Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya pemerintah kolonial terhadap pelestarian lingkungan di Hindia Belanda. Perusakan hutan dan perburuan hewan liar, merupakan masalah krusial yang mengancam kelestarian lingkungan hidup pada awal abad di Hindia Belanda. Hal tersebut dibuktikan dari musim pancaroba dan hujan yang tidak turun pada musim basah. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda membuat beberapa landasan kebijakan untuk membatasi kerusakan dan melestarikan alam. Landasan kebijakan tersebut merupakan hasil dari masukan dan aksi sekelompok ilmuwan yang peduli terhadap lingkungan. Ide pemikiran Ilmuwan di Hindia Belanda tidak terlepas dari upaya pelestarian alam yang ada di Belanda. Sebagai negara induk, Belanda mempunyai peran penting sebagai pemicu dari beridirinya gerakan pelestarian alam di Hindia Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, dengan menelusuri Staatsblad lembaran negara , dan statuten yang melalui tahapan kritik. Sehingga dapat di interpretasi dan menghasilkan penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangun landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan yang konstruktif dengan membangun cagar alam dan suaka margasatwa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the efforts of the colonial government towards environmental conservation in the Dutch East Indies. The destruction of forests and the hunting of wild animals, was a crucial issue that threatened the preservation of the environment at the beginning of the century in the Dutch East Indies. This is evident during the transition season when the rain did not fall in the wet season. At the beginning of the 20th century, the Dutch East Indies colonial government made several policy platforms to limit environmental damage and preserve nature. The foundation of the policy is the result of input and action of a group of scientists who care about the environment. The ideas and thoughts of the scientists in the Dutch East Indies cannot be separated from the efforts of nature conservation in the Netherlands. As a mother country, the Netherlands had an important role as a trigger of the establishment of nature conservation movement in the Dutch East Indies. The method used in this research is the historical method, namely through the heuristic stage, by tracing the Staatsblad, and statuten through criticism stage. So that, can be interpreted and be writed as history. The results of this study indicate that the Dutch East Indies colonial government has built a constructive policy regarding environmental management by establishing nature reserves and wildlife sanctuaries. "

"Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Perlindungan sumber daya alam hayati pada hakikataya timbul akibat kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam hayati itu sendiri. Untuk menghindari akibat-akibat yang merugikan, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam hayati secara seksama Untuk itu ada beberapa konvensi nasional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, baik WHC, WCS, WCN, OCF, UNCLOS adalah sebagai landasan hukum internasional yang terhadap pelaksanaanya didelegasikan kepada negara-negara. Sejalan dengan itu Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam hal ini berfungsi sebagai landasan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati, kemudian juga didukung oleh UU No. 5 Tahun 1994 tentang Konvesi Keanekaragaman Hayati Tahun 1992 (pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity), lalu diundangkannya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikeluarkannya UU NO. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan berlakunya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Keseluruh Undang-undang tersebut bersifat horizontal dan yang menjadi legitimasi oleh Pemerintah kota Batam untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan terumbu karang di Batam adalah UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah memiliki hubungan dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi kewilayahan antar susunan pemerintah. Pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (2) dan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dernikian Pemerintah Kota Batam juga berwenang untuk melakukan perlindungan terhadap sumber daya alam khususnya terumbu karang yang berada dalam ruang lingkup wilayah kewenangannya. Bentuk yang mungkin dapat digunakan sebagai landasan hukum pengelolaan dan perlindungan terumbu karang di Batam yakni antara lain : pengaturan administratif; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; yang mungkin dapat dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga dapat lebih mengatur, mengawasi, sekaligus melakukan penegakan hukum sehingga diharapkan dapat melestarikan keanekaragaman sumber daya alam hayati khususnya terumbu karang di wilayah Batam yang secara ekonomis menjadi tumpuan hidup masyarakat nelayan di Batam."

