Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pay as you go sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri ini telah berjalan selama 43 tahun terakhir ini. Permasalahannya adalah belum adanya analisis sistem ini secara menyeluruh dari pemerintah mengenai sistem ini sehingga banyak permasalahan yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai latar belakang dipilihnya sistem ini, pengaruh sistem ini bagi pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hubungan lembaga-lembaga pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan sistem ini. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari sistem pay as you go dalam pembiayaan pensiun Pegawai Negeri memiliki banyak permasalahan dari segi pemerintah yaitu pembebanan sepenuhnya pada Anggaran Belanja Pendapatan Negara sehingga sistem ini untuk ke depannya tidak dapat diterapkan lagi sebagai sistem pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

---

ABTRACTImplementation of the system of pay as you go as civil servants pension financing system has been running for the last 43 years. The problem is the absence of a thorough analysis of the government about this system so many problems arise. This research aims to describe the background of the system chosen., influence of these systems for government and civil servants (PNS) and the relationship of government agencies in formulating and implementing these systems. Approach is a qualitative study conducted by the method of in depth interviews and document studies. The results of this study is that based on the evaluation of pay-as-you-go system of financing pensions in the Civil Service has a lot of problems in terms of the imposition of government entirely on the State Budget Revenue so that the system is for the future no longer applicable as a Civil Service pension financing system civil (PNS)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang program Jaminan Hari Tua bagi tenaga kerja yangdiselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero), PT Taspen (Persero) dan PTASABRI (Persero) serta meninjau secara yuridis penyelenggaraan Jaminan HariTua pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan pendekatan yuridis normatif serta bersifat eksplanatoris analitis. Hasil daripenelitian adalah program Jaminan Hari Tua wajib dilaksanakan oleh tenaga kerjadi sektor formal dan informal, transformasi BPJS Ketenagakerjaan hanyamempengaruhi manajemen saja, tidak ada perubahan yang signifikan padamekanisme serta perlindungan untuk peserta Jaminan Hari Tua.

---

ABSTRACTThe focus of this study is security program for the old age of labor organized byPT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero) and PT ASABRI (Persero) as wellas to review the implementation of the guarantee legally days after the enactmentof Act No. 24 of 2011 on the organizers of social security (BPJS). This research isqualitative with the approach of juridical normative. The results of the research isold age benefit program must be implemented by labor in the formal and informalsector. The transformation of BPJS only affecting the management, there are nosignificant changes in the mechanisms and safeguards for participants of theguarantee of the old age."

"Program pensiun adalah suatu program yang memberikan jaminankesejahteraan bagi karyawan di harl tua dengan cara pembayaran pensiun secaraberkala selama masa pensiun. Program pensiun penting bagi perusahaan,karyawan dan nasional. OIeh karena itu pengelolannya memerlukan pengaturanyang baik dan tepat terlebih setelah ditetapkannya dana pensiun yang semulaberbentuk yayasan menjadi suatu badan hukum Dana Pensiun berdasarkan UU no11/1992 tentang Dana Pensiun. Akibat perubahan tersebut, maka berubah pulaperaturan pelaksanaannya tennasuk peraturan investasinya yang lebih dibatasisesuai dengan KMK no 23 1/KMK.017/1993 tentang investasi dana pensiun.Untuk mengetahui pengal:uh yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut terhadap strategi investasi dana pensiun digunakan beberapa cara yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dari berbagai macam literatur, makalah, surat kabar, dan majaiah serta studi lapangan, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi dari suatu dana pensiun pemberi kerja xyz.Berdasarkan data laporan keuangan dana pensiun xyz 3 tahun terakhir diketahui bahwa dana pensiun xyz melakukan investasinya pada bidang: doposito,sahan-i, obligasi, dan penyertaan. Keempat jenis investasi tersebut memangdiperbolehkan dan memiliki fasilitas bebas pajak. Hasil yang diperoleh daninvestasi tersebut rata-rata pertahun adalah 18%.Dana pensiun xyz mi adalah dana pensiun yang menyelenggarakan programpensiun manfaat pasti. Karena manfaatnya pasti, maka dana pensiun harusmeiniliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Masalah kecukupandana mi dikenal dengan istilah Rasio Kecukupan Dana (RKD), yaitu perbandinganantara kekayaan dan kewajiban dana pensiun. Darl perhitungan diperoleh hasilRKD selarna 3 tahun terakhir diatas 100%.Salah satu unsur kekayaan dana pensiun adalah hasil investasi. Jadi denganhasil investasi rata-rata pertahun 18%, dana pensiun xyz mampu memiliki RKDyang lebih darl 1000/& Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelola dana pensiun xyz bersifat konservatif karena investasi hanya dilakukan pada 4 bidang , yaitudeposito, saham, obligasi, dan penyertaan. Namun demikian dana pensiun xyztidak merasa berkecil hati. Karena dengan' hasil investasi 18% pertahun, danapensiun xyz masih berada pada posisi yang aman dan mampu memiliki RKD yanglebih darl 100%.Jika dana pensiun xyz ingin mengoptimalkan hasil investasinya, maka ia dapat bekerja sama dengan konsultan fund manajemen atau merekrut calon untuk dididik menjadi profesional fund manager."

