Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 123916 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ranie Ismidiana Sary
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25630
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Apriyono
"Reunifikasi Jerman yang menandai berakhirnya era Perang Dingin yang memisahkan Eropa ke dalam blok Barat dengan blok Timur, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dalam struktur dunia internasional terutama di kawasan Eropa. Tidak lama kemudian diikuti dengan pecahnya Uni Soviet dan berimbas dengan jatuhnya rezim Komunis di negara - negara Eropa Tengah dan Timur, maka sistem sosialis komunis yang selama ini dianut mulai ditinggalkan oleh negara - negara di kawasan itu. Negara - negara yang secara geografis terletak di Eropa Tengah dan Timur mulai beralih menuju sistem demokrasi Barat dan ekonomi pasar. Akibatnya proses transformasi di kawasan tersebut mulai gencar dilakukan dengan intensif. Di Polandia, proses transformasi dengan cepat dan disertai adanya perubahan mendasar sistem ekonomi Polandia, yang mana sistem ekonomi terpusat diganti sistem ekonomi pasar. Adanya perubahan radikal itu mempunyai pengaruh terhadap perekonomian Polandia yang secara perlahan namun pasti tumbuh dan berkembang.
Jerman merupakan negara besar di Eropa serta menjadi salah satu pendiri Uni Eropa dan berbatasan langsung dengan Polandia di wilayah Eropa bagian Tengah memandang perlu untuk memberikan bantuan di segala bidang termasuk ekonomi kepada Polandia agar dapat berhasil dalam rangka melaksanakan proses transformasinya. Bantuan Jerman diperlukan dan berguna tidak hanya pada proses transformasi saja melainkan untuk membantu Polandia dalam memenuhi kriteria - kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Eropa untuk menjadi anggota Uni Eropa. Jerman sangat berkepentingan akan keberhasilan Polandia dalam usaha - usaha itu dikarenakan hubungannya dengan Polandia mempunyai keterkaitan erat dengan sejarah masa lalunya.
Kebijakan luar negeri yang digariskan oleh Jerman sangat mendukung diberikannya bantuan terhadap Polandia baik moril maupun materil untuk mendukung segala upaya Polandia agar dapat menjadi anggota penuh Uni Eropa."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22338
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cut Amalia Revianty
"Skripsi ini membahas mengenai proses ratifikasi perjanjian Protokol Kyoto di Australia yang berlangsung dari tahun 1998-2007. Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan gas rumah kaca untuk negara-negara maju yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim global. Proses ratifikasi Protokol Kyoto yang berlangsung lama disebabkan oleh perdebatan politik pro dan kontra antara pemerintahan koalisi liberal-nasional dan pihak oposisi yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Hijau dan Partai Demokrat Australia di Parlemen. Penelitian ini menggunakan teori two-level game yang dikemukakan oleh Robert Putnam untuk menjelaskan bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada dua tingkat negosiasi yang terjadi, yaitu negosiasi di tingkat I (Internasional) dan di tingkat II (domestik). Two level game juga menjelaskan tentang win-set yang memiliki peran besar untuk menetukan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung di Parlemen Australia mengahasilkan bahwa pemerintahan John Howard tetap menolak ratifikasi namun pemerintah memiliki komitmen membuat kebijakan-kebijakan untuk pengurangan gas rumah kaca yang mendekati target Protokol Kyoto. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni tingkat kesepakatan untuk meratifikasi dilakukan setelah pergantian pemerintahan di tahun 2007 dimana ratifikasi tersebut dilaksanakan oleh Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri yang baru terpilih.

This thesis discusses the ratification process of the Kyoto Protocol agreement in Australia that lasted from 1998-2007. The Kyoto Protocol is an international treaty which regulated the reduction of greenhouse gases for developed countries that aimed to tackle the problem of global climate change. The ratification process of Kyoto Protocol which lasted a long time was due to the political debate of the pros and cons between the government which are the Coalition of Liberal-National parties and the Opposite parties which include the Australia Labor Party, the Greens, and the Australian Democrats in Parliament of Australia. The theory used in this this qualitative research is the two level-game theory by Robert Putