Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas peran perempuan dalam politik nasional Jepang kontemporer yang dianalisa menurut 'tatanan simbolik' Jacques Lacan. Menurut Lacan, masyarakat diatur oleh rangkaian tanda, peran dan ritual, yang disebut sebagai 'tatanan simbolik'. 'Tatanan simbolik' menciptakan aturan sosial dalam ranah ketidaksadaran manusia ---dalam alam pikiran manusia--- Dalam kebudayaan patriarki ---khususnya di Jepang---, 'tatanan simbolik' memperkuat dominasi laki-laki dalam masyarakat, sehingga peran perempuan semakin tersisih ke wilayah domestik. Politik, menjadi bidang yang diidentikkan dengan kekuasaan laki-laki, dan perempuan dianggap tidak pantas untuk turut berkontribusi di dalamnya. 'Tatanan simbolik' mengkonstruksi pola pikir masyarakat Jepang, sehingga mempengaruhi peran serta perempuan dalam kegiatan politik nasional Jepang.

---

This paper will deeply discuss the role of women in contemporary Japanese national politics using Lacan's 'symbolic order' as an analytical tool. According to Lacan, society is govern by a disconnected series of signs, roles, and rituals, which called the 'symbolic order'. This 'symbolic order' creates social construction in the human's unconscious state of mind. In patriarchal culture ---especially Japan---, 'symbolic order' strengthen the rule of man in society. Therefore, women's rule are gradually pushed into domestic side. Politics, is highly associated with men's authority, and women is considered not fit to contribute in politics. The 'symbolic order' reconstruct the Japanese society state of mind. Thus, it's greatly influence the role of women in contemporary Japanese national politics."

"ABSTRAKTema dari penulisan skripsi ini adalah partisipasi politik wanita Jepang kontemporer (pasca Perang Dunia II-tahun 90-an). Dengan berakhirnya Perang Dunia II, Jepang kemudian menjadi daerah pendudukan Sekutu selama kurang lebih 7 tahun. Pada masa pendudukan ini, pihak Sekutu telah mengadakan banyak perubahan dan tekanan terhadap pemerintah Jepang. Salah satu bentuk perubahan itu antara lain adalah disahkannya hak pilih bagi kaum wanita Jepang. Dengan perubahan itu, untuk pertama kalinya pada tahun 1946, kaum wanita Jepang kemudian menggunakan hak suaranya pada pemilihan umum yang ke-22. Meskipun demikian perjuangan untuk mendapatkan hak suara tersebut sebenarnya telah dirintis jauh sebelum masa itu. Pada tahun 1919, sebuah organisasi politik wanita pertama yang disebut dengan Shin Fujin Kyookai dibentuk untuk menyuarakan hak-hak politik wanita, kemudian wanita diperbolehkan mengikuti organisasi-organisasi politik meskipun mereka tetap tidak memiliki hak pilih sampai dengan tahun 1946. Sejak saat itu partisipasi politik wanita Jepang dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi dan persentasenya malah melebihi kaum prianya. Meskipun demikian partisipasi mereka pada level elite politik sangat rendah. Sesuai dengan tujuan skripsi ini, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang partisipasi politik wanita Jepang, dengan menggunakan metode kepustakaan dan setelah melakukan analisa penulis kemudian dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik wanita Jepang dalam kategori keikutsertaan dalam pemilihan umum dapat dikatakan tinggi. Akan tetapi tingginya persentase tersebut tidak diikuti dengan representasi yang cukup di pariemen dan partai-partai poltik. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Jepang yang patriarkis vertikal. Kultur masyarakat ini kemudian mempunyai implikasi yang luas dalam kehidupan politik. Implikasi-implikasi tersebut antara lain adalah kultur politik Jepang, pandangan terhadap demokrasi dan kehidupan politik, praktek money politics dan pandangan terhadap wanita sebagai obyek. Hal tersebut kemudian menjadi kendala dalam rendahnya partisipasi politik wanita Jepang pada level elite politik.

---

"

"Dengan di sahkannya Undang-Undang No 31 Tahun 200.2 tentang Partai Politik dan Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dapat memperluas partisipasi politik perempuan. Salah satu sarana untuk memperluas partisipasi politik adalah melalui partai politik. Atas dasar itu penelitian ini ingin mengetahui sejauh mana PERAN PARTAI POLITIK DALAM PERLUASAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL dengan tujuan untuk menggambarkan kedudukan dan peran perempuan dalam parpol dan lembaga legislatif, memberi gambaran sejauh mana parpol membuka peluang perempuan menjadi anggota legislatif dan pengurus parpol, menguraikan kendala-kendala yang dihadapi dan strategi yang digunakan untuk memperluas partisipasi politik perempuan serta melihat pengaruh terhadap ketahanan nasional.Penelitian ini dilakukan di DPP Partai terbesar dalam Pemilu 2004, yaitu Partai Golkar, PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Partai Demokrat, PAN dan PKS. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawaneara dengan kader perempuan partai politik, dan pengumpulan data sekunder dari studi pustaka dan data dari lembaga-lembaga yang terkait. Analisa basil penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif Hasil Penelitian. Pertama kepengurusan di partai politik masih didominasi laid-laid, sedikit sekali perempuan yang menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan, sedangkan peran perempuan sangat besar didalam menentukan kemenangan parpol dalam pemilu 2004. Di lembaga legislatif, sebagaian besar anggota legislatif perempuan ditempatkan pada komisi-komisi yang terkait dengan bidang kesejahteraan rakyat dan mereka berperan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat Kedua masih belum optimalnya partai politik memberikan peluang untuk perempuan menjadi anggota lembaga legislatif dan pengurus partai. Ketiga, kendala yang dihadapi dalam memperluas partisipasi politik perempuan adalah : a. faktor internal perempuan sendiri yaitu rendahnya kualitas dan kuantitas SDM kader perempuan, keterbatasan waktu, dan minimnya dana, b. faktor eksternal yaitu adanya keterkaitan dengan budaya patriarkhi, kurangnya kesadaran pemilih perempuan untuk memiliki wakil perempuan dan sistim peilu proporsional terbuka.Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM perempuan, memperkuat organisasi perempuan yang ada, mengadakan hubungan lintas jaringan dengan oraganisasi perempuan diluar partai, membangun akses ke media , melakukan lobying ke para elite partai politik serta sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Perluasan partisipasi politik perempuan melalui keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan kepengurusan parpol, akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek ideologi, sosial, po;itik dan ekonomi yang berdampak pada peningkatan ketahanan nasional.

---

The enactment of Laws No. 3112002 on Political Parties and Law No. 121 2003 on General Election may enhance-women's participation in politics. One of the facilities to enlarge the political participation is through political parties. This study is aimed at understanding the ROLE OF POLITICAL PARTIES IN ENHANCING WOMEN'S PARTICIPATION IN POLITICS FOR ENHANCING THE NATIONAL RESILIENCE. It is also aimed at illustrating the position and role of women in political parties and legislative bodies, to what extent political parties open opportunities to women to become legislative members and to be engaged in the management of political parties, describing the constraints being faced and strategies used for enlarging the women's participation in politics and looking at their effects to the national resilience.

This research was conducted at the Executive Boards of biggest Parties in the 2004 General Election, namely Golkar Party, PDI-P (PDT of Struggle), PKB, PPP, Democrat Party, PAN and PKS. Interviews with female cadres of political parties are used as method for data collection and collection of secondary data from bibliographic study and data from relevant institutions. Analysis of study results uses qualitative descriptive method.Results of Research. First, the management members in political parties are still dominated by men, only a small number of women serve as decision makers, despite the fact that the women's role is highly significant to win the 2004 general election. In legislative bodies, most female legislative members are placed in commissions associated with people's welfare and they have been playing a role in struggling in the women and people's interests. Second, the political parties have not been optimal in giving the opportunities to women to become legislative members and parties' executive members. Third, the constraints faced in enhancing the women's participation in politics are: a. The internal factors of women, i.e. low quality and quantity of female cadres and human resources, time limit, and inadequate funds, b. External factors, i.e. association with patriarchic culture, inadequate awareness of female voters to have female representatives and the open proportional general election system.

The strategies used to solve such constraints are to enhance the quality and quantity of female human resources, to strengthen existing women's organizations, to organize cross-network relation with women's organizations outside parties, to build access to media, to lobby political parties' elites and to promote political socialization and education to the community. Enhancement of women's participation in politics through women's representation in legislative bodies and the executive management of political parties will pave the way for the struggle of enhancing the community's welfare in regard to ideology, social, political and economic aspects which will bring about impact upon the national resilience enhancement."

"Penelitian mengenai budaya konsumen dan permasalahan jati diri kaum perempuan Jepang dalam masyarakat kontemporer, dengan latar belakang gejala maraknya pemanfaatan praktek bedah kosmetik. Penelitian difokuskan kepada kaum perempuan (tanpa pembedaan usia) yang tinggal di perkotaan di Jepang, dengan latar belakang kurun waktu tahun 1990-an hingga tahun 2003. Konsep dan teori dalam penelitian ini mengacu pada paham posmodern. Tujuannya untuk melihat latar belakang maraknya bisnis bedah kosmetik dilihat dari konsep budaya konsumen serta hubungannya dengan pandangan mengenai jati diri yang berlaku dalam masyarakat di kota-kota besar di Jepang dan pengaruhnya terhadap kaum perempuan.Penelitian dilakukan dengan metode kepustakaan. Data empiris yang digunakan berupa artikel-artikel dan ikian-iklan dari majalah Jepang tahun 2000-2003 mengenai bisnis bedah kosmetik.Kesimpulan yang didapat adalah bahwa maraknya bisnis bedah kosmetik terbukti didukung oleh budaya konsumen, melalui sikap konsumsi perempuan Jepang di perkotaan yang memiliki kebebasan dalam memilih produk, memiliki gaya hidup konsumtif, dan memiliki kekuatan mikro ekonomi. Faktor pendukung yang lain adalah komodifikasi bedah kosmetik yang dengan gencar menjadikan bedah kosmetik sebagai suatu komoditas yang begitu mudah dijangkau dan dapat diperoleh dengan biaya relatif terjangkau. Pandangan masyarakat kontemporer Jepang mengenai pentingnya penampilan menyebabkan adanya segmentasi kelompok sosial berdasarkan penampilan fisik. Akibatnya muncul hasrat dari sebagian kaum wanita Jepang yang merasa kurang dalam penampilan fisiknya untuk mengubah bentuk tubuh mereka melalui bedah kosmetik, agar mereka dapat memperoleh kepercayaan diri untuk memasuki kelompok sosial yang mereka inginkan.Berdasarkan konsep jati diri dan presentasi tubuh dalam posmodernisme, cara mengkonsumsi bedah kosmetik dengan tujuan memenuhi kepuasan batin dan mendapatkan kedudukan sosial yang mereka inginkan merupakan suatu ekspresi diri menuju proses penemuan jati diri. Dengan dimulai dengan memperbaiki bentuk tubuh, harapan yang ada adalah bahwa hal itu juga dapat memperbaiki pandangan akan karakter mereka."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "

"Perkembangan film Indonesia dimulai pada tahun 1926 dengan diproduksinya film Loetoeng Kasaroeng. Dalam perkembangannya kemudian, film Indonesia mengalami berbagai masa: penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, kemerdekaan, orde lama sampai dengan orde baru sekarang ini. Dalam kurun waktu tersebut, ribuan judul telah dilahirkan dari rahim sejarah perfilman Indonesia, dengan beraneka tema dan jalan cerita, dalam bentuk drama, action, komedi musikal, dakwah, dan sebagainya.Bila kita mengamati perkembangan film Indonesia dewasa ini, banyak hal menarik yang layak untuk dijadikan pertimbangan, yaitu banyaknya gagasan dan pembaruan di sektor teknis sinematografi di kalangan sineas kita, seperti tata suara yang ultrastereo dan penyajian sinematografi yang menarik. Selain itu, menurut hemat penulis, perkembangan dan penggambaran dari segi penokohan, terutama tokoh-tokoh perempuan sangat menarik untuk diamati. Sudut pandang ini jarang diamati secara mendalam oleh para sarjana yang berkompeten di bidang ini. Pengamatan atas tokoh perempuan yang dimunculkan dalam film Indonesia baru dilakukan pada tahun 1981 oleh Khrisna San, seorang pengajar di Murdoch University, Australia.Hasil pengamatannya itu kemudian dimuat di majalah Prisma Nomor 7, Juli 1981. Kemudian, pada 1986 Komite Film DKJ (Dewan Kesenian Jakarta) menyelenggarakan Pekan Film yang bertema Citra Wanita dalam Film Nasional: Dieksploitasi, Benarkah? Kesimpulan dari kedua pengamatan tersebut: perempuan yang diterima dalam film Indonesia adalah perempuan yang menikah dan bernaung di bawah lelaki, sedangkan perempuan yang mencoba untuk hidup mandiri adalah terkutuk dan contoh dari kekalahan hidup. Meskipun tersela waktu lima tahun (1981-1986), gambaran yang disimpulkan dari kedua pengamatan itu masih tetap sama."

"Artikel ini membahas ikumen sebagai active fathers dalam dinamika peran gender keluarga Jepang kontemporer. Upaya penulis adalah untuk memahami peran aktif ikumen secara komprehensif, baik dalam wacana maupun praktik pengasuhan anak dalam kehidupan sehari-hari, melalui perspektif gender equal parenting. Metode yang digunakan adalah metode studi pustaka pendekatan kualitatif dengan interplanetary theory of complete and universal gender difference oleh Michael Kimmel. Hasil penelitian menunjukkan fenomena ikumen sebagai active fathers merupakan suatu bentuk perubahan sikap (attitudes) dan perilaku (behaviors) ayah dalam konteks peran pengasuhan anak yang pada gilirannya membawa dinamika tersendiri dalam peran gender di antara ayah dan ibu. Wacana dan praktik pengasuhan anak yang lahir dari media seperti Ikumen Project, majalah FQ Japan, NPO Fathering Japan, serta usaha pemerintah dengan digagasnya UU Pengasuhan Anak, turut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran para ayah akan pentingnya kontribusi mereka. Namun demikian, perubahan sikap dan perilaku ayah dalam pengasuhan anak melalui fenomena ikumen ini, belum dapat dikatakan merevolusi habitus bekerja dan pembagian peran gender tradisional dalam masyarakat Jepang.

---

This article discusses ikumen as active fathers in the dynamics of gender roles in contemporary Japanese families. The author's effort is to understand the active role of ikumen in a comprehensive way, both in the discourse and practice of parenting in everyday life, through the perspective of gender equal parenting. The method used is a qualitative approach literature study method with interplanetary theory of complete and universal gender difference by Michael Kimmel. The results of the study show that the ikumen phenomenon as active fathers is a form of change in the attitudes and behavior of fathers in the context of the parenting role which in turn brings its own dynamics in gender roles between fathers and mothers. Discourses and practices of parenting born from media such as Ikumen Project, FQ Japan magazine, NPO Fathering Japan, as well as the government's efforts with the initiation of the Child Care Law, have contributed to increasing the awareness of fathers about the importance of their contribution. However, the changes in fathers' attitudes and behavior in parenting through this ikumen phenomenon, cannot be said to have revolutionized work habits and the division of traditional gender roles in Japanese society.

"

"Skripsi yang berjudul Fenomena Parasaito Singuru Dalam Masyarakat Kontemporer Jepang ini mengemukakan permasalahan tentang munculnya kcenderungan anak-anak muda Jepang yang berusia antara 20 hingga 34 tahun untuk tetap tinggal di rumah orang tua dan justru menggunakan uang penghasilan mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konsumtif seperti kegiatan leisure daripada untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan menjadi Parasaito Singuru, maka mereka bisa menghemat biaya hidup dan kemudian dapat secara bebas menggunakan uang penghasilan mereka untuk menikmati kegiatan-kegiatan yang mereka sukai, yang pada umumnya bersifat konsumtif. Mengingat bahwa mereka sudah dewasa dan telah bekerja, maka seharusnya mereka bisa hidup mandiri tetapi pada kenyataannya mereka justru cenderung tetap bergantung pada orang tua. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis berusaha mendeskripsikan dan kemudian menganalisa faktor-faktor penyebab dari munculnya fenomena ini, serta dampak yang diakibatkannya. Faktor penyebab dari munculnya fenomena ini adalah karena adanya perubahan pada orientasi hidup anak muda Jepang dewasa ini yang sangat mengutamakan leisure dalam hidup mereka, padahal biaya hidup di Jepang sangat tinggi, sehingga untuk bisa mengimbangi hal tersebut merekapun pada akhirnya memutuskan untuk menjadi Parasaito Singuru. Selain itu, adanya perubahan pada cara pandang anak muda Jepang terhadap pernikahan yang mereka anggap hanya akan menghambat kebebasan dan menurunkan standart hidup, menyebabkan banyak anak muda yang terus menunda pernikahan, sehingga semakin besar juga kemungkinan bagi mereka untuk terus tinggal bersama orang tua dan menjadi Parasaito Singuru. Faktor yang terakhir adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak dimana keadaaan ini didukung oleh adanya kemampuan secara ekonomi dari orang tua untuk mendukung secara finansial dari keberadaan anak mereka di rumah dan juga pola pikir orang tua yang cenderung membuat anak menjadi sangat bergantung pada mereka. Akibat dan munculnya fenomena ini adalah terjadinya penurunan pada angka kelahiran yang disebabkan oleh semakin banyak anak muda yang terus menunda usia pernikahan mereka, kemudian masalah ketenagakerjaan serta terakhir adalah masalah penurunan pada motivasi kerja anak muda Jepang."

"Pemilihan Umum Indonesia (PEMILU), yang pertama kalinya diadakan dengan sistem proporsional terbuka, telah dilakukan pada Mei 2004. Wakil-wakil rakyat yang terpilih, telah disahkan dan diambil sumpahnya pada bulan Oktober 2004, 11% diantaranya adalah perempuan. Persentase Wakil perempuan di DPR periode 2004 - 2009 ini merupakan cerminan hasil affirmative action peningkatan keterwakilan perempuan di legislatf, yang mana KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) sebagai salah satu aktor yang mengusung aksi tersebut. Studi inl menyoroti bagaimana peran KPPI dalam peningkatan partisipasi perempuan di politik. KPPI didirikan pada tahun 2000 oleh sejumlah perempuan yang sebagian besar politisi dari berbagai partai politik yang berbeda. Dengan bergabung menjadi anggota KPPI, para anggotanya sepakat untuk menanggalkan identitas kepartaian mereka dan bekerja secara bersama-sama untuk menggiatkan keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan melalui badan legislatif di parlemen. Langkah pertama yang diambil adalah : terlibat dalam proses pembuatan peraturan dan Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum, khususnya menyangkut kuota perempuan. Dalam proses pembuatan undang-undang tersebut, KPPI bekerjasama dengan organisasi perempuan Iainnya bersamasama untuk memberikan tekanan kepada para anggota legislatif. Untuk menyetujui Pasal 65 ayat 1 bahwa Partai Politik diharapkan menominasikan perempuan sebanyak 30% sebagai talon anggota Iegislatif. Sebelum dan sesudah UU tersebut disahkan. para anggota KPPI secara pribadi atau kolektif bekerja untuk mempengaruhi berbagai kelompok kepentingan, khususnya parpol, dalam menerapkan kebijakan tersebut. Namun hasiinya masih jauh dari yang diharapkan. Hasil Pemilu Tahun 2004 menunjukkan UU tersebut belum sungguhsungguh mendukung perempuan berpolitik. UU tersebut hanya 'menominasikan' tapi belum membuka peluang perempuan untuk dapat terpilih. Berdasarkan basil Pemilu 2004, dapat dikatakan bahwa peran KPPI sebagai sebuah organisasi yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di politik, belum terialu signifikan dalam mendorong gerakan politik perempuan, karena masih terjebak pada peran-peran sosial-nya. Di masa yang akan datang, dibutuhkan metodologi dan strategi yang matang untuk mencapai tujuan yang ada. KPPI adalah bagian dari gerakan perempuan dan telah menjadi salah satu organisasi kepimpinan untuk perubahan politik. Secara umum apa yang telah dan akan dilakukan KPPI harus dikaji dan dievaluasi kembali demi kiprah politik perempuan. Telah banyak aspek yang dicapai apalagi KPPI mempunyai mandat untuk itu. Temuan tesis ini adalah salah satu dari usaha peningkatan efektifitas kerja/peran kPPI.

---

Indonesian first direct election has finished at May, 2004, where the elected Member of Parliaments (MP) has been legalized and take inauguration process in October 2004. Among the MPs, 11% of them are women. The Percentage of women repesentation in PR is a result from affirmative action increasing women in legisiatif, which KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia/Indonesia Women's Caucus for Politics) is one of the actor supported the action. This study focusing on how KPPI role to increase women participation in politics. KPPI was found in 2000 by women, mostly from different political party background. Joining KPPI, the member agreed to "unclothed" their party identity, and works together to encourage women to involve in politic, and to be more participate in policy making through legislative body in parliament. The first step was involved in the process of create regulation and law of election Law No.12/Th.2003, specially about women quotas. While the process, KPPI cooperate with other women's organization congregated to pressure the Legislative. In the Article 65 (1) which suggest the party to put at least 30% women in candidate list. Before and after the Law is being legalized, the KPPI members personally or collectively, work together to influence many alliances, especially in politic parties, in establishing that policy. But the outcome is still far from what is expected. The result of election 2004 shows that the Law did not really support women. The Law only "nominated" but not opening the opportunity for women to be elected. Based on the result of election in 2004, it can be said that the role of KPPI as an organization which fight for women's right in politic, has not been significant enough to encourage women's movement in politic, for they still trap in their social role. In the future, the methodology and well-form strategy is needed to reach the goal. KPPI is part of the women's movement and has been one of organization leader for political situation changes. In general, what has and will be done by KPPI must be examined and evaluated for the goodness of women in politic.There are many aspects to reach that goal and KPPI has a mandate to do it, one of which is to run the organization and continue:to urge the legislative member to give the best policy for women. This thesis is one of the effort to search and show all."