Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"When an exchange of goods and services takes place across national boundaries, it is called international trade. Import is the part of international trade. The focus of this research is only about import. Indonesia has a lot of airport and seaport where the part of controlling by customs. An individual customs officers has limited hours each day in which to do his job. During this time the officer must decide which cargo to search and how detailed the search should be. It is impossible to examine all movements with only the limited resources of manpower and equipment that customs authorities have.The Research Method that used in this research is qualitative method. The data collecting techniques that used are field and library research. While the analyzes technique which the writer used is descriptive technique. Risk from a customs viewpoint, consider what risks would be involved in clearing import consignments based solely on the trader declaration. Risk management is adopted by customs. Analysis of determination risk ranking in import is based on importer profile and goods profile. The Categories of Importer Profile are divided into three groups, which are Hi-Risk, Medium Risk, and Low Risk. Also, The categories of Goods Profile are divided into three groups. They are Very Hi-Risk (which is determined by Government), Hi-Risk and Low-Risk.Based on these two profile, will be applied risk management. The output of risk management is the line which is determined by Customs, they are Red Line and Green Line. For the Red Line which will be applied physics and document examination. For the green line, there will be no physics examination, only document examination. The aim of risk management is to reach an ideal condition from controlling function and service function which was doing by Customs. The Purpose of customs control is to ensure that all movements of goods, vessels, vehicles, aircraft crossing national borders occur within the framework of laws, regulation and procedures that comprise the customs clearance process.In addition, this research is also expected to give suggestions for government to make a transparency of profiling process, socializing goods profile in order to let importer know about the criteria of profiling and also systemic and integrated improvement through National Single Window within another Department."

"Bisnis Perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, namun dilain waktu menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik. Dikatakan penuh risiko karena sebagian besar aktivitasnya mengandalkan pengelolaan dana titipan masyarakat yang disalurkan kembali kepada masyarakat. Adanya krisis multidimensi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 akibat terpuruknya perbankan nasional merupakan bukti adanya situasi kompetisi global yang dapat memunculkan dampak kompleksitas risiko yang tinggi termasuk bagi dunia perbankan. Menghadapi seluruh situasi yang berasal dari pengaruh internal dan eksternal pada bisnis perbankan maka berbagai pihak mulai memahami pentingnya pengetahuan tentang Manajemen Risiko (Risk Management) dan penerapannya dalam praktik perbankan nasional. Pengalaman membuktikan pengetahuan dan penerapan tentang manajemen risiko dalam praktik perbankan secara serius dan berkesinambungan akan membawa daya resistensi yang cukup tinggi pada dunia bisnis perbankan namun secara penelitian hal ini belum teruji.Tesis ini secara khusus membahas bentuk-bentuk risiko hukum yang mungkin timbul dalam proses pemberian kredit, berikut penyebab, dampak dan bentuk pengelolaannya di bidang perkreditan perbankan. Metodenya adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif dan monodisipliner dengan titik-berat pada studi kepustakaan yang menggunakan data sekunder, baik melalui studi dokumen maupun wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif. Pada akhirnya tesis ini menyimpulkan bahwa kompleksitas risiko hukum di bidang perkreditan perbankan dapat menimbulkan efek kerugian yang cukup besar, tetapi dengan adanya manajemen risiko hukum secara serius, berkesinambungan dan harus selaras dengan prinsip kehati-hatian perbankan, maka segala risiko dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik.

---

Banking business is one of many business with the highest risk but meanwhile on the other side if we able to manage it correctly, it will have a big revenue. It could be said having a full of risk because more than a half percent the business depend on public funding as a third party. The multi dimension crisis in 1997 has provided evidence that there was a global competition situation that could raise highly risk complexity affect included banking business. To face all situation from both intrinsically and extrinsically of banking business, all kinds start to understand the importance of risk management knowledge and its application in banking business practice. However the experience has proved that knowledge of Risk Management and its application in banking business continuously will make a resistance from pressure of global changing as fast but it has not been proved yet.

The Thesis especially discuss about some types of legal risk which is possible to raise in term of credit facility that given to the public included its a cause and its implementation. The method of the thesis contain of normative research with descriptive design and monodiscipliner by the literature study with secondary data trough document, interview and qualitative analysis. All in all, final conclusion of the thesis is the complexity of legal risk in banking credit could a cause highly effect of potential loss, but by the implementation of the legal risk management seriously, continuously, and must be harmonize with prudential banking principle, all risk could be anticipated and well organized."

