Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap unit usaha syariah yang melakukan pemisahan atau Spin Off. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah diperlukannya pengaturan yang lebih baik guna mengatur tentang pemisahan atau Spin Off, khususnya terhadap perseroan terbatas. Karena terhadap Unit Usaha Syariah pengaturan mengenai pemisahan dapat merujuk kepada Peraturan terkait lainnya, seperti Peraturan Bank Indonesia. Oleh karenanya hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan peraturan mengenai pemisahaan yang khusus mengatur perseroan terbatas.

---

This thesis discusses about the spin off or separation of a syariah divison on conventional banks. This research is a normative juridical research and analytical descriptive. The Results of research is suggest that it needs to be well regulated, especially for limited company. Because spin off or separation for limited company is not regulated well yet. This situation will create a confusion to do the separation. This research suggest that the regulator must create a regulation to eliminate this situation and condition."

"Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri ekonomi syariah, khususnya asuransi syariah. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, perkembangan asuransi syariah berkembang pesat. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan asuransi syariah, Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan asuransi konvensional untuk melakukan spin off unit usaha syariahnya menjadi perusahaan asuransi syariah yang mandiri. Sejalan dengan itu, skripsi ini melalui pendekatan yuridis normatif akan membahas dan menganalisis kewajiban spin off bagi unit usaha syariah pada perusahaan asuransi konvensional menjadi perusahaan asuransi syariah. Untuk dapat dilaksanakan, polis spin off harus dilakukan berdasarkan seperangkat landasan hukum yang memuat tata cara dan langkah-langkah wajibnya serta ditinjau dampak dan tantangannya terhadap perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi konvensional. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, skripsi ini menunjukkan bahwa amanat untuk melakukan pemisahan (spin off) bagi perusahaan perasuransian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Bab VIII, Undang-Undang Perasuransian pasal 87, POJK 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Langkah-Langkahnya Berdasarkan POJK 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. Skripsi ini menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan spin off bagi perusahaan asuransi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya asuransi syariah, dan disintegrasi antar pemangku kepentingan di industri syariah yang berdampak pada pendanaan atau investasi asuransi syariah. Di sisi lain, dampak positif dari spin off asuransi syariah dapat mengundang investor berbasis syariah, meningkatkan modal untuk industri syariah, meningkatkan konsumen pasar syariah, dan memperkenalkan layanan keuangan syariah kepada masyarakat. Oleh karena itu, penulis tesis ini menyarankan OJK dan asosiasi asuransi untuk meningkatkan literasi asuransi melalui SNLK, menyarankan pemerintah untuk menyederhanakan peraturan tentang investasi syariah di asuransi syariah Indonesia untuk mendapatkan peluang yang lebih luas dari investasi asing langsung syariah, dan menyarankan layanan keuangan lainnya seperti perbankan untuk lebih memperhatikan segmen yang membutuhkan dana.

---

Indonesia has an enormous potential in the sharia economy industry, especially sharia insurance. As a muslim majority country, the development of its sharia insurance is rapildy growing. Therefore, to accommodate the needs of sharia insurance, the Indonesian Governments obliges the conventional insurance company to spin off its sharia business unit into an independent sharia insurance company. In line, this thesis through normative juridical approach will discuss and analyze the spin off policy obligation for sharia business unit in conventional insurance company into sharia insurance company. In order to be conducted, the spin off policy must be done based on a set of legal basis that include its obligatory order and steps and shall be reviewed its effects and challenges to the sharia insurance company and conventional insurance company. With such questions, this thesis indicates the mandate to conduct spin off for insurance company is stipulated under the Indonesian Law regarding Limited Liability Company Number 40 year 2007, chapter VIII, Insurance Law article 87, POJK 69/POJK.05/2016 Regarding Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, and it’s steps under the POJK 67/POJK.05/2016 Regarding Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi. This thesis finds out that the conduct of spin off policy for insurance company also faces several challenges, such as low public literacy regarding sharia finance, especially sharia insurance, and disintegration among the stakeholder in the sharia industry that affects the funding or investment of sharia insurance company. However, the positive impact of sharia insurance spin off can invite sharia based investors, raise capital for sharia industries, raise sharia market consumers, and introduce the sharia finance services to the people. Therefore, the author of this thesis suggest OJK and insurance association to enhance the insurance literacy through SNLK, suggest the government to simplify regulation regarding sharia investment in Indonesian sharia insurance to gain wider opportunity of sharia foreign direct investment, and suggest other finance services such as banking sector to be more aware of segments that needs funds."

"Kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional adalah kebijakan yang responsif. Kebijakan tersebut lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pelaksanaan kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional menurut perspektif maslahah mursalah dan bagaimana implikasi yuridis dan sosiologis dari diterapkannya kebijakan spin off UUS pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum doktrinal dengan menggunakan pendekatan pustaka melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kabar berita, website hingga penelitian terdahulu dengan jenis penelitian kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi kebijakan spin off UUS, secara filosofis, untuk memperkuat sistem keuangan berdasar prinsip maqasid syariah. Secara sosiologis, untuk memperluas pangsa pasar karena banyak dari Nasabah yang takut dengan sistem riba/bunga. Secara yuridis, untuk memberi paksaan kepada Bank yang sudah mencapai syarat pada UUPS dan UUPPSK. Dalam perspektif maslahah mursalah, sesuai dengan prinisp maqasid syariah yang dua di antaranya adalah untuk memelihara harta dan agama. Implikasi yuridisnya, menurut UUPT, kebijakan spin off pada Bank Konvensional secara fundamental dapat merubah status badan hukum seperti identitas dan komposisi perusahaan. Menurut UUPS, kewajiban melakukan spin off pada UUPS syarat dan ketentuannya berubah ketika lahirnya UUPPSK yang secara teknis mengatur mengenai spin off. Menurut UUPPSK mengatur pemisahan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki dan merubah ketentuan pada UUPS. Implikasi Sosiologisnya menjadi 2 (dua) dampak: pertama, dampak positif, yakni UUS hasil spin off dapat menjalankan aktivitas bisnisnya dengan efektif karena sudah tidak bercampur lagi dengan Bank Konvensional yang menggunakan sistem bunga. Kedua, dampak negatif, yakni kurang efektifnya pelayanan pada Bank Syariah akibat dari SDM, sistem IT, jaringan, masih berharap dana dari Bank induk, potensi tidak sanggup memanfaatkan modal yang kecil.

---

The UUS spin off policy on Conventional Banks is a responsive policy. The policy was born in line with the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking (UUPS). The formulation of the problem in this study is how the urgency of implementing the UUS spin off policy at Conventional Banks according to the perspective of maslahah mursalah and how the juridical and sociological implications of the implementation of the UUS spin off policy at Conventional Banks. The research method used is a doctrinal legal method using a library approach through laws and regulations, books, journals, news reports, websites to previous research with the type of qualitative research described descriptively. The results of this study show that the urgency of the UUS spin-off policy, philosophically, to strengthen the financial system based on the principle of sharia maqasid. Sociologically, to expand market share because many of the customers are afraid of the usury/interest system. Juridically, to coerce banks that have reached the requirements of the UUPS and UUPPSK. In the perspective of maslahah mursalah, in accordance with the maqasid principles of sharia two of which are to preserve property and religion. The juridical implication, according to the UUPT, is that the spin-off policy on conventional banks can fundamentally change the status of legal entities such as identity and company composition. According to the UUPS, the obligation to spin off the terms and conditions of the UUPS changed when the UUPPSK was born, which technically regulates spin offs. According to the UUPPSK, it regulates separation based on the number of assets owned and changes the provisions of the UUPS. The sociological implications are 2 (two) impacts: first, a positive impact, namely the spin-off UUS can carry out its business activities effectively because it is no longer mixed with conventional banks that use an interest system. Second, the negative impact, namely the lack of effective services at Islamic Banks due to human resources, IT systems, networks, still hoping for funds from the parent Bank, the potential to be unable to utilize small capital."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian penerapan tata kelola pada proses pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah (UUS) bank A, yang meliputi tata kelola pada proses pemisahan dan persiapan pemenuhan prinsip tata kelola syariah untuk dapat diterapkan setelah pemisahan. Analisis dokumen dan prosedur wawancara tatap muka semi-terstruktur digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Panduan prinsip tatakelola yang digunakan mengacu pada Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) yang dikeluarkan oleh KNKG dan wawancara dilakukan dengan Head of Corporate Secretary, Syariah Planning and Strategic Head, dan dokumen internal PT Bank A. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi proses pemisahan UUS menjadi BUS pada bank konvensional di Indonesia, memperkaya pemahaman di bidang tata kelola perusahaan pada industri perbankan konvensional yang sedang mempersiapkan pemisahan (spin-off) Unit Usaha Syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait persiapan aspek tata kelola pada saat proses pemisahan (spin-off) UUS Bank A telah menyiapkan alasan serta penjelasan, manfaat dan risiko yang mungkin timbul, penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dan penyelesaian status, hak dan kewajiban Direktur UUS, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai UUS. UUS Bank A perlu melakukan penyesuaian jika mengadopsi panduan atas pedoman pada 3 prinsip yaitu: Prinsip 1 (Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris), Prinsip 5 (Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan), Prinsip 6 (Penerapan Pengungkapan dan Transparansi). UUS Bank A masih mengusahakan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum BUS dan telah menjaga Rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto tidak melebihi 5% pada akhir tahun 2022. Lima poin rekomendasi ditawarkan dalam penelitian ini yaitu (a) Membuat assessment Direksi terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (b) Membuat assessment Komisaris terkait tugas dan tanggung jawab apabila melaksanakan PUG-ESI, (c) Menyampaikan pada laporan tahunan entitas terkait Reviu syariah, (d) Memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun, (e) UUS Bank A harus mendapatkan kepastian pemegang saham mayoritas terkait kesanggupan kewajiban penyediaan modal minimum dimasa yang akan datang.

---

This study aims to conduct a review of the implementation of governance in the spin-off process of Bank A's Sharia Business Unit (UUS), which includes governance in the spinoff process and preparation for compliance with sharia governance principles to be implemented after spin-off. Document analysis and semi-structured face-to-face interview procedures were used to achieve the research objectives. Guidance on governance principles that refer to the General Guidelines for Indonesian Sharia Entity Governance (PUG-ESI) issued by the KNKG and interviews conducted with the Head of Corporate Secretary, Sharia Planning and Strategic Head, and internal documents of PT Bank A. This research is expected to be an input for the process of separating UUS into BUS in conventional banks in Indonesia, achieve understanding in the field of corporate governance in the conventional banking industry which is currently preparing for spinoff of the Sharia Business Unit. This study concludes that regarding the aspects of governance preparation during the spin-off process of UUS Bank A has prepared reasons and explanations, benefits and risks that may arise, settlement of rights of shareholders who do not agree and status of settlement, rights and obligations of the Director of UUS, Sharia Supervisory Board and UUS Employees. UUS Bank A needs to make adjustments if it adopts guidelines on guidelines on 3 principles, namely: Principle 1 (Role and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners), Principle 5 (Risk Management, Internal Control and Compliance), Principle 6 (Implementation of Disclosure and Transparency). UUS Bank A is still trying to fulfill the minimum capital adequacy requirements of BUS and has maintained the gross Non-Performing Financing (NPF) ratio does not exceed 5% by the end of 2022. The five recommendation points offered in this study are (a) Make an assessment of the Board of Directors regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (b) Making an assessment of the Commissioners regarding the duties and responsibilities when carrying out PUG-ESI, (c) Submitting to the entity's annual report related to Sharia review, (d) admitting that the staff regarding the implementation of General Entity Governance Indonesian Sharia, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide available on the website for a minimum period of five years, (e) UUS Bank A must obtain certainty from the majority shareholder regarding the ability to provide minimum capital in the future."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"ABSTRAKPemisahan suatu divisi pada perusahaan merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan. Pelaksanaan pemisahan pada PT Pegadaian (Persero) dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pemisahan dilakukan untuk melakukan pembagian risiko usaha dan meningkatkan fokus terhadap bidang usaha gadai konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pelaksanaan pemisahan dilakukan saat Rancangan Undang-Undang Gadai atau peraturan pelaksanaan usaha gadai lainnya telah disahkannya. Pelaksanaan pemisahan berpotensi mengurangi esensi perlindungan kepada masyarakat kecil. Sejalan dengan hukum persaingan usaha, pelaksanaan pemisahan akan menghilangkan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero).

---

ABSTRACTSpinning off a division in a company is one form of restructuring a corporate. The spin-off plan in PT Pegadaian (Persero) is based on Law No. 40 year 2007 on Limited Liability Company and Law No. 19 year 2003 on State-Owned Enterprise. The aim of spinning off the sharia division is to conducting the basic principle of sharia business. The method used in this study is a juristic-normative literature review. The result of this study is a suggestion that the process of spin-off on this company could be done after the draft of Pawning Law or other regulation is published as the basis for the implementation of pawning business. The spinning off also has the potential to reduce the essence of protection on low income people to access affordable loan as such pawning services. To be accordance with the law of competitive business, the spinning off implementation will dismissed the monopoly practice done by PT Pegadaian (Persero)."

"Bank Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). BRI sebagai salah satu Bank terbesar dan tertua di Indonesia, turut mengembangkan Bank Syariah dengan mendirikan Unit Usaha S/ariah (UUS) dan memisahkan UUS tersebut ke dalam Bank Syariah yang telah didirikan sebelumnya melalui proses akusisi BJA dan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penelitian dengan metode normatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pendirian BRI Syariah telah terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yaitu Akuisisi, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta Pemisahan. Pemisahan UUS ke dalam BRI Syariah merupakan terobosan baru di bidang perbankan syariah mengingat hal ini dilakukan sebelum Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perihal tersebut.

---

Sharia Bank as part of national banking system should be developed soundly and strongly so that it can provide banking service for the people and support national economic growth throuh conversion of business activities of conventional bank into sharia bank. The conversion must also be supported by sufficient capital and profesional management, so as to create sound and strong (sustainable) sharia bank. BRI as one of the largest and oldest banks in Indonesia also develops Sharia Bank by establishing Sharia Business Unit (UUS) and separating the Sharia Business Unit (UUS) into the Sharia Bank previously established throughed BJA acquisition and conversion of its business activities into Sharia Bank. Survey with this normative method has generated a conclusion that in the process of BRI Syariah establishment, 3 (three) legal events have occurred, namely acquisition, conversion, from conventional bank into Sharia Bank, and spin-off. Spin off Sharia Business Unit (UUS) into BRI Syariah is a new breakthrough in Sharia banking, considering that it was performed before Bank Indonesia issued the regulation on this matter."

"Bank Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional perlu dikembangkan secara sehat dan kuat agar dapat memberikan pelayanan jasa perbankan bagi masyarakat dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara lain melalui perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Perubahan tersebut harus didukung pula dengan modal yang cukup dan manajemen yang profesional sehingga dapat tercipta bank syariah yang sehat dan tangguh (sustainable). BRI sebagai salah satu Bank terbesar dan tertua di Indonesia, turut mengembangkan Bank Syariah dengan mendirikan Unit Usaha S/ariah (UUS) dan memisahkan UUS tersebut ke dalam Bank Syariah yang telah didirikan sebelumnya melalui proses akusisi BJA dan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah. Penelitian dengan metode normatif ini telah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam proses pendirian BRI Syariah telah terjadi 3 (tiga) peristiwa hukum yaitu Akuisisi, Perubahan Kegiatan Usaha (Konversi) dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah, serta Pemisahan. Pemisahan UUS ke dalam BRI Syariah merupakan terobosan baru di bidang perbankan syariah mengingat hal ini dilakukan sebelum Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan perihal tersebut.

---

Sharia Bank as part of national banking system should be developed soundly and strongly so that it can provide banking service for the people and support national economic growth throuh conversion of business activities of conventional bank into sharia bank. The conversion must also be supported by sufficient capital and profesional management, so as to create sound and strong (sustainable) sharia bank. BRI as one of the largest and oldest banks in Indonesia also develops Sharia Bank by establishing Sharia Business Unit (UUS) and separating the Sharia Business Unit (UUS) into the Sharia Bank previously established throughed BJA acquisition and conversion of its business activities into Sharia Bank. Survey with this normative method has generated a conclusion that in the process of BRI Syariah establishment, 3 (three) legal events have occurred, namely acquisition, conversion, from conventional bank into Sharia Bank, and spin-off. Spin off Sharia Business Unit (UUS) into BRI Syariah is a new breakthrough in Sharia banking, considering that it was performed before Bank Indonesia issued the regulation on this matter."