Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Small Taxpayers Office represents one roof tax service which serves all kind of taxes. Taxpayers expect accurate services which are provided by tax officer. They expect immediate services as well. On the other side, due to maturity date of Tax Return, both of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, usually, the taxpayers are getting increase.

This research describes about the service regarding the reporting of Monthly Tax Return and Annual Tax Return, due to its maturity date. The approach which is used on this research is qualitative approaching on descriptive disposition, and supported by quantitative data which are obtained from Small Taxpayers Office Jakarta Grogol Petamburan.

Based on the data, researcher is trying to make time calculating which is required by taxpayer is reporting Tax Return, by using queue theory which represents a quantitative theory. For instance, a queue theory constitutes of awaiting process conducted by taxpayers who request a services from service Provider Company. It is equivalent to taxpayer whom waiting services which are given by tax officer.

The result indicates that waiting time required by taxpayers is smaller than the existing practice. Hence, it is concluded that services for reporting Tax Return, both Monthly Tax Return and Annual Tax Return haven?t been effective yet. It is cause by lack services facilities, human resources, and the using of information system on Directorate General of Taxes ineffectively."

"Reformasi administrasi melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama merupakan kelanjutan sekaligus duplikasi dari administrasi perpajakan modern sebelumnya, yaitu sistem administrasi perpajakan modern yang diterapkan di kantor pajak wajib pajak besar dan madya (large and medium taxpayer office). Namun demikian, administrasi pajak modern pratama memiliki perbedaan karakteristik dibanding yang lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada prosedur kerja, jenis pajak yang diadministrasikan, wilayah kerja dan basis wajib pajak. Perbedaan-perbedaan tersebut berimbas pada perbedaan struktur organisasi, beban kerja dan pengukuran kinerja. Karena itu, walaupun reformasi administrasi perpajakan dinilai berhasil, namun efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama belum pernah dievaluasi secara objektif. Tujuan utama setiap reformasi administrasi adalah mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam administrasi perpajakan, keadaan yang lebih baik tersebut ditandai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, pengukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, misalnya berdasarkan realisasi penerimaan pajak semata. Berdasarkan teori organisasi, pengukuran efektivitas yang paling tepat, menyeluruh dan integratif adalah pendekatan konstituensi strategis. Pendekatan ini mempertimbangkan semua pihak yang berperan penting dalam menentukan efektivitas administrasi perpajakan. Dalam penelitian ini, konstituen yang memiliki kepentingan strategis adalah pemerintah, pegawai dan wajib pajak. Efektivitas administrasi dari perspektif pemerintah diukur berdasarkan kemampuan administrasi perpajakan merealisasikan penerimaan pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan kinerja atau efisiensi administrasi secara umum. Sedangkan dari perspektif pegawai dan wajib pajak, efektivitas administrasi diukur berdasarkan tingkat kepuasan masing-masing konstituen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pemerintah dan pegawai, reformasi administrasi telah berjalan secara efektif. Sedangkan dari perspektif wajib pajak, reformasi administrasi belum berhasil memenuhi kepuasan wajib pajak. Hal ini ditandai oleh tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang masih jauh dari ekspektasi dan lebih rendah dibanding tingkat kepuasan wajib pajak di kantor pajak wajib pajak besar. Reformasi yang hanya efektif dari perpektif pemerintah dan pegawai tersebut menandakan bahwa administrasi pajak setelah reformasi masih cenderung menggunakan pendekatan enforcement daripada peningkatan pelayanan. Hal ini juga menunjukkan pembentukan administrasi perpajakan modern pratama baru sekadar pembenahan internal Direktorat Jenderal Pajak. Kepatuhan sukarela yang merupakan tujuan utama reformasi administrasi perpajakan bisa diwujudkan jika administrasi pajak berhasil menekan biaya kepatuhan melalui peningkatan kualitas pelayanan. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua gagal memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan wajib pajak, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa efektivitas reformasi administrasi perpajakan melalui pembentukan administrasi perpajakan modern pratama masih rendah.

