Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan yang strategis antara Turki dan Amerika Serikat telah terjalin sejak Perang Dunia II. Akan tetapi pada waktu tertentu, kebijakan Turki mengalami perubahan atau pasang surut di dalam merespons kebijakan Amerika Serikat. Seperti misalnya dalam Perang Teluk I tahun 1991, Turki sangat mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam serangan ke Irak, akan tetapi pada Perang Teluk tahun 2003, Turki tidak mendukung bahkan menentang kebijakan Amerika Serikat untuk menyerang Irak. Meskipun dijanjikan hal yang sama seperti dalam Perang Teluk 1 yaitu paket bantuan ekonomi yang besar dari Amerika Serikat ke Turki, sikap Turki pada Perang Teluk tahun 2003 sangat berbeda dengan sikap Turki pada tahun 1991. Tesis ini disusun untuk meneliti permasalahan bagaimana kebijakan Turki merespons Perang Teluk yang terjadi baik pada tahun 1991 maupun 2003 dimana terdapat perbedaan yang besar di antara kedua peristiwa tersebut baik dilihat dan segi penyebab maupun cara serangan yang dilakukan terhadap Irak.Metode yang digunakan dalam penulisan ini disusun dari segi pengumpulan data dan analisanya. Dari segi pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, sedangkan dari segi analisa data, metode yang digunakan adalah analisa eksplanatif. Sedangkan konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang menggunakan teori K.J. Holsti sebagai rujukan ulama seperti yang ditulis dalam bukunya Inlernalional Polities : A Framework for Analysis. Lebih lanjut menurut K.J. Holsti, dari sebuah kebijakan luar negeri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor eksternal/sistemik dan faktor internal/domestik. Selain teori Holsti, penulis juga memaparkan teori-teori lain mengenai kebijakan luar negeri sebagai pendukung.Penulis menemukan banyak hal penting dalam melakukan studi ini dimana kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 adalah sebuah dilema. Hal ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri Turki berubah. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Irak antara tanggal 20 Maret sampai dengan 1 Mei 2003 itu dinilai seharusnya mendapat dukungan Turki sebagai salah satu sekutu dekatnya di kawasan tersebut namun di lain pihak, karena adanya penolakan dari negara-negara Uni Eropa seperti Jarman dan Perancis terhadap rencana serangan tersebut, menjadi mempengaruhi pemikiran elite Turki terutama jika dikaitkan dengan pengalaman buruk Turki dengan Amerika Serikat pasca Perang Teluk tahun 1991. Selain itu, keinginan kuat Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa menambah kebingungan Turki dalam mengambil sikap ke arah mana kebijakan luar negeri Turki : pro Amerika Serikat atau pro Eropa ? Berdasarkan hasil analisa penulis, sikap ketidakikutsertaan Turki dengan menolak wilayahnya dijadikan basis pangkalan militer Amerika Serikat untuk menyerang Irak pada tahun 2003 merupakan sebuah pengecualian dari hubungan persekutuan yang strategis antara Amerika Serikat dan Turki selama ini. Dan beberapa faktor yang ada, faktor internal/domestiklah yang merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kebijakan Turki terhadap serangan Amerika Serikat ke Irak khususnya karena kondisi perekonomian Turki yang dilanda krisis parah sejak tahun 2001.Sebagai penutup, setelah serangan ke Irak terjadi dan rezim Saddam Hussein jatuh pada bulan Mei 2003, sikap Turki menjadi inkonsisten karena kemudian Turki membantu Amerika Serikat mengerahkan pasukannya ke Irak pada bulan Oktober 2003 dengan tujuan untuk stabilisasi di Irak. Kenyataan bahwa meskipun Amerika Serikat banyak dikecam oleh rakyat Turki atas langkah-langkah yang dilakukannya terhadap Irak, Turki tetap masih bergantung kepada Amerika Serikat dengan alasan Amerika Serikat adalah sekutu dekatnya dan sebagai negara super power di dunia baik di bidang ekonomi maupun di bidang militer. Kembalinya dilihan Turki kepada Arnerika Serikat -setelah penolakan Parlemen Turki kepada rencana serangan Amerika Serikat tidak lain adalah karena ketergantungan Turki yang besar secara ekonomi dan keamanan kepada Amerika Serikat. Pengiriman pasukan Turki ke Irak tersebut kembali dilakukan setelah adanya Perjanjian Keuangan antara Turki dan Amerika Serikat tanggal 22 September 2003 dimana Amerika Serikat menyediakan pinjaman uang kepada Turki sebesar 8,5 milyar dollar AS untuk membantu reformasi ekonomi di Turki. Di lain pihak, terdapat keinginan Turki yang kuat untuk menjadi anggota Uni Eropa seperti yang ditegaskan dalam tujuan utama kebijakan Turki. Hal ini juga dimaksudkan Turki untuk segera menuntaskan krisis ekonominya sehingga timbul kesan Turki ingin meraih kedua tujuan tersebut padahal sikap Eropa dan Amerika Serikat pada saat serangan Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 sangat bertolak belakang dimana Eropa menentang penanganan masalah Irak secara sepihak oleh Amerika Serikat."

