Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Voyage Transportation must be have a ship, it's mean divided of Purchased and Chartered. My description of purchasing is purchased from supplier company to build up new a ship, and charter is service provided by entrepreneur for party which is required ship with charter system. Aspect VAT to Purchasing is a new ship must pay when surrender supplier a ship company with owner. VAT to charter is a ship still must pay attention to transaction with the side of lessee charterer, that is with the side of owner of goods directly, intermediary which is not liner of national commercial, intermediary, which is liner of national commercial, or with overseas Tax payer, because to transaction each party there is treatment different of imposition of it. For that is this research to sees regulation of taxation to transaction buying and ship charter and knows why there are treatment difference of VAT between company in the voyage industry. Research approach of performed within this research applies qualitative approach. As for reason of researcher applies qualitative approach is mean to comprehends the social phenomenon to comprehend social phenomenon about transaction of buying and charter a ship in the voyage Industry . In qualitative approach of theory doesn?t become central counselor for researcher in designing research and interprets research data. But theory only be applied as assisting comparator or instrument clarifies data characteristic. From result of analysis problem about treatment between different a company trading national with company non trading national in exemption VAT, hence can be taken conclusion as follows in transaction of buying and rental services ship at sea transport industry in country has not equal. Is mean because of no definition company trading national that is clear based on regulation. So, the implication exemption to company non trading national can?t get facility from Directorate of General tax. Finally, VAT not equal for a shipping company in Indonesia."

"Pertumbuhan yang cepat advance technology telah mendorong perubahan strategi perusahaan dalam menjalankan bisnis dari cara-cara yang bersifat konvensional menjadi secara elektronik atau dikenal dengan nama e-commerce Volume transaksi elektronik tersebut di dunia cukup besar, dan di Indonesia walaupun transaksi tersebut baru dikenal dan volume transaksinya masih relatif kecil, akan tetapi pertumbuhannya menunjukkan tingkat yang cukup tinggi.Kondisi ini telah menciptakan beberapa kemungkinan antara lain; adanya situasi bahwa pemerintah telah kehilangan potensi penerimaan pajak (tax windfalls), kemungkinan terjadinya pemajakan berganda (double taxation), atau terjadinya kompetisi yang tidak fair antara transaksi yang dilakukan secara konvensional dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Bagi Indonesia fenomena ini membawa implikasi pertama, berupa peluang adanya potensi penerimaan pajak yang cukup besar, dan kedua, tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat design ketentuan perpajakan atas transaksi ecommerce dengan tetap mengacu kepada prinsip-prinsip pemungutan pajak yang adil (fairness), netral (neutrality), efisien (efrciency) dan memberikan kepastian hukum (certainty).Hasil analisis dengan melakukan pendekatan; pertama, terhadap ketentuan-ketentuan perpajakan atas transaksi e-commerce sesuai rekomendasi Negara-negara Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), dan kedua, mempelajari praktek pemajakan atas transaksi e-commerce pada beberapa negara, serta ketiga, menelaah ketentuan-ketentuan Undang-undang PPN Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya didapatkan kesimpulan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PPN beserta peraturan pelaksanaannya sudah dapat diterapkan terhadap transaksi e-commerce, walaupun ada beberapa rumusan yang tidak secara jelas dan tegas diatur, sehingga dihawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidak pastian (certainty) terhadap Wajib Pajak.Dari kesimpulan di atas maka disarankan agar dilakukan penyempurnaan terhadap UU PPN Tahun 2000 beserta aturan pelaksanaannya, yaitu beberapa ketentuan perlu dirumuskan secara jelas dan tegas, antara lain pengertian mengenai jenis-jenis barang dan jasa dalam berbagai bentuknya, perlakuan PPN atas ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan penyerahan jasa kena pajak keluar daerah pabean. Disamping itu DP sebagai otoritas pajak juga harus mengembangkan teknologi untuk memperluas aspek-aspek pelayanan dalam upaya menurunkan biaya kepatuhan Wajib Pajak, serta sistem pemungutan PPN dalam upaya menjamin efektifitas pemungutan pajak atas transaksi e-commerce."

"Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum berupaperlindungan bagi wajib pajak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahahmemenuhi asas kepastian hukumatau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur yang berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padatransaksi pembiayaan murabahah yang timbul pada dasarnyamemenuhi asas-asaskepastian hukum, namun muncul keraguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak pada pelaksanaannya.

---

This thesis analyzes the implementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah transaction based on the principle of legal certainty (certainty). Indicators to measure the suitability of the principle of legal certainty (certainty) in the implementation of value added tax arrears collection (VAT) on murabahah certainty as to the subject of tax billing, collection of objects of taxation, tax collection procedures, and legal guarantees of protection for taxpayers.This study uses a quantitative approach to the type of descriptive research. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of Value Added Tax arrears collection (VAT) on murabahah satisfy the principle of legal certainty or not. Data collection techniques used by reading the literature based on research, observations, and interviews.This study concludes that theimplementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah arising prior to April 2010 basically does not meet the principles of legal certainty."

