Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Matriks Perdagangan Internasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak 2 tujuan dari tesisi ini; pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antara ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana strukutur perekonomian dan perdagangan dunia mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut MIT menghasilkan paling tidak 5 besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import reguirement, internal dan external propagation, dan (v) simulasi net foreign balance. Dengan menggunakan data 178 negara, hasil pertama penelitian ini mengkonfirmasi posisi teratas Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lain dalam perdagangan internasional. Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang penting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmati oleh wilayah ASEAN ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dampak pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan oleh negara-negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titik waktu analisis menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung pada pola perdagangan yang ada. Temuan ini memberikan beberapa implikasi cukup mendasar yakni (i) perlunya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, (ii) pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenuhi permintaan domestik dan asing, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta (iii) perlunya upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaraingan perdagangan global.

---

The Matrix of International Trade describse the global trade linkage. The tools allow us to analyze the interdependency between economy and to simulate the impact of the economic growth. MIT provide 5 quantitative measurement namely (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier which can be decomposed into direct and indirect import requirement, internal and extemal propagation, and (v) simulation of the net foreign balance. The model is applied on the data set of 178 countries. Based on the 5 measurement aboves, our first conclusion is confonning the largest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in inteniaiional trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the ASEAN growth is much larger than what ASEAN receive from the equal growth of the non-ASEAN countries. Fourth, the magnitude of the economic crisis transmitted to certain countries depends on the pattern of the global trade network. These results leads to at least 5 policy implication; (i), it is important to consider the gain of trade distribution on choosing the trading partner, (ii), it is important to increase the domestic capacity, to enlarge the market, and to reduce the trade barrier, (iii) we need to increase the role as connecting (hub) country in the global trade network."

"Matriks Perdagangan Internasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak 2 tujuan dari tesisi ini; pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antara ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana strukutr perekonomian dan perdagangan dunia mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut. MIT menghasilkan paling tidak 5 besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) muiliplier product matrix, (iv) multiplier yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, internal dan external propagation, dan (v) simulasi net foreign baiance. Dengan menggunakan data 178 negara, hasil pertama penelitian ini mengkonfirmasi posisi teratas Siangapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lain dalam perdagangan internasional. Kedua, hasil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang penting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmati oleh wilayah ASEAN ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dampak pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan oleh negara-negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titik waktu analisis menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung pada pola perdagangan yang ada. Temuan ini memberikan beberapa implikasi cukup mendasar yakni (i) perlunya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, (ii) pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenuhi permintaan domestik dan asing, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta (iii) perlunya upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

The Matrix of International Trade describse the global trade linkage. The tools allow us to analyze the interdependency between economy and to simulate the impact of the economic growth. MIT provide 5 quantitative measurement namely (i) trade linkage, (ii) field of influence, (iii) multiplier product matrix, (iv) multiplier which can be decomposed into direct and indirect import requirement, internal and extemal propagation, and (v) simulation of the net foreign balance. The model is applied on the data set of 178 countries. Based on the 5 measurement aboves, our first conclusion is conforming the largest rofe of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in intemational trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the ASEAN growth is much larger than what ASEAN receive from the equal growth of the non-ASEAN countries. Fourth, the magnitude of the economic crisis transmitted to certain countries depends on the pattern of the global trade network. These results leads to at least 5 policy implication; (i), it is important to consider the gain of trade distribution on choosing the trading partner, (ii), it is important to increase the domestic capacity, to enlarge the market, and to reduce the trade barrier, (iii) we need to increase the role as connecting (hub) country in the global trade network."

"Tesis membahas mengenai dugaan terjadinya pelanggaran dalam penjatahan saham suatu emiten yang bergerak dalam bidang pengangkutan barang, terutama batubara, yang bernama PT Transcoal Pacific Tbk, yang mulai melantai di bursa pada bulan Juli 2018. Perkara pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar ini mulai terjadi kurang dari dua pekan sejak mulai dicatatkannya saham emiten tersebut di Bursa Efek Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut saham PT Transcoal Pacific Tbk meroket sebesar 842%. Dalam perkara ini, terdapat dugaan bahwa pihak yang mendapatkan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk pada tahap penawaran umum perdana sangat sedikit, yaitu hanya berjumlah lima pihak. Dengan sedikitnya jumlah pihak yang mendapatkan penjatahan saham tersebut pada tahap penawaran umum perdana oleh penjamin pelaksana emisi efek, memungkinkan terjadinya kecurangan oleh kelima pihak yang mungkin bertindak seperti halnya sindikat/mafia tersebut. Para pihak tersebut dapat bertindak dengan melakukan manipulasi berupa perdagangan semu, yang terutama disebabkan mungkinnya para pihak tersebut memegang kendali atas jalannya perdagangan saham PT Transcoal Pacific Tbk. Menurut pendapat penulis, pergerakan harga saham PT Transcoal Pacific Tbk secara tidak wajar bukan disebakan keterbukaan informasi yang diumumkan oleh perusahan tersebut, melainkan permainan oleh pihak-pihak yang hendak memperoleh keuntungan dengan cara-cara curang. Berhubung pemeriksaan terhadap kasus kecurangan penjatahan saham PT Transcoal Pacific Tbk serta pergerakan harga sahamnya yang tidak wajar beberapa saat setelah dicatatkan di bursa masih belum diselesaikan, maka pembahasan dalam tesis ini lebih kepada perkiraan-perkiraan serta dugaan-dugaan yang berdasarkan data-data yang sudah ada, dikarenakan masih banyak data yang hingga saat ini belum dapat dibuka karena masih menunggu selesainya pemeriksaan terhadap kasus saham PT Transcoal Pacific Tbk. 

---

This paper discusses about allegation of violation in the allotment of the stocks of an issuing company being involved in the business field of transportation of commodities, especially coals, being named PT Transcoal Pacific Tbk, which began to be listed at stock exchange in July 2018. The case of the unusual ovement of the stock price of PT Transcoal Pacific Tbk began to occur less than 2 weeks since the listing of that company issued stocks at the Indonesia Stock Exchange. Within that time period, the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk increase to the amount of 842%. In this case, there are allegations that the parties obtaining the allotted stocks of PT Transcoal Pacific Tbk during the Initial Public Offering are very few in number, which only amounts to five parties. With the small amount of parties obtaining the allotment of the stocks during the Initial Public Offering from the underwriter, such circumstances gave rise to the possibility of such parties behaving like organized syndicate in concerted effort. Those parties may in turn conduct action in form manipulation such as painting the tape, especially caused by their ability to control the trading activities over the stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk. According to author`s own opinion, the unusual price movement of the stock issued by PT Transcoal Pacific Tbk is not caused by the in formation being announced by that issuing company, but rather it is part of the concerted effort of manipulation by the parties seeking illicit profit. As the investigation towards the violation in the allotment process of the stocks of PT Transcoal Pacific Tbk as well as the unusual movement of the stock price after the listing of the stocks has not been concluded, therefore the discussion in this paper contains more allegations, as there are still data that have not been revealed to the public, pending the conclusion of the investigation over the case of stocks issued by PT Transcoal Pacific Tbk."

"ABSTRAK Recently, trade liberalization issue particularly in agriculture sector has become the main issue in Doha Development Agenda-WTO. Trade liberalization in agriculture sector affected trade flow of primary agriculture products in global market particularly from developing countries to developed countries. This study analyzes the impact of trade liberalization in agriculture sector on macro and economic sectors of Indonesia, using general equilibrium economic model approach by employing GTAP model. It uses the data from the GTAP Version7. The main results show that trade liberalization in agriculture sector benefited developed countries such as the United States of America, Rusia, and European Union. On the other hand, some developing countries such as Pakistan, Bangladesh, and Indonesia were negatively affected. Furthermore, trade liberalization in agriculture sector reduced output of agriculture sector in Indonesia. Nevertheless, the output of manufacturing sector increased because of reallocation of input factor from agriculture to manufacturing."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut.MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance.Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang.Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance.

Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan.

Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat."

"ABSTRAKThe increases in cross-border trade has resulted in more companies with assets, business, and presence in multiple jurisdiction. When any of these companies face debt restructuring or insolvency, it confronts a myriad of complex issues in coordinating rescue proposals or winding up the businesses across jurisdictions. Prior to the 1997 economic crisis, insolvency laws in most state economies were generally out of date and irrelevant to the modern commercial needs, particulary the cross-border insolvency matters that has not been well regulated. ASEAN has initiated an integrated economy regional by launching an ASEAN Economic Community on late 2015. It aimed to establish a deeply integrated and highly cohesive ASEAN economy that would support sustained high economic growth and resilience in the face of global economic shocks and volatilities within ASEAN members. Unfortunately, ASEAN member has not prepared a regulation regarding cross-border insolvency matters which could restrains its aim to establish a fully integrated economy regional. Each state members has its own national insolvency laws and proceedings, but none have the schemes that could surpassed the national borders and simplified the procedures. The aspects of cross-border insolvency from both the International law and domestic law of Indonesia is already prepared to deal with foreign proceedings. Both could be adjusted to establish a cross-border regulation in ASEAN. Hence, there should be an in-depth harmonization of cross-border insolvency should be another priority upon ASEAN Economic Community to achieve a fully-integrated economy in ASEAN."

"Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA."

"The multilateral trading system as it now applies is o rule-bated system comprising a complex set of rules as articulatedin various WTO agreements. The .system is the ultimate choicefor nations if they were to establish trade relations amongnations in a good order and to more enhance the stability andpredictability and to better suit the interests of least developedand developing countries. Nevertheless, the substantive rulesthat have been "mutually agreed" have deficiencies andimbalances especially looking from the interest of developingcountries. The implementations of those rules have been moreadvantageous to developed countries. while the developingcountries do not have the capability to implement those rules.The concessions that have been given away do not meet withthe expected benefit out of their participation in thismultilateral regime. Such situation greatly effects developingcountries in the implementation and the effectiveness of WTOrules. The current round of trade negotiations needs to makecorrection to this legitimacy gap to ensure affair a fair gain from themultilateral trading system."