"Penelitian ini hendak menerangkan hubungan antara orientasi religius dengan sikap terhadap konservasi alam. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan tentang apakah halhal religius di masa kini memiliki makna fungsional dalam menjawab persoalanpersoalan jaman modem. Pertanyaan tersebut menggugah peneliti untuk mempersoalkan arti agama dalam kaitannya dengan kehidupan masa kini. Tema yang diangkat di sini adalah mengenai lingkungan hidup atau ekologi. Tema ini menjadi penting mengingat kondisi alam yang semakin hari semakin banyak mengalami kerusakan di sana-sini. Sementara ketergantungan manusia terhadap alam sulit dihilangkan karena bagaimana pun manusia adalah bagian dari proses evolusi alam (Wackemagel, 1997). Dengan latar belakan yang demikian, dirumuskan masalah sebagai berikut: (1) Apakah ada hubungan antara orientasi intrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam? Dan (2) Apakah ada hubungan antara orientasi ekstrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam? Untuk menjawab masalah tersebut diajukan hipotesa: (1) Ada korelasi yang signifikan antara orientasi intrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam; dan (2) Ada korelasi yang signifikan antara orientasi ekstrinsik dalam beragama dengan sikap terhadap konservasi alam. Masalah dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan pendekatan teori ekiektik humasnistik dari Gordon W. Allport (1950) dipadu dengan teori sikap dari Krech, Crutchfield dan Ballachey (1962). Dari sisi metodeologi, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti hendak membuat generalisasi tentang hubungan kedua ide tersebut di atas (religiusitas dan sikap terhadap konservasi alam). Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data adalah kuesioner skala sikap dan sebuah kuesioneryang diskala dengan metode paired comparison judgment (Guilford, 1954).Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi yang merupakan indeks untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (Guilford & Fruchter, 1978). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) orientasi religius intrinksik tidak berkorelasi dengan sikap terhadap konservasi alam; dan (2) orientasi ekstinksik berkorelasi positif dengan sikap terhadap konservasi alam. Hasil ini tidak sejalan dengan apa yang dikemukakan Allport Ketidaksesuaian ini dibahas dalam diskusi. Salah satu penjelasan tentang hal ini adalah rendahnya sosialisasi tentang pelestarian lingkungan dalam praktek ajaran agama. Hal lain yang berpengaruh terhadap hasil adalah restricted range karena sampel yang homogen menyebabkan skor-skor yang diperoleh tidak menghasilkan korelasi yang sejalan dengan teori Allport."

"Tulisan ini merupakan analisis terhadap kaitan antara keberadaan sumber daya alam, konflik dan perdamaian. Di satu sisi, sumber daya alam adalah berkah alam untuk manusia, supaya ia bisa mempertahankan keberadaannya, dan mengembangkan kebudayaannya. Sumber daya alam yang diolah dengan baik bisa membantu terciptanya kemakmuran dan perdamaian yang lestari di suatu masyarakat. Di sisi lain, terutama sejak akhir abad 20, sumber daya alam justru menjadi sumber konflik bersenjata yang melahirkan korban jiwa maupun harta benda yang besar di berbagai belahan dunia. Beberapa unsur yang memicu konflik, sekaligus mendorong perdamaian, terkait dengan sumber daya alam yang ada, akan dibahas di dalam tulisan ini. Tulisan ini mengacu pada penelitian yang dibuat oleh Michael Beevers, sekaligus penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh penulis."