"Tesis ini membahas tentang Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai terjadinya disharmonisasi pengaturan lintas sektoral antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut. Selain itu juga permasalahan mengenai ketidakhati-hatian secara hirarki hukum ketika Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Kep.370/PJ/2002 yang bertentangan secara substansi dengan aturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No. 144/2000. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, penelitian peraturan dan pengamatan jalannya proses pengadilan atas sengketa PT. XYZ di Pengadilan Pajak.Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa. Disharmoni pengaturan PPN pada industri pengangkutan laut terjadi karena kekurang hati - hatian dari Ditjen Pajak dalam menerjemahkan peraturan yang lebih tinggi menjadi suatu aturan tata laksana teknis, yakni ketika menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No. 370/PJ/2002 tanpa memahami maksud dari Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 sebagai aturan yang lebih tinggi. Selain itu kekuranghati-hatian Ditjen Pajak terlihat dalam hal mengedepankan kepentingan sektoral dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Disharmoni yang terjadi pada pengangkutan laut, mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yakni : kepastian hukum ; keadilan ; dan kemanfaatan.

---

This Theses discuss about the Disharmony in VAT Rules in Voyage Carrier Industry : Study in PT. XYZ VAT Dispute in Tax Court.The problems of this research are about the disharmony in cross sector rules between the Department of Transportation and the Department of Finance - Directorate General of Tax, regarding the VAT object in transaction of Voyage Carrier; there also problem regarding the law hierarchy when the Directorate General of Tax release Kep.370/PJ/2002 on VAT that substantially in conflict with the higher regulation in the Government Regulation No. 144/2000. The research done for this theses is legal normative research with focus in bibliography research, regulation research and observing the dispute hearing session of PT. XYZ VAT dispute in the Tax Court.The research come up with result that, the disharmony of VAT Rules is the effect of Directorate General of Tax Release No. 370/PJ/2002 that in conflict in legal hierarchy with higher regulation that is Regulation No. 144/2000.; and the cross sector conflict between the Department of Transportation rules and Department if Finance - Directorate General of Tax caused by the release No. 370/PJ/2002.; the disharmony in VAT in Voyage Carrier caused the objective of law : legal certainty, justice, and utility."

"Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, khususnya teknologi internet, telah menyebabkan banyak perubahan pada berbagai segi kehidupanmanusia. Pelaku bisnis yang ingin tetap bertahan hidup dan terus berkembang harusmenyesuaikan dirl dengan kemajuan teknologi. dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang semula dilakukan secara tradisional kini telah banyak dilakukan secra on-line melalui berbagai saranatelekomunikasi, khususnya internet, yang dikenal sebagai e-co/nmerce.E-cornmerce telah dirasakan berbagai manfaatnya oleh banyak pelaku bisnis, tetapi muncul juga berbagai masalah baru yang dihadapi berbagai pihak, salah satu masalah yang timbul adalah menyangkut aspek perpajakan alas transaksi e- commerce. Peraturan perpajakan yang ada kurang mengatur secara spesifik mengenai transaksi e-commerce,, padahal, transaksi e-commerce diperkirakan akan terus berkembang pesat.Mengingat belum adanya peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang transaksi e-commerce dan pemerintah diharapkan tidak kehilangan penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada —meskipun masih memiliki kekurangan—dapat diaplikasikan secara optimal terhadap transaksi e-commerce.Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM menjadi dasar hukum dari pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tersebut, sebagairnana telah diubah terakhir dengan UU NO.18 tahun2000 sendiri masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan, namun demikian hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak dapat mengenakan PPN atas transaksi ecommerce.Masalah pengenaan pajak terhadap transaksi e-commerce sampai sekarang masih menjadi polemik di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat. Banyak pibak yang setuju (pro) maupun yang menentang (kontra) pengenaan pajak atastransaksi e-commerce. Pada akhimya, suatu transaksi yang dilakukan secara on-line—sepanjang mernenuhi kriteria sebagai obyek pajak (PPN)— tentunya harus dikenakan pajak sehingga tidak ada perbedaan dalam hal perlakuan pajak dengan transaksi yang dilakukan secaa off-line.Dengan e-commerce, transaksi yang dilakukan menjadi lebih kompleks, khususnya transaksi yang melibatkan beberapa pihak dari dua atau lebih negara.Sebagai contoh, penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui internet kepada pihak di luar Daerah Pabean menimbulkan pertanyaan apakah transaksi tersebut dikenakan PPN atau tidak,mengingat masing-masing pihak yang terlibat (pembeli dan penjual) melakukantransaksi dan tempatnya masing-masing (penjual berada di dalam Daerah Pabean sedangkan pembeli berada di luar Daerah Pabean).Supaya berbagai peraturan perpajakan yang ada juga bisa diterapkan dalam konteks e-commerce, pengkajian kembali dan interpretasi berbagai peraturan perpajakan yang ada seharusnya dikembangkan dan diharapkan akan meminimalkanrnasalah yang timbul seiring dengan perkembangan e-commerce di Indonesia.Berbagai hal (terutama mengenai definisi) yang dimuat dalam peraturan perpajakanjuga seharusnya diperjelas sehingga lebih memberikan kepastian hukurn.Untuk dapat menerapkan peraturan perpajakan terhadap transaksi e-commercesecara optimal, diperlukan kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak denganberbagai instansi pernerintah seperti Departmen Perindustrian dan Perdagangandan Departemen Hukum dan Perundang-undangan, dan juga dengan berbagai pelaku e-commerce termasi4k masyarakat, kalangan profesi (seperti akuntan publik), dan pemerintah dari negara-negara lainnya. Berbagai peraturan perpajakan yangbersifat rnenghambat e-commerce maupun pemungutan PPN itu sendiri seharusnyadihilangkan (diminimalkan)."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."