Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi, serta FGD. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang secara sengaja dipilih dengan metode purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan. Beradasarkan pembahasan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan pokok bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 telah menggunakan kedua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan, yakni strategi secara tidak langsung dan strategi secara langsung dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Namun, hasil temuan lainnya dilapangan menggambarkan pula bahwa masih adanya ketimpangan porsi perhatian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam penggunaan kedua strategi tersebut, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan secara optimal belum memberikan hasil yang memuaskan.

---

This research using qualitative approach wilh descriptive method. Data collected by using interview, observation, literature study and focus group discussion (FGD). Interview was done to informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs of the research. According to the analysis, some principal can be take as conclusion of the research that the Government of Bau-Bau City in period 2003-2008 has been used two general approach in poverty management they are undirect strategy and direct strategy. As shown in the field there are in balance of Government of Bau-Bau City concern in the way of using both strategy, so the optimal result of poverty management in Bau-Bau City, may say, not yet satisfied."

"ABSTRAKPerbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Katobengke dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tergolong marginal dalam konteks politik, sosial, dan ekonomj. Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat Buton diduga turut merubah paradigma penguasaan tanah. Perubahan paradigma ini kemudian akan merubah persepsi dan acuan cara bertindak mengenai pemaknaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial.Dengan pendekatan kualitatifl penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah beserta perubahannya termasuk didalamnya perilaku spasial yang terjadi pada Sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut Serta bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah terwujud dalam penggunaan tanah sehingga membentuk pola spasial tertentu dengan pendekatan wilayah sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah teijadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan.Kondisi demikian pada akhirya berujung pada perubahan perilaku rnasyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Terdapat beberapa periode yang dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam proses perubahan tersebut teijadi perbedaan-perbedaan persepsi dan acuan yang membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan sistem pemeriniahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan periiaku spasial. Penggunaan tanah dalam masyarakat Katoengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit.

---

ABSTRACT

A discussion on city development can not be detached from the social dynamics and lite culture of the various communities who dwell in that city. Both are simply inseparable. This research focuses on the Katobengke community, which is one of the marginalized communities in terms of political, social and economic context. The make over of the political system in Buton?s communities has shifted the paradigm of iand tenure. The paradigm shift obviously is affecting their thinking pattern a.nd reterence how to translating the meaning of land it is reflected in their spatial behavior.

Using a qualitative approach, this research attempts to gain a better understanding and to provide an in-depth description of the land tenure behavior occurring in a marginalized community in a city. Besides of that this research study attempts to explain the factors influencing land tenure behavior and how this land tenure behavior materialized in land use shapes the spatial pattem of land utilization and management amongst the Katobengke community with social space approach. The outcome of the analysis shows a changing value on how the Katobengke community perceives their land. The change has affected their thinking pattem and reference to determine their activity.

This conditions in the and pointed change of community behavior in case of land tenure. There are some period which can to explain how the change of political system influence the change of land tenure behavior to appreciate space including land in their own. In this change of process happen different thinking pattem and reference to shape land tenure behavior. Change of political system is the principal factor which the important thing and give the most big contribution toward land tenure behavior. Land use in Katobengke community shape the two spatial dissemination patterns, namely the social sectoral dissemination pattern and the social discrete dissemination pattem."

"Wilayah pesisir dengan topografi yang relatif datar merupakan tempatyang menarik untuk dijadikan permukiman. Pada perkembangan selanjutnyawilayah ini memiliki laju pemanfaatan lahan yang cukup pesat salah satunyaadalah permukiman. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kepadatanpenduduk sekaligus terjadinya peningkatan akan kebutuhan permukiman.Pesisir Kota Bau-Bau merupakan pusat dari berbagai aktivitas pendudukdiantaranya yang paling menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa.Terkonsentrasinya kegiatan-kegiatan tersebut termasuk permukiman yangberada di pusat kota di kawasan pesisir menyebabkan terjadinya penurunankualitas lingkungan permukiman. Penilaian kualitas permukiman dalampenelitian ini meliputi variabel jenis bangunan, adanya genangan banjir,kepadatan bangunan, tingkat pelayanan listrik, air bersih, ketersediaan TPSdan tingkat kepemilikan IMB, serta menghubungkan persebaran kualitaspermukiman tersebut dengan jarak ke CBD, wilayah ketinggian, dan jarakdari garis pantai. Dari hasil penelitian, permukiman dengan kualitas baikberada di Kelurahan Batulo, Bone-Bone, Bukit Wolio Indah, Kadolomoko,Lipu, Wangkanapi dan Tarafu. Permukiman dengan kualitas sedang beradadi Kelurahan Bataraguru, Kadolokatapi, Kaisabu Baru, Lamangga, Lanto,Ngangana Umala, Wajo, Wale dan Wameo. Sedangkan permukiman dengankualitas buruk berada di Kelurahan Baadia, Kaobula, Katobengke, Melai,Tanganapada, dan Tomba. Hubungan antara jarak ke CBD, ketinggian daripermukaan laut, dan jarak dari garis pantai terhadap persebaran kualitaspermukiman tersebut adalah semakin jauh jarak permukiman ke CBD,semakin tinggi letak permukiman dan semakin jauh jarak permukiman darigaris pantai maka permukiman tersebut cenderung menunjukkan kualitaspermukiman yang buruk.Kata kunci : wilayah pesisir Kota Bau-Bau, kualitas permukiman, jarakke CBD, wilayah ketinggian, jarak dari garis pantai.ix+82 hlm.; 16 tabel; 9 gambar; 7 lamp; 14 petaBibliografi : 42 (1977-2006)"

