Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan pertanggungjawaban hasil kinerja tahunan untuk setiap instansi pemerintah. LAKIP ini berisi rencana strategis dan rencana kerja setiap instansi, beserta perhitungan pencapaian kinerja yang dicapai. Alur pelaporan LAKIP ke tingkat atas berurutan sesuai dengan posisi suatu instansi di dalam struktur instansi pemerintah. Pengembangan Sistem Informasi LAKIP (SILAKIP) ditujukan untuk meminimalkan beberapa kesalahan yang terdapat pada pembuatan LAKIP oleh instansi-instansi.Beberapa masalah yang dihadapi antara lain masih terdapat beberapa detil mengenai penyusunan LAKIP yang masih berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya. Selain itu, beberapa instansi, termasuk Universitas Indonesia (UI) sebagai lingkungan tempat studi kasus proyek mahasiswa, masih menggunakan cara manual untuk menyusun LAKIP. Hal ini berdampak pada banyaknya kesalahan yang mungkin ditimbulkan pada saat penyusunan LAKIP. Laporan ini berisi proses pengembangan Sistem Informasi LAKIP (SILAKIP) sebagai hasil proyek mahasiswa, dengan menggunakan studi kasus pada UI. Dimulai dari proses analisis, perancangan, implemetasi, dan pengujian SILAKIP hingga menghasilkan sistem."

"ABSTRACTFokus penelitian ini adalah untuk merancang kartu skor individu danmerancang sistem informasi kinerja dalam upaya mendukung terwujudnyaakuntabilitas kinerja aparatur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kartuskor individu dapat diterapkan di lingkungan instansi pemerintah; Penelitian inimerancang sistem informasi kinerja yang dapat mendukung akuntabilitas kinerjaaparatur; dan penelitian ini memberikan usulan tentang bentuk akuntabilitas,mekanisme, dan prosedur yang dapat mewujudkan akuntabilitas pada sektorpemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus,untuk membentuk kartu skor individu aparatur menggunakan Balanced Scorecarddan untuk merancang sistem informasi kinerja menggunakan Framework of theAplication System Thinking.Hasil penelitian menunjukan bahwa kartu skor individu dan sisteminformasi kinerja aparatur dapat diterapkan untuk mendukung sistem akuntabilitaskinerja instansi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan tata kelolapemerintahan yang baik. Jika setiap aparatur tidak dapat melaksanakanakuntabilitas kinerjanya, maka tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam rangkamenciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tidak akan dapat terpenuhi.

---

ABSTRACTThe focus of this research is to design the individual scorecard anddesign the performance information system as an effort to manifestate theapparatus performance accountability. This research aims to test whether theindividual scorecard can be applied in government agencies environment; thisresearch designs a performance information system that can support apparatusperformance accountability; and this research gives suggestion about forms ofaccountability, mechanisms, and procedures to achieve accountability in thepublic sector. This research using a descriptive case study, to establish theindividual scorecard by using the Balanced Scorecard and to design performanceinformation system by using the Framework of the Aplication System Thinking.The result shows that the individual scorecard and apparatus performanceinformation system can be applied to support performance accountability systemin the government agencies in order to accomplish the purposes of goodgovernance. If every apparatus is unable to carry out any performanceaccountability, so the purpose transparency and accountability in order to creategood governance can not be fulfilled.

---

"

"Salah satu perwujudan good governance, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan perundang-undangan.Walaupun telah banyak peraturan dan perundang-undangan yang telah dibuat berkaitan dengan akuntabilitas, namun akuntabilitas pemerintah masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan.Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas keuangan dan kinerja, menganalisis keterkaitan antara akuntabilitas keuangan dan kinerja, dan memformulasikan model akuntabilitas berdasarkan metode balanced scorecard pada Direktorat Pembinaan SMK.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan berdasarkan dokumendokumen yang ada dan kemudian melakuan analisis berdasarkan teori dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas Keuangan Direktorat Pembinaan SMK sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini tercermin telah dibuatnya tiga macam laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pembinaan SMK masih sangat lemah karena banyak sekali perbedaan antara dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja. Sedangkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja belum terkait satu sama lainnya. Hal ini disebabkan memang tidak terintergarsinya sistem keuangan dengan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah. Sistem keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan akuntabilitas mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (SAKIP). Balanced Scorecard bisa menjadi alternatif dalam peningkatan akuntabilitas Direktorat Pembinaan SMK. Model Balanced Scorecard dibuat berdasarkan empat perspektif, yaitu Perspektif Publik, Perspektif Keuangan, Perspektif Proses Internal, serta Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.