"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pertahanan dan keamanan dart kebijakan luar negeri AS terhadap Irak dengan fokus pada upaya pencegahan pengembangan Weapons of Mass Destruction atau yang dikenal dengan senjata pemusnah massal pada periode tahun 1991-2000.Pada tesis ini penulis menggunakan negara sebagai unit analisa. Adapun yang menarik bagi penulis adalah mekanisme dan kebijakan AS terhadap pengembangan WMD Irak dan tanggapan masyarakat international atas mekanisme kebijakan AS tersebut yang berupa penggunaan kekuatan militer.Secara konsisten, kebijakan AS terhadap Irak berfokus pada tiga area utama, yaitu : 1) upaya untuk menghadapi tantangan dari rezim Saddam Hussein yang menurut AS melanggar dasar HAM terhadap suku syiah dan kurdi. 2) masalah tantangan terhadap kebijakan AS pada sistem keamanan regional dan gelombang supplai minyak. 3) masalah tantangan AS pads upaya pencegahan pengembangan WMD yang dilakukan Irak. AS melihat potensi pengembangan WMD di Irak sebagai sebuah ancaman yang cukup serius. Irak dianggap AS sebagai salah satu negara yang memiliki potensi besar bagi pengembangan dan penggunaan WMD. Hal ini nampak dari kepemilikan Irak atas unsur-unsur yang berkaitan dengan pembuatan dan pengembangan WMDnya yang melebihi batas-batas yang ditentukan oleh aturan international.Dalam upaya meneegah pengembangan WMD Irak ini, AS menggunakan media antara lain : sanksi ekonomi berupa penghentian ekspor minyak Irak dan isolasi diplomatik yang sejauh ini dianggap kurang efektif, sehingga kebijakan AS pun terus berkembang sampai pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan secara berkala.Metode penelitian yang digunakan adalah desciptive research dengan memaparkan data-data yang ada dan menganalisa data-data tersebut melalui pendekatan kualitatif. Adapun kerangka pemikiran menggunakan pendapat antara lain dari Crabb, yang membagi kebijakan luar negeri menjadi dua elemen yaitu : tujuan nasional dan cara-cara mencapainya, teori Rosseau mengenai variabel yang mempengaruhi fondasi politik luar negeri, Kegley dan Wittkopft serta Holsti mengenai komponen kebijakan luar negeri. Ditambahkan dengan konsep Hartman dan Wendzel mengenai mengukur ancaman, Russet mengenai pengaruh belief system pada kebijakan luar negeri, serta teori propaganda yang dikemukakan oleh Qualter dan Young.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS terhadap Irak dalam isu WMD pada tiga fase kepemimpinannya yaitu: George Bush (senior), Clinton I dan Clinton II memiliki tingkat kesuksesan sebagai berikut penyerangan yang dilakukan AS dapat dikatakan sukses hanya pada tingkatan jangka pendek, yakni penggunaan kekuatan militer tersebut mampu membuat Irak berjanji untuk mau bekerja sama dengan UNSCOM dan mematuhi resolusi yang ditetapkan oleh PBB, walaupun kemudian Irak selalu mengingkari janjinya tersebut, namun untuk jangka panjang belum bisa dikatakan sukses, melihat tujuan AS yang utama adalah menurunkan rezim Saddam Hussein karena dianggap sebagai ujung dari hapusnya potensi WMD Irak.Adapun tanggapan yang datang baik dari negara-negara besar maupun negara-negara tetangga Irak sendiri sedikit unik. Negara-negara tersebut berpedoman bahwa isu terpenting di Irak adalah bagaimana menghilangkan potensi ancaman WMD yang ada di Irak. Namun pada penggunaan kekuatan militer yang dilakukan AS secara berkala itu, membuat negara-negara tersebut merasa bahwa penggunaan kekuatan militer tersebut tidak membuahkan hasil yang sesungguhnya tetapi hanya merupakan usaha propaganda bagi pemenuhan kepentingan nasional AS sendiri, yaitu penurunan rezim Saddam Hussein dan penggunaan minyak di Irak."

