Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kualitas layanan perpajakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada di lingkungan Samsat Kota Bekasi dan telah diukur melalui 5 (lima) dimensi pelayanan yaitu dimensi tangible, dimensi reliability, dimensi responsiveness, dimensi assurance, dimensi empathy. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada Samsat Kota Bekasi, bahwa perlu untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanannya dengan cara memperbaiki indikator ketepatan waktu untuk permohonan Wajib Pajak; memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas; meningkatkan jumlah personil dan kualitas SDM nya.The focus of this study is about service quality analysis on vehicle taxation in Samsat Kota Bekasi by using 5 (five) parameters of service dimension which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. This research is using the quantitative and descriptive interpretive. The data were collected by using a questioner and some interview. The researcher suggests that Samsat Kota Bekasi should repair and improve their quality service by doing some strategy like: make a time control to taxpayer when they are paying their vehicle taxation, give the employee a training, enlarge the employee and their human resources quality."

"Penerimaan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cukup signifikan Pada tahun 2002, jumlah PKB yang diperoleh telah mendekati angka satu triliun rupiah. Mengingat pentingnya penerimaan ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga dan tetap memelihara sumber pendapatan tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak PKB adalah pemilik atau pihak yang menguasai kendaraan bermotor. Pelaksanaan pembayaran PKB mengharuskan wajib pajak membayar Iangsung PKB dengan mendatangi kantor Samsat.Observasi awal menunjukkan indikasi bahwa ketidaktaatan wajib pajak menunaikan kewajibannya membayar PKB berhubungan dengan tata Cara pembayaran PKB yang pembayaran PKB yang relatif sulit, seperti wajib pajak harus datang ke kantor Samsat dan harus membayar dengan uang tunai. Seyogyanya, pembayaran PKB dapat dilakukan dengan sangat cepat, misalnya dengan membayar langsung di bank, sehingga wajib pajak tidak perlu menggunakan waktu untuk datang dan antri di kantor Samsat.Untuk menyelidiki hubungan antara layanan pembayaran PKB dengan ketaatan wajib pajak membayar PKB, dilakukan penelitian dengan mengambil 93 orang responden. Pengukuran atas layanan perpajakan dan ketaatan wajib pajak didasarkan pada penilaian responden yang dikumpul melalui kuesioner.Variabel layanan perpajakan diukur dengan menggunakan lima sub-variabel yakni : (1) kelengkapan perlengkapan (sarana) kantor Samsat, (2) kemudahan persyaratan dan tata cara pembayaran, (3) kecakapan petugas pajak, (4) waktu yang diperlukan untuk membayar pajak, dan (5) akurasi layanan. Variabel ketaatan membayar pajak diukur dari ketepatan waktu membayar PKB. Pengukuran indikator menggunakan skala ordinal.Pengujian hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan statistik X2 pada a=5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kelima sub-variabel layanan perpajakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan ketaatan wajib pajak membayar pajak. Dengan menggunakan data observasi, dapat dianalisis bahwa ketaatan membayar pajak sangat tergantung pada falctor penegakan hukum (law enforcement). Untuk itu untuk meningkatkan penerimaan pajak, Pemprop DKI Jakarta harus memberi perhatian pada penegakan peraturan (hukum) di bidang perpajakan."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor melalui T-Samsat ini didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang sistem pembayaran eletronik yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap cara pembayaran pajak kendaraan bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kemudahan administrasi dan revenue productivity atas penyelenggaraan program T-Samsat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua indikator dari dimensi asas kemudahan administrasi terpenuhi oleh layanan T-Samsat dan layanan T-Samsat belum memenuhi indikator dari asas revenue productivity.

---

Vehicle Tax Collection through T Samsat is based on Presidential Regulation No. 5 of 2015 on electronic payment system that intends to improve the quality of service on the way of payment of Vehicle Tax. The purpose of this research is to know the background of T Samsat formation and analyze the ease of administration over the implementation of T Samsat program. This research uses a post positivist approach with the aim of descriptive purpose method. The results show that almost all indicators of the administrative ease dimension are met by T Samsat service and T Samsat service has not fulfilled the principle of revenue productivity."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Vehicle tax is one of a truly potential local income to local Government in this case local income department. Based on the dynamic growth of the vehicle it self every year that increase rapidly, vehicle tax is becoming more potential ever year. It can be shown from the intensity of the vehicle which cause traffic jam. Vehicle tax base is collect from the ownership of the vehicle it self, which is allocate for the development of the public facilities, but Indonesia doesn't implemented it.The concept of vehicle tax is a collaboration between local income department, police department, insurance department. So if the local government wanted to implement those regulation a coordination should be happen between those department. The result is the local government can't implement the collection of vehicle tax on specific road such as airport area, because the regulation of collecting those tax is related to not only one department, but involving the other department to coordinate about the policy."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola Pajak Kendaraan Bermotor sehingga terus meningkat dan dapat terus menjadi tumpuan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan strategi tersebut, mulai dari formulasi, implementasi, sampai dengan evaluasinya. Penelitian ini juga menganalisis mengenai hambatan yang dihadapi Dinas Pelayanan Pajak dalam menerapkan strategi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif, hasil penelitian ini adalah: pertama, ada empat strategi utama yang digunakan, yaitu: ekstensifikasi objek pajak, intensifikasi, peningkatan pelayanan, dan penyederhanaan administrasi; kedua, hambatan yang ditemui adalah permasalahan ketidaksinkronan sistem informasi data dan evaluasi yang tidak menyeluruh atas strategi sebelumnya.

---

This study discusses the strategies of Local Tax Authority in DKI Jakarta in managing motor vehicle tax that are increasing and may continue to be the foundation of Local Revenue of Jakarta. This study aimed to describe the management strategies, ranging from the formulation, implementation, to evaluation. The study also analyzes the barriers faced by the Local Tax Authority in the strategies applied. By using a qualitative approach, data collection techniques with field studies and literature studies, and qualitative data analysis techniques, the results of this study are: first, there are four main strategies are tax object extension, intensification, enhanced public services, and administrative simplification; second, the obstacles encountered is the problem of discrepancies in data information systems and evaluation are not exhaustive over the prior strategies."

"ABSTRAKPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Skripsi ini membahas perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat adanya Perataturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 sehingga terjadi perubahan mekanisme pemungutan PBBKB dari withholding menjadi self assessment system. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada penyedia bahan bakar yang tadinya Wajib Pungut menjadi Wajib Pajak. Dalam implementasi pemungutan PBBKB di DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak masih terkendala baik secara internal maupun secara eksternal sehingga pengawasannya cenderung masih lemah. Sedangkan terkait pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih terkendala pada akses data yang hanya ditangani oleh UMPS 3 Pertamina membatasi gerak Dinas Pelayanan Pajak untuk mendapatkan kronologis penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara detail untuk meningkatkan penerimaan pajak PBBKB.

---

ABSTRACTMotor Vehicle Fuel Tax is a kind of local tax that has a significant role as it relates to the use of fuel as a strategic item types and volume of vehicles experiencing an increasing trend towards the use PBBKB so influential. This thesis discusses the changes in voting systems Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) as a result of the Government Perataturan 91 of 2010 resulting in a change in the mechanism of withholding voting PBBKB become self assessment system. This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are the enactment of Government Regulation 91 of 2010 resulted in a change voting system Motor Vehicle Fuel Tax on fuel providers that had become Taxpayers Pick Mandatory. In PBBKB polling implementation in Jakarta Tax Office is still constrained both internally and externally so that oversight tends to be weak. While the examination related Motor Vehicle Fuel Tax is still constrained to access only the data that is handled by UMPS 3 Pertamina restrictive Tax Agency to obtain a chronological sale of automotive fuel in detail to increase tax revenues Motor Vehicle Fuel Tax."

"The BBNKB II was one of the local taxes. The BBNKB II was put at the time of the occurrence of the transfer of the abandonment from a motor vehicle. Together with the Jakarta region expansion, Depok, Tangerang and Bekasi or Jadetabek, the trade in the second-hand vehicle was the activity that had the big potential to increase the original income of the area through the BBNKB II.Because the use of the number plate of the vehicle that was same in Jadetabek, then often the tax obligation used the available administrative gap to carry out the evasion of payment of BBNKB II so as to cause the loss for the area.The research is using quantitative approach in intention to have better understanding using given theory. This research is based on the conceptual framework which has been developed through the related theory. This research is among descriptive research to describe research object based on the fact notice or as it is. Primary data gathering is acquired by doing in-depth interview based on conceptual framework to discover information from informant who is directly involve in collecting the BBNKB II and motor vehicle tax. Secondary data is acquired by literature study to optimize theoretical framework in deciding the purpose and goal of the research also the concepts and other theoretical material in conjunction with research problem. Data analyses are using qualitative data analysis based on field discovery, both primary and secondary data.Findings and results of this research were, the upper controlling of BBNKB II specially was not available. The nonexistence of the supervision between the related agencies make gaps in order the practice of tax evasion in BBNKB II. The controlling ought to be carried out in the field in accordance with the situation in the community and in the office samsat in the process of the collection directly. The form of the exact controlling was first by giving hard sanctions that had a function of also educating the awareness of the community so that obeyed the tax. Secondly made the new regulation that enabled all the agencies that were involved in the process of the collection BBNKB II could carry out mutual controlling so as available gaps to carry out tax evasion could be prevented."