Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bangunan memiliki potensi untuk berubah. Namun, tidak semua bangunan dapat mengakomodir perubahan guna. Bangunan ruko adalah contoh bangunan yang dianggap fleksibel terhadap perubahan guna. Fenomena maraknya pembangunan ruko dipicu oleh anggapan bahwa ruko dapat mengakomodir berbagai macam guna bangunan. Ruko yang semula digunakan sebagai rumah dan toko, kini didesain agar dapat mengakomodir berbagai macam guna bangunan.Tiap bangunan dengan kegunaan yang berbeda tentunya memiliki kriteria bangunan yang berbeda pula, sehingga bentuk bangunan yang dihasilkanpun berbeda. Namun, dalam bangunan ruko, keberagaman guna bangunan diupayakan agar dapat diakomodir dalam bentuk bangunan yang serupa. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah keberagaman guna yang ditawarkan ruko dapat benar mengakomodir kebutuhan-kebutuhan penghuni yang berbeda. Skripsi ini akan membahas sejauh mana tingkat fleksibilitas bangunan dapat mengakomodir perubahan guna pada bangunan.Fenomena berkembangnya ruko dengan berbagai kegunaan ini mengantarkan pada tindakan-tindakan penghuni ruko untuk menyesuaikan ruko sesuai dengan kebutuhannya. Perubahan-perubahan terhadap bangunan dilakukan sebagai upaya menyelaraskan hubungan antara bentuk bangunan dengan kegunaan yang harus diakomodirnya.Berdasarkan studi kasus yang dilakukan terhadap kompleks ruko di wilayah Cinere dapat disimpulkan bahwa tidak mudah untuk menemukan bentuk bangunan yang benar-benar fleksibel. Untuk mencapai bangunan yang fleksibel, maka diperlukan perubahan-perubahan untuk menyesuaikan dengan kegunaan bangunan yang dipilih. Tingkat fleksibilitas suatu bangunan dapat diamati melalui struktur, tampak luar bangunan, area servis, layout ruang, dan interior bangunannya. Semakin banyak perubahan yang terjadi maka menandakan tingkat fleksibilitasnya semakin kurang.

---

Building has the potentials to change. However, not all buildings could accommodate the change of building uses. Shophouse is an example of buildings that are regarded as flexible towards the change of building use. The rapid development of shophouses was triggered by the view that shophouses could accommodate various sorts of building uses. Shophouse that was originally used just as a house and a shop has recently been designed in order to accommodate all various sorts of building use.

With the different uses of each building there is also a different building criteria for each, so is the fo rm of the building that was produced. In the case of shophouses the various sorts of uses was striven so that could be provided in the form of the similar building. This matter raised the question whether the various uses that are offered by shophouses could truly accommodate the occupants? different requirements. This writing will discuss the extent to which building flexibility could accommodate the change in building uses.

The expansion of shophouses with various uses generates occupants? actions to adapt shophouses in accordance with their requirements. These changes were carried out as the efforts in balancing the relations between the form of building and its uses.

Based on the case study that was carried out towards the complex of shophouse in Cinere, it could be concluded that it is not easy to find the form of building that is really flexible. In order to reach flexible building, changes are needed to adapt the building to the chosen uses. The level of flexibility of a building could be observed through the structure, skin of the building, the area of the services, layout spaces, and the interior of the building. The more the changes that happened indicated the less amount in flexibility level."

"Pelat lantai memegang peranan yang penting di dalam suatu bangunan, karena di atas bagian struktur inilah beban-beban kerja akan bekerja. Saat terjadi gempa bumi, maka pelat Iantai akan mengalami gaya lateral yang bekerja searah bidang datar pelat sehingga dengan hal ini, pelat Iantai berperan sebagai diafragma. Pada umumnya diafragma lantai selalu diasumsikan kaku di dalam analisa sistem struktur, tetapi pada saat kondisi-kondisi tertentu terjadi pada diafragma, maka sesungguhnya diafragma tersebut bersifat fleksibel. Kondisi tersebut dapat berupa petal terbuat dari kayu, terdapat banyak bukaan pada pelat, atau akibat terlalu langsingnya denah bangunan. Kelangsingan denah bangunan ini akan memberikan dampak terhadap fleksibilitas dari suatu pelat lantai yang pada pembebanan gempa bumi akan berperan sebagai diafragma fleksibel."

"Dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 15 Agustus 1989 No. 169/HPL/BPN/89 telah diberikan Hak Pengelolaan atas nama SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq BADAN PENGELOLA GELANGGANG OLAH RAGA SENAYAN, atas tanah seluas 2.664.210 M2, terletak di Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya didaftarkan haknya dan terbit Sertipikat HPL NO.1/Gelora. Atas bidang tanah yang diberikan HPL No.1/Gelora tersebut sebelumnya telah lahir hak-hak atas tanah, antara lain HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora. Kedua HGB tersebut merupakan pecahan HGB No. 20/Gelora tercatat atas nama PT. INDOBUILDCO yang diberikan berdasarkan :Keputusan Direktur Jenderal Agraria tanggal 3 Agustus 1972 No. SK 181/HGB/DA/72 dengan dasar pertimbangan tanah tersebut adalah Tanah Negara yang telah dikuasai pemohon atas dasar Penunjukan dan Pemberian Ijin Menggunakan Tanah dari Gubernur DKI Jakarta sesuai Keputusan tanggal 21 Agustus 1971 No. I744/A/K/B/BKD/71.Berkenaan di atas areal yang diberikan HPL No.l/Gelora tersebut di atasnya telah terdapat hak-hak atas tanah, maka dalam Keputusan pemberian HPL tercantum Diktum yang menyatakan bahwa tanah-tanah HGB dan HP yang haknya belum berakhir baru akan termasuk di dalam HPL pada saat berakhimya HGB dan HP tersebut. HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora akan berakhir haknya tanggal 4 Maret 2003, namun sebelum berakhir haknya kedua HGB tersebut telah diperpanjang haknya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta dengan SK masing masing tanggal 13 Juni 2002 No. 016/11.550.2-09.012002 dan No. 017/11.550.2-09.0112002 dan kedua HGB tersebut diperpanjang di atas tanah Negara, tidak di atas HPL NO.1/Gelora. Pemberian perpanjangan kedua HGB tersebut telah menimbulkan keberatan bagi pemegang HPL No.l/Gelora karena perpanjangan kedua HGB tersebut tidak melalui ijin pemegang HPL NO.1/Gelora dan dalam SK Perpanjangan HGB tidak diterangkan keberadaan HGB tersebut di atas HPL No.l/Gelora.Menurut Hukum Tanah Nasional HPL diberikan di atas tanah Negara, apabila di atasnya terdapat hak atas tanah pihak lain, maka penerima hak terlebih dahulu berkewajiban membebaskan bidang tanah tersebut dan selanjutnya pemberian hak di atas HPL berdasarkan adanya perjanjian. Akibat pemberian perpanjangan HGB No.26/Gelora dan HGB No.27/Gelora di atas tanah Negara sebelum jangka waktu haknya berakhir maka apa yang diamanatkan dalam SK No. 169/HPL/BPN/89 tidak terpenuhi, sehingga bidang-bidang tanah HGB No.26/Gelora dan HUB No.271/Gelora belum termasuk dalam HPL No. I/Gelora."

"Untuk menjamin pengembalian pinjaman yang diberikannya, kreditur khususnya perbankan mensyaratkan adanya agunan. Dana perkreditan sangat penting dalam kegiatan perekonomian, maka sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Berakhirnya jangka waktu HGB yang dijaminkan, menyababkan hak atas tanahnya hapus dan Hak Tanggungan yang membebaninya juga ikut hapus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang Hak Tanggungan dengan obyek Hak Guna Bangunan yang berakhir sebelum Hak Tanggungannya berakhir. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian, berakhirnya jangka waktu HGB mengakibatkan hapusnya Hak Tanggungan yang membebaninya, sehingga dapat dihindari melalui perpanjangan jangka waktu HGB sebelum berakhir. Dalam menerima jaminan yang berstatus Hak Guna Bangunan, bank perlu berhati-hati, terutama yang jangka waktunya akan berakhir. Oleh karena itu bank hendaknya selalu memonitor agar permohonan perpanjangan haknya dilakukan paling tidak dua tahun sebelum hak tersebut berakhir.

---

To guarantee the given payment of loan, the creditor reuires the existence of collateral. Credit fund is very important in the economic activities, therefore, it is in proper that the provider and receiver of credit and other parties related to it receive protection through a strong Security Right institution that is able to provide legal surety for the concerning parties. When the Building Utility Rights is ended, it will cause the loss of its land right and there by Rights Responsibility will also loss but the debt will still remain.

The goal of this research is to figure it out of the ending period of Building Utility Rights and using land with Building Utility Rights as the object where its period will be ended before the redit come to its due time, while Building Utility Rights is over. In this research, the approach ia using empirical jurisdiction and is using the secondary data and primary data and then it will be analyzed.

Based on research, at the end of Building Utility Rights will caused the loss of guarantee rights, to avoid this the land owner must extend the rights before it will ended. In accepting the security with the status of Concession Right, the bank need to be careful, especially if the term of the security will be overdue. Therefore, the bank should monitor this so that the request of the renewal of right is conducted at least two years prior to the end of right, so that, the conducted credit agreement is still covered with the security given by the debtor."

"Meningkatnya populasi manusia menyebabkan meningkatlah kebutuhan tanah, namun ketersediaan tanah terbatas sehingga menimbulkan permasalahan tanah terutama daerah perkotaan. Salah satu permasalahan tanah yaitu mengenai kepemilikan objek hak atas tanah yang sama, dapat dimiliki dua orang yang berbeda dengan bukti dokumen kepemilikan hak masing-masing. Dalam penelitian digunakan metode yuridis normative, yaitu penelitian dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk membahas permasalahan hukum yang ada, untuk memperoleh data sekunder guna menganalisis permasalahan, mengenai permasalahan sertipikat Hak Guna Bangunan sebagai alat bukti yang kuat, perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah, peraturan perundangundangan mengenai kekuatan pembuktian sertipikat, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.

---

The increase in human population have resulted in the increase need for land, but there are only limited availability of land, which give rise to land problems especially in urban areas. One of the issues regarding land is that ownership rights over the same piece of land can be own by two different people having proper documentary evidence of ownership rights of the land. In this study, the judicial normative method is used, which is a study based on using research literature in order to discuss legal issues that exist and to obtain secondary data to analyze problems regarding the issues of land rights certificate as strong evidence, legal protection against the holder of land rights, laws and regulations concerning proof of strength of certificates to create justice and legal certainty for all parties."

"Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, telah memberikan angin segar khususnya bagi warga masyarakat pemilik tanah di DKI Jakarta, yang selama ini sangat sulit untuk mendapatkan status Hak Milik atas tanah yang mereka kuasai. Dilain pihak, keputusan tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, bilamana HGB/HP yang akan dirubah menjadi Hak Milik sedang dibebani dengan Hak Tanggungan. Kemudian terbitlah PMNA/KBPN No.5 tahun 1998. yang mengatur tentang perubahan HGBIHP untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Aspek hukum apa yang timbul dengan perubahan hak tersebut dan bagaimanakah pelaksanaan kedua peraturan di atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur?Dari hasil penelitian secara analitis eksploratif, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan HGB untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan menjadi Hak Milik disamping memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, juga menguntungkan pemegang Hak Tanggungan. Sedangkan Pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dengan kuantitas permohonan yang relatif kecil."