"ABSTRAKStudi ini menganalisis tindakan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam aliansinya dengan Jepang. Studi ini menggunakan teori dilema aliansi yang dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa komitmen Amerika Serikat yang samar dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Amerika Serikat. Lima faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang meliputi empat hal. Pertama, ketergantungan militer Amerika Serikat yang rendah terhadap Jepang; kedua kemampuan Jepang dalam memberikan bantuan; ketiga tingkat ketegangan dan konflik dengan musuh; dan keempat alternatif yang dimiliki Amerika Serikat untuk beraliansi kembali. Sedangkan ketergantungan tidak langsung yaitu, kepentingan strategis Amerika Serikat, tingkat kejelasan dalam perjanjian, perbedaan kepentingan aliansi dalam konflik, dan perilaku aliansi (behavioral record) Jepang. Analisis tersebut menunjukan Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung yang rendah. Akibatnya, Amerika Serikat lebih takut terjebak (entrapped) dalam aliansinya dengan Jepang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat memberikan komitmen yang lemah (defect) dengan cara mendorong peningkatan kapabilitas militer Jepang.

---

ABSTRACTThis study analyzes the actions of the United States which show a vague commitment in its alliance with Japan. Using alliance dilemma theory which can influence the behavior of the state, particularly the commitment of the state in the alliance. This research is a qualitative study using a causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature studies.. The analysis shows that the United States' commitment is vaguely influenced by the dilemma of alliance experienced by the United States. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are broadly divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence is the level of dependency which includes four things. First, the US military's low dependence on Japan; second Japanese ability to provide assistance; third level of tension and conflict with the enemy; and fourth, an alternative owned by the United States to realignment. Indirect dependence are; the strategic interests of the alliance, the degree of explicitness in the alliance agreement, the degree to which the allies' interests that are in conflic, and behavior record of alliances. The analysis shows that the United States has a low direct and indirect dependence to Japan. As a result, the United States is more afraid of being trapped in its alliance. To avoid this, the United States has a strategy of defect by encouraging an increase in Japanese military capabilities."

"Pada 3 September 2016, melalui executive agreement, Obama secara resmi meratifikasi Paris Agreement di tingkat domestik AS. Dalam beragam dokumen, retorika, dan analisis lembaga penelitian, hingga pejabat publik AS, keanggotaan Paris Agreement didasarkan pada tiga kepentingan; (1) tingginya kontribusi emisi global AS; (2) utilisasi mekanisme institusi bagi pertumbuhan ekonomi; dan (3) proaktivitas hegemon dalam menyediakan barang publik internasional sebagai stimulus stabilitas tatanan. Namun demikian, pada Juni 2017, Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dari Paris Agreement, memutarbalikkan pendekatan aktif-pasif AS dalam isu diplomasi kebijakan iklim internasional. Maka dari itu, skripsi ini hadir untuk mempertanyakan mengapa AS (Trump) menarik diri dari Paris Agreement. Dengan menggunakan metode penelusuran proses kausal, penulis membangun kerangka analisis perubahan kebijakan luar negeri. Adapun alasan keputusan penarikan diri, yakni; perubahan posisi relatif internasional (distribusi kekuatan, dan stabilitas tatanan) AS yang mendorong pembaharuan pendekatan/strategi besar kebijakan luar negeri AS secara menyeluruh; kritik, dan advokasi sektor bisnis yang terdampak oleh regulasi lingkungan komplementer keanggotaan AS dalam Paris Agreement; minimnya tingkat institusionalisasi Paris Agreement di AS (minim check and balance bagi executive agreement); dan solusi figur perumus kebijakan anti-globalis terhadap perubahan (Trump), untuk mengurangi komitmen internasional AS.

---

On September 3, 2016, through an executive agreement, Obama officially ratified the Paris Agreement at the domestic level in the United States. Across diverse documents, rhetoric, and analyses from research institutions to U.S. public officials, the membership in the Paris Agreement was predicated upon three interests: (1) the high contribution of U.S. global emissions; (2) the utilization of institutional mechanisms for economic growth; and (3) the proactive role of the hegemon in providing international public goods as a stimulus for the stability of the order. Nevertheless, in June 2017, Donald Trump decided to withdraw the United States from the Paris Agreement, thereby reversing the active-passive approach of the U.S. in international climate policy diplomacy. Consequently, this thesis aims to inquire into why the U.S. (under Trump) withdrew from the Paris Agreement. Employing a method of causal process tracing, the author constructs an analytical framework for foreign policy change. The reasons for the withdrawal decision include changes in the relative international position (distribution of power and stability of the order) of the U.S., prompting a comprehensive renewal of the overall approach/strategy to U.S. foreign policy; critiques and advocacy from business sectors affected by complementary environmental regulations in the Paris Agreement; the limited institutionalization of the Paris Agreement in the U.S. (lacking checks and balances for executive agreements); and the anti-globalist policy maker's response to change (Trump), aiming to reduce U.S. international commitments."

