Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norna yang berlaku di masyarakat juga menyangkut yang terkait dengan permasalahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menemukan adanya kegamangan atas status anak perusahaan BUMN yang diakibatkan banyaknya ketentuan peraturan perundangundangan yang tidak sinkron terkait status penyertaan modal negara terhadap perusahaan induk dan adanya dominasi dari pemegang saham yang berperan dalam kegiatan strategis, operasional dan kegiatan pendukung anak perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kemandirian anak perusahaan sebagai separate legal entity. Oleh sebab itu, diperlukan adanya ketentuan yang mampu menjembatani ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan sehingga mampu mengisi kekosongan hukum yang ada dan diperlukan adanya pengurangan peran dari pemegang saham sehingga anak perusahaan memiliki eksistensinya secara mandiri.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the status of a subsidiary of a joint venture formed state-owned enterprises and knowing responsibility that will be faced by the shareholders in terms of shareholders too dominance on the control of the subsidiary. Type of this research using normative juridical research method, which refers to the legal norms contained in legislation and court decisions as well as the norms prevailing in society norm also concerns related to issues as stipulated in Law No. 40 In 2007, Law No. 19 of 2003 on State Enterprises and other relevant regulations. The research found the uncertainty over the status of a subsidiary of state-owned enterprises caused many provisions of the legislation are not in sync regarding the status of state equity participation of the parent company and the dominance of the shareholders role in the strategic, operational and support activities subsidiary resulting in loss the independence of the subsidiary as a separate legal entity. Therefore, it is necessary to be able to bridge the unsynchronized provision of legislation so as to fill the legal vacuum that exists and is necessary for the reduction of the role of shareholders so that the subsidiary has independent existence."

"Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan.

---

In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberhentian direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitan pemerintah sebagai pemegang saham. Dengan melakukan studi kasus pemberhentian Direktur keuangan dan investasi PT Askrindo dimana dalam proses pemberhentiannya pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tunggal dimana dalam ketentuan, dinyatakan bahwa apabila perusahaan berbentuk persero dengan pemerintah sebagai pemegang saham tunggal, maka keputusan Menteri BUMN dipersamakan dengan RUPS. Hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS baik yang dilakukan karena lampaunya masa jabatan maupun karena alasan-alasan yang dibenarkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam kasus PT Askrindo, dimana Pemberhentian dilakukan karena adanya kesalahan investasi, proses dan mekanismenya harus mengacu pada 3 ketentuan, yaitu UUPT, Peraturan BUMN dan Peraturan Perasuransian. Metode dalam skripsi ini berbentuk yuridis normatif sehingga didasarkan pada sumber kepustakaan dan dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis is discuss about the dismissal process of directors on State-Owned Enterprises regarding to Goverment Posisiton as a shareholder. This thesis Conducting the case study of dismissal process on finance investment director of PT Asuransi Kredit Indonesia. In the process of dismiss, the goverment take position as a sole shareholder, which the law stated that if the company have government as a sole shareholder, the decision of the Minister BUMN equalized with General Meeting of Shareholders (GMS). This matter suit to the dismissal provision in company law, which only allow to conduct by the GMS, whether it is done because the lapse of the term of office or for reasons which justified by the law. In the case of PT Askrindo where the dismissal done because of wrong investment, the process and mechanism should refer to the three provisions. That is the Company Law, Regulations on State Owned Enterprises (BUMN) and Regulation on Insurance Company. The methods form in this thesis is normative juridical, therefore do based on literature sources and interviews conducted with the parties concerned."

"Shareholder has limited liability up to value of his owned share, without involving his personal property. How about if there is only a single shareholder? Act No. 40/2007 arranges that corporate should be erected by two person or more....."

""Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas hingga nilai bagiannya dimiliki, tanpa melibatkan properti pribadinya. Bagaimana jika ada hanya pemegang saham tunggal? UU No. 40/2007 mengatur bahwa perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Jika perusahaan telah disahkan oleh tubuh yang berwenang dan pemegang saham harus menjual beberapa jumlah bagiannya untuk lainnya, kecuali dia terus tanggung jawab pribadi (atau) kewajiban yang tidak terbatas atas semua pengaturan / agrements atau kerugian finansial yang dilakukan oleh perusahaan.Bagaimana sutradara papan (direksi) dan dewan pengawas (MWA) memiliki tanggung jawab? Ketika Direksi lebih dari orang, ia akan mengadakan kewajiban pribadi atau kewajiban yang tidak terbatas jika hanya ia gagal memenuhi tugasnya atau terlantar di tugasnya yang causng kerugian finansial atau kerusakan korporasi. Kasus ini secara kolektif berlaku untuk semua anggota Direksi. Dalam alasan yang sama, setiap anggota MWA akan mengadakan tanggung jawab pribadi jika ia gagal untuk kerugian finansial atau kerusakan korporasi. Kewajiban kolektif berlaku ketika MWA lebih dari satu.""

"Responsibilites of shareholders, board of directors, and board of commissioners according to Indonesian law on limited liability company."

"Pembentukan Holding BUMN mengakibatkan adanya induk Holding BUMN sebagai pemegang saham mayoritas dan kedudukan anak perusahaan holding menjadi Eks BUMN. Meskipun kedudukan anak perusahaan holding bukan merupakan BUMN, tetapi Negara melakukan pengendalian melalui saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa. Namun, sesuai dengan prinsip Hukum Perseroan di Indonesia, anak perusahaan Holding Eks BUMN merupakan perseroan yang terpisah (separate legal entity). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme penjualan atas saham BUMN dan anak perusahaan holding Eks BUMN dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian ini adalah mekanisme penjualan atas saham BUMN tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN. Sementara itu mekanisme penjualan atas saham anak perusahaan holding Eks BUMN tidak tunduk pada ketentuan privatisasi BUMN, melainkan tunduk pada ketentuan Hukum Perseroan dengan memperhatikan saham seri A Dwiwarna dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Negara yaitu adanya persetujuan dari Menteri BUMN.

---

The establishment of BUMN Holding resulted in the holding of BUMN as the majority shareholder and the position of the holding subsidiary became an Ex-BUMN. Although the position of the holding subsidiary is not a state-owned enterprise, the State exercises control through Dwiwarna series A shares with privileges. However, in accordance with the principles of Company Law in Indonesia, the subsidiary of BUMN Holding is a separate legal entity. This study aims to analyze how the mechanism of selling shares of SOEs and subsidiaries of BUMN holding companies is related to the provisions of applicable laws and regulations. This research method uses doctrinal research by using secondary data as a data source. The result of this study is that the mechanism for selling shares of SOEs is subject to the provisions of privatization of SOEs. Meanwhile, the mechanism for selling shares of SOE holding subsidiaries is subject to the provisions of Company Law in Indonesia while still paying attention to Dwiwarna series A shares with privileges owned by the State, namely approval from the Minister of SOEs."