Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSearah dengan perkembangan di bidang perbankan dan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya di Indonesia yang tidak lepas dari resiko kredit bermasalah, oleh karenanya pemerintah telah mendirikan lembaga jaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Bentuk nyata kepastian hukum yang dihadirkan pemerintah terbukti dengan adanya kegiatan lelang eksekusi atas barang yang dijaminkan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya terhadap kewajiban (wanprestasi). Permasalahan yang kemudian muncul adalah wanprestasinya seorang debitur tidak serta merta membuatnya kehilangan hak-haknya. Debitur yang barangnya dilelang dengan nilai di bawah harga pasar berhak mendapatkan perlindungaan hukum, sama halnya bagi kreditur juga berhak memperoleh perlindungan hukum atas pelaksanaan lelang tesebut. KPKNL yang juga meliputi Pejabat Lelang mempunyai peran penting sebagai pihak yang berwewenang untuk melaksanakan lelang. Oleh karena itu perlu diketahui dengan jelas mengenai tanggung jawab Kantor Lelang termasuk di dalamnya Pejabat Lelang atas prosedur pelaksaan pelelangan yang akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait untuk meminimalisir timbulnya sengketa. Terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1962 K/Pdt/2011 yang menggugat pihak kreditur (PT Bank Panin), KPKNL serta Pemenang Lelang (PT Sawalata Karya Bersama) yang diajukan oleh debitur (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) yang merasa dirugikan dengan penetapan harga obyek lelang Hak Tanggungan yang dianggap telah dijual dengan nilai dibawah harga pasar, yang dimenangkan oleh kreditur. Dari hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban kantor lelang lebih bersifat formal bukan material, dalam hal ini lelang yang dilaksanakan kantor lelang Makassar telah dilakukan dengan prosedur yang benar. Penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dihimpun melalui studi dokumen dan wawancara.

---

ABSTRACTIn line with banking and other financing institution growth in Indonesia, which is not free from the risk of non-performing loans, therefore the government has established a strong guarantee institutions in order to provide legal certainty for stakeholders. The existence of legal certainty, which presented by government can be seen in an auction execution as a consequence of default. The problem is a debtor who is default does not lose his rights, they still have legal protection. The property of defaults then be sold by auction with a value below market price eligible deserve legal protection, as well as the creditors are deserve legal protection. State Assets and Auction Service Office which also includes officials have an important role as the authorities to conduct an auction. Therefore, it need to be clear about the responsibilities of the State Assets and Auction Service Office that will be very beneficial for the parties who are involved to minimize lawsuit. Related to Supreme Court Decision No. 1962 K/Pdt/2011 who sued the creditor (PT Bank Panin), State Assets and Auction Service Office, as well as the Winning Bidder (PT Sawalata Work Together) filed by the debtor (PT Anugerah Cemerlang Indonesia) who feel aggrieved to his property which have been sold below market price. From the research, the responsibility of Auction Office are formal not material, in this case, Makassar Auction Office has been done with proper procedures. Research literature with the normative juridical form of research that is descriptive and evaluative study design Case Study Design to obtain a comprehensive and integrated information related to the case in a court ruling that supported the studied primary legal materials, secondary and tertiary. Data were collected through interviews and document study."

"Teknologi dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan di era saat ini atau jaman modern saat ini. Salah satu wujud dari kemajuan teknologi yang digunakan umat manusia saat ini adalah komputer dan internet. Komputer dan internet dimamfaatkan untuk mempermudah segala urusan manusia baik dari penyimpanan data ataupun memproses kegiatan manusia.Teknologi ini digunakan untuk mempercepat laju kegiatan bisnis. Selain teknologi untuk mempercepat laju bisnis para pelaku usaha juga memerlukan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan yaitu perbankan syariah. Meskipun perbankan syariah telah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasionalnya, pembiayaan yang bermasalah atau macet tidak dapat dihindari mengingat banyaknya unsur yang mempengaruhinya. Upaya terakhir yang dapat perbankan syariah lakukan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah eksekusi lelang yang dilakukan di KPKNL. Perkembangan teknologi yang sangat cepat juga berpengaruh pada pelaksanaan lelang di Indonesia yang mana saat ini dilakukan dengan E-Auction (lelang melalui internet). Perbankan syariah sebagai lembaga jasa keuangan syariah harus menjamin kesesuaian pelaksanaan lelang E-Auction pada KPKNL sesuai dengan hukum Islam. Sehingga perlu dilakukan penelitian dalam bentuk terses dengan rumusan masalah Pertama, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam mengenai pelaksanaan lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction? dan Kedua, bagaimanakah tinjauan yuridis hukum Islam terhadap prosedur dan mekanisme lelang eksekusi jaminan perbankan syariah melalui E-Auction pada KPKNL?.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yang menggunakan data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah dan maslahah mursalah penulis menyimpulkan bahwa proses lelang eksekusi yang dilakukan oleh perbankan syariah melalui lelang E-Auction pada KPKNL menurut Islam adalah halal karena tidak ada syara’ yang melarangnya dan selama prosedur dan mekanisme yang dilakukan dalam prakteknya sesuai dengan syarat jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal yang menyimpang adalah pencantuman informasi dari barang yang dijual tidak jelas dan detail baik itu foto barang ataupun legalitas dari barang yang hendak dijual.

---

Technology and humans are two things that cannot be separated in the current era or in today's modern era. One form of technological progress that is used by mankind today is computers and the internet. Computers and the internet are used to facilitate all human affairs, both from storing data or processing human activities. This technology is used to accelerate the pace of business activities. In addition to technology to accelerate the pace of business, business actors also need financing assistance provided by financial service institutions, namely Islamic banking. Even though Islamic banking has implemented the precautionary principle in carrying out its operations, problematic or non-performing financing cannot be avoided given the many elements that influence it. The last effort that Islamic banking can take in resolving non-performing financing is the execution of an auction conducted at the KPKNL. The rapid development of technology has also affected the implementation of auctions in Indonesia, which are currently being conducted using E-Auction (auctions via the internet). Islamic banking as a sharia financial service institution must ensure the suitability of the implementation of the E-Auction auction at the KPKNL in accordance with Islamic law. So it is necessary to conduct research in the form of a separate problem formulation. First, how is the juridical review of Islamic law regarding the implementation of the auction execution of sharia banking guarantees through E-Auction? and Second, how is the juridical review of Islamic law on the procedures and mechanisms for the execution of sharia banking guarantees through E-Auction at the KPKNL? The research method used is a normative juridical research method, which uses secondary data and is analyzed qualitatively. By using the maqashid sharia approach and maslahah mursalah the authors conclude that the execution auction process carried out by Islamic banking through the E-Auction auction at KPKNL according to Islam is halal because there is no syara' prohibiting it and as long as the procedures and mechanisms carried out in practice are in accordance with the terms of sale. purchase that does not conflict with Islamic law. However, in practice there are deviations that are not in accordance with Islamic law. The thing that deviates is the inclusion of information on the goods being sold is not clear and detailed, whether it's photos of the goods or the legality of the goods to be sold."

"Pada pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan, nilai limit ditentukan oleh kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Nilai limit yang ditentukan oleh kreditur terhadap objek eksekusi hak tanggungan dibawah NJOP adalah salah satu alasan debitur mengajukan gugatan terhadap pembatalan lelang. Salah satu putusan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 319/Pdt/2014/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimanakah kewenangan penjual dalam menetapkan nilai limit objek lelang berdasarkan PMK Nomor 93/2010 dan PMK Nomor 40/2006 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 serta bagaimanakah keabsahan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Bandung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa kewenangan penjual dalam menentukan nilai limit objek lelang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 471 K/Pdt/2015 berlaku ketentuan Pasal 35 ayat 2 jo Pasal 36 PMK Nomor 93/2010, dimana dalam menentukan nilai limit objek lelang tidak hanya didasarkan pada NJOP saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Sedangkan apabila perkara diajukan pada saat berlakunya PMK 40/2006, maka berdasarkan Pasal 29 ayat 4 angka 2, harga limit barang yang dimaksud dalam pasal ini, dasar penilaiannya dapat dilakukan oleh Penilai Internal dengan memperhatikan NJOP, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1, Pasal 35 ayat 2, Pasal 36, Pasal 91 PMK Nomor 93/2010, Pasal 1 angka 3 UU PBB, dan Pasal 4 ayat 2 huruf b PP Nomor 71/2008, nilai limit objek lelang yang berada dibawah NJOP sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL Bandung.

---

The execution of auction of mortgage execution, reserve price is determined by the creditor as a guarantee rights holder. The reserve price that determined by the creditor to the object of mortgage execute under NJOP is one of the reasons the debitor filed a lawsuit to against the cancellation of the auction. One of those Decision that will be discussed in this thesis is The Decision of Bandung District Court No. 274 Pdt.G 2013 PN.Bdg jo The Desicion of Bandung High Court No. 319 Pdt 2014 PT.Bdg jo The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. The issues that will be discussed are how was the authority of the seller in determining the reserve price of the object auction based on PMK No. 93 2010 and PMK No. 40 2006 on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 as well as how was the validity of the auction conducted by KPKNL Bandung based on The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015. This research is a juridical normative with research type of descriptive analytic.

Based on the results of the research, we can conclude that the authority of the seller to determine the reserve price of the object auction in The Decision of Supreme Court No. 471 K Pdt 2015 applicable the provisions of Article 35 paragraph 2 jo Article 36 of PMK No. 93 2010, whereby in determining the reserve price of the object auction not only based on NJOP, but also influenced by other factors. Meanwhile, if the case is submitted when PMK 40 2006 is applicable, based on Article 29 paragraph 4 point 2, the reserve price that referred in this article, the basic assessment can be carried out by the Internal Appraiser regarding to NJOP, and based on the provisions of Article 1 paragraph 1, Article 35 paragraph 2, Article 36, Article 91 of PMK No. 93 2010, Article 1 paragraph 3 of PBB Act, and Article 4 paragraph 2 point b Government Regulation No. 71 2008, the reserve price of the object auction that under NJOP did not affect the validity of the auction that conducted by KPKNL Bandung."