Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Teknologi informasi semakin menjadi alat yang penting bagi para individu, institusi/organisasi bahkan bai negara untuk membuat, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi. E-government memungkinkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang seoptimal mungkin dalam membantu pemerintahan dalam meberikan pelayanan kepada publik. E-government didefinisikan sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pemerintahan yang efisien dan efektif, menfasilitasi kemudahan akses publik ke layanan pemerintah, dan memungkinkan akses ke informasi yang lebih besar kepada publik, serta membuat pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan yang lebih transparan. Berkaitan dengan penyampaian pelayanan pemerintahan dan penyampaian informasi ke publik dengan media elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan posisi di antara situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan berdasarkan metode social network analysis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi untuk penyempurnaan penerapan E-governement di Indonesia.

---

Currently, information technology becomes increasingly important tool for the individual, institution / organization even for countries to create, store, analyze and use information. E-government allows the use of Information Technology optimally may help in the government in providing services to the public. E-government is defined as the use of information and communication technology (ICT) to encourage the efficient and effective, facilitating ease of access to government services, access to information allows a larger public the morning, and make government more responsible against citizens. In connection with the delivery of government services and information to the public with electronic media.This study aims to determine the role and position of the web sites of local governments on Indonesia with a method based on social network analysis. This research is expected to contribute to the implementation of E-Government di Indonesia."

"Di era informasi saat ini, ketersediaan informasi yang dapat diakses secara online meningkat tajam. Situs dipandang sebagai sebuah media yang dapat menyediakan informasi secara up-to-date serta dapat membantu meningkatkan publikasi bagi sebuah organisasi. Banyak situs yang ada saat ini tidak memperhatikan kriteria pembuatan situs yang baik dan benar, meskipun panduan kriteria untuk membuat situs yang baik telah beredar gratis. Keadaan seperti ini juga banyak ditemukan di situs web milik pemerintah, di mana situs web pemerintah sebenarnya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali. Pemerintah, dalam hal ini melalui Departemen Komunikasi dan Informatika telah mensosialisasikan Inpres No.3 Tahun 2003 yang diantaranya berisi panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah. Saat ini belum diketahui dengan pasti sejauh mana penerapan rekomendasi situs web pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan rekomendasi standar situs yang baik dari Departemen Komunikasi dan Informatika pada situs e-Government pemerintah daerah di Indonesia beserta peringkat terbaik situs web pemerintah daerah di Indonesia dengan materi penilaian mengacu pada rekomendasi dari Departemen Komunikasi dan Informatika. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs web pemerintah daerah, yaitu propinsi dan kabupaten kota, yang dalam keadaan aktif ketika penelitian ini berlangsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemeringkat an situs web pemerinta daerah untuk kategori Nasional, Propinsi dan Kota/Kabupaten. Masing-masing kategori terdapat 3 skenario pembobotan parameter. Skenario pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat hasil penggunaan beberapa pembobotan parameter yang berbeda dikarenakan kurangnya studi literatur yang membahas masalah ini. Situs-situs yang mendapat peringkat pertama dalam pemeringkatan dalam penelitian ini adalah situsmilik Propinsi Jawa Tengah, Kota Bandung dan Kabupaten Gresik.

---

Currently, the availability of the on-line information increases significantly. Website is a media that can provide up-to-date information and also promote the organization?s publicity. But, a number of current active websites do not remark the guidelines of proper website development, though they have been publicly and freely available. The similar status is also occurred to government's websites (e-Government), whose function is to provide public services.

Government, represented by Department of Communication and Informatics, has issued Inpres No. 3 Tahun 2003, containing guidelines for local government in developing proper websites. For the time being, how far the guidelines or the recommendation has been implemented is yet unknown.

The objective of the research is to use the recommendation from Department of Communication and Informatics as a reference to rank the websites owned by the local government in Indonesia. And also, the research is to figure out the recommendation's level of implementation that has been done by the local government in developing the websites. The object is the websites owned by the local government, both provinces and kota/kabupaten, whose status is active during the data gathering stage. The research uses quantitative method.