"The teacher profesionalism and accountability must be oriented to increase output quality. School supervising is part of the effort to increase student output and school quality. This research was aimed to elaborate: (1) the school's supervisor intensity in increasing elementary schoolteachers' quality; (2) the quality of teachers at elementary school; and (3) the condition of elementary school supervisory management in Bau-Bau City. Data were analyzed descriptively. Result showed that the school's supervising were done regularly once or twice a month in the forms of evaluation and counseling. Teachers' mastery of the teaching skills were good. Mastery of classroom skills is the result of interaction of various factors, and one of these factors is the effectiveness of school supervision. Management factors that influence the regulatory policy of the school classroom teachers quality is generally considered adequate, except for the availability of financial resources which considered inadequate."

"Sejak merebaknya "Korean Wave" pada dekade 2010-an, Bahasa Korea dan Aksara Hangeul adalah bagian integral dalam penyebaran soft power Korea Selatan di seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan, misalnya, memberikan dukungan untuk pelestarian bahasa Cia-Cia dari Suku Cia-Cia di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Indonesia - sebuah program yang awalnya diprakarsai oleh Yayasan Hunminjonggeum Society pada tahun 2008.Studi ini mengukur persepsi siswa dengan latar belakang etnis Cia-Cia terhadap Korea Selatan. Survei kuesioner dan wawancara digunakan untuk melihat lebih jauh persepsi mereka. Studi ini kemudian menemukan bahwa setelah program ini, para siswa memiliki persepsi yang lebih positif tentang Korea Selatan. Selain itu, demonstrasi budaya Korea dan penggunaan Bahasa Korea bahkan menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menciptakan realitas sosial baru di komunitas lokal. Temuan seperti itu menunjukkan bahwa bantuan internasional telah secara efektif menjadi bagian dari strategi ekspansi soft power Korea Selatan.

---

Since the beginning of the "Korean Wave" in the decade of 2010, Korean language and the Hangeul character are the integral parts in the dissemination of South Korea's soft power across the world. The South Korean government, for example, provided support for the preservation of Cia-Cia language of Cia-Cia Tribe in Bau-Bau Southeast Sulawesi, Indonesia - a program that was originally initiated by Hunminjonggeum Society Foundation in 2008.

This study examines the perception of students with Cia-Cia ethnic background toward South Korea. Questionnaire surveys and interviews are used to further look into their perceptions. This study then finds following the program, the students have more positive perceptions of South Korea. Besides, the demonstration of Korean culture and the use of Korean language even becomes more apparent in their daily life, creating a new social reality in the local community. Such a finding suggests that international assistance has effectively become a part of South Korea's soft power expansion strategy."

"Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan.

---

Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans."

"Nelayan tradisional yang merupakan mayoritas berada pada Kecamatan Poasia termasuk nelayan-nelayan di Kelurahan Sambuli banyak yang bekerja di perusahaan perikanan. Bagi nelayan tradisional yang hanya menggunakan peralatan tradisonal, bila musim ombak besar tiba maka salah satu pekerjaan bagi nelayan (tradisional} yaitu menjadi nelayan ABK pada perusahaan perikanan. Pada perusahaan perikanan memang mempunyai peralatan yang modern, sehingga faktor cuaca pun dapat diminimalkan. Namun tanpa disadari oleh nelayan ABK yang bekerja pada perusahaan dengan pendapatan yang sangat minim membuat mereka tetap saja dalam keadaan yang tidak berubah (tetap tidak sejahtera). Sementara disisi lain perusahaan telah menikmati hasilnya bahkan dalam hitungan kurs mata uang asing. Disinilah letak kesenjangan antara pengusaha sebagai pemilik modal dengan nelayan ABK yang tetap dalam keadaan miskin. Padahal nelayan ABK itu sangat produktif, namun mereka tetap saja dalam keadaan miskin. Sementara terdapat juga beberapa nelayan (tradisional) yang walaupun dalam musim paceklik tiba tetap saja melaut. Nelayan inilah yang dalam penelitian ini disebut nelayan penuh. Sementara bagi nelayan yang bila musim paceklik tiba, akan mencari pekerjaan lain seperti menjadi tukang batu, tukang kayu, petani atau menjadi nelayan buruh/ABK pada perusahaan perikanan (juragan), dalam penelitian ini disebut sebagai nelayan sampingan.Dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian dengan sifat grounded research. Data yang diperoleh dapat dibandingkan melalui kategori-kategori. Pengumpulan data pada grounded research tidaklah secara random, ataupun secara mekanik, tetapi pengumpulan data dikuasai oleh pengembangan analisa. Dasar analisa dari grounded research adalah sifat-sifat yang ditemukan, yang mana sifat-sifat yang penting untuk membedakan satu dengan yang lain dikelompokkan dalam kategori. Kategori dalam pengertian grounded research adalah konsep-konsep melalui mana data dapat diperbandingkan. Sebuah kategori adalah suatu konsep yang dapat digunakan untuk menegaskan perbedaan dan persamaan dari apa yang diperbandingkan. Kategori serta sifat-sifat yang ada di dalam kategori tersebut merupakan dasar utama analisa dalam grounded research. Dalam penelitian ini penulis membuat kategori berdasarkan konsep yaitu nelayan penuh dan nelayan sampingan. Penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan yang dialami balk nelayan penuh maupun nelayan sampingan di Kelurahan Sambuli yaitu disebabkan oleh faktor alat produksi penangkapan (kapital fisik) dan faktor cuaca. Faktor alat produksi penangkapan yaitu faktor yang mana karena minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan , akses terhadap pasar, menimbulkan ketergantungan baik nelayan penuh maupun nelayan sampingan pada para juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca yaitu faktor yang membuat para nelayan penuh dan nelayan sampingan tidak begitu produktif pada musim paceklik, sehingga ini menyebabkan pendapatan semakin kecil. Padahal mereka telah berada dalam kemiskinan.Faktor alat produksi penangkapan yang peneliti temukan yaitu minimnya kepemilikan alat produksi penangkapan ikan baik pada nelayan penuh maupun nelayan sampingan. Hal ini membuat mereka bergantung pada juragan atau pengusaha perikanan. Selanjutnya ini mempunyai efek pada kontrol harga ikan di pasaran membuat mereka tidak mampu untuk menentukan harga ikan. Hingga walaupun musim teduh tiba, bukan berarti pendapatan mereka meningkat. Tetapi tetap harga dikontrol oleh juragan/pengusaha perikanan. Kemudian faktor cuaca juga menyebabkan nelayan tidak dapat menangkap ikan, yang diakibatkan angin, gelombang yang besar. Dan ini mempengaruhi migrasi ikan berubah pada fishing ground (wilayah penangkapan). Yang pada akhirnya pendapatan nelayan menjadi semakin berkurang. Musim paceklik adalah suatu keadaan yang membuat mayoritas nelayan berhutang uang, ataupun materil pada juragan/pengusaha perikanan mereka masing-masing. Sehingga dampak dari faktor cuaca membuat mereka terus menerus berhutang dari tahun ke tahun. Akhirnya jika musim teduh tiba, produktivitas kerja nelayan hanya digunakan untuk membayar hutang saja. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menemukan bahwa kemiskinan yang dialami oleh para nelayan yaitu akibat ketergantungan nelayan pada pemilik alat produksi perikanan (juragan, pengusaha perikanan). Kemudian adanya musim paceklik dimana kondisi alam tidak kondusif bagi nelayan untuk tetap produktif. Hal ini membuat mereka berhutang pada pemilik alat produksi penangkapan (juragan, pengusaha perikanan). Mereka berhutang karena ingin tetap memenuhi segala kebutuhan keluarga nelayan. Akhirnya walaupun musim teduh tiba, hasil berlimpah, bukan berarti nelayan mempunyai pendapatan yang lebih. Tetapi tetap saja pas-pasan. Pada musim teduh produktivitas kerja nelayan penuh dan nelayan sampingan terkuras hanya untuk membayar hutang yang mereka pinjam pada musim paceklik. Dan akhirnya mereka terjebak terus dalam lingkaran setan kemiskinan."