---

Administrative reform through the establishment of pratama modern tax administration is an extension and a duplication of previous modern tax administration, namely modern tax administration system that successfully applied in large and medium taxpayer office. Pratama modern tax administration, however, has different characteristic than the others. The differences lie in its work procedure, its type of the tax that must to be administered, its work regional, and its taxpayer basis. The differences have effect on organization structure, workload, and performance measurement. Therefore, although tax administration reform is claimed as success achievement, the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is never been evaluated objectively before. The main goal of administrative reform is a better condition for all stakeholders. In tax administration, the better condition lies on the improvement of taxpayer compliance. Therefore, effectiveness measurement on tax administration should be done on comprehensive approach, not partially, base on tax revenue only, for instance. Base on organization theory, strategic constituency is the most appropriate, comprehensive and integrative approach in measurement the effectiveness. The approach is take of all actors that have important role in determining the effectiveness of tax administration into account. In this study, the constituent that have strategic interest are government, staff/officer, and taxpayer. Administration effectiveness from government perspective is measured base on the achievement of the tax administration on collect money to treasury, improvement in tax compliance and performance or efficiency of the administration generally. From staff and taxpayer point of view, administration effectiveness is measured base on their satisfaction level respectively. The study finds that from government and staff perspective, the administrative reform is running effectively. But from taxpayer point of view, the administrative reform has not fulfilled their satisfactions yet. It is shown by the level of taxpayer satisfaction on the service quality of KPP Pratama Jakarta Gambir Dua that is far below their expectations and it is lower than the level of taxpayer satisfaction at large taxpayer office (LTO). The administrative reform that is effective from the government and staff perspective only, shows that post-reform tax administration is tend to applying enforcement approach rather than improving service quality. In addition, it is shows that the establishment of pratama modern tax administration is just internal improvement of Directorate General of Taxation (DJP). Voluntary compliance, that is main goal of tax administration reform, can become into real if tax administration success in minimizing compliance gap through improving service quality. Base on the result of the study that KPP Pratama Jakarta Gambir Dua fails in delivering excellent service to meet the taxpayer satisfaction, then, generally it can be said that the effectiveness of tax administration reform through establishment of pratama modern tax administration is low."

