Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keterbatasan sumber daya alam suatu negara menimbulkan interaksi antar negara guna memenuhi keterbatasan tersebut sehingga terjadi perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan internasional yang cukup pesat membutuhkan mekanisme pembayaran yang aman dan dapat melindungi para pihak yang terkait di dalamnya. Hingga saat ini L/C dipandang sebagai alat pembayaran yang paling aman karena cukup memiliki kepercayaan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam transaksi L/C yaitu dalam hal ini adalah eksportir, importir dan bank.BNI adalah salah satu lembaga perbankan yang memiliki ijin sebagai bank devisa dan dengan demikian melayani pembukaan fasilitas L/C maupun pembayaran L/C. Pembukaan dan pembayaran fasilitas L/C bagi nasabah BNI melalui proses dan prosedur yang telah ditetapkan secara intern oleh perusahaan dengan tetap mengacu pada ketentuan nasional dan internasional. Fasilitas Negosiasi Wesel Ekspor (NWE) adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada masing- masing kantor cabang BNI untuk melakukan negosiasi atas L/C masuk. Hal ini juga merupakan suatu bukti bahwa BNI turut serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Namun demikian pada fasilitas L/C tetap melekat resiko bagi para pihak yang terlibat didalamnya.Sebagai kesimpulan bahwa peran BNI dalam mengakomodasi kepentingan eksportir adalah salah satunya sebagai mediator kepentingan eksportir dan importir. Bagi eksportir khususnya BNI berperan sebagai bank pembayar melalui fasilitas NWE yang diberikan kepada kantor cabang. Namun tetap harus mempertimbangkan resiko yang secara garis besar adalah unpaid bills, delay of payment, double payment, settlement of delay, fraud. Masing- masing resiko tersebut memiliki keterkaitan antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Untuk itu mutlak bagi para pihak untuk menguasai aturan main dalam transaksi L/C guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.

---

The limitations of nature resources of a country caused the International interaction in order to fills these limitations so as to the International trade happen. The development of the quite fast intemational trade needed the mechanism of safe payment and could protect the related sides inside. Nowdays L/C was gazed at as the payment implement that was safest because really had the belief to protect the sides that were involved in the transaction L/C that is in this case was the exporter, the importer and the bank.

BNI was one of the bank that had permission as the foreign exchange bank and therefore served the facilities opening L/C facilities and L/C payment. Opening and payment L/C facilities for the BNI customer through the process and the procedure that were appointed intemally permanentiy to refer by the company in the national and International provisions. Negotiated Bill Export facilities (NWE) was one of the forms of the authority that was given to the BNI branch office to execute Negotiated Bill Export. This shown us that BNI supported the acceleration of the growth of the country's economics. But however there is a risk for every party in L/C.

As the conclusion that the BNI role in accomodated the exporter interests were as a mediator of the exporter and the importer. For the exporter especially BNI played as a paying bank through Negotiated Bill Export facilities that were given to the branch office. However there is a risk such as unpaid bills, delay of payment, double payment, settlement of delay, fraud. Each of this risk had the connection between. So very important for every party to understand rules of play in the L/C transaction in order to minimises the risk that possibly happened."

"Metode pembayaran dengan menggunakan Letter of Credit (L/C) seringkali digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Transaksi ini dinilai aman oleh penggunanya karena melibatkan perbankan. Untuk dapat memperoleh pembayaran dari pembukaan L/C yang diajukan oleh applicant (iroportir/pembeli), beneficiary (eksportir/penjual) harus mengajukan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh applicant kepada bank. Menurut UCP 500 dan/atau UCP 600, apabila bank sudah menerima dokumen yang lengkap dari beneficiary maka ia berhak atas pembayaran. Namun pada kasus penipuan dokumen L/C fiktif BNI, beneficiary menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan pembayaran L/C dari BNI dengan bekerja sama dengan oknum-oknum di BNI. Indonesia dalam hal ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai penipuan dokumen dalam transaksi L/C. Namun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, penipuan dapat menyebabkan pembatalan perjanjian. Selain itu, terdapat doktrin dari putusan-putusan pengadilan internasional yang menyatakan bahwa penipuan merupakan pengecualian dari prinsip independensi dan merupakan salah satu alasan untuk bank melakukan penolakan pembayaran. Thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif yang menghasilkan penelitian preskriptif analitis.