"Hutan Tesso Nilo di Propinsi Riau adalah salah satu hutan dataran rendah yang masih ada di Sumatra. Hutan ini merupakan salah satu hutan yang memiliki level keragaman tanaman yang tertinggi yang pernah diteliti di dunia, yang mencapai 218 keragaman spesies sementara keragaman. Keragaman ini lebih tinggi dari Hutan Amazon sekalipun dan hutan tropis lainnya di Indonesia. Selain jasa ekosistemnya, hutan ini merupakan kawasan ideal sebagai pendukung populasi gajah dan harimau sumatra yang terancam. Hutan ini juga mendukung perekonomian masyarakat lokal dari adanya akses ke Hutan Tesso Nilo untuk memperoleh madu, kayu bakar, dan ikan selais. Hutan ini sangat potensial untuk dikonservasi karena merupakan High Conservation Value Forest. Hutan Tesso Nilo ini berada diantara 4 kawasan lindung lain, sehingga apabila usaha konservasi hutan ini terwujud maka akan tercipta area konservasi dengan 3 juta hektar yang memiliki multi fungsi meliputi 5 kawasan lindung. Sayangnya hutan seluas 158.000 hektar ini berada di bawah konsesi 4 HPH. Juga terdapat banyak hal yang mengancam eksistensi hutan ini terutama penebangan illegal yang dilakukan secara besar-besaran. Diperkirakan dengan level penebangan illegal seperti sekarang ini, hutan akan habis dalam waktu 8 tahun. Penulis berusaha memonetarisasi manfaat intangible dari konservasi Hutan Tesso Nilo, mengingat begitu banyak tekanan dan ancaman terhadap hutan ini yang motifnya mengacu pada eksploitasi manfaat-manfaat yang memberikan keuntungan finansial. Untuk mengetahui nilai dari konservasi Hutan Tesso Nilo dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan valuasi ekonomi, baik metode primer maupun metode sekunder. Dari hasil yang diperoleh terlihat bahwa manfaat hutan bila dikonservasi sangat besar yaitu 33,9 trilyun rupiah. Nilai ini sebagian besar berasal dan manfaat tidak langsung yang disediakan hutan secara gratis bagi kesejahteraan manusia. Rasio dari manfaat biaya memperlihatkan nilai sebesar 55,4. Rasio yang lebih dari satu ini menunjukkan bahwa kegiatan konservasi Hutan Tesso Nilo layak untuk dilakukan karena nilai ekonomi totalnya sangat besar. Konservasi Hutan Tesso Nilo akan berdampak bagi kelangsungan kelestarian Hutan Tesso Nilo dan keanekaragaman hayati yang hidup di dalamnya. Selain itu konservasi Hutan Tesso Nilo juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia tanpa merugikan alam dan kehidupan di dalamnya."

"Menghilangnya ekosistem hutan bakau merupakan salah satu ciri dari munculnya masalah kerusakan di lingkungan pesisir pantai. Hilangnya hutan bakau ini yang sebagian besar dikonversi menjadi lahan tambak ikan dan udang merupakan cerminan dari faktor-faktor yang saling terkait seperti sistem kepemilikan dan model pengelolaan. Untuk menghindari semakin rusaknya wilayah pesisir dan juga untuk mengembalikan kelestariannya, banyak usaha ditempuh oleh berbagai kalangan seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi atau individu lain yang memiliki kepedulian terhadap wilayah pesisir. Tesis ini berangkat dan upaya-upaya tersebut di atas, khususnya yang dilakukan oleh masyarakat yang langsung bersentuhan dan hidup di wilayah pesisir yang mengalami kerusakan. Dengan mengambil kasus Tongke-tongke yang terletak di pesisir kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, penulis berusaha memperlihatkan bagaimana wilayah pesisir yang dulunya hancur oleh abrasi berhasil diselamatkan dengan usaha penanaman bakau oleh penduduk sekitarnya, yang bekerja sebagai nelayan dan mencari nafkah di laut. Secara detail penulis juga memperlihatkan bagaimana lingkungan fisik yang ada disiasati untuk dapat ditanami bakau, bagaimana hubungan pekerjaan kenelayanan dengan keberhasilan penanaman, dan motivasi apa yang membuat penduduk begitu giat melakukan penanaman terus menerus hingga kini. Akan diperlihatkan pula bagaimana hubungan kekerabatan yang mendasari modal sosial (social capital) yang mengarah ke terjadinya kerjasama dapat memberi dukungan terhadap upaya penanaman. Sejauh mana kerjasama tercipta dan dalam konteks apa saja, juga termasuk dalam pembahasan di sini. Fokus utama tesis ini adalah menyoroti bagaimana institusi sosial yang diciptakan penduduk nelayan Tongke-tongke mendukung keberhasilan usaha mereka menyelamatkan wilayah pesisir, dan mengembalikan ekosistem hutan bakau. Dengan menggunakan konsep institusi sosial Ostrom beserta prinsip-prinsip pengembangannya, penulis berusaha memperlihatkan proses penciptaan institusi tersebut sampai akhirnya dapat disepakati penduduk. Konsep Bourdieu mengenai struktur objektif dan teori schema dan Strauss dan Quinn juga digunakan untuk melihat perkembangan dari institusi yang tercipta. "