"ABSTRAKHasil kajian yang dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) pada tahun 2004 dalam studi berkaitan dengan Trade and Related System and Procedure di Indonesia, disebutkan bahwa pelaku bisnis yang terlibat dengan perdagangan internasional membutuhkan administrasi kepabeanan yang memberikan ?pelayanan prima? (excellent service with swift, transparent, and immediate response) dan pelayanan cepat dan murah (faster, cheaper, and better). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkaitan langsung dengan dengan perdagangan internasional dituntut untuk dapat senantiasa memperbaharui diri (self-reinventing) sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perkembangan mutakhir teknologi keuangan serta administrasi publik.Dari hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa meskipun tatalaksana impor yang berlaku telah mengalami berbagai penyempurnaan akan tetapi penerapan di lapangan masih menemui beberapa hambatan. Hambatan yang masih terjadi terutama berkaitan dengan jangka waktu pelayanan atas PIB yang melalui Jalur Merah yaitu pada proses pemeriksaan fisik dan proses pemeriksaan dokumen. Selain itu, sistem pertukaran data elektronik yang telah berjalan masih belum menggabungkan semua entitas yang terkait dengan proses importasi barang dalam komunitas jaringan pertukaran data elektronik (PDE) sehingga pertukaran informasi berkaitan dengan penanganan dokumen pabean dan pengeluaran barang menjadi belum optimal.Untuk itu maka saran yang diberikan adalah mendesak integrasi Sistem National Single Window (NSW) dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Impor mengingat dengan Sistem NSW maka semua entitas yang terkait dengan lalulintas ekspor dan impor khususnya dengan penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang dapat saling bertukar informasi sehingga akan meminimalisasi waktu dan biaya yang timbul dalam penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang, penyempurnaan sistem aplikasi pelayanan impor, perlunya peningkatan kemampuan dan pengetahuan dari pejabat/petugas yang terkait dengan proses pelayanan impor, perlunya pertemuan rutin dengan pengguna jasa di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean Soekarno Hatta untuk menjalin komunikasi antara pihak pabean dengan pengguna jasa, serta melakukan rekayasa ulang terhadap proses pelayanan kepabeanan yang berorientasi kepada proses sehingga dapat tercapai peningkatan signifikan dalam waktu yang diperlukan untuk pengeluaran barang impor tanpa mengorbankan fungsi pengawasan penerimaan negara itu sendiri.

---

ABSTRACT

(JICA) in 2004 in a study related to the Trade and Related System and Procedure in Indonesia, mentioned that the business involved with international trade need the customs administration that give a "prime services" (excellent service with swift, transparent, and immediate response) and give services that fast and reasonable (faster, cheaper, and better). Directorate General of Customs and Excise (DGCE) as one of the government relating directly with the international trade are required to be constantly updating themselves (self-reinventing) in accordance with the aspirations of the community and the development of sophisticated technology of finance and public administration.

As the results of research conducted, a conclusion is drawn that although the applicable import procedure have experienced various improvement but still encountered some obstacles of implementation in the field. Obstacles that still occur especially in relation to the time period of customs declaration on the Red Channel through the process on the physical examination and document examination. In addition, current electronic data exchange system still has not integrating all entities associated with the process of goods importation within electronic data interchange (EDI) network community so that the exchange of information related to the handling of customs documents and the releasing of the goods not be optimal.

To the suggestion that it is urgent given to the integration of National Single Window (NSW) with the current imports application system to take an advantages of NSW system where all entities associated with the import and export activities especially with the handling of customs documents and releasing goods can exchange information so that it will minimize time and costs incurred, improvement of the import applications system, the need to increase the skills and knowledge of the officers/officials associated with the import process, the need for regular meetings with the market forces in the area of supervision of Soekarno Hatta Customs Service Office to establish communication between the customs officer and the market forces, and perform re-engineering that process oriented of the customs procedure so that significant decrease in time required for import of goods can be achieved without compromising the function of supervision of the customs revenue itself."

"Letak kawasan Sabang yang unik, dan kedudukannya yang tepat pada jalur kapal laut internasional, menyebabkan Kawasan Sabang dan gugusan pulau-pulau disekitarnya dapat menjadi pusat pelayanan lalu lintas kapal internasional, serta dapat dijadikan sebagai pintu gerbang bagi arus masuk investasi, barang dan jasa dari Iuar negeri.Melihat posisinya yang strategis itu, Pemerintah Indonesia melihat bahwa Kawasan Sabang dapat difungsikan sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari/dan ke seluruh wilayah Indonesia serta negara-negara lain; untuk pengembangan industri sarat teknologi yang dapat memberikan manfaat di masa depan, yang selanjutnya akan mendorong dan meningkatkan daya tarik serta memberikan kepastian hukum bagi penanam modal asing dan dalam negeri.Untuk itu, Pemerintah Indonesia teiah mengeluarkan Undang¬undang No. 36 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi undang-undang jo. Undang-undang No. 37 tahun 2000 tentang penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-undang.Dari uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa Kawasan Sabang merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan tapi dalam prakteknya masih belum dikembangkan secara optimal dimana fasilitas-fasilitas yang diberikan sebenarnya banyak menguntungkan perusahaan, antara lain fasilitas pembebasan bea masuk, pajak dalam rangka impor.Masalah pokok yang dibahas pada tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan belum berkembang kawasan Sabang dan bagaimana implementasi kawasan Sabang terhadap perkembangan investasi, impor dan ekspor di Sabang. Sasaran yang diukur adalah pelaksanaan penetapan Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas pada tahun 1970 - 1985 dan tahun 2000-sekarang, kinerja badan pengusahaan kawasan Sabang, Investasi, Infrastruktur, penyelesaian barang impor dan ekspor di kawasan Sabang.Berdasarkan analisis kondisi kawasan Sabang pada tahun 1970 -1985 dan tahun 2000 - sekarang terdapat beberapa faktor kegiatan investasi, impor dan ekspor belum berkembang yaitu barang yang didatangkan sebagian besar adalah barang konsumsi, sedangkan barang modal dan bahan baku untuk produksi sangat sedikit, selanjutnya fungsi kawasan Sabang belum sepenuhnya dijalankan terutama fungsi untuk pengolahan, pengepakan, penyortiran barang di Kawasan Sabang dan infrastruktur yang ada belum optimal ditingkatkan.Berdasarkan basil kuesioner yang dibagikan kepada para pengusaha di Kawasan Sabang diketahui 54% responden menyatakan realitas Penetapan Sabang sebagai Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Sabang) belum secara optimal menunjukkan adanya kemajuan pembangunan dan perekonomian Kota Sabang, 56 % responden menyatakan Organisasi BPKS sudah berjalan dengan baik, 56% responden menyatakan perusahaan sudah mendapatkan suasana yang nyaman, dan mengingat peraturan pelaksana Undang-undang No. 37 tahun 2000 belum ada, maka 77% responden mengharapkan BPKS diberikan kewenangan yang jelas dengan diterbitkan Peraturan Pelaksana Undang-undang tersebut serta 67 % responden mengharapkan adanya peningkatan (perombakan) dalam organisasi BPKS supaya dapat berjalan dengan lebih baik lagi, 100 % responden mengharapkan diadakan pelayanan satu atap (one roof service).Responden juga memberikan persepsi mendukung yaitu 69 % sudah mendapatkan kemudahan dalam berinvestasi di Kawasan Sabang dan 75 % sudah mendapatkan jaminan keamanan dalam berinvestasi.Selain itu, 60% responden mengharapkan adanya perbaikan infrastruktur penunjang investasi di Kawasan Sabang dan 63 % responden mengharapkan hambatan dalam penyelesaian barang impor dapat diselesaikan, sedangkan sebanyak 71 % responden menyatakan tidak terdapat kendala terhadap penyelesaian barang ekspor.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Penulis merekomendasikan agar kebijakan penerapan kawasan Sabang dapat terns dilanjutkan dengan fungsi kawasan Sabang sebagai tempat pengolahan, pengepakan dan penyortiran dapat direalisasikan, melakukan berbagai perbaikan Infrastruktur penunjang investasi, perbaikan peiayanan birokrasi, peningkatan sarana interaksi usaha. Penulis juga merekomendasikan agar BPKS dan Pemerintah Kota serta instansi terkait lainnya perlu menetapkan pelayanan satu atap (one roof service) sehingga semakin mempermudah dalam melakukan usaha investasi di dalam Kawasan Sabang. Dan tidak kalah pentingnya adalah peraturan pelaksana UU No. 37 tahun 2000 perlu segera diterbitkan, serta dilakukan revitalisasi (perombakan) dengan menambah personit yang profesional di luar pegawai negeri sipil yang mempunyai visi dan misi enterpreneur."

"Manajemen risiko merupakan hal yang sudah diterapkan oleh berbagai otoritas pabean di Manajemen risiko digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk dapat mengurangi tindak pelanggaran kepabeanan yang dilakukan oleh importir. Manajemen risiko yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menentukan tingkat risiko suatu importasi yang dilakukan oleh importir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah (1) faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan tingkat risiko adalah profil importir, profil komoditi, dan profil pemasok; (2) penetapan tingkat risiko sendiri dilakukan dengan penetapan jalur impor, yaitu jalur merah, jalur kuning, jalur hijau, dan jalur prioritas.

---

Risk management used by Directorate General of Customs and Excise to reduce the customs violations by importers. Risk management implemented by Directorate General of Customs and Excise to determine risk ranking of an importation. This research use qualitative method with descriptive purpose. Data collect by in-depth interview and literature study. Result of this research were: (1) factors that influence the risk ranking were importer profiles, commodity profiles, and supplier profiles; (2) risk ranking itself done with import channel, that were red channel, yellow channel, green channel, and priority channel."

"ABSTRAKlndustri perminyakan di Indonesia dimulai sejak tahun 1940 oleh perus·ahaan Belanda -Shell BV. lni bisa dilihat dengan adanya lapangan-lapangan minya tua yang ada sebelum tahun 1945 antara lain; Pendopo - Sumatera Selatan, Cepu - Jawa Timur, Bunyu - Kalimantan Timur, Sarong - Irian Jaya dan banyak lagi lainnya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, lapangan-lapangah minyak tersebut dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah membentuk bad an usaha milik negara bidang perminyakan yang dinamakan Permina.Perusahaan Minyak Negara, kemudian dirubah menjadi Pertamina - Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara pad a tahun 1957. Keterbatasan sumber daya manusia, modal dan teknologi yang dimiliki Pertamina, memaksa Pertamina memberikan kesempatan kepada pihak swasta (Asing dan Nasional) untuk ikut melakukan investasi di bidang perminyakan di Indonesia.Industri perminyakan mempunyai sifat "capital intensive, high technology dan high risk". Hal ini dikarenakan "nature" dari pada industri itu sendiri dimana dalam pencarian atau eksplorasi minyak dan gas bumi sebagian besar didapatkan di daerah lepas pantai (offshore) atau di hutan belantara (onshore)- remote area, jarang sekali diperoleh di daerah yang ramai atau dekat dengan kota. Sehingga untuk melakukan itu diperlukan dana atau modal yang cukup besar - capital intensive, dan juga memerlukan teknologi yang cukup tinggi untuk pencarian minyak dan gas bumi di dalam perut bumi - high technology.Disamping bersifat capital intensive dan high technology, industri ini juga men:'p~nyai resiko yang tinggi. (high .r.isk) dalam investasinya: lni disebabkan karena adanya resiko eksplorasi·yaitu tingkat keberhasilan dalam pencarian sumber atau lapangan minyak baru dan.heterogenitas reservoir dimana miriyak tersebut berada atau terakumulasi, resiko eksploitasi yaitu kemungkinan yang timbul pada saat memproduksikan minyak bumi, resiko ekoilomis yaitu fl.uktuasi harga miriyak bumi dan variasi tingkat inflasi atau bunga bank, dan resiko politik yaitu peraturan dan kontrol pemeriritah, stabilitas politik dan tekanan terhadap isu lingkungan hidup.Analisa resiko yang cukup komperhensif telah dilakukan untuk me-minimumkan resiko-resiko terse but. Analisa resiko yang strategis ini meliputi analisa sensitivitas, range analysis, analisa probabilitas dan analisa portfolio. Analisa sensitivitas - menganalisa sensitivitas suatu proyek terhadap satu atau beberapa parameter tertentu. Range analysis- menganalisa suatu proyek berdasarkan batasan nilai (range) dari beberapa para~eter. Analisis probabilitas - menganalisa suatu proyek berdasarkan probabilitas ketidak-pastian atau keberhasilan proyek tersebut. Analisa portfolio - menentukan proyek-proyek mana yang harus dipilih, dan mana yang harus ditolak.Hasil analisa tersebut telah memberikan alternatif atau pilihan terbaik dari suatu peluang usaha, yang bisa dipakai dalam proses pengambilan keputusan pada investasi di industri perminyakan dengan resiko yang sekecil-kecilnya dan memberikan nilai (value) yang se-optimal mungkin."

"Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.

---

This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive.The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost."

"ABSTRAKTugas akhir ini membahas cara penetapan batas retensi untuk resiko individual pada asuransi berjangka 1 tahun. Cara penetapan batas retensi dilakukan dengan memperhatikan distribusi dari peserta. Penetapan dilakukan berdasarkan pada probabilitas bahwa dana yang dialokasikan akan terpakai seluruhnya."