"ABSTRAKSeiring era globalisasi, kajian Ilmu HI kini semakin kompleks, yang salah satunyaditunjukkan dengan keterlibatan pemerintah daerah di arena internasional atau disebutsebagai kerja sama sister city. Kota kembar yang berawal dari pertukaran budaya danpendidikan kini perlahan-lahan berkembang ke dalam kerja sama bidang ekonomi.Keberhasilan kerja sama bidang ekonomi dalam kerangka kota kembar tidak hanyaterjadi di Eropa dan AS tetapi juga di wilayah Asia seperti halnya Kyoto danYogyakarta. Namun demikian, keberhasilan kerja sama ekonomi justru tidak terjadipada kota kembar Jakarta dan Beijing, meski ekonomi adalah salah satu motivasi kerjasama. Kerja Sama kota kembar Jakarta-Beijing yang seharusnya menitikberatkan padabidang ekonomi, kini malah justru kegiatan tersebut ditiadakan karena dinilai tidakberhasil. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untukmenganalisa penyebab ketidakberhasilan kerja sama ekonomi dalam kota kembarJakarta Beijing dengan menggunakan Konsep Nigel Ringrose. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa 1) DKI Jakarta tidak memiliki komitmen yang kuat dalammenjalin kerja sama bidang ekonomi; 2) adanya keterbatasan partisipasi dari masyarakatluas di Jakarta; 3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pemahaman yangsama dengan Pemerintah Kota Beijing; 4) tidak ada resiprokal dalam kerja sama kotakembar Jakarta Beijing khususnya dalam bidang ekonomi; 5) Pemerintah Provinsi DKIJakarta tidak memiliki contoh nyata keberhasilan dalam kerja sama kota kembar dibidang ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya komitmen bagipemerintah daerah untuk dapat mengoptimalkan manfaat dari kerja sama luar negerisalah satunya dalam kerangka kerja sama kota kembar."

"Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang

---

This thesis intends to describe Foreign Investment in Indonesia and its effect on subsidiaries and its relationship with the parent company when foreign investors acquire a local company, along with the conditions that must be met. Foreign Investment is defined as investing activities in conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign investors carry out, either using entirely foreign capital or joint ventures with domestic investors. The law that regulates foreign Investment is Law Number 25 of 2007, as amended by Law number 11 of 2020, which contains provisions for foreign parties wishing to make an Investment in Indonesia, whether a foreign citizen does it. , foreign business entity, and/or foreign government. Mandatory foreign Investment in the form of a Limited Liability Company (Foreign) based on Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia unless otherwise stipulated by law"

"lmplementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus Tuduhan Dumping dari Negara Malaysia. Dilakukan pendeskripsian impiementasi kebqakan Pemerintah Indonesia atas Persetujuan Antidumping yang dilaksanakan oleh institusi pengamanan perdagangan dalam menangani kasus tuduhan dumping dari negara Malaysia. Tuduhan dumping dikenakan kepada Indonesia karena industri dalam negeri Malaysia merasa dirugikan dengan adanya produk impor dari Indonesia yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga domestik. Berlaku sebagai pokok permasalahan tesis adaiah bagaimanakah resolusi penyelesaian penanganan kasus iuduhan dumping dan apakah resolusi penyelesaian penanganan kasus dapat menurunkan atau menghapuskan Bea Masuk Antidumping yang ditetapkan oleh Otoritas Antidumping Malaysia. Adapun tujuan penelitian adaiah untuk menjelaskan resolusi penyelesaian penanganan kasus tuduhan dumping dari Malaysia oleh Pemerintah Indonesia yang dapat menurunkan atau menghapuskan Bea Masuk Antidumping.Tesis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari diskusi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Diskusi dan wawancara diiakukan secara terpisah terhadap pihak yang menangani kasus tuduhan dumping, serta penyebaran kuesioner kepada produsen/eksportir yang pernah mendapatkan advokasi atau pembelaan atas kasus tuduhan dumping dari Oioritas Antidumping Malaysia. Data sekunder diperoleh melalui kajian terhadap berbagai tulisan yang terdapat di jurnal perdagangan internasionaI, makalah, artikel, buku-buku yang relevan dengan penelitian, dan peraturan perundang-undangan.Dan hasil pengolahan dan analisis data dapat diformulasikan beberapa butir kesimpulan sebagai berikut: (1) Tingkat pemahaman dunia usaha terhadap masalah dumping sudah memadai. Dengan catatan, hanya perusahaan berskala besar yang bersedia untuk melibatkan din dalam proses yang membutuhkan kehadiran Iangsung wakil perusahaan dalam hal hearing dan dispute. (2) Keberadaan lnstitusi Pengamanan Perdagangan sebagai pendamping yang berperan menangani dan mengatasi tuduhan dumping, direspon oleh perusahaan dengan variasi yang Iebar rentangnya. Namun pada intinya semua produsenleksportir menyepakati pentingnya keberadaan dan peran yang dijalankan lnstitusi Pengamanan Perdagangan sebagai pendamping, terutama dalam kerangka penyelesaian antar pemenntah (Government to Government) (3). Institusi Pengamanan Perdagangan sudah bertindak proaktif dengan cara memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan tentang akan adanya penyelidikan antidumping oleh negara Malaysia terhadap produk impor asal Indonesia, sejalan dengan pelaksanaan pasal 6.11 Aniidumping Agreement tentang interested parties dan pasal 12 Antidumping Agreement tentang public notice.Mengacu kepada kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dan perlu ditindaklanjuti adalah sebagai berikut; (1) Diperlukan aturan hukum dalam Undang-undang Perdagangan dan manual baku yang dapat dijadikan pedoman penyelesaian penanganan tindakan antidumping khususnya kasus tuduhan dumping dari Maiaysia. (2) Perlunya pemahaman akan arti penting lobbying dalam mengantisipasi kemungkinan adanya tuduhan dumping dari negara mitra dagang. (3) Perlu dilakukan penelitian lebih Ianjut dan Iebih komprehensif mengenai prioritas pelayanan lnstitusi Pengamanan Perdagngan terhadap produsenieksportir Indonesia yang terkena tuduhan dumping.

---

The Implementation Policy of the Government of the Republic of Indonesia in Antidumping Cases Against Malaysia. Description regarding the implementation policy of the Govemment of the Republic of Indonesia is made on the basis of the Antidumping Agreements conducted by Indonesia which is directly handled by the Institution of Trade Defense. The antidumping case against Indonesia is raised by Malaysia since its domestic industry suffered an injury caused by Indonesian imported products which is sold at a lower price than its domestic price. The underlined issue in this thesis refers to how the dispute settlement in antidumping case can be resolved and whether this case of dispute settlement can be reduced or eliminated the Antidumping Duty which has been imposed by the Malaysian Antidumping Authority. Nevertheless, the aim of this research is to analyze how the Government of Indonesia handling of the dispute settlement in antidumping case against the Malaysian Government in relation to the possible reduction or elimination of Antidumping Duty.

This thesis used a descriptive part of researcll of methodology with quantitative approach. The data used in this research contained of primary data and secondary data. The primary data was obtained from results of discussion and interviews, and disseminating questionnaire. Discussion and interviews were conducted separately to interested parties subject to antidumping case as well as the dissemination of questionnaire to producerlexporter after receiving advocacy subject to the Malaysian antidumping case againstlndonesia. On the other side, the secondary data was sourced from various articles contained in international trade journal, thesis, books, research materials, antidumping regulation handbooks, and Iegislations.

The result of data processing and analysis can be formulated into several points of conclusions, as follow: (1) The level of knowledge of the business sectors is sufficient However, there are only large scale companies who are willing to be involved in the process that requires participation from representatives of companies in the case of healing and dispute. (2) The accompanying of the Institution of Trade Defense in charge in handling the antidumping case has been responded by companies with various perceptions. Nevertheless, the essence laid whether the producers/exporters agreed on the importance of the functions and roles of the institution of Trade Defense as being the associated parties, particularly in the framework of dispute settlement between Governments. (Government to Govemment). (3). The Institution of Trade Defense had been pro-actively notified the interested parties regarding the initiation of antidumping investigation by the Malaysian Antidumping Authority against the imported product originated from indonesia, in line with the implementation of Article 6.11 of Antidumping Agreement regarding interested parties and Article 12 Antidumping Agreement regarding public notice.

Referring to th above conclusions, there are several recommendations to be followed up, as follow: (1). The need of regulation governed under Legal Acts and manual handbooks as a guidance for handling dispute settlement in antidumping cases, particularly the Malaysian antidumping case. (2). The level of knowledge on the importance of lobbying in order to anticipate the possibility of antidumping case raised by trade dialogue partners. (3). The need to conduct further research and a more comprehensive service priorities provided by the Institution of Trade Defense to the Indonesian producers/exporters subject to anti dumping case."