The research produces website's rankings categorized by National, Province, and Kota/ Kabupaten. Each category has 3 parameter's weighting scenario. The scenarios is to gather the outcomes of different weightings due to the lack of literature of this issue. The sites which ranked with highest score in this research are owned by government of Jawa Tengah Province, Kota Bandung, and Kabupaten Gresik."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"WEB conference merupakan suatu aplikasi yang memberikan layanan komunikasi kepada dua orang atau lebih untuk dapat berinteraksi. Interaksi yang terjadi dalam bentuk video dan audio. Pada skripsi ini melakukan pengukuran dan analisa web conferencing pada suatu jaringan LAN dengan media wireless 802.11n. Pada perancangan ini menggunakan transmisi wireless 802.11n. Quality of Service merupakan hal terpenting yang perlu diperhatikan pada perancangan ini. Hal ini guna memberikan kepuasan pada pengguna dan tidak terjadi kesalahan apabila diterapkan di berbagai bidang. Parameter-parameter yang perlu diperhatikan adalah Delay, Packet Loss Ratio, dan throughput. Cara pengukuran adalah dengan menambahkan jumlah pengguna yang melakukan web conferencing. Hasil yang didapatkan pada saat konferensi lima orang pengguna adalah throughput sebesar 224KBps, delay 30 ms, dan packet-loss yang relatif sedikit.

---

Web conferencing is an application that allow communication services for two or more persons to be able to interact. Interactions that occur in form of video and audio. In this paper the measurement and analysis of web conferencing on a local area network with 802.11n. In this design 802.11n is use as wireless transmission. Quality of Service is the most important thing in this design. This is to give satisfaction to the user and error does not occur when applied in various network. Parameters that need to be considered is Delay, Packet Loss Ratio, and throughput. Mechanism method is to add the number of users who do web conferencing. The results obtained during the user conference is a five-person registration 224KBps throughput, delay 30 ms, and packet-loss is relatively small."

"Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan leverage dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

---

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information.

This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website.

The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia.

Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web."

"Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia agardapat melakukan komunikasi dan memperoleh akses ke informasi secara cepat. Hal ini membawa suatu kesadaran baru di seluruh dunia untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih yang dikenal sebagai reformasi manajemen publik atau e-Government (e-Gov). Interoperabilitas antar unit/fungsi organisasi merupakan salah satu isu utama dalam menerapkan sistem e-Government. Layanan berbasis Grid untuk interoperabilitas (e-Government Grid) dapat menjadi solusi untuk berbagi sumber daya dan interoperabilitas sistem e-Government. Hal ini telah dilakukan di beberapa negara. Indonesia sebagai negara berkembang juga sedang berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan e-Government. Meskipun dalam survey e-Government yang dilakukan oleh The United Nations Department of Economic and Social Affairs pada tahun 2012, posisi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, akan tetapi masih terdapat beberapa persoalan dalam pengembangan e-Government khususnya terkait pembagian sumber daya. Beberapa lembaga pemerintahan telah mengimplementasikan interoperabilitas dalam layanan e-Government akan tetapi belum ada keterkaitan dalam hal pembagian sumber daya antar agensi pemerintahan sehingga seringkali masih ada tumpang tindih dalam pengembangan aplikasi antar instansi. Riset tentang e-Government Grid yang dilakukan oleh peneliti selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan middleware dan arsitektur dalam teknologi Grid. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, maka pada penelitian ini lebih menekankan pada waktu proses suatu layanan Grid dengan mengusulkan suatu metode estimasi yang diperoleh setelah melakukan simulasi dan eksperimen pada suatu sistem nyata dengan studi kasus Indonesia. Peneliti mengusulkan rancangan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid di Indonesia berdasarkan kelompok fungsi dari peta solusi aplikasi e-Government untuk menghubungkan institusi, lembaga dan wilayah yang ada di negara ini. Peneliti mengusulkan desain topologi dan skenario untuk layanan e-Government Grid berdasarkan provinsi dan populasi dengan mengatur alokasi sumber daya. Kecepatan waktu proses yang merupakan salah satu indikator kepuasan dari pengguna dijadikan ukuran dalam simulasi. Kontribusi akhir dari penelitian ini berupa metode estimasi waktu proses untuk layanan Grid pada suatu topologi star yang diperoleh dari hasil simulasi dan eksperimen pada sistem nyata. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa metode estimasi yang diusulkan memiliki tingkat akurasi sebesar 75% serta menunjukkan adanya konsistensi antara kesimpulan hasil simulasi dengan estimasi waktu proses. Metode estimasi yang diusulkan dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memperkirakan waktu proses pada sistem nyata apabila akan dibangun sistem e-Government Grid. Dengan adanya metode ini diharapkan dalam pengembangan Grid untuk pemerintahan termasuk di Indonesia dapat direncanakan secara matang sebelum di implementasikan mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan dan pemeliharaannya.

---

Information and Communication Technology (ICTs) is growing rapidly due to human needs for communication and fast access to information.This brought a new awareness around the world to create good governance and clean government which is known as public management reform, called e-Government (e-Gov).

