Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The carrefour a france's retail corporation signed share purchase agreement on 21 January 2008 with P.T Alfindo and Prome Horizon Pte for aquisition of 75 % majority share of Alfa Supermarket at total amount of IDR 674 billion....."

"Aquisition according to Act No. 40/2007 slightly differs to the Act No. 1/1995. Firstly, the Act No. 40/2007 does not discuss quantity of acquired share have impact on the shifting control; whilst the Act No.1/1995 stresses on quantity of acquired share that should acquire in a whole share or big-part share which causes to the shifting control over corporate...."

"Purpose of the study is to examine two variables, market value and earning per share, which are influencing the length of holding period for stocks investment...."

"Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh suatu proses akuntansi merupakan salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan investasi. Salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan dalam analisa fundamental suatu saham adalah price/book value (PBV) ratio. Damodaran (1996) menggunakan return on equity, beta, earnings growth, dan payout ratio untuk memperkirakan PBV dalam penilaian saham di NYSE dan AMEX. Dengan variabel bebas yang sama, India Wijaya (1997), Siddharta Utama dan Anto Yulianto (1998) menemukan bahwa hanya return on equity yang berpengaruh signifikan terhadap PBV ratio pada Bursa Efek Jakarta. Studi ini menggunakan determinan masing-masing variabel bebas ke dalam model yang digunakan oleh Damodaran (1996). PBV ratio diperkirakan oleh dua multiple regression. Multiple regression pertama menggunakan profit margin, asset turnover, tax burden, compound leverage, payout ratio, dummy start up, dummy consolidation, dummy product type, dan degree operating leverage sebagai variabel bebas. Multiple regression kedua menggunakan profit margin, asset turnover, tax burden, dan compound leverage sebagai variabel bebas. Multiple regression yang dihasilkan digunakan untuk memperkirakan PBV ratio. Selisih PBV aktual dan PBV perkiraan terendah masuk dalam portfolio undervalued, dan selisih tertinggi masuk dalam portfolio overvalued. Sampel yang digunakan adalah saham perusahaan manufaktur dengan periode pengujian 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, dan periode gabungan 1992-1998. Studi ini menemukan bahwa rasio profitabilitas (profit margin dan asset turnover) memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap PBV ratio dibandingkan rasio leverage (tax burden dan compound leverage). Pada periode 1992-1994, asset turnover, profit margin dan tax burden merupakan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi PBV ratio. Pada periode 1996-1998, dummy product type dan profit margin merupakan variabel yang lebih berpengaruh terhadap PBV. Studi menunjukkan dalam kondisi normal, PBV ratio pendekatan fundamental dapat digunakan untuk membentuk portfolio undervalued, yang memberikan return signifikan dengan menggunakan faktor fundamental yang tercermin pada laporan keuangan. Portfolio undervalued yang dibentuk oleh dua multiple regression memberikan beda return yang signifikan relatif terhadap portfolio overvalued pada tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1998 (signifikansi 90%)."

"Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS.

---

Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.

Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting."