structure of bank in terms of conducting its business activities, Bank Indonesia issued Regulation No. 14/26/PBI/2012 on Business Activities and Office Network Based On Core Capital of Bank (PBI No. 14/26/PBI/2012). The regulation essentially requires that the business activities and the establishment of a bank office network are restricted to the core capital owned by the bank. Restrictions on banking activities are based on the grouping of banks based on the amount of core capital of bank. The implication of the issuance of this regulation is that all banks in Indonesia must adjust their business activities with the categorization of banks based on core capital. One of the efforts to adjust the requirement of core capital is by performing a bank merger. This thesis discusses the PBI No. 14/26/PBI/2012 and bank mergers as an effort to increase the core capital as an implication of the regulation, as well as the legal consequences to the various parties"

"ABSTRAKLaporan ini membahas mengenai audit atas pelaporan KPPK pada sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Indonesia, PT GT. Prosedur audit yang dilakukan berdasarkan Agreed-Upon Procedures yang terdapat dalam SEBI No.17/3/Dsta. Prosedur ini dijalankan untuk memastikan apakah pencatatan dan pelaporan KPPK yang dilakukan oleh PT GT telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 16. Bukti audit menunjukkan bahwa Perusahaan telah membuat laporan KPPK sesuai dengan Agreed Upon Procedure dan tidak ditemukan penyimpangan dari hasil prosedur atestasi tersebut.

---

ABSTRACTThis report discusses the audit of KPPK reporting of PT. GT, a manufacturing company in Indonesia. Audit procedures performed by the Agreed-Upon Procedures contained in the SEBI 17/3/DSta. This procedure is carried out to ascertain whether the recording and KPPK reporting conducted by PT GT in accordance with Bank Indonesia regulation No.16. Audit evidence indicate that the company has made the KPPK reporting in accordance with Agreed Upon Procedure and there are no deviations from the results of the attestation procedure."

"[ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk menganalisis pengaruh aktivitas pelabuhan terhadap perekonomian Indonesia dilakukan melalui analisis angka pengganda (multiplier analysis), analisis kontribusi (share analysis) dan keterkaitan antar sektor pelabuhan Indonesia; (2) Untuk menganalisis posisi pelabuhan dalam sektor kunci perekonomian Indonesia; (3) Untuk menganalisis dampak investasi PT. Pelabuhan Indonesia (BUMN) terhadap pendapatan (income) dan nilai tambah bruto (NTB) perekonomian Indonesia.Adapun data yang digunakan menggunakan data-data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Universitas Indonesia (UI) khususnya adalah Tabel Input Output 2008 Updating dan 2010. Alat analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan analisis Input-Output, yaitu angka pengganda (multiplier analysis), analisa keterkaitan antar sektor (forward-backward linkage), analisis kontribusi (share analysis) dan analisis dampak investasi terhadap pendapatan (income) dan nilai tambah bruto (NTB) sektor-sektor perekonomian Indonesia.Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Sektor-sektor pelabuhan memiliki nilai angka pengganda output yang relatif besar dan angka pengganda pendapatan yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa 4 (empat) sektor terpilih yaitu Jasa Penunjang Angkutan, Jalan, Jembatan dan Pelabuhan, Angkutan Laut dan Industri Kapal dan Jasa Perbaikannya, memiliki potensi penciptaan output yang besar dari permintaannya, tetapi memiliki sedikit potensi penciptaan pendapatan rumah tangga, hal ini disebabkan karena 4 (empat) sektor ini hanya sedikit menggunakan input yang berasal dari rumah tangga atau hanya menyerap sedikit tenaga kerja rumah tangga. (2) Koefisien teknologi tahun 2008 dan 2010, terdapat perbedaansehingga terjadi perubahan teknologi dalam proses produksi output perekonomian. Sektor Jalan, Jembatan dan Pelabuhan merupakan sektor yang memiliki kontribusi output (output share) dan kontribusi permintaan antara (intermediate demand) tertinggi.(3) Sektor Kunci perekonomian, yaitu sektor Jalan, Jembatan, dan Pelabuhan, Angkutan Laut, dan Jasa Penunjang Angkutan, sedangkan Industri Kapal dan Jasa perbaikannya masih belum menjadi sektor kunci perekonomian. (4) Stimulus investasi terhadap sektor-sektor pelabuhandapat meningkatkan distribusi pendapatan ke seluruh sektor-sektor perekonomian lainnya dan terjadi peningkatan total pendapatan dari output seluruh perekonomian.(5) Stimulus investasi terhadap sektor-sektor pelabuhan dapat meningkatkan nilai tambah bruto (NTB) ke seluruh sektor-sektor perekonomian lainnya dan terjadi peningkatan total NTB dari output seluruh perekonomian.(6) penurunan dwelling time terhadap sektor-sektor pelabuhan dapat meningkatkan nilai tambah bruto (NTB) ke seluruh sektor-sektor perekonomian lainnya danterjadi peningkatan total NTB dari output seluruh perekonomian.

---

ABSTRACTThe purpose of this study were: (1) To analyze the effect of the port activity on the Indonesian economy is done through the multiplier analysis, analysis of the contribution (share analysis) and linkages between Indonesian port sector; (2) To analyze the position of the port in the key sectors of the Indonesian economy; (3) To analyze the impact of investment and dwelling time on PT. Pelabuhan Indonesia to earnings and gross value added Indonesian economy. The data that is being used from the data published by the Central Statistics Agency (BPS) and the University of Indonesia (UI) in particular is Updating Input Output Table 2008 and 2010. The analysis tool used is using the Input-Output analysis approach, the multiplier analysis, forward-backward linkage analysis, the analysis of the contribution (share analysis) and the analysis of investment impact on income and gross value added the Indonesian economy sectors. The conclusion is (1) Sectors port multiplier output value is relatively large and income multiplier is relatively small. This shows that 4 (four) selected sectors namely Supporting Services Transport, Roads, Bridges and Ports, Sea Transport and Industrial Ship and Improvement Services, has a great potential outputcreation of demand, but it has small potential for the creation of household income, this due to the 4 (four) sector is only inconsiderably small in using the input that comes from households or just absorb small amount of household labor. (2) The coefficient of the technology in 2008 and 2010, there is a difference resulting in a change of technology in the production process of the economy's output. Sector Roads, Bridges and Ports is the one that has the highest output share and intermediate demand. (3) The Roads, Bridges, and Ports, Sea Transport, Transport and Supporting Services are the key sectors of the economy, while the Shipbuilding Industry and Services improvement is still not a key sector of the economy. (4) Stimulus investments to the port sectors can improve incomedistribution to all other sectors of the economy and an increase in total revenue of the output of the entire economy. (5) Stimulus investments to the port sectors could increase the gross value added to throughout other sectors of the economy and an increase in the total value added of the output of the entire economy. (6) reduction in dwelling time for the Indonesian port could increase gross value added to all other sectors of the economy and an increase in the total value added of the whole output economy., The purpose of this study were: (1) To analyze the effect of the port activityon the Indonesian economy is done through the multiplier analysis, analysis of thecontribution (share analysis) and linkages between Indonesian port sector; (2) Toanalyze the position of the port in the key sectors of the Indonesian economy; (3)To analyze the impact of investment and dwelling time on PT. PelabuhanIndonesia to earnings and gross value added Indonesian economy.The data that is being used from the data published by the Central StatisticsAgency (BPS) and the University of Indonesia (UI) in particular is Updating InputOutput Table 2008 and 2010. The analysis tool used is using the Input-Outputanalysis approach, the multiplier analysis, forward-backward linkage analysis, theanalysis of the contribution (share analysis) and the analysis of investment impacton income and gross value added the Indonesian economy sectors.The conclusion is (1) Sectors port multiplier output value is relatively largeand income multiplier is relatively small. This shows that 4 (four) selected sectorsnamely Supporting Services Transport, Roads, Bridges and Ports, Sea Transportand Industrial Ship and Improvement Services, has a great potential outputcreation of demand, but it has small potential for the creation of householdincome, this due to the 4 (four) sector is only inconsiderably small in using theinput that comes from households or just absorb small amount of household labor.(2) The coefficient of the technology in 2008 and 2010, there is a differenceresulting in a change of technology in the production process of the economy'soutput. Sector Roads, Bridges and Ports is the one that has the highest output share and intermediate demand. (3) The Roads, Bridges, and Ports, Sea Transport,Transport and Supporting Services are the key sectors of the economy, while theShipbuilding Industry and Services improvement is still not a key sector of theeconomy. (4) Stimulus investments to the port sectors can improve incomedistribution to all other sectors of the economy and an increase in total revenue ofthe output of the entire economy. (5) Stimulus investments to the port sectorscould increase the gross value added to throughout other sectors of the economyand an increase in the total value added of the output of the entire economy. (6)reduction in dwelling time for the Indonesian port could increase gross valueadded to all other sectors of the economy and an increase in the total value addedof the whole output economy]"

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions. "

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh pelaksanaan tata kelola sebagaimana telah diwajibkan oleh Bank Indonesia terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan Pooled Least Sguares Model. Variabel independennya adalah 11 faktor tata kelola sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jo 8/14/PBI/2006, sedangkan variabel dependennya adalah rasio Return on Assets (ROA). Tesis ini menggunakan data sekunder yaitu Laporan Tahunan untuk tahun 2007 dan 2008 dari 3 (tiga) bank umum syariah dan 22 bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.Dari hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) dan pelaksanaan kepatuhan signifikan mempengaruhi nilai ROA secara positif, untuk faktor Pelaksanaan tugas komite, pengelolaan manajemen risiko, pengelolaan hubungan dengan pihak terkait, dan faktor strategi bank signifikan mempengaruhi nilai ROA secara negatif. Sedangkan faktor Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, pelaksanaan audit intern, pelaksanaan audit ekstern, dan pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak signifikan mempengaruhi nilai ROA. Hasil perbandingan kualitas tata kelola menunjukan bahwa pelaksanaan tata kelola di bank umum syariah memiliki nilai kualitas yang lebih baik dibanding dengan pelaksanaan tata kelola di bank konvensional yang memiliki UUS akan tetapi rata-rata ROA bank umum syariah pada tahun 2007 dan 2008 lebih rendah dari ROA bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

---

This research aims to investigate the effect of corporate governance' Implementation on performance of Sharia banking in Indonesia as have been obliged by Bank of Indonesia. This research used panel data analysis with PooledLeast Squares Model. Independent variable consist of elevent factor of corporate governance based on Bank Indonesia Regulation and than dependent variabel is Retum on Asset (ROA). This research used secondary data from annually report of 3 (three) sharia commercial bank and 22 commercial bank with sharia unit (UUS) for year 2007 and 2008.

The results show that factor of board of commissioners, conflict of interest, and also compliance activities have positif relationship with ROA. Factor of committee, risk management, related party policy and corporate strategy have negative relationship and significant with ROA. Meanwhile board of directors, internal and extemal audit, and transparency have no significant with ROA. Comparision of corporate governance implementation between sharia commercial banks and commercial bank with UUS, result show that average implementation of corporate governance in sharia commercial bank is higher than corporate governance in commercial bank with UUS, however average ROA of sharia commercial bank is lower than average ROA in commercial bank with UUS."