Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 194348 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nursantiyah
"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dengan menggunakan studi kasus pada produsen tepung terigu X. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan PPN atas penyerahan tepung terigu dilimpahkan kepada konsumen (forward shifting). Hal ini dikarenakan permintaan pasar tepung terigu yang inelastis. Rational choice yang diterapkan produsen tepung terigu X adalah membebankan Pajak Masukan yang dinilai tidak material pada unsur Harga Pokok Penjualan. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT In which is immaterial to COGS. Hal ini dilakukan untuk menekan cost of tax compliance apabila dilakukan restitusi terhadap PPN yang lebih bayar. Tindakan ini tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi menyebabkan dalam Harga Pokok Penjualan tepung terigu masih mengandung unsur PPN. Insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan tepung terigu dan impor gandum dapat dirasakan seluruh mata rantai jalur produksi dan distribusi tepung terigu. Produsen diuntungkan dari segi cash flow, dan tidak terganggunya produktivitas tepung terigu. Dibandingkan jika pemerintah memberikan subsidi berupa tepung terigu yang diimpor langsung dari luar negeri.

This research discusses implementation on the policy of the Value Added Tax borned by the government on the delivery of wheat flour and wheat import with case study at the producer of wheat flour X. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The Value Added Tax Imposition of the Wheat Flour submission is charged to consumer (forward shifting). This is because the inelasticity of wheat flour market demand. Rational choice which applied Producer of Wheat Flour X is to chrage VAT Input which is immaterial to Cost Of Good Sold (COGS). This is done to limit cost of tax compliance if restitution is done overpay VAT. This action is legal according to constitution law, but caused wheat flour Cost Of Good Sold (COGS) still contain VAT. The VAT borned by the goverment incentive policy has a role in every production and distribution chain. Producer is having advantage from cash flow and indisturbance wheat flour productivity. Compare with if the government give insentive in form of wheat flour imported from other country."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nursantiyah
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S10433
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Melli Asriani
"Penurunan produksi minyak dan stagnannya produksi gas selama beberapa tahun terakhir, menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah. Berdasarkan keluhan kontraktor, salah satu penyebabnya adalah pengenaan berbagai macam pajak sejak awal tahap eksplorasi. Padahal, di sisi lain, kontraktor belum memperoleh penghasilan usaha pada tahap ini. Untuk meningkatkan produksi migas tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.11/2007 yang mengatur pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang yang dipergunakan dalam tahap eksplorasi migas. Proses implementasi kebijakan inilah yang ingin dibahas oleh peneliti suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah bagi impor barang untuk eksplorasi migas mencakup suatu tahapan implementasi yang cukup panjang dan melibatkan beberapa institusi negara. Pada dasarnya proses pelaksanaan sudah dimulai sejak pengajuan Rencana Impor Barang oleh kontraktor yang merupakan dokumen yang wajib dilampirkan ketika mengajukan permohonan insentif hingga penyampaian laporan triwulan PPN ditanggung pemerintah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan permintaan pembayaran penerimaan PPN oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Anggaran. Konsekuensinya, pemerintah harus menganggarkan tambahan pengeluaran untuh menanggung PPN tersebut dalam APBN 2008. Namun, pengeluaran ini secara langsung akan diseimbangkan dengan masuknya penerimaan PPN. Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada dana belanja yang secara riil dikeluarkan pemerintah untuk menanggung PPN tersebut. Namun demikian, kontraktor hanya dapat menerima manfaat insentif tersebut selama satu tahun karena Undang-Undang APBN 2008 yang menjadi dasar hukumnya hanya memiliki masa berlaku selama satu tahun.

The declining of oil production and stagnancy of gas for many years have resulted in government loss. Based on the demand ask by Contractors, the taxes imposed since the beginning of exploration phase have become one of the main cause. In the other side, no income has been generated by Contractors in this phase. In order to increase the national production, government issued a tax incentive in the form of VAT borne by government for the importation of exploration goods in oil and gas sector which is regulated in Minister of Finance Regulation Number 178/PMK.011/2007. This research attempts to analyze the implementation process of this regulation in details. The approach used in the research is based on qualitative method with descriptive interpretation. From the research held, it shows that the implementation of encompass such a long process and involve some government institutions. The process has been started since Contractors submit the Import Plan, until recording tax revenue by Directorate General of Taxation based on the report delivered by Directorate General of Custom Duty and admitting subsidy expenditure by Directorate of Budgeting. This creates government obligation to budgeted additional expense to bear the VAT in General Revenue and Expenditure Budget for Year 2008. However, this expense will directly balance with the tax revenue from VAT. Thereby, there is no real expenditure by government in bearing the VAT. Nevertheless, Contractors are only able to get benefit from the incentive for one year since The General Revenue and Expenditure Budget Law valid only for one year."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Linda Amanda
"Newspapers have important function like information, education, entertainment, economic and other function. Because those functions, associate of newspaper ask tax exemption to Government. Beside that, in Indonesia, newspapers penetration is still low and tax incentives expected can increase this penetration. Until this time, Indonesia Government sets newspaper as VAT object. Study about effectively exemption tax on newspaper must be done in order to get incentive tax usefull. Exemption tax is revenue cost by government. The observer calculated tax exemption on newspaper to know how it can influence cost of structure in Penerbit X and cost of production in Penerbit Y.
This research used qualitative approach, by means of literature study, which emphasize books as an object and field study with collecting data by interviewing and also using secondary data. The field study is being executed by interviewing finance and tax accounting at daily newspapers publisher company. The research object limited only on sources data in two newspapers publisher company in DKI Jakarta region.
The objective of this research is to describe policy of VAT on newspaper in past time and the implementation policy of VAT on newspaper today. This research is also to suggest about policy on taxation for seen as contribution for Directorate General of Taxation (Direktorat Jenderal Pajak).
The result of this research show that between 1986 until 1990 newspapers got tax incentives, VAT Accounted on Government (PPN Ditanggung Pemerintah). Regulation are used President?s Decision (Keputusan Presiden). Because of that time Taxation Act of Value Added Tax did?nt regulated about tax incentives. That policy had no influence with selling price of newspaper and on March 1990 this policy stopped with consideration more and more stable of live press publisher commonly. Implementation of VAT appropriate with regulation.The final conclusion of this research is tax exemption on newspapers have no significant influence on cost production of newspapers."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ernawati Munir
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi, implementasinya, serta faktor penunjang dan penghambat dalam implementasinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi perumusan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan peralatan telekomunikasi adalah karena krisis ekonomi global, pertumbuhan industri jasa telekomunikasi, dan upaya untuk meningkatkan daya saing industri peralatan telekomunikasi.

The purpose of this research is to analyze the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment, the implementation, and also supporting and inhibiting factors due to the implementation. This research is a qualitative research. Data collection techniques using depth interviews and literature studies.
The research result shows that the background of the policy of customs duties borne by the government on the import of goods and materials to produce telecommunications equipment is because the global economic crisis, the growth of the telecommunication service industry, and efforts to improve the competitiveness of the telecommunication equipment industry."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Rr. Nurina Ayuningtyas
"Media Industry in Indonesia nowadays has grown so fast, one of these Industries is TV Station. TV Station usually does not make its own program, that's why they need production house to make the program. The program that was made by the production house was sold to the TV station to get broadcasted. On it's principle, the object of this transaction is same product, the TV program. But to decided whether the program is an object of VAT and when the VAT owed depends on the contract that was made by the production house and the TV Station.
The method of the research is qualitative approach with descriptive method. The purpose of the research is to find a detailed comprehension about the determination of the obligation of the VAT from the deliverance of the program, especially about the object classification and when the VAT owed. Information was collected using library, field research, and interview with General Tax Directory (DJP), PPFI, 'XX Creative' Production House and 'QQ Cinema' Production House.
From the research on the production house, the deliverance mechanism that has been done by the production house and TV Station can be divided into 5 (five); they are fixed purchase system-object of this transaction is the taxable goods; an owed order of service system-object of this transaction is the taxable services; profit sharing system-object of this transaction on tangible and intangible object; rent system-object of this transaction is intangible object; and blocking time-object of this transaction on tangible and intangible object. The selling transaction of this TV program can be defined as VAT owed.
To determined the VAT object of the program, can be done by reviewing the article on the contract that regulate the right to have the copyright of the program and when the program was made. If the copyright of the program belong to TV Station, the VAT owed for the tangible object, but if the copyright belong to the production house, the VAT owed for the intangible object. If the program was made by an order from the TV station, the VAT owed for services object. Next, to determine when the program was VAT owed is adjusted with the article on the contract that regulate the deliverance and the payment mechanism."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Afrizal Kurniawan Syarief
"Agar iklim investasi di Indonesia meningkat, pemerintah memberikan beberapa insentif untuk sektor ekonomi yang strategis. Salah satunya adalah dengan memberikan insentif berupa pembebasan PPN untuk barang strategis, dalam kasus ini adalah Rusunami. Penelitian ini menganalisa kebijakan pembebasan PPN atas Rusunami dan pengaruhnya bagi penerimaan studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng.
Permasalahan utama dalam tesis ini adalah : pertama, adalah apakah dasar pemikiran atas kebijakan pembebasan PPN atas Rusunami sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kedua adalah bagaimana mekanisme dalam pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, ketiga, bagaimanakah pengaruh pembebasan PPN bagi Penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Penelitian ini adalah penelitian qualitatif dengan analisia deskriptif. Pembebasan PPN atas Rusunami telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dasar pemikirannya adalah Rusunami termasuk dalam kategori merit goods. Pembebasan PPN menyebabkan terjadinya pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan.
Dalam kasus ini PT. X dan PT. Y mengkreditkan semua pajak masukannya dalam laporan PPN. Pembebasan PPN memberikan dampak bagi Penerimaan KPP Pratama Jakarta Cengkareng, hal itu memungkinkan bertambah or berkurangnya Penerimaan KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Hal itu dapat meningkatkan Penerimaan karena walaupun dibebaskannya PPN tetapi ada pajak-pajak lainnya yang masuk, seperti PPh, PBB, BPHTB. Dan juga bisa menyebabkan berkurangnya Penerimaan ketika PT. X dan PT. Y mengkreditkan pajak masukannya dalm laporan PPN.

In order to enhance the investment climate in Indonesia, government provide some incentives for strategic economic sector. One of them is by giving the VAT free incentive to the strategic goods, i.e. is Rusunami. This study analysis of Tax Exemption Policy of Value Added Tax for Rusunami takes as a case study at KPP Pratama Jakarta Cengkareng.
The main problems of this study are: first, is the tax exemption policy of Value Added Tax for Rusunami in accordance with applicable regulations, second, how does mechanism in tax credit of input tax, third, how does it influence in the revenue of KPP Pratama Jakarta Cengkareng. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The exemption policy of value added tax for Rusunami is in accordance with applicable regulations because Rusunami included in the merit goods category. Exemption of value added taxes on transaction is creating un-deductable tax credit.
In this case, PT. X and PT. Y crediting the input tax in their periodical VAT reports. Exemption of value added taxes influence the revenue of KPP Pratama Jakarta Cengkareng, its may rise or reduce the income of KPP Pratama Jakarta Cengkareng. However, is the long time it will increase revenue because even the value added tax is free, but there are another taxes comes of that, for example Income Tax, Land and Building Tax, Duty on Acquisition of Rights to Land and Building, etc. And it may reduce revenue when PT. X and PT. Y crediting the input tax in their VAT tax reports.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T30528
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Erisa
"Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan (Pasal 16 D) merupakan isu PPN yang sering kali menjadi suatu problema di dalam penyelenggaraan sistem kebijakan PPN di Indonesia. Dari problema tersebut menunjukkan betapa rawannya kebijakan PPN Pasal 16 D. Adanya pengecualian pada pasal 9 ayat 8 huruf b banyak menimbulkan dispute di lapangan antara sudut pandang fiskus dengan Pengusaha Kena Pajak, munculnya skema re ekspor serta kendala teknis dalam pelaksanaan Law Enforcement di lapangan memberikan tanda bahwa kebijakan tersebut harus dilakukan penelitian.
Adapun tujuan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini adalah pertama menganalisis alasan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan menjadi obyek PPN dalam rezim UU No. 11 Tahun 1994, kedua menganalisis dasar pemikiran perubahan kebijakan PPN 16 D dalam rezim UU No. 42 Tahun 2009, ketiga, menganalisis pelaksanaan Law Enforcement kebijakan PPN 16 D pada perusahaan garment di KPP PMA Empat, dan keempat mendesain kebijakan PPN atas penyerahan aktiva yang ideal berdasar prinsip yang direkomendasikan AICPA?
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN Pasal 16 D saat ini perlu didesain ulang sehingga memenuhi prinsip-prinsip Simplicity, Certainty dan Neutrality dengan syarat pemberlakuannya adalah sepanjang Pajak Masukan saat diperoleh ?telah? dikreditkan untuk menghindari adanya hidden subsidy dan perlunya dibuatkan aturan pelaksanaan atas kebijakan tersebut sehingga dispute dan agressive tax planning di lapangan dapat diminimalisir.

VAT on transfer assets which is not for sale at first time it purchased (Article 16 D) is the most frequent problem in the VAT policy system in Indonesia. It shows that VAT on transfer asset is a prone policy. The exception article 9 (8) b of VAT policy on transfer asset caused different interpretation between tax oficer and taxable person, re export scheme and technical constraint has signed that VAT on transfer asset policy must be researched.
The objective of this thesis are: first, to analyze why transfer asset is to be taxable supplies, second, what is the rationale or inside of VAT policy on transfer asset regime VAT Tax Law 42/ 2009, third, how does this policy implemented in the garment enterprises at the foreign investment tax office four, fourth, how does the good VAT policy on transfer asset design which recommended by AICPA, especially Simplicity, Certainty and Neutrality principle on which most important in making tax policy. This research is qualitative research with descriptive analysis.
The researh result shows that VAT on transfer asset which is not for sale at first time it purchased ( article 16 D) need to be redesigned by policy maker which is always keep Simplicity, Certainty and Neutrality principles with absolute requirement as long as VAT input when its purchased is allowed to be credited to avoid the hidden subsidy and need to make implementing regulation in order to minimizing dispute and agressive tax planning.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42425
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bimo Tejo Prabowo
"Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung Gandum (Tinjauan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK 011/2012). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Tepung dikarenakan adanya lonjakan volume impor yang berpotensi menimbulkan kerugian untuk industri dalam negeri.
Kebijakan ini ditetapkan akibat adanya keterlambatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI. Penetapan kebijakan ini membuat industri pakan ternak mengalami kenaikan harga bahan baku, karena bahan baku mereka dominan impor. Industri pakan ternak merupakan industri strategi yang seharusnya dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan pajak pertambahan nilai.

This research describe about evaluation policy of Provisional Safeguard Measures Duty against Wheat Flour Import (Regulation Overview Finance Minister Number 193/PMK 011/2012). This research is a descriptive qualitative analysis. Imposition of Provisional Safeguard Measures Import Duty against Wheat Flour Import because of a surge in the volume of imports that could potentially cause harm to the domestic industry.
This policy was established due to the delay in the investigation conducted by KPPI. This policy setting makes feedmills industry experiencing price increase of raw materials, due to their dominant raw material import. Feedmills industry is an industrial strategy which should be exempt from the imposition of import duties and value added tax.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47434
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indry Widiyasari
"Self Assessment System yang dianut perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya berfungsi sebagai pembina dan pengawas jalannya pemenuhan kewajiban tersebut dan harus riemastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.
Oleh karena itu perlu diberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak agar tidak ada keragu-raguan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya ataupun menuntut haknya. Pajak harus diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya Undang-Undang Perpajakan harus mampu memberikan kepastian hukum yang dimaksudkan di atas.
Salah satu hak Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan adalah memperoleh pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal inilah yang akan dikaji mengapa masih diperlukan upaya kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi dan bagaimana ketentuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi ditinjau dari sistem self assessment.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan bahwa Upaya kepastian hukum dan keadilan masih diperlukan dalam pelaksanaan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak, karena dapat saja terjadi pengenaan saksi administrasi kepada Wajib Pajak yang kemungkinan disebabkan ketidaktelitian petugas pajak dan Pemberian Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak kurang tepat dalam sistem self assesment, karena kepastian hukum dan law enforcement menjadi tidak ada dan sifatnya sangat subyektif, dimana ketetapan yang telah dibuat dapat dihilangkan hanya karena alasan ketidaktelitian semata dan memberikan kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang sangat luas."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19845
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>