---

One of the governance good principle, claimed governmental to increase its its[his]. In order to improving its[his] [him/ it], government have [released] some perundang-undangan. Walaupun and regulation have many legislation and regulation which have been made to relate to akuntabilitas, but governmental akuntabilitas still not yet shown repair which [is] signifikan.Because of that's this research aim to to know applying [of] monetary akuntabilitas and performance, analysing related/relevant [among/between] monetary akuntabilitas and performance, and memformulasikan model akuntabilitas pursuant to scorecard balanced method [at] Directorate Construction [of] SMK.Used [by] Method Research [is] bibliography method pursuant to existing document and later;then melakuan analyse pursuant to regulation and theory and also legislation going into effect Monetary Akuntabilitas [of] Directorate Construction [of] SMK have as according to legislation and regulation going into effect. This mirror have made of three kinds of financial statement, that is Report Realize Budget, Balance, and Note to the Financial Statement Akuntabilitas Performance Directorate Construction [of] SMK still very weak because a lot of difference [among/between] planning document and performance report document.While Monetary Akuntabilitas and Performance not yet related/relevant one another. This matter [is] caused (it) is true [do] not financial system terintergarsinya with Governmental performance akuntabilitas system. Financial system relate [at] Standard Accountancy Governance ( SAP), while akuntabilitas relate [at] System Akuntabilitas Performance Institution Comand ( SAKIP). Balanced Scorecard can become alternative in make-up of Directorate akuntabilitas Construction [of] SMK. Model Balanced Scorecard made pursuant to four is in perpective, that is is In Perpective [of] Public, In Perpective [of] Finance, In perpective [of] Internal Process, in perpective And also Study and Growth."

"Penelitian ini membahas strategi komunikasi dalam program pengembangan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada instansi birokrasi pemerintahan, bail( Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kerangka penelitian ini rnengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang AKIP yang berorientasi pada upaya menciptakan pola pertanggungjawaban pejabat pemerintah yang bersih, sehat, dan bertanggungjawab. Secara hukum, Inpres ini merupakan amanat dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas -KKN. Pemahaman dan pelaksanaan Sistem AKIP dan Laporan AKIP di lingkungan pemerintah dapat rnempercepat proses good governance yang sedang dikembangkan.Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mendukung program pengembangan Sistem Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rnelalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan kepada instansi pemerintah dalam upaya mendulcung penyebaran ide baru di bidang akuntabilitas kinerja pemerintah. Beberapa konsep yang digunakan di sini adalah konsep dasar komunikasi dan strategi komunikasi, konsep komunikasi organisasi, serta konsep difusi inovasi dalam organisasi.Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Satuan analisis yang digunakan adalah single case-multi level analysis dengan tujuan untuk menyediakan pengertian yang mendalam tentang program AKIP. Untuk itu penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai strategi komunikasi yang digunakan dalam Sosialisasi dan Asistensi Sistem AKIP. Level analisis yang digunakan adalah multi level analysis di mana obyek analisisnya individu sebagai anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi Sistem AKIP dan organisasi sebagai pihak yang melakukan sosialisasi tersebut. Maka metode penelitian yang akan penulis gu_na.kan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan memaparkan, menuturkan, menafsirkan dan menganalisis data yang ada.Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh LAN dalam kerangka Sosialisai dan Asistensi AKIP memilih menggunakan saluran komunikasi interpersonal. Pilihan saluran komunikasi interpersonal ini dipandang lebih persuasif dibandingkan dengan menggunakan saluran media massa. Saluran komunikasi interpersonal sudah tepat dan mencapai pada sasaran yang dituju, berupa dipahaminya materi-materi AKIP oleh peserta. Melalui saluran ini, terjadi interaksi langsung antara Tim Fasilitator LAN dengan peserta, yaitu pejabat-pejabat baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/kota. Namun demikian, kurangnya perhatian LAN atas saluran media massa menyebabkan Sosialisasi dan Asistensi AKIP bersifat internal dan hanya ditujukan pada institusi pemerintah semata. Akan jauh lebih baik bila pemanfaatan media massa tetap diperlukan sebagai saluran yang bersifat massal dan dapat menyampaikan pesan dalam jumlah yang besar dan bagi pengirim pesan (LAN) merupakan upaya yang efisien namun terarah.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh LAN lebih menitikbertakan penggunaan saluran komunikasi interpersonal bila dibandingkan dengan pemanfaatan saluran rnassa. Karena itu, secara praktis penelitian ini merekomendasikan bahwa strategi komunikasi hares ditekankan pada keseimibangan pada penggunaan saluran interpersonal dan saluran melalui media, sehingga program SAKIP dan LAKIP tidak hanya fokus pada birokrasi pemerintah, tetapi bersifat luas baik bagi coorporate (perusahaan), NGO, Orrnas, Ormawa, Orsopol, dan sebagainya. Sedangkan secara akadernis, penelitian ini merekomendasikan bahwa kajian Komunikasi Organisasi dalam penelitian ini dapat menjadi khazanah sekaligus rujukan dalam menjelaskan fenomena organisasi modem yang kini telah mengalami banyak perubahan."

"ABSTRAK Akuntabilitas terhadap kinerja suatu lembaga pemerintah sangatlah dituntut dalam reformasi manajemen pemerintah saat ini. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggung jawabkan hasil akhirnya kepada masyarakat atas penggunaan anggarannya sebagai pelaksanaan berbagai program dan kegiatannya. Penerapan SAKIP ini juga mendorong pengintegrasiann sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan dan evaluasi yang berbasiskan pada kinerja sesuai dengan amanah yang diemban oleh setiap instansi pemerintah sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara. penerapan SAKIP ini mampu mengindentifikasi potensi inefisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 392,87 Triliyun Rupiah ditahun 2016. Selanjutnya mampu menekan potensi inefsiensi sebesar 41, 15 Triliyun Rupiah di tahun 2017, serta menghasilkan efisiensi penggunaan anggaran negara sebesar 65,1 Triliyun Rupiah ditahun 2018. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."

"Government accountability in democratic countries requires that governments provide transparent information to the public about plans and realization of planned activities as part of the goverments' accountability for mandates given by the public to govern and allocate resources. This paper discusses concisely the meaning of govemment accountability and if is importance, including it's elements and measurements. Also presented are the relevant laws and rules of government accountability in Indonesia."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja di Ombudsman masih memiliki kekurangan-kekurangan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Ombudsman.

---

The goal from this research is to explain the efforts which Ombudsman Republic of Indonesia do for improve their performance accountability. This Research by using qualitative approach with the method was using the literature research and field research. The result of the research showed that Performance Accountability in Ombudsman Republic Indonesia still have many lack, so they needs improve their performance accountability."

"The implementation of good governance principles particularly in the accountability principles in administrating a state constitutes a solution / an answer over the demand of a clean and good government. This effort has a very important meaning upon the life of nation state, as with the implementation of the accountability principles, it means that public organization must not only be responsible for its obligation to its superior position according to its hierarchy line but must also be able to be responsible for the mandate given by the people.

In order to be well recognized upon the implementation pattern of Inpres No 711999 on the Accountability of Government Institution Performance (AKIP) in the Area of Cabinet Secretariat Office, in this study, it is used an approach as what stated by Peters and Waterman, i.e. by analyzing 7-dimension basis of managerial activities. The seven dimensions abovementioned are: strategy, structure, system, style, (style of leadership), staff, skill, and shared value. Meanwhile the methodology of study which is applied in this academic work /research is descriptive quantitative. In this academic work it applies study case with a sample of population, where the populations here are the staff who work in the core area of Cabinet Secretariat. In this case the sample or respondents having been collected are as many as 61 persons. The primary data collection through observation and close and open questionnaires. The collection of secondary data through literature study. The supporting equipment used in analyzing data questionnaire is the Percentage of Categorical Data Frequency Tables.

From the result of study it can be identified that, the implementation of Inpres on AKIP is relatively not optimal or not improved. The main obstacle of this implementations is the weakness of organizational culture or climate. Even though the result of study/analysis shows that the scope of strategy of Cabinet Secretariat Office which is specified in the mission and vision is relative comprehensive. The formulation system of its strategy has just been applied into a level of conceptual (not yet operational). Assessment result data and performance-based evaluation is not used as a peed-back of improvement, and there still find the any difficulties, even there is no agreement yet in deciding and establishing performance indicator. However, the arrangement of the Report of Accountability of Government Institution Performance (LAKIP) is running well. The obstacles factor in the arrangement of LAKIP is the content of LAKIP which is relatively not perfect yet, and not comprehensive, and its performance information system is still below standard. The lack of effectiveness of supporting organization and the lack of authority delegation in the decision making activities indicates that the organization structure of Cabinet Secretariat Office is not effective yet. But study result suggests that, the coordination and delegation of work and obligation system is significantly running well. Leadership is the main factor of the obstacle in the implementation of Inpres on AKIP. Human Resources constitute a supporting factor in the success of the implementation of Inpres AKIP. However the result of study draws that, the participation rate or the involvement of Human Resources and Level of awareness/understanding upon the mission and vision of Cabinet Secretariat Office is very low standard. The result of study also indicates that the accountability policy of the performance itself is still poor, so that it will make many weaknesses and will become an obstacle factor for the success of its implementation.

Based on the result of study, there have been some advices/inputs that must strictly be notified and performed, namely: To perform the socialization of the realization of the System of Accountability of Government Institution Performance (SAKIP); to create the culture of conducive organizational climate; to create the deliberation for establishing performance indicator and it is needed to improve the Performance Information System. Organizational structure needs to get any improvement. In the dimension of this organizational structure, it is necessary to change the point of decision making policy. The leader is needed to enlarge his role by becoming the leader in formulating organizational vision, to have strong commitment in implementing organization vision, be able to become a model through its attitudes as well as to give the opportunity to any staff to be more active and initiative; To improve the trust of mutual benefit between the leader and the subordinate, to improve discretion of staff in making decision, as well to create a performance-and- achievement based reward system. In the national scope, it is needed to improve the performance accountability Implementation.

In order to identify the success or the fail of policy implementation, the organization can use Mc. Kinsey'7-S' framework. With this management equipment, the draw of problems in its policy implementation can be viewed as an interconnected unification system, where its problem solving must be viewed comprehensively."