Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya sudah, seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1ZPB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan?Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat.

---

Banking sector has a strategic position as an institute of intennediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/I/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legai protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legai research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as altemative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately.

"

"ABSTRAKSektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyrakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1 /PB1/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan?Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi pwebankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah dan cepat.

---

ABSTRACT

Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. Therefore a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legal protection of banking mediation to the rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as alternative dispute resolution in solving the banking dispute.

Based on the objectives that mention above, this research use the method of normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting data is library research which use primary and secondary data.

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as alternative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done simply, cheap and accurately."

"ABSTRAKUntuk menghentikan dan mencegah adanya penyimpangan dalam praktek gadaiemas, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Diterbitkannya SE BI Nomor 14/7/DPbStersebut dilakukan untuk mengembalikan fungsi dari gadai emas yaitu sebagaialternatif pembiayaan berskala mikro. Tesis ini membahas mengenai apakahpengaturan mengenai gadai emas di perbankan syariah telah sesuai denganperaturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana perlindungan hukumterhadap nasabah yang merasa dirugikan dalam transaksi gadai emas di perbankansyariah disertai contoh kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitianini adalah penelitian yuridis normatif, yang sumbernya dapat diperoleh dari bahanpustaka dan studi dokumen, serta penulis mengadakan wawancara kepadanarasumber untuk menambah informasi untuk penelitian ini. Penelitian ini bersifateksplanatoris. Pengaturan gadai emas syariah menurut peraturan perundangundanganyang berlaku di Indonesia saat ini pada dasarnya sudah mengakomodirkebutuhan nasabah akan kepastian hukum terhadap produk gadai emas syariah.Namun, pada prakteknya masih ada ketentuan maupun kebijakan yang diaturpihak perbankan syariah yang tidak sesuai dengan peraturan yang diatur dalamperaturan perundang-perundangan sehingga masih ada nasabah yang merasadirugikan terkait transaksi gadai emas syariah

---

ABSTRACTTo stop and prevent the existence of irregularities in the practice of pawn gold,Bank Indonesia issued a circular letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dated 29February 2012 about Qardh Securities gold for Islamic banks and SyariahBusiness Unit. Publication of the BI SE number 14/7/DPbS was committed torestore the function of the pawn gold micro-scale financing as an alternative. Thisthesis discusses about whether the arrangements regarding pawn gold in Islamicbanking has been in accordance with the applicable legislation and how the legalprotection of clients who felt disadvantaged in pawn transactions in Islamicbanking accompanied gold case. Research methods used in this study arenormative juridical research, which the source can be obtained from the libraryand study the document, as well as the author of the interview to the speaker toadd information to this research. This is a eksplanatoris research. Pawn goldIslamic settings according to the regulations prevailing in Indonesia currently isbasically already accommodate the needs clients for legal certainty towards thepawn gold products. However, in practice there are still provisions or policies thatregulated parties Islamic banking which is not in accordance with the regulationsset forth in laws--legislation so that there are still customers who feel aggrievedIslamic gold pawn transaction related."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat berhasil menciptakan dunia virtual Metaverse Salah satu sektor yang juga merambah dunia virtual Metaverse ini adalah sektor perbankan. Luasnya transaksi yang dimungkinkan dalam dunia virtual ini juga memberikan peluang bagi para penyedia jasa keuangan untuk mengembangkan jasanya ataupun kegiatannya ke dalam Metaverse. tidak hanya bank-bank di luar Indonesia saja namun bank-bank dalam negeri di Indonesia sudah mulai mengumumkan rencananya untuk merambah dunia virtual Metaverse. Kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan aturan dan kesiapan pengawasan dari Pemerintah berpotensi memiliki risiko yang merugikan bagi para pengguna atau nasabahnya. Penelitian ini membahas lebih lanjut terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perluasan kegiatan perbankan di dunia virtual Metaverse. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian normatif yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan didukung oleh hasil wawancara dengan informan atau narasumber terkait. Dari hasil penelitian ini, perluasan perbankan ke dunia virtual Metaverse di Indonesia masih pada tahap awal yaitu sebagai perluasan layanan perbankan digital, sehingga pengaturan terkait pendiriannya di dunia virtual Metaverse serta perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse tidak diatur secara khusus dan masih mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum terhadap nasabah di Metaverse diharuskan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan, aspek perlindungan data, aspek transparasi informasi dan edukasi, serta aspek penyelesaian sengketa. Selain itu, terkait dengan hal ini OJK memiliki peran dan kewenangan terkait dengan pelayanan penerimaan dan pemberian informasi, serta pengaduan konsumen, melakukan pembelaan hukum, bank menghentikan kegiatan dan/atau tindakan lainnya yang dianggap perlu, pengawasan terhadap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank.

---

The rapid development of technology has succeeded in creating the Metaverse virtual world. Banking sector is one of the sectors that has also penetrated the Metaverse virtual world. With the breadth of transactions occurring in this virtual world, there are also possibilities for the financial service providers to develop their services or activities into the Metaverse. Aside from banks outside Indonesia, domestic banks in Indonesia have started to announce their plans to enter the Metaverse virtual world. On the other hand, technological advances that are not accompanied by regulations and monitoring readiness from the Government have the potential to pose a risk of harm to users or customers. This research discusses further related to legal protection for customers in expanding banking activities in the Metaverse virtual world. The type of research in this thesis includes doctrinal legal research or normative research, which is also known as library research or document study, because this research is conducted or aimed only at written regulations or other legal materials. This research method is used in legal research that is carried out by examining existing literature materials supported by the results of interviews with relevant informants or sources. The result of this study shows that the expansion of banking into the Metaverse virtual world in Indonesia is still at an early stage, namely as an expansion of digital banking services, so that regulations related to its establishment in the Metaverse virtual word and legal protection for customers in Metaverse are not specifically regulated and still refer to statutory regulations which are valid at this time. Legal protection for customers in Metaverse is required to pay attention to aspects of safety and security, aspects of data protection, aspects of information transparency and education, as well as aspects of dispute resolution. In addition, related to this, Financial Services Authority (OJK) has roles and authorities related to receiving and providing information services, as well as consumer complaints, conducting legal defense, banks stopping activities and/or other actions deemed necessary, supervising the development of information technology carried out by the banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai pelaksanaan mediasi perbankan oleh Bank Indonesia sebagai wujud perlindungan nasabah dalam kasus antara Bank ABC dengan PT XYZ. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan, pelaksanaan, dan penyelesaian dalam mediasi perbankan oleh Bank Indonesia sebagai wujud perlindungan nasabah dan bagaimana penerapannya dalam Bank ABC dengan PT XYZ. Peneliti mempergunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus antara Bank ABC dengan PT XYZ tidak memenuhi karakteristik mediasi perbankan dalam konteks Peraturan Bank Indonesia tentang Mediasi Perbankan mengingat jumlah nominal tuntutan perdata jauh di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Batasan karakteristik tersebut lantas tidak membuat Bank Indonesia melepaskan tanggungjawabnya sebagai fungsi pengawasan bank yang memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Penyelesaian sengketa yang dimediasi oleh Bank Indonesia tersebut berupa akta kesepakatan. Atas akta kesepakatan tersebut dapat dimintakan perolehan putusan perdamaian yang berkekuatan hukum tetap, tertutup upaya banding atau kasasi, dan berkekuatan eksekutorial dengan diajukannya penguatannya di pengadilan.

---

This research is aimed to describe and analyze the implementation of banking mediation by Bank Indonesia as a form of customer protection in the case of Bank ABC against PT XYZ. The main issue in this research is to find out the regulations, implementation, and settlement in the banking mediation by Bank Indonesia as a form of customer protection, and how are these implemented in the case between Bank ABC and PT XYZ. Author uses the juridical-normative research method by literature studies.

This research shows that case of Bank ABC against PT XYZ does not meet the characteristics of banking mediation in the context of The Regulation of Bank Indonesia about Banking Mediation, which is considered by the amount of the civil suit that is much larger than Rp 500.000.000,00 (five hundred million rupiahs). Limitations of these characteristics do not cause the bank to release its responsibility as the supervisor of the bank that has a discretionary authority. The settlement of dispute mediated by Bank Indonesia is in the form of a deed of agreement. The deed of agreement has a legally binding force upon request to the court closed from the act of appeal and cassation, and holds an executorial power by requesting an affirmation to the court."

"Berdasarkan Undang-Undang tentang Akses ke Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk mengakses informasi keuangan yang terdapat di bank untuk keperluan perpajakan. Akses mencakup penyerahan laporan informasi keuangan secara otomatis oleh bank dan penyediaan informasi berdasarkan permintaan, yang salah satunya bertujuan untuk menyelidiki kejahatan pajak. Bank juga diwajibkan untuk mengecualikan prinsip kerahasiaan jika pejabat pajak meminta informasi keuangan dari pelanggan bank. Wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengakses informasi keuangan nasabah bank sangat berisiko melanggar privasi pelanggan perbankan karena informasi keuangan termasuk dalam data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam kewenangannya untuk menyelidiki kejahatan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa peraturan hukum internasional, perundang-undangan Indonesia, buku, artikel, dan jurnal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi perlindungan data pribadi harus dilakukan secara lebih menyeluruh oleh Direktorat Jenderal Pajak.

---

Based on the Law on Access to Financial Information for the Purpose of Taxation, the Directorate General of Taxes has the authority to access financial information contained in banks for taxation purposes. Access includes automatic submission of financial information reports by banks and provision of information on request, one of which aims to investigate tax crimes. Banks are also required to exclude the principle of confidentiality if tax officials request financial information from bank customers. The Director General of Taxs authority to access bank customers financial information runs the risk of violating banking customers privacy because financial information is included in personal data. This study aims to determine how the form of personal data protection carried out by the Directorate General of Taxes in their authority to investigate tax crimes. This research was conducted using the normative juridical method with primary data in the form of interviews and secondary data in the form of international legal regulations, Indonesian legislation, books, articles, and journals. The results of this study are that the implementation of personal data protection must be carried out more thoroughly by the Directorate General of Taxes."

"ABSTRACTBank secrecy and customer personal data are the two things that cant be separated and must go hand in hand. The arising relationships that occurred between customers and banks are the contractual relationships that based on trust. The customer entrusts his money to the bank and or utilizes the bank's services if the customer knows that theres a guaranteed that the bank will not abusing the personal data of the customers. As a business actor, the bank should be responsible for maintaining the security of the customers personal data. In Indonesia itself, bank secrecy already had been regulated in Law No. 10 of 1998 concerning Banking. As for the research questions of this thesis are how is the legal protection of the personal data of customers in Indonesia related to the transparency of information on the use of bank products and analysis of the decisions that given by the judges related to the decision No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law. The research method used is a normative juridical approach. The research resulted an information about the protection of personal data is that there is no specific law that regulated and related of personal data in Indonesia only about the personal data of the customer is set out in the banking secrecy of the Banking Law and regarding its implementation in the decision No. 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel is already accordance with the Banking Law concerning bank secrecy. The Author suggested that it is recommended that the Indonesian government ratify the laws of personal data and each parties should further increases its awareness to maintain the security of personal data of banking customers.

---

ABSTRACTRahasia bank dan data pribadi nasabah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus berjalan beriringan. Hubungan yang terjadi antara nasabah dengan bank adalah hubungan kontraktual yang berdasarkan kepercayaan. Nasabah memercayakan uangnya pada bank dan atau memanfaatkan jasa bank apabila mengetahui adanya jaminan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan data pribadi nasabahnya. Sebagai pelaku usaha, pihak bank seharusnya bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pribadi nasabah. Di Indonesia sendiri mengenai rahasia bank sudah diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Adapun dengan demikian mengenai rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum dari data pribadi nasabah di Indonesia terkait dengan transparansi informasi penggunaan produk bank dan analisis mengenai putusan yang diberikan hakim terkait dengan Putusan No: 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Alat pengumpulan data adalah data primer yaitu studi dokumen dan wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah mengenai perlindungan data pribadi belum adanya Undang-undang khusus yang mengatur dan berkaitan dengan pemrosesan data pribadi hanya untuk mengenai data pribadi nasabah sudah diatur dalam rahasia bank UU Perbankan dan mengenai penerapannya dalam putusan no 434/PDT.G/2011/PN.JKT.Sel sudah sesuai dengan UU Perbankan mengenai rahasia bank. Disarankan agar pemerintah Indonesia mengesahkan mengenai undang-undang data pribadi dan masing-masing pihak lebih meningkatkan kesadarannya. "

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"ABSTRAKSkrispi ini membahas mengenai regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi dan penerapannya pada Bank X. Hal ini dihubungkan dengan perlindungan hukum nasabah Bank X khusus pada penggunaan data pribadi nasabah dan penggunaan pihak ketiga dalam kegiatan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa regulasi pemasaran produk perbankan melalui sarana komunikasi pribadi telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan dilengkapi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bank X belum menerapkan keseluruhan regulasi tersebut. Nasabah Bank X dilindungi denganadanya mekanisme persetujuan penggunaan data pribadi nasabah dan perjanjian kerjasama pihak ketiga dalam kegiatan pemasaran produk dan jasa Bank X.

---

ABSTRACTThis research focuses on regulation of bank product’s marketing through personal communication medium and its implementation on X Bank. It is related to legal protection of X Bank’s customers specifically on the usage of personal data and third party’s involvement. This research will use normative juridical method and will be elaborated qualitatively. The result of this research shows that the regulations of bank’s marketing product through personal communication hasbeen issued by Bank of Indonesia and has been supervised by Financial Service Authority. X Bank has not implemented all of the regulations. X Bank’s customers are protected by the agreement of authorized access to customer’s personal data and the agreement with the third party’s involvement in X Bank’s product and service marketing process."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis  perkembangan hukum dan proses pengimplementasian Gerbang Pembayaran Nasional dengan memahami sistem pembayaran, Tentu, dengan juga mempelajari para pemangku kepentingan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang ruang lingkup gerbang pembayaran terhadap perlindungan nasabah di sektor perbankan, pendekatan komparatif mengenai gerbang pembayaran yang dialami di Amerika Serikat, Cina, Singapura, Malaysia, dan Jepang ditelusuri. Dengan demikian, penelitian ini akan menyimpulkan bahwa perlu ada keseragaman dan standarisasi yang lebih besar dalam hal konsep gerbang pembayaran dan bahwa, dari belajar dari negara-negara yang telah dibandingkan, perlu ada dukungan kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa perlindungan konsumen dari segi pengawasan tetap memegang otoritas yang signifikan.

---

This thesis aims to analyse the legal developments and implementation process of the National Payment Gateway by first understanding the system of a payment gateway, its stakeholders and procedures in place. Furthermore, in order to gain a more comprehensive snapshot on the scope of payment gateways towards the protection of customers in the banking sector, a comparative approach of the payment gateways seen and experienced in the United States, China, Singapore, Malaysia and Japan.

This research will thus conclude that there needs to be a greater uniformity and standardization when it comes to the very concept of a payment gateway and that, learning from the countries compared, there needs to be stronger institutional support to make sure that consumer financial protection and oversight remains to hold significant authority."