Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang relasi politik petani dengan parpol (Golkar dan PDI Perjuangan) pada pemilu pasca-Reformasi 98 (Pemilu 1999, 2004, dan 2009). Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret dan April 2009 di Desa Ntobo dan Desa Kumbe, Bima, Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa pola dan alasan petani dalam melakukan relasi politik dengan parpol, serta untuk menganalisa peran birokrasi dan tokoh masyarakat terhadap pilihan politik petani dalam pemilu. Untuk itu, metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain explanasi. Adalah Golkar yang telah berhasil mengendalikan birokrasi, tokoh masyarakat, dan juga kesadaran petani, sehingga walaupun kalah secara nasional pada Pemilu 1999, Golkar tetap menghegemonik di Bima, khususnya Ntobo dan Kumbe. Namun, pola pendekatan terhadap birokrasi tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan pada saat berkuasa. Sebaliknya, Demokrat mulai melakukan apa yang dilakukan Golkar, yakni mulai menguasai birokrasi dan juga memberikan bantuan logistik kepada rakyat, seperti Bantuan Langsung Tunai/BLT dan beras untuk rakyat miskin/raskin. Pada kenyataannya, strategi ini dapat mengantarkan Demokrat sebagai partai pemenang pada Pemilu 2009. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terjadinya proses hegemoni secara suprastruktur, sebagaimana teori Gramschi. Proses hegemoni juga berlangsung pada masalah infrastruktur (bantuan-bantuan logistik dari pemerintah atau caleg/parpol). Pada masalah infrastruktur inilah, penelitian menjadi penting, karena dapat menemukan perspektif lain yang dapat memperkuat teori hegemoni. Kesimpulan lain adalah mengenai klasifikasi konsepsi warga negara dan warga desa. Bagi petani Ntobo dan Kumbe, pilihan politik dalam pemilu merupakan pilihan kolektif yang berbasiskan nilai kekerabatan yang paternalistik.

---

The thesis describes the political relation between peasants and political parties (Golkar and PDI Perjuangan) in the period of post-Reformation (General Election of 1999, 2004 and 2009). The research was conducted between March and April 2009 in the villages of Ntobo and Kumbe, Bima, West Nusatenggara.

The aim of the research is to analyze the patterns and reasons of the peasants for building political relations to the political parties; also to analyze the role of bureaucracy and the local strong men in deciding the vote of the peasants in the General Election. Thus the research used a qualitative method with explanative design.

When in power, Golkar controlled bureaucracy, local strong men and peasants? consciousness that even when Golkar lost in the General Election of 1999 it still controlled the hegemony over peasant in Bima afterwards. The pattern of control over bureaucracy was not practiced by PDI Perjuangan when it was in power. Democrat Party, on the other hand, copies the pattern practiced by Golkar by gradually took hold of the bureaucracy and distributing logistical aid for the people, such as the Direct Cash Allowance (Bantuan Langsung Tunai/BLT) and rice for the poor (raskin). It turns out the strategy successfully propelled Democrat Party as the victor in the election of 2009.

The conclusion of the research is that there is a supra-structure hegemonic process, as described in the Gramscian tradition. The process of hegemony is also present in the infra-structure issues such as the aid from government or political parties. It is in the infra-structure issues that the research finds its relevance for it found another aspect in hegemony building process. Other conclusion is about the differentiation between the concept of national citizenship and village residentship. For the peasants of Ntobo and Kumbe, the vote in the election will fall according to the collective choice based on a paternalistic relation."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui posisi dua organisasi gerakan dakwah dan politik Islam, yaitu Ikhwanul Musalimin dan Partai Keadilan Sejahtera yang tumbuh dan berkembang di dua kawasan yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan isu relasi Islam dan negara. Selain mendeskripsikan posisi kedua organisasi diatas ditengah-tengah pemikiran politik Islam, penelitian ini jugs mencoba mengungkapkan pengaruh satu organisasi terhadap yang lainnya dalam kaitan pemikiran hubungan politik dan agama.Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara mendalam terhadap orang yang dianggap ahli dalam bidang yang diteliti serta berbagai sumber lainnya. Berrnula dari temuan akar permasalahan berupa perdebatan politik dalam Islam, kemudian mengungkapkan satu persatu dari dua organisasi yang diteliti dan proses pengaruh gerakan dakwah lkhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera, khususnya tentang masalah hubungan Islam dan negara.Temuan penelitian ini antara lain adalah, bahwa pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera sangat dominan melalui proses pemikiran yang dibawa oleh para alumni perguruan di Timur Tengah dan penerbitan buku terjemahan karya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang kemudian banyak dijadikan materi kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera, bahkan secara ekstrim bisa dikatakan bahwa PK-Sejahtera itu Ikhwanul Muslimin yang diindonesiakan, dalam artian dominasi tersebut sangat kental, namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia dan atau ditambah dengan mengambil metode gerakan Islam lainnya. Walaupun hubungan keduanya sangat mirip dan dekat, namun secara organisatoris, hal tersebut tidak dicantumkan dalam AD/ART partai ataupun statuta kebijakan politik lainnya.Khusus tentang pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan negara, kedua organisasi ini meneruskan tradisi pemikiran Sunni yang menginginkan tegaknya kekhalifahan, namun dalam upaya ke arah itu, PK-Sejahtera mengambil langkah politik yang moderat, untuk saat ini mereka lebih mengkonsentrasikan terhadap upaya islamisasi masayarakat Indonesia dibawah naungan NKRI dengan memperjuangkan nilai-nilai Islam (maqasid al-syari'ah) terhadap kehidupan individu, sosial dan negara; seperti mengentas kemiskinan, menegakkan keadilan dan memberantas KKN.

---

This research would like to explore the position of two da'wah movements and Islamic politics; Ikhwanul Muslimin and Justice Party of Welfare (Partai Keadilan Sejahtera) which grows and develops in two different areas, especially, in the correlation with the issue on Islam and state relation. Besides, it would like to describe the position of certain organizations in Islamic political thought, this research would like to express the one's influence to another in the discourse on the relation between religion and politics.

This research used descriptive method with qualitative perspective through library research, depth interview with the experts and other sources. Based on the problem on political polemic in Islam, this research will explore two studied organizations and the influencing process of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare, especially, on the relation between Islam and state.

The results of this research: the influence of Ikhwanul Muslimin toward Justice Party of Welfare is very dominant through the spread ideas brought by Middle East universities' alumni and published translating book written by Ikhwanul Muslimin leaders that is used as the matters of Justice Party of Welfare cadre education. Moreover, Justice Party of Welfare can be claimed, extremely, as Indonesian Ikhwanul Muslimin, but appropriated with the condition of Indonesia society and added by using other Islamic movement method. Although, there is close correlation between certain organizations, but in the sense of organization, it is not grafted in the bill of organization or other political policies.

Especially, on the discourse of Islamic politics which related with state, both organizations continues Sunni tradition that want to upright khilafah, but to achieve that goal, Justice Party of Welfare uses moderate political steps. Now days, they give more concentration on Islamization of Indonesian society in the shadow of United State of Republic of Indonesia (NKRI) by struggling Islamic values (maqashid al-syari'ah) toward the life of individual, social and state; such as, poverty solving, justice upright and corruption erasing."

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "

"Relation between Islam and politics in several cities in Indonesia show significant changes. If in the pas political identity which want to appear by moslem is emphasized with a vengeance, in reform with the implementation of regional autonomy, a number of cities with a population of Islam began to reveal their moslem identity collectively. It can be seen from a number of cities which demanding syariah formalization such as district Bireun (Aceh), Tangerang district (Banten), Indramayu district (West Java), Tasikmalaya (West Java), Bulukumba (South Celebes), to Bima (NTB) etc. Institusionalization pf political identity which was carried by pioneers moslems that range to the will of formalizing Islamic rules into the public space. However, if we make a categorization about syariah Islam formalization, will soon be known that there are two opposing groups."

"Skripsi ini membahas tentang relasi kekuasaan yang terbentuk antara Negara dan Modal dalam Politik Agraria di Masa Reformasi. Lebih khusus, penelitian ini menjelaskan bentuk relasi kekuasaan antara Negara dan Modal dengan melihat pada dua indikator yaitu pada Kebijakan dan Konflik Agraria. Untuk membahasnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen observasi wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Temuan dari penelitian ini adalah relasi kekuasaan Negara dan Modal dalam politik agraria di Indonesia di masa reformasi masih kuat walaupun melalui strategi yang seolah olah berpihak pada rakyat, seperti kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari. Bentuk relasi kekuasaan yang terjadi adalah accumulation by dispossession (akumulasi dengan cara perampasan), bahwa kebijakan redistribusi lahan di Kecamatan Cipari merupakan salah satu bentuk perampasan dengan strategi baru yaitu melakukan legalisasi aset.

---

This undergraduate thesis describes about power relation which built between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era. More specifically, this research describes the type of power relation between State and Capital with focus in two indicator that is the policy and agrarian conflict. The method used in this research is qualitative with observation, in-depth interview and document study as instruments to collect the data. This research found that power relation between State and Capital in Agrarian Politics in the Reformation Era is still strong although through the strategi as if it stands for the peasant, like the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari. The type of the power relation is accumulation by dispossession which means that the policy of land redistribution in the Subdistrict of Cipari is one of the dispossession, with the new strategi that is the legalization of asset."