---

Payment method using Letter of Credit (L/C) often used on the international trading transaction. This transaction is verified to be secure by the users bacause it involving banks. For claiming the payment from the L/C opening which issued by the applicant (importer/buyer), beneficiary (exporter/seller) should convey required documents by the applicant to the bank. According to the UCP 500 and/or UCP 600, if the bank has received complete documents from beneficiary, they have the rights of the payment. But in case of fictive BNI Lie document fraudulent, beneficiary using fake document to obtain payment from BNI by cooperating with people in BNI. In this case, Indonesia does not have the specific regulations which regulate about fraudulent document in LlC transaction yet. Meanwhile, according to Indonesia civil law, fraud may cause agreement annulment. Besides, there are doctrines from the international yurisdiction state that fraud is one of the excuse to the independence principle and is one of the reason for the bank to decline the payment. This thesis is a juridicial-normative research, with prescriptive type in which created prescriptive-analysis research."

"ABSTRAKDalam transaksi perdagangan internasional yang menggunakan letter of Credit (L/C) terdapat dua permasalah krusial. Pertama, pembayaran L/C hanya dapat dilakukan jika terdapat presentasi yang sesuai. Dalam praktiknya banyak terjadi ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh L/C (discrepancies). Kedua, bank hanya berurusan dengan dokumen-dokumen tidak dengan barang sehingga pihak beneficiary dari L/C yang berkudukan di negara lain sangat berpeluang melakukan fraud, seperti mempresentasikan dokumen yang dipersyaratkan L/C tetapi tidak melakukan pengiriman barang (ekspor fiktif) ataupun mengirimkan barang, namun barang yang dikirim merupakan barang rongsok. Pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa perkara sengketa demikian dalam praktiknya memiliki pandangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara. Dengan menggunakan metode kualitatif dan tipologi deskriptif, sumber-sumber hukum di bidang L/C seperti aturan, doktrin dan praktik-praktik perbankan di bidang L/C dianalisis bersama-sama dengan putusan pengadilan mengenai discrepancies dan fraud. Hasil dari penelitian ini menjelaskan adanya perbedaan antara pertimbangan dan putusan pengadilan dengan pengaturan-pengaturan maupun dengan teori-teori yang ada di bidang hukum L/C.

---

Letter of Credit (L/C) in international trade has two crusial issues. Firstly, the credit will only be honoured against complying presentation. In practice, presenting the documents to the bank seems like a hassle, there are a lot of discrepancies between the documents and L/C requirements. Secondly, banks only deal with documents and not with goods, therefore the beneficiary of L/C overseas have an advantageous opportunities to commit fraud, e.g. the beneficiary ships a non-existent cargo or the goods are in inferior quality or quantity. Court has judicial authority to hear and decide, they also have their own view when deciding such cases. This thesis uses qualitative research analytical and descriptive typological methods to address the issue. Thus the sources of L/C law, such as rules, doctrines and banking practices are analyzed together with the court verdict regarding discrepancies and fraud. The outcome of this study is to point out a contrast between the law of the L/C and the court verdict."

"Dalam suatu perjanjian pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan, dimana jaminan ini berfungsi untuk memperkuat kedudukan Bank selaku pemberi kredit agar piutangnya dilunasi oleh pihak debitur yang meminjam uang dari pihak kreditur atau bank selaku pemberi kredit. Kredit KPR yang diberikan oleh pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk mensyaratkan adanya suatu jaminan yang berupa Hipotek, Tetapi sekarang sejak berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan no 4 tahun 1996 pihak PT. Bank BNI (Persero) tbk di dalam melakukan pemberian kredit KPR kepada para debiturnya tidak lagi mempergunakan Hipotek lagi melainkan mempergunakan Hak Tanggungan sebagai jaminannya dengan tanah dan rumah dari debitur sebagai agunannya. Pihak PT. BANK BNI (PERSERO) tbk dalam hal ini telah melaksanakan pengikatan jaminan berupa Hak Tanggungan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, meskipun dalam prakteknya Undang-Undang Hak Tanggungan ini belum dapat di1aksanakan secara penuh dan konsekwen dikarenakan masih adanya pengecualian-pengecualian tertentu terhadap pasal-pasal dari Undang-Undang Hak Tanggungan ini, dimana contohnya adalah di dalam pemberian kredit KPR ini dimana di dalam pengikatan jaminannya hanya mempergunakan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan tanpa diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan."

"Lahirnya lembaga jaminan fidusia adalah adanya kebutuhan dalam praktik, yaitu yang menyangkut penjaminan barang bergerak tetapi tanpa penyerahan benda secara fisik, mengingat hal ini tidak dapat dipenuhi oleh lembaga gadai. Kesulitan yang terjadi dalam lembaga jaminan fidusia adalah pelaksanaan eksekusi obyek jaminan bila terjadi kredit macet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas eksekusi obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dan akibat hukum musnahnya obyek jaminan fidusia terhadap perjanjian jaminan fidusia, serta eksekusi obyek jaminan fidusia yang sudah beralih kepada pihak ketiga. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke KPF tidak mempunyai hak kebendaan sehingga tidak memberikan hak preferensi kepada kreditur Penerima Fidusia dalam pelunasan piutangnya, dan kedudukannya menjadi kreditur konkuren. Penyelesaian eksekusinya adalah dengan penjualan di bawah tangan bila kedua belah pihak sepakat, dan bila tidak ada kesepakatan maka kreditur Penerima Fidusia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan atas dasar wanprestasi.Apabila obyek jaminan fidusia musnah atau hilang maka Perjanjian Jaminan fidusia menjadi hapus (Pasal 25 (1c) UU Fidusia), dan hal ini tidak mengurangi tanggung jawab Pemberi Fidusia apabila hilang atau musnahnya benda tersebut di luar kesalahan debitur (Pasal 1444 KUHPerdata). Untuk mngurangi resiko bagi penerima fidusia atau kreditur maka obyek jaminan fidusia agar diasuransikan bila obyek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya obyek jaminan tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan atau memindah tangankan obyek jaminan fidusia tanpa seijin Penerima Fidusia, dan bila hal ini dilakukan maka Pemberi Fidusia dianggap telah melakukan Penggelapan. Untuk kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur, maka setiap jaminan fidusia perlu didaftarkan."

"ABSTRAK Nama : Cynthia Permatasari Program Studi : Magister IlmuKesejahteraanSosial ndash; FISIP UI Judul : PerananPT. Persero Bank Negara Indonesia, TbkdanKoperasiDalamMenujuKemandirianEkonomi. StudiDeskriptif: KoperasiCaturMakaryo di Kampoeng BNI Imogiri di DesaKarangtengah, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta PembentukanKoperasiCaturMakaryo dan hadirnya PKBL BNI,dilatarbelakangiolehketerpurukanhidupwargaDesaKarangtengahkarenahadirnyarenteniratau lsquo;bank plecit yang merajalela di wilayahtersebutdanketerbatasan modal yang dibutuhkanuntukmengembanganusaha yang dijalaniolehwargasetempat.Penelitianinidilakukandenganmenggunakanmetodekualitatifdeskriptif. Adapunpenelitianinibertujuanuntukmenjelaskanperanankoperasicaturmakaryodan PKBL BNI dalampenanggulanganpinjamanberbunga di kalanganpetanimiskin. Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa PKBL BNI danKoperasiCaturMakaryomemiliki lima peranan yang telahdijalankan, yaitu: menyelamatkanDesadari lsquo;bank plecit rsquo;; memfasilitasianggotakoperasiuntukmemperolehpinjamandanpelatihan; menjalinkerjasamaantara BNI danKoperasi; meningkatkantarafhidupdankesejahteraanwargaDesaKarangtengah; danmelakukan monitoring usahaanggotakoperasidanevaluasiperkembangankoperasi. Kata Kunci: Koperasi, KemandirianEkonomi, PKBL BNI.ABSTRACT Name Cynthia Permatasari Study Program Magister IlmuKesejahteraanSosial ndash FISIP UI Title The Role of PT. Persero Bank Negara Indonesia, Tbk with the cooperative to Economic Independences. Study Description CaturMakaryo Cooperatives at Kampoeng BNI Imogiri in DesaKarangtengah, Imogiri, Bantul, D.I. Yogyakarta The formation of CSR BNI and CaturMakaryoCooperative is motivated by the deterioration of the life of the Karangtengah rsquo s villagers due to the presence of loan sharks or lsquo bank plecit rsquo in the region and the limited capital needed to develop money businesses undertaken by local residents. This research was conducted by qualitative desciptive method. As for this study aims to explain the role of CaturMakaryoCooperative in the direction of economic independence in the Vilage of Karangtengah, Imogiri, Bantul, Special Region of Yogyakarta and to know the supporting and inhibiting factors of CaturMakaryoCooperative role. The results of the study show that CaturMakaryoCooperative have five roles that have been implemented, consisting of saving villages from lsquo bank plecit rsquo facilitating members of cooperative to obtain loans and training bridging between members cooperative with BNI improving living standards and welfare of rural villagers and monitoring cooperative members rsquo business and evaluation of cooperative development. Keywords Cooperative, Economic Independences PKBL BNI."

"ABSTRAKKrisis moneter yang memmpa Indonesia, telah melumpuhkan sebagian besar persendian ekonomi nasional, konsumsi nasional yang sempat menjadi harapan penyembuhan, gagal berperan dengan adanya kenaikan biaya produksi. Hal ini menjadikan peningkatan ekspor merupakan salah satu opsi, guna mengembalikan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik. Permasalahannya ialah, eksportir nasional pada umumnya merupakan eksportir tidak langsung, yang mana mereka melakukan impor bahan baku atau barang setengah jadi untuk diproduksi barang dengan nilai tambah tertentu, untuk diekspor kembali. Depresiasi kurs, tak pelak lagi merupakan kendala utama, yang menurunkan daya saing mereka. Kondisi ini pulalah yang menjadikan kebutuhan modal kerja, adalah suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, bagi kalangan eksportir nasional.Menanggapi keadaan itu, pemerintah mendirikan suatu Lembaga Pembiayaan Ekspor, yaitu PT. Bank Ekspor Indonesia (Persero) atau siangkatnya BEl, yang berfungsi menjadi media cash loan atau non cash loan bagi eksportir nasional. Namun mengingat risiko default yang relatif masih tinggi untuk kalangan nasabah debitur perbankan di Indonesia, maka dalam operasional sehari-harinya BEl hanya memberikan fasilitas pembiayaan atau penjaminan ekspor tersebut kepada eksportir yang telah menjadi debitur (dengan kolektibilitas lancar) pada beberapa bank devisa yang memang telah diseleksi secara ketat.Seiring dengan berjalannya waktu, BEl menghadapi beberapa kendala, seperti respon dari beberapa bank komersial terkesan kurang bersemangat di dalam membantu penyaluran fasilitas ini, mengingat resiko dari refinancing misalnya, ditanggung seluruhnya oleh kalangan bank komersial. Selain itu, kondisi pasca krisis, selain menjadikan kalangan bank komersial lebih selektif dan restriktif, juga menunjukkan kecenderungan beralihnya fokus layanan perbankan dari korporasi ke arah retail.Kendala lain berupa belum adanya perangkat Undang-Undang yang khusus melindungi fungsi BEI, sehingga selama ini EI masih berlindung pada Undang-Undang Perbankan, yang sama sekali tidak mengenal bentuk lembaga pembiayaan ekspor.Di lain pihak fenomena krisis sekarang ini menjadikan BEI sebagai penawar bagi kebutuhan modal kerja bagi para eksportir. Di saat krisis ekonomi ini berakhir, ketika akses modal kerja menjadi lebih mudah, dan tingkat bunga pinjaman (tingkat bunga global menurun), kemampuan serta daya tahan dari BEI, akan benar-benar diuji.Atas dasar kondisi ini, tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis kondisi actual dari BEI dengan memasukkan unsur kerangka pikir skenario masa depan, guna menelaah kesiapan perusahaan tersebut di dalam menghadapi tantangan di masa depan dengan menggunakan model analisis Five Force Model, analisis SWOT, dan analisis strategi generic. Output dari analisis-analisis di atas, akan disajikan sebagai alternatif strategi manajerial yang dapat diaplikasikan oleh BEI."