"Penelitan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan program pembentukan kader konservasi di Kawasan Taman Nasional Tanjung Puling Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data dari observasi, dokumentasi dan infomian. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terhadap informan yang terkait, dokumentasi terhadap laporan tertulis dan observasi lapangan. Pemeriksaan terhadap data didasarkan kriteria derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kriteria kepastian. Kegiatan analisis data berupa mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan program berupa aspek Manusia (Human) ketentuan persyaratan untuk masyarakat sasaran program dapat dipenuhi, penyelenggaraan kegiatan program lebih berkesan sebagai kepentingan administratif, kesadaran dan partisipasi masyarakat sekitar sangat menentukan efektifitas program ini. Aspek Sumberdaya (Material) secara ekonomis program ini diharapkan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, program ini adalah (bentuk dan cakupan) kegiatan menyesuaikan pada dana/biaya yang tersedia, panitia mampu memanfaatkan fasilitas yang ada dan mobilisasi perlengkapan cukup efektif. Aspek Gagasan (Ideational) pemetaan terhadap harapan melakukan perubahan dalam jangka pendek, menengah .dan panjang belum cukup jelas, rancangan program disusun dengan komposisi materi mencakup hal-hal yang menurut persepsi penyelenggara dibutuhkan dan dianggap penting, model pengajaran andragogik dirasakan tepat dalam mendukung tujuan untuk melakukan perubahan, kegiatan yang dilakukan bersifat memberi contoh dan disertai dengan sistem insentif yang memadai bagi tindakan yang mendukung, untuk mencapai tujuan konservasi, harus dipikirkan kompensasi yang seharusnya diterima masyarakat. Proses pelaksanaan mencakup aspek rencana intervensi yang dipersiapkan terlalu berat dan sulit untuk dapat dikerjakan secara optimal. Aspek program sebagaimana adanya berupa mekanisme penetapan kader mengingkari prinsip partisipatoris.Kesimpulan menunjukkan bahwa proses kegiatan program sudah sesuai dengan kondisi normatif, pembentukan kader konservasi dilakukan dalam jenjang atau tingkatan, Panitia kader konservasi selalu berasal dari tenaga struktural dan fungsional, masyarakat yang tinggal disekitar kawasan merupakan pihak paling berkepentingan dengan kegiatan program. Dana program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan pendidikan tidak mengakomodasikan kebutuhan dan persoalan lapangan, fasilitas sudah tercakup dalam pembiayaan, pertengkapan disiapkan sebelumnya bekerjasama dengan mils kerja Balai Taman Nasional Tanjung Puling. Filosofi yang dianut adalah melakukan perubahan terhadap cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku ke arah positif. Kurikulum dirancang dengan mengacu pada kebutuhan normatif, kegiatan didominasi oleh model paedagogi, kompetensi dan onentasi administratif yang terlalu kuat menjadi kendala upaya mefakukan perubahan, keterikatan masyarakat secara ekonomis, kultural maupun spritual harus menjadi fokus tindakan konservasi, upaya intervensi terlalu banyak yang dibebankan pada kader konservasi.Faktor yang mempengaruhi berhasilnya program antara lain adanya permainan yang bertemakan konservasi, adanya keseriusan Balai Taman Nasional Tanjung Puling memberikan pemahaman kepada masyarakat, praktek lapangan yang selalu dilaksanakan dalam kawasan konservasi, pembinaan kader melalui Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia, adanya dukungan masyarakat menyediakan fasilitas dan mendampingi peserta dalam kegiatan di lapangan.Sedangkan untuk saran, penulis merekomendasikan beberapa butir, diantaranya perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban kader konservasi, tingkatan kader konservasi yang jelas, kebutuhan pendidikan yang compentence based. Waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan rencana dan menyesuaikan waktu libur untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa."