Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di Indonesia satu-satunya lembaga pegadaian yang resmi dan didirikan oleh pemerintah adalah Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Perum Pegadaian merupakan BUMN yang menjadi salah satu lembaga perkreditan non bank dengan fungsinya memberikan jasa pelayanan kredit kepada masyarakat golongan ekonomi lemah guna menghindari dari praktek gadai gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya berdasarkan hukum gadai dengan memberikan jaminan barang-barang bergerak. Perum Pegadaian tetap menjadi pilihan masyarakat yang membutuhkan dana karena lembaga ini mampu menyediakan dana secara cepat dengan prosedur yang mudah. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang pinjaman hanya perlu membawa benda jaminan yang diserahkan kepada Perum Pegadaian yang kemubdian menaksir nilai benda jaminan tersebut sehingga dapat ditentukan jumlah uang pinjaman yang dibutuhkan.Sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian Surat Bukti Kredit (SBK), debitur mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Namun apabila debitur ingkar janji dalam pemenuhan prestasinya (wanprestasi), maka barang jaminan akan dijual dengan cara dilelang dihadapan umum yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian guna pelunasan hutang debitur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengaturan terhadap barang jaminan gadai yang berupa benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yaitu saham, dalam hal jangka waktu menebus benda jaminan, halhal apa yang menyebabkan nasabah dianggap wanprestasi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian terhadap benda jaminan debitur wanprestasi.

---

In Indonesian, the only legal pawning board and established by government is Pawnbroking Public Corporation. It is a State-Owned Corporation that becomes one of non bank credit institution with function to provide credit service for small-capital economy communities in order to avoid illegal pawning practice and other unfair loan based on law of pawning by giving guarantee for movable goods. Pawnbroking Public Corporation remains public choice which needs fund because this board able to provide fund quickly with easy procedure. People who want obtain loan-money are just necessary to bring guaranteed objects devolved upon Pawnbroking Public Corporation which then appraise value of those guaranteed objects so that can be determined amount of loan money which needed.

In accordance with predetermined requirements in Certificate of Credit contract, debtor has an obligation to pay off loan that had received. Nevertheless, if debtor breaks faith with his/her performance fulfillment (default), then guaranteed objects will be sold by auction publicy and will be held by Pawnbroking Public Corporation for debtor?s loan repayment. This research is an analytical descriptive research using normative juridical approach.

Result of this research shows that there is regulation difference into pawning guaranteed object in the form of tangible moving objects and intangible moving objects, namely share, in case of terms to redeem guaranteed objects, whatever things causing customers are regarded as default, and measures which are taken by Pawnbroking Public Corporation into guaranteed objects of default debtor."

"Dalam era globalisasi pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha Perum Pegadaian mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele, tetapi bagi nasabah pegadaian justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima walaupun dengan berat hati atau tinggalkan (take it or leave is contract) saja. Permasalahan disini adalah Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai pada Perum Pegadaian ? Apakah ketentuan dalam perjanjian gadai yang ditentukan pada perum pegadaian telah mencerminkan kedudukan yang seimbang hak dan kewajiban para pihak? Dan Bagaiman pengaturan wanprestasi dalam perjanjian gadai ? Penelitian ini menggunakan tipe hukum yuridis normatif dan bersifat deskriftif analisis. Landasan teori penulisan thesis ini adalah pasal 1320,pasal 1131,pasal 1754 dan 1765,pasal 1150 s/d pasal 1160 KUHPerdata. Dalam perjanjian kredit gadai atau dalam SBK lebih banyak mengatur tentang kewajibankewajiban pihak nasabah daripada pihak kreditur juga lebih banyak mencantumkan tentang hak-hak si kreditur. Perjanjian kredit gadai yang tertuang dalam bentuk formulir SBK adalah salah satu bentuk Perjanjian baku, hal ini ini menyimpang dari asas asas kebebasan berkontrak, secara teoritis yuridis perjanjian ini tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki dalam pasal 1320 KUHPerdata poit 1 (satu) yaitu "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri'' dan akibat hukumnya tidak ada,karena debitur tidak mempunyai bergaining position. Dan akibat dari wanprestasinya debitur maka debitur bisa melakukan gadai ulang debgan cara mengangsur lagi dan jika sudah tidak bisa maka pegadaian melelang barang jaminan untuk pelunasan hutang si nasabah, dan jika Pegadaian wanprestasi dikarenakan barang hilang atau rusak, pegadaian mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi atas barang jaminan yang hilang atau rusak berat."

"Management audit merupakan bagian dari pemeriksaan intern yang kegiatan pemeriksaannya lebih ditekankan pada upaya meningkatkan kehematan, efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejumlah kendala dalam management audit, seperti tiadanya standar penilaian yang baku, sasaran penilaian yang bersifat kualitatif, dan membutuhkan keahlian yang memadai, mengakibatkan penerapannya masih dilakukan secara terbatas di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah badan usaha milik negara (BUMN). Skripsi ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pelaksanaan dan manfaat management audit bagi suatu organisasi, khususnya perusahaan yang berbentuk BUMN. Untuk itu Penulis mempelajari sejumlah literatur untuk memperoleh pemahaman teoritis dan melakukan pengamatan serta wawancara di lapangan dengan pihak-pihak yang berkompeten. Management audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) PERUM Pegadaian masih memiliki beberapa kelemahan, terutama mengenai kedudukan SPI dalam organisasi, dukungan manajemen, dan keahlian yang dimiliki aparat pemeriksanya serta belum dimilikinya program pemeriksaan yang sesuai dengan keadaannya yang sekarang. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap fungsi pengawasan di dalam tubuh organisasi PERUM Pegadaian, dukungan dari pihak manajemen harus lebih ditingkatkan serta melakukan seleksi dan pendidikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian dari iaparat SPI. Di samping itu harus segera diupayakan penyusunan program pemeriksaan yang sesuai dengan keadaannya yang sekarang dengan telah digunakannya sistem akuntansi yang baku yang sangat berbeda dengan sistem pencatatan sebelumnya. "

"Untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan dana, dilingkungan masyarakat luas telah dikenal istilah kredit. Lembaga keuangan yang menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain bank adalah pegadaian. PERUM Pegadaian sebagai lembaga keuangan pemerintah non bank bergerak menyalurkan pinjaman dengan jaminan atas dasar hukum gadai. Sebagai lembaga tunggal yang melaksanakan hukum gadai, PERUM Pegadaian selain mencari keuntungan juga bertujuan memberantas kemiskinan, praktek riba, lintah darat dan praktek ijon. Pada prakteknya pegadaian berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan mempermudah proses peminjaman uang agar masyarakat dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Barang-barang yang dapat digadaikan di pegadaian adalah barang-barang bergerak dan bukan merupakan barang yang dikecualikan dalam ketentuan yang berlaKu di PERUM Pegadaian. Pembatasan tersebut juga dilakukan terhadap jum1ah uang yang dapat dipinjam, jangka waktu peminjaman dan suku bunga yang harus dibayar. Disamping melakukan pembatasan-pembatasan tersebut, pegadaian juga memberikan kebijaksanaan kepada para nasabahnya yang belum dapat melunasi uang pinjamannya tetap masih membutuhkan barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Pegadaian juga berusaha menyelesaikan setiap masalah-masalah yang timbul dengan membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tetapi peraturan tersebut tidak bersifat mati dalam arti tidak tertutup kemungkinan bagi nasabah yang tidak puas atas peraturan tersebut untuk membicarakannya dengan pihak pegadaian"

"Gadai adalah hak kebendaan atas benda milik orang Iain yang semata mata diperjanjikan dengan penyerahan jaminan atas benda tertentu dengan tujuan pengambilan pelunasan hutang dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari kreditu lainnya. Dalam pelaksanaan gadai Perum Pegadaian harus mengikuti segala prosedur yang telah ditentukan oleh Peraturan Direksi. Dalam pelaksanaan gadai seringkali terjadi kasus kasus yang dapat merugikan pemberi gadai ataupun penerima gadai. Seperti kasus wanprestasi, kasus pencurian dan kasus barang palsu. Kasus wanprestasi terjadi apabila nasabah tidak melunasi pinjaman tepat waktu. Dan akibat dari wanprestasi tersebut barang jaminan milik nasabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Dari hal-hal yang diuraikan tersebut maka timbul beberapa permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pelaksanaan jaminan gadai pada Perum Pegadaian cabang Jatinegara, apakah yang akan dilakukan oleh Perum Pegadaian apabila dalam pelaksanaan perjanjian jaminan gadai pihak debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban perum Pegadaian apabila ada barang jaminan milik nasabah yang hilang. Untuk memperoleh kejelasan tersebut metodologi penulisan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data data yang telah didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dan dituangkan dalam penulisan tesis ini secara deskriptif analisis. Dan berdasarkan teori serta analisis kasus diperoleh kejelasan bahwa dalam pelaksanaan jaminan gadai, Perum Pegadaian harus melakukannya sesuai Prosedur Pedoman Operasional Kantor Cabang. Apabila ada nasabah yang melakukan wanprestasi maka barang jaminannya tersebut akan dilelang oleh Perum Pegadaian dengan terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada nasabah tersebut, dan apabila barang jaminan nasabah hilang maka Perum Pegadaian sesuai dengan keputusan direksi Perum Pegadaian nomor 546/UI.1.00211/2005 harus menggantinya sebesar 100% dari harga taksiran.

---

Pawn is a right in which can be made by physical transfer of certain objects as pledge, in order to ensure the settlement of the agreement, is precedence from other crediture. Pledge in the agreement such as mortgage or pawn agreement, as a collateral, meant to give legal certainty to the partis in the agreement, that the money being lent, will be returned or repay according to the agreement. ln implementing the agreement, Perum Pegadaian, has to follow some certain procedures. ln pawn and its agreement, there are often happen cases that can harm the interest, nor the pledgor or pledge recipients.cases such as, breach, counterfeit, fake or stolen objects that uses as pledge/collateral, etc. Breach of agreement case, happen when the pledgor fail to settle the debt, according to the agreement. In which resulted to the sell or auction of the pledge/collateral, to settle the debt, by Perum Pegadaian. From all this arose some certain questions and problems, which are, how is the actual procedure of implementing the pledge/colateral as an object to settle the debt, if the pledgor breach the agreement or fail to settle the debt. And other way around, how is the responsibility of Perum Pegadaian in case the pledge/collateral in its possesion is damaged or lost? In order to obtain the explanations, this thesis focused the research at Perum Pegadaian, Jatinegara branch, which represents the procedures in Perum Pegadaian as a whole. Data gathering methods in this thesis are library research, which consist of Primary Law resources and secondary Law resources. Data gathered then analysed qualitatively and served in descriptive analysis method in the thesis. Based on theories and analysis, founded that at branch office level, Perum Pegadaian have to follow the operational procedures guidance. lf there are breach in agreement, by the pledgor, specifically, the pledgor fail to repay the debt according to the agreement, the pledge then will be subjected to be sold or auctioned by Perum Pegadaian, with early notice to the pledgor. And in which cases the pledge or collateral are damaged or lost, than according to the Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor.546/UI.1.00211/2005, Perum Pegadaian obliged to make the repayment, as much as 100% from the estimated values of the lost or damaged pledge/collateral."

"Hak privilege yang merupakan hak yang didahulukan adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang atau kreditur semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan, sehingga ia berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Di dalam hukum gadai terdapat dua hak privilege, yakni biaya lelang dan biaya penyelamatan. Biaya -biaya mana atas dasar hal privilege dipungut terlebih dahulu atas hasil lelang. Hak privilege atas biaya lelang di Perusahaan Umum Pegadaian terdiri dari dua hal, yakni Biaya Lelang Pembeli dan Biaya Lelang Penjual. Sedangkan satu-satunya bentuk yang mendekati bentuk hak privilege atas biaya penyelamatan di Perusahaan Umum Pegadaian disebut Biaya Penyimpanan dan Asuransi, di mana perusahaan tetap mejalankan kewajibannya untuk merawat atau menyelamatkan barang jaiainan gadai. Hak privilege atas Biaya Lelang Pembeli dipungut terlebih dahulu oleh perusahaan atas hasil lelang, yang dibebankan kepada beban pembeli dalaia harga pembelian barang lelang. Sedamgkan hak privilege atas Biaya Lelang Penjual dibebankan kepada perusahaan sendiri setelah lelang yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Sementara itu hak untuk memungut Biaya Penyimpanan dan Asuransi oleh perusahaan terhadap debitur timbul karena perjanjian gadai, dan biaya yang dibebankan kepada debitur tersebut sebenarnya adalah premi asuransi yang harus disetorkan perusahaan kepada PT Asuransi Jasindo berdasarkan perjanjian asuransi. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Perusahaan Umum Pegadaian yang mengatur biaya-biaya tersebut sebagian besar tertuang dalam Surat-Surat Edaran Direksi perusahaan. Dalam praktek pelaksanaannya terdapat kendala utama yang pada gilirannya menghambat pemenuhan biaya—biaya tersebut, yakni taksiran yang terlalu tinggi sehingga nilai uang pinjaman yangg diberikan lebih tinggi daripada nilai barang jaminan menurut harga pasar. Kendala mana, merupakan tantangan perusahaan untuk mengatasinya."

"Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia selanjutnya disebut Perum Jamkrindo merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penjaminan kredit. Perum Jamkrindo telah berdiri sejak tahun 1970, namun sampai dengan saat ini Perum Jamkrindo belum memiliki pengukuran kinerja perusahaan yang mengintegrasikan perspektif keuangan dengan perspektif non keuangan. Sebagai perusahaan yang memiliki visi menjadi perusahaan penjamin terdepan yang mendukung perkembangan perekonomian nasional, sudah seharusnya Perum Jamkrindo memiliki suatu pengukuran kinerja yang tidak hanya fokus pada perspektif keuangan yang tercermin dalam aspek penilaian KPKU BUMN sebagaimana telah diwajibkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Tujuan dari penelititan ini adalah untuk memberikan usulan dalam menyusun dan merancang pengukuran kinerja pada Perum Jamkrindo. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu melalui wawancara semi berstruktur dengan BUMN yang telah menerapkan KPI berbasis KPKU dan juga melakukan observasi atas pengukuran kinerja yang berlaku pada Perum Jamkrindo. Dalam menyusun pengukuran kinerja dilakukan dengan teknik cascading secara bertahap dimulai dari penyusunan peta strategi perusahaan kemudian penurunan KPI Korporat sampai dengan KPI Unit Kerja.

---

Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, hereinafter referred to as Perum Jamkrindo, is the only State-Owned Enterprise that is engaged in credit guarantee. Perum Jamkrindo has been established since 1970, but until now Perum Jamkrindo has not had a measurement performance that integrates a financial perspective with a non-financial perspective. As a company that has a vision to become the leader of guarantee company that supports the development of the national economy, it is supposed that Perum Jamkrindo has a performance measurement that does not only focus on the financial perspective as reflected in aspects of the evaluation of Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) as mandatory by the Ministry of State Owned Enterprises of the Republic of Indonesia.

The purpose of this research is to provide suggestions and input in compiling and designing performance measurements for Perum Jamkrindo. The method used in this study is a qualitative method that is through semi-structured interviews with BUMNs that have implemented the KPKU-based KPI and also make observations on the performance measures that apply to Perum Jamkrindo. In compiling performance measurements carried out by cascading techniques gradually starting from the preparation of the companys strategy map and then decreasing Corporates KPI to Divisions KPI."