"Ruko (rumah toko) merupakan bangunan yang dominan keberadaannya di Indonesia. Banyak penghuni ruko menerapkan konsep defensive architecture pada fasad bangunannya. Hal itu dilakukan untuk memberi perlindungan pada barang dagangan, penghuni, maupun ruko itu sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan defensive architecture pada kenyamanan visual ruko yang bersumber dari pencahayaan alami dengan mengambil sebuah ruko di Kota Medan, Indonesia sebagai bangunan studi kasus. Beberapa metode dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode tersebut antara lain wawancara dengan penghuni, simulasi daylighting menggunakan program DIALux, dan perhitungan manual nilai faktor langit (fl). Simulasi DIALux digunakan untuk memperoleh tingkat iluminasi (E) cahaya alami pada tiap ruangan. Sementara, nilai fl digunakan untuk mengetahui apakah ruangan-ruangan ruko studi kasus memiliki nilai fl yang memenuhi standar atau tidak. Dari pengolahan data ditemukan bahwa hampir semua ruangan di dalam ruko studi kasus tidak mendapat pencahayaan alami yang memenuhi standar baik sebelum maupun sesudah dipasang defensive architecture. Setelah diberi defensive architecture, pencahayaan alami di dalam ruko menjadi semakin jauh dari standar. Pencahayaan alami mengalami penurunan sebesar 26-100% dari tingkat iluminasinya. Dapat dipastikan, bahwa defensive architecture menjadi salah satu jenis obstruksi yang berdampak terhadap berkurangnya penetrasi cahaya alami ke dalam bangunan.

---

Shophouse is one of the dominant building types in Indonesia. Many of its occupants apply defensive architecture to the facade of their shophouses. It is used to protect the goods, the occupants, and the shophouse itself. This paper aims to determine the relationship between defensive architecture and the visual comfort in a shophouse produced by natural lighting by using a shophouse in Medan, Indonesia as a case study. The data are obtained with several methods. The methods are interviews with user, daylighting simulation using DIALux, and manual calculation of sky factor (fl). The results show that almost all rooms in the case study shophouse do not get natural light that meet the standards before and after defensive architecture is implemented. After the defensive architecture is applied, daylight intensity in the shophouse was getting lower and lower than the standard. Daylighting decreased by 26-100% of its illumination level. It can be confirmed that defensive architecture is one kind of obstruction that has an impact on reducing the quantity penetration of daylight into the building."

"Arsitektur adalah wadah yang menampung aktivitas manusia. Sejak danulu, arsitektur selalu menjadi pembicaraan yang menarik, karena berkaitan dengan seni dan ilmu pengetanuan. Hingga saat ini, Arsitektur berkembang sangat pesat dengan ide dan konsep-konsep baru akan karya arsitektur. Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi telah membawa arsitektur menjauh dari esensinya sebagai tempat untuk ruang berkegiatan. Revolusi Industri, sebagai langkah besar modernisasi, juga telah membawa arsitektur memasuki era arsitektur modern dengan adanya produksi massal dan keseragaman (uniformity).Ada dua Iingkungan masalah yang perlu diperhatikan dalam membangun rumah atau bangunan lainnya, yaitu: guna dan citra (image). Artinya, selain harus memenuhi fungsi untuk mewadahi aktivitas manusia, bangunan memberi persepsi terhadap kombinasi setiap elemen desainnya dalam bentuk citra.Sebenarnya, uniformity adalah gagasan bahasa untuk berkomunikasi pada karya arsitektur. Uniformity merupakan suatu sifat serupa, kesamaan, atau kemiripan suatu objek sebagai standar atau guideline bagi objek Iainnya yang meliputi keseluruhan atau hanya sebagian dari suatu objek. Gagasan ini sangat bermanfaat bagi pembentukan citra, namun juga telah membuat arsitektur menjadi tidak kontekstual.Umumnya, uniformity terjadi pada bentuk desain yang sejenis dan produksi massal dapat dirasakan pada bangunan-bangunan komersial yang sangat mengutamakan kemajuan bisnis. Hal ini tampak pada elemen-elemen bangunannya, terutama facade bangunan. Pada kenyataannya, uniformity bisa berdampak positif dan negatif. Uniformity yang positif akan membawa pembaharuan yang baik bagi perkembangan arsitektur Indonesia di kemudian nari. Dengan demikian, Uniformity harus dikembalikan pada konteksnya sebagai esensi arsitektur."