Interoperability among units/functions in organization is one of the main issue for implementing an e-Government system. Grid-based services for interoperability (e-Government Grid) could be a solution for resource sharing and interoperability of e-Government systems. This has been done in some countries.

Indonesia as a developing country is working to improve the quality of e - Government to serve citizens. According to the e-Government survey conducted by the United Nations Department of Economic and Social Affairs in year 2012, Indonesia's position has increased from the previous year, but there are some problems in the development of e -Government related to the resource sharings . Some governmental agencies have implemented interoperability in their e-Government services but there are no linkage in terms of resource sharing among them.

Previous researchs on e-Government Grid focus more on the use of middleware and architecture of Grid technology. This research concentrate more on the processing time of an Indonesia e-Government Grid service and propose an estimation method that obtained after performing simulations and experiments on a real system. We propose some topology design of scenarios for e-Government Grid services in Indonesia based on function group from e-Government application solution to connect the ministry, institutions, agencies, departments and regions in the country . We also propose a topology design of scenarios for e-Government Grid services based on province and population by adjusting the resource allocation . The speed of processing time which is one indicator of user satisfaction measurement is used in the simulation.

Final contribution of this research is a processing time estimation method of processing time for Grid services of a star topology based on the simulations and experiments on a real system. The experimental results show that the proposed estimation method has an accuracy rate of about 75% and shows a consistent conclusion between the simulation and the estimated processing time. Considering the amount of resources required for the development and the maintenance of e-Government Grid, the estimation method proposed in this research can be used to estimate the processing time in real system before the implementation in some countries including in Indonesia."

"Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. E-government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Pelaksanaan student project ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi situs e-government untuk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan Dati II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut, di mana di dalam kerangka dasar tersebut terdapat pula contoh fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul pelayanan antar instansi pemerintah di bidang kependudukan untuk Dati II yang diimplementasi kan dalam student project ini. Kerangka dasar e-government ini di diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan e-government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis hingga mencakup Dati I dan pemerintah pusat. Laporan ini membahas pelaksanaan student project dengan topik pengembangan prototipe standardisasi aplikasi e-government untuk instansi pemerintah. Laporan terbagi dalam beberapa bagian dengan mengacu kepada FAST Methodology sebagai kerangka acuan, dan juga dilampirkan kerangka acuan, jadwal dan log pelaksanaan survey."

"Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam penerapannya.Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking, dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud."

"Keterlambatan penyelesaian konstruksi proyek-proyek pembangkit listrik di Indonesia adalah fenomena umum. Salah satu penyebabnya adalah durasi proyek yang terlalu optimis dan tidak realistis karena tidak memperhitungkan faktor-faktor risiko dalam penjadwalan. Metode analisis meta-network adalah salah satu metode untuk mengkuantifikasi faktor risiko terhadap jadwal dalam bentuk nilai adaptive capacity. Studi literatur dan wawancara terhadap pelaku konstruksi pembangkit listrik di Indonesia dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan dampaknya terhadap jadwal proyek pembangkit listrik di Indonesia. Sebuah framework yang menggabungkan proses penjadwalan konvensional dengan metode analisis meta-network dibuat berdasarkan studi literatur yang kemudian diujikan terhadap proyek aktual. Hasil studi ini menemukan bahwa terdapat 18 faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek-proyek konstruksi pembangkit listrik di Indonesia dan yang paling berdampak negatif adalah faktor masalah pembayaran dari owner dan metode konstruksi yang tidak tepat/ tidak praktis. Hasil uji kapabilitas framework terhadap proyek nyata dan validasi pakar konstruksi pembangkit di Indonesia menunjukkan bahwa framework yang digunakan mampu untuk memperhitungkan dampak dari berbagai faktor risiko terhadap durasi proyek dan menghasilkan jadwal proyek sebagai bentuk respon risiko dalam bentuk jadwal yang proaktif terhadap risiko.

---

Delay in the completion of power plant construction projects in Indonesia is a common phenomenon. One of the reasons is that the project duration is too optimistic and unrealistic because it does not take into account risk factors in scheduling. The meta-network analysis method is a risk assessment method using in this research as a way to quantifying risk factors in the form of adaptive capacity. Literature study and interviews with power plant construction project practioners in Indonesia were conducted to identify risk factors and their impact on projects time performance. A framework that combines conventional scheduling processes and meta-network analysis methods was made based on literature studies which are then tested on actual projects. There are 18 risk factors identified in this study that affect the time performance of power plant construction projects in Indonesia, with payment problems from owner and improper/impractical construction methods as the most important factors. The framework is found capable to calculate the impact of various risk factors on the duration of the project and produce a proactive project schedule as risk response."

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."