"Pelayanan prima perpajakan merupakan sasaran perbaikan kualitas pelayanan perpajakan oleh karena kualitas pelayanan perpajakan merupakan masalah yang sangat perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius.Atas dasar itu maka ide dalam tesis ini secara teoritis ditujukan untuk perbaikan kualitas pelayanan ke arah pelayanan prima perpajakan sehingga harapan Wajib Pajak dapat terpenuhi. Untuk itu telah dibahas dalam tinjauan pustaka, berbagai konsep strategi pelayanan dan berbagai faktor pendukungnya. Adapun variabel pelayanan dimaksud meliputi variabel harga diri, variabel pemenuhan harapan secara berlebrlnan, variabel pembenahan, variabel visi, variabel perbaikan, variabel perhatian/penyayang, dan terakhir variabel pemberdayaan.Untuk memperkuat analisis tesis ini, telah dilakukan penelitian lapangan dengan menyebarkan daftar kuesioner menggunakan metode sampling secara purposive baik terhadap Wajib Pajak maupun pegawai pajak.Dari hasil penelitian di lapangan diperoleh temuan yang pada garis besarnya adalah para pegawai pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan telah didasari oleh rasa bangga atas pekerjaannya walaupun fasilitas fisik lingkungan kerjanya masih belum memadai, ternyata menurut Wajib Pajak kualitas pelayanan perpajakan pada umunmya "biases" dengan kata lain tidak jelek tetapi juga belum dapat dikatakan baik. Untuk itu Kantor Pelayanan Pajak terbuka terhadap keluhan Wajib Pajak, namun penanganannya masih sangat lambat dan kualitasnya masih belum memuaskan karena belum adanya bagian yang khusus menangani masalah keluhan Wajib Pajak. Sedangkan usaha perbaikan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak lebih dititikberatkan pada visi kurang menekankan pada perbaikan dari segi struktural dan operasional Dari segi penerapan teknologi maju masih belum sepenuhnya dilakukan di samping itu pengetahuan pegawai pajak tentang pelayanan perpajakan masih kurang.Atas dasar temuan-temuan tersebut disarankan usul perbaikan pelayanan antara lain perbaikan fasilitas fisik lingkungan kerja, penanganan keluhan Wajib Pajak yang lebih responsif, penerapan teknologi maju dari berbagai jenis pelayanan perpajakan, penyebarluasan informasi sistem dan prosedur untuk mempermudah pemahaman Wajib Pajak dan peningkatan pengetahuan para pegawai pajak khususnya pelayanan perpajakan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi program registrasi ulang pengusaha kena pajak tahun 2012 (studi pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Matraman). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan evaluasi dengan melihat dari aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsifitas dan ketepatan. Penelitian juga dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini dilihat dari sisi efektifitas; program ini dapat memperbaiki administrasi Pajak Pertamabahan Nilai dalam hal perbaharuan data PKP yang efektif. Efisiensi; dalam pelaksanaan program registrasi ulang PKP, tidak ada anggaran khusus, pelaksanaannya juga didukung dengan penggunanan data dan sistem informasi yang terintegrasi. Kecukupan; dapat memperbaiki data PKP, hanya tidak secara berpengaruh langsung pada penerimaan PPN dan tingkat kepatuhan. Perataan: adanya kelemahan pada saat rekapitulasi dan sosialisasi hasil yang belum maksimal. Responsifitas: memberikan manfaat secara langsung serta tidak langsung bagi PKP. Ketepatan: program ini telah tepat bagi perbaikan administrasi PPN. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam melaksanakan suatu program lebih memanfaatkan sistem informasi. Pemerintah juga dapat membuat sistem rekapitulasi hasil dengan lebih sederhana, dan memaksimalkan sosialiasi hasil dari program ini.

---

This research deals with the purpose of Re-registration of Taxable Person year 2012 (study on Tax Office Jakarta Matraman) is to give an overview of evaluation from the aspect of effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsivity, and accuracy. This research used a quantitative approach and method qualitative.This research illustrate evaluation in terms of effectiveness; this program could improve Value Added Tax administration with effective data updates of Taxable Person. Efficiency; in practice, there is no specific budget in Re-registration program of Taxable Person and the implementation is also supported by the common uses of data and integrated information system that ease the process of revocation of Taxable Person who are not eligible. Adequacy; improve data of Taxable Person. Alignment; weakness at the recapitulation and socialization. Responsiveness; Provide direct and indirect benefits for Taxable Person. Accuracy; this program is appropriate for the improvement of VAT administration. Results of this study suggest that in carrying out a program it will be better to utilize information systems. The Government can make the recap of results system simpler and maximize the result socialization of this program."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."

"Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa modernisasi di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Tujuan utama penelitian adalah untuk memberikan penjelasan tentang kompensasi dan kode etik dan perbedaan yang dapat diberikan kedua hal tersebut pada kualitas pelayanan serta memberikan pemahaman mendalam terhadap pegawai mengenai masalah kompensasi dan kode etik serta melakukan perbandingan antara teori yang ada serta fakta yang berlaku sebenarnya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengedepankan analisis mendalam yang didapat dari wawancara narasumber terhadap kuesioner mengenai kompensasi dan kode etik yang telah disebarkan terdahulu. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif yang berasal dari penyebaran kuesioner yang ditujukan terhadap pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Empat dengan kriteria sample purposive yaitu pegawai yang terlibat langsung dengan Wajib Pajak dalam memberikan pelayanan, sehingga didapat sampel sebanyak 81 orang pegawai dan data sekunder dari jawaban 522 responden terhadap kuesioner dari penelitian yang dilakukan oleh Bidang Penyuluhan, Pelayanan da n Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat mengenai kualitas pelayanan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Data lainnya adalah data kualitatif yang didapat dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari 4 orang aparat pajak dan 3 orang Wajib Pajak mengenai persepsi mereka tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan. Dasar teori yang dipergunakan untuk mengkaji masalah kompensasi adalah yang diutarakan oleh Salt (1994) yaitu sistem penggajian dibuat bukan hanya untuk mencapai efisiensi yang lebih besar tetapi juga untuk menumbuhkan semangat para pegawai untuk lebih profesional dalam memberikan pelayanan. Untuk teori kode etik digunakan teori oleh Tampoe (1994) yang menyatakan bahwa kode etik dan moral dari pelayanan publik, membentuk nilai-nilai yang diharapkan dari suatu pekerjaan dan mempengaruhi bentuk dan cara pekerjaan itu dilakukan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kompensasi adalah terdapat ketidakadilan dalam berbagai aspek kompensasi yaitu keadilan berdasarkan daerah tempat unit kerja, beban kerja,pengalaman kerja, dan kinerja yang dihasilkan. Hasil penelitian melalui distribusi frekuensi jawaban responden terhadap kuesioner kode etik adalah terdapat keraguan responden terhadap pengawasan pelaksanaan kode etik, baik yang dilakukan oleh atasan maupun Badan Independen, dan masalah efektivitas peran Komisi Kode Etik. Data sekunder yang dipakai dari kuesioner kualitas pelayanan adalah pelayanan telah memenuhi aspek kualitas dilihat dari semua indicator pelayanan kecuali terkait indicator reliability mengenai masalah sarana pengaduan.Hasil penelitian di atas kemudian dianalisis lagi dengan menggunakan hasil wawancara mendalam dengan narasumber mengenai persepsi tentang kompensasi, kode etik dan kualitas pelayanan yang didapat oleh Wajib Pajak. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa bagi Wajib Pajak terdapat peningkatan kualitas pelayanan dibandingkan sebelum modernisasi terutama dalam masalah pemberian hadiah kepada pegawai pajak, kecepatan pelayanan, sikap ramah dan sopan santun, kemampuan dan penguasaan peraturan serta penampilan ruang pelayanan yang semakin baik dan rapi. Masih adanya ketidakpuasan terhadap kurangnya fasilitas pendukung kantor serta miskomunikasi dengan pegawai pajak akan dijadikan saran perbaikan. Bagi pegawai sendiri, penambahan kompensasi menjadikan kebutuhan hidup terpenuhi sehingga kualitas kerja juga akan meningkat, dan penerapan kode etik dipandang perlu sebagai pedoman dan rambu-rambu yang membatasi perilaku pegawai sehingga dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

---

The fundamental issue in the modernization of tax service organization in Indonesia, along with improvement in compensation system and code of ethic for the employees, can be put into these questions: How effective are these new components in changing the employee?s way of thinking and behave, to change unhealthy practices among them, such as KKN (corruption, collution, and nepotism). After two years of modernization process among the employees, is there any significant difference in relation to the quality of service among the Small Tax Office employees of Jakarta Gambir Four. The main objective of this research is to explain the modified compensation and code of ethic among the tax office employees, and how much those two may affect the quality of tax service to the public, as well as how much those employees understand about modernization concept in the two components, with some analysis of relevant theories in comparison with what is actually going on.

Our method of research shall be qualitative, by stressing on some in-depth analysis on results of interviews with some source persons and questionnaires about compensation and employment code of ethic previously distributed among the employees of the tax office. Our primary quantitative data consists of questionnaires results from 81 employees of the Small Tax Office of Jakarta Gambir Four as respondents to the questionnaire. For secondary quantitative data consists of questionnaires results from 522 taxpayer from survey that has been given by Tax Socialization, Service and Public Relation, Area Tax Office of Central Jakarta, in relation to the said tax office. To further validate the analysis, we also conducted in-depth interview with 4 tax office staff and 3 public taxpayers, to find out their perceptions on the compensation system, code of ethic regulation and the quality of service among the tax office employees. Some theories were exploited as basis for analysis of job compensation among the tax office employees; such as Salt (1994) who wrote that compensation system is not merely created for higher work efficiency but also to boost up morale and work spirit among the employees, driving them to be more professional in delivering the service. We utilize the code of ethic theory formulated by Tampoe (1994) which basically stated that code of ethic and moral among public service workers should target at establishing values of what is expected from the job, and should be able to affect the format and the way such job is conducted. In brief, feedback from the questionnaire showed to us that, based on similar answer to particular question, the compensation system currently applied in the tax office is considered by many as unfair; incapable to evenly distribute the compensation based on workload, place of work (working unit), work experience, and performance. From the code of ethic part of the questionnaire, many expressed their uncertainty on the supervision of implementation of such values at workplace, both to be conducted by their superiors or independent oversight board. They also question the effectivity of the role of the Code of Ethic Commission in the organization. From the quality of service aspect, most of the respondents confirmed that the quality of tax service is up to the expected level, seen from all measurement indicators, except for reliability indicator related to complaint handling system.

The said result from the questionnaire was further analysed and compared to result from indepth interview. Still on the same topics, the interviews dug deeper into individual perception on the compensation system, employement code of ethic and the quality of service among the employees of the tax office; to include some opinions from public taxpayer. In general, they confirmed that improvement in the quality of tax service is apparent; in particular on how the tax office staff deals with gifts/gratification, hospitality and the speed of service, as well as improved service attitude among the front-row officers, along with some physical improvement in the service office themselves. Some minor dissatisfactions were addressed to lack of support facility in the tax office, and miscommunication among the officers, which shall be targetted for the next improvement. In the eye of the tax office staff themselves, improvement of compensation helps them to improve their welfare, and thus it affects their quality of work, whereas implementation of the improved code of ethic regulation is seen as necessary to serve as guidance among the staff, and eventually enhance the quality of service to taxpayers as well."

"Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan masa depan reformasi administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan, yaitu menuju Good Governance. Masa depan yang diproyeksikan, ditentukan oleh kegiatan yang ada dan orang atau institusi yang berperan dalam reformasi administrasi perpajakan, sehingga skenario administrasi perpajakan dapat tercapai. Proses deskriptif untuk menaksir masa depan ini disebut sebagai perencanaan ke depan (forward process). Hasil yang diinginkan dicapai dilakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan untuk mempengaruhi para pelaku untuk menghilangkan segala masalah ke arah masa depan ini. Proses normatif atau perspektif ini disebut perencanaan balik (backward process), Dalam rangka mencapai keefektifan yang lebih besar dalam perencanaan, kedua proses itu dapat dikombinasikan. Perencanaan ke depan-balik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward). Lalu suatu masa depan yang mungkin terjadi diproyeksikan melalui perencanaan ke depan. Kedua, masa depan yang mungkin terlaksana dan diinginkan, dihipotesiskan, dan kebijakan yang perlu untuk mencapainya ditetapkan melaiui perencanaan balik (backward).Proses perencanaan ini menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pendekatan AHP dilakukan secara analisis dengan menggunakan program komputer Expert Choice. Data isian kuesioner tersebut akan diolah lebih lanjut dengan menggunakan software Evaluation and Choice. Hasil dari software tersebut akan dianalisis untuk menguji hipotesis yang diajukan pada awal penelitian ini. Pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat membantu pemecahan yang kompleks dengan mempergunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli. Di samping itu, pertimbangan utama pemakaian AHP dalam karya akhir ini adalah untuk menampung sebanyak-banyaknya aspirasi yang ada daiam era reformasi yang berpengaruh pada semua sektor dan kegiatan di Indonesia. Model AHP merupakan model perencanaan yang demokratis dan desentralisasi serta bersifat bottom up. Sifat demokratis ditunjukkan Iewat proses konsensus dalam penentuan persepsi dari kelompok responden, dan selain pemerintah, pihak Iain juga diikutsertakan sehingga ada demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep pajak dan pelayanan publik, reformasi administrasi, reformasi administrasi perpajakan, reformasi administrasi perpajakan menuju good governance, dan reformasi administrasi perpajakan di beberapa negara. Konsep reformasi administrasi perpajakan menuju good governance merupakan kerangka acuan untuk memperbaiki kerusakan dasar institusional pengelolaan maupun distribusi berbagai sumber daya yang ada dalam masyarakat. Paradigma good governance menekankan arti penting kesejajaran hubungan antara institusi negara, pasar, dan masyarakat. Usaha perwujudan good governance dilakukan melalui sinergi antara Iain institusi negara/pemerintah, swasta, dan masyarakat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai masa depan yang mungkin terjadi yang diproyeksikan melalui perencanaan ke depan (forward) diketahui bahwa pihak yang paling berperan dalam reformasi administrasi perpajakan adalah pihak Direktorat Jenderal Pajak dengan salah satu kegiatan utama yang tengah dilaksanakannya yang dapat mendorong terwujudnya administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi adalah Sistem Administrasi Perpajakan modern (SAPM). Berdasarkan hasil backward process dari para responden diketahui bahwa untuk mencapai administrasi perpajakan yang diinginkan di masa depan yaitu administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi tersebut diperlukan kebijakan restitusi pajak tanpa pemeriksaan dalam rangka mengatasi masalah yang cukup mendesak yang dapat menganggu tujuan yang diharapkan, yaitu permasalahan rumitnya prosedur perpajakan. Melalui penerapan forward-backward planning dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) diharapkan dapat mewujudkan reformasi administrasi perpajakan yang diinginkan bersama sehingga perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan baik, aman, dan selaras dengan kepentingan semua pihak."

"Self assessment system gives chance to the taxpayers? to calculate, tpo pay, and to report their tax liabilities by themselves. This system made by Directorate General of Taxes (DGT) as Indonesian tax administrator has three main tasks: servicing, guiding, and controlling. Taxpayers role in fulfilling their obligation is an important key toward voluntary compliance from its assessment system. Servicing is one of strategic step to optimize tax revenue. DGT has the obligation to support and motivate taxpayer?s effort in fulfilling their obligation by giving the best services.

This research describes the correlation between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance to report their tax obligation. The tool to measure the tax servicing variable is Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty by the Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative. Beside that, this servicing effect measures SPT compliance in long and sort term, and other compliance such as bookkeeping and tax cut; and these are the tools to measure taxpayer compliance variable.

This research uses quantitative approach with descriptive method for data analysis. This research is conduct in Jakarta Pademangan Tax Office. This research use purposive sampling or judgment sampling which is a sample based on criterion that have been formulated before by the researcher. Researcher uses survey method to the active corporate taxpayer in Jakarta Pademangan Tax Office. Based on Solvin formula, 98 samples have been taken. Data ?Processing is conducted by using SPSS (Statistical Package for Social Study) version 13.00 Hypothesis test between the tax services by the TPT (Integrated Servicing Spot) and Account Representative with taxpayer compliance reports their tax obligation variables show that there is a correlation but the correlation is weak. This research generally shows that services by Integrated Servicing Spot officer and the Account Representative are not fully good enough and they are not fully obedient to report their tax obligation (on bookeeing and tax cut). The researcher suggest that tax officer require improving tax services especially by improving the quality of services to the tax payers and the Account Representative must be closer to the taxpayers so that taxpayer can fulfill their obligation much better than they are doing now."