"Salah satu asumsi yang diperlukan dalam pendanaan program pensiun manfaat pasti adalah asumsi tingkat pengembalian investasi. Dalam skripsi ini dibedakan antara asumsi tingkat pengembalian investasi dengan asumsi tingkat bunga atas kewajiban pensiun. Asumsi tingkat pengembalian investasi adalah asumsi yang dibuat berdasarkan tingkat pengembalian jangka panjang atas aset program pensiun. Bila asumsi tingkat pengembalian investasi yang digunakan berbeda dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya maka akan timbul laba atau rugi aktuaria. Laba atau rugi timbul karena perbedaan Unfunded Liability (defisit) yang dihitung dengan asumsi tingkat pengembalian investasi dan Unfunded Liability yang dihitung dengan tingkat pengembalian investasi yang sebenarnya. Laba atau rugi aktuaria ini ditutupi dengan Supplemental Contribution. Penetapan Supplemental Contribution ditentukan dengan menggunakan metode Amortisasi Laba dan Rugi. Melalui metode ini, dapat ditunjukkan bila asumsi tingkat pengembalian investasi berbeda dari tingkat pengembalian investasi sebenarnya, bisa terjadi defisit jangka panjang atau surplus jangka panjang."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh risiko pengelolaan pensiun terhadap biaya utang dan biaya ekuitas pada perusahaan dengan aset program pensiun berdasarkan tiga pengukuran risiko: nilai liabilitas pensiun, posisi pendanaan pensiun, serta selisih risiko aset dan risiko liabilitas pensiun. Penelitian ini menggunakan sampel penelitian perusahan non lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 ndash; 2014 sebanyak 177 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko pengelolaan pensiun tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biaya utang maupun biaya ekuitas berdasarkan ketiga pengukuran tersebut. Ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar modal di Indonesia belum menyerap informasi terkait risiko pengelolaan pensiun dengan baik sehingga belum mempertimbangkan risiko tersebut dalam keputusan berinvestasi.

---

ABSTRACT

The focus of this study analyzes the impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity in companies with pension plan assets based on three measurements value of pension liabilities, position of pension funding, and difference between risk of pension assets and risk of pension liabilities. This study uses samples of nonfinancial companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2012 until 2014 as many as 177 observations. The result of this study shows that there is no significant impact of pension plan risk on cost of debt and cost of equity based on all three measurements. It indicates that investors and creditors in Indonesian capital market have not absorbed well information related to pension plan risk, so they do not count on such risk in making investment decisions."

"ABSTRACTBy virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income By virtue of Law Number 11 Year 1992 on Pension Fund, the provision stating that the Pension Fund is the legal body both in private sector and public sector serves as the only legal basis for implementing the pension program. In order to build up the funds collected by the Pension Fund in the form of the premium obtained from the members of the Pension Fund and the Employer which is managed to obtain a return which ultimately will be given back to all Pension Fund members, the Pension Fund receives the facility from government in the form of the entire tax exemption pursuant to Law Number 17 Year 2000 on Income Tax in conjunction with Decree of the Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 651/KMK.04/1994 on Certain Capital Investment Sectors which Generate Income for the Pension Fund which is not classified as the Object of Income Tax; however, to obtain the facility, the Pension Fund has legal obligation which must be observed and fulfilled properly, such as the provisions in making investment pursuant to the Decree of Minister of Finance - the Republic of Indonesia Number 511/KMK.06/2002 on Pension'Fund Investment and other regulations which have been designated by the Government, which control the Pension Fund, especially; The Pension Fund of Jiwasraya Employer (Dana Pensiun Pemberi KerjaIDPPK Jiwasraya).In writing this thesis, the type of the research conducted is normative descriptive legal research. The normative descriptive research in this thesis tends to be a case study, which is conducted pursuant to the consideration that the writer will elaborate the analysis systematically on the provision of the Pension Fund Law and other regulations which regulate the Pension Fund, i.e. which control the direction of the investment, and the imposition of tax as well as the facility of the entire tax exemption which is obtained by the Pension Fund, which is related to the Taxation Law on taxation aspect and provision in the Pension Fund, in its implementation by DPPK Jiwasraya, as a legal subject in this research, which is also analyzed based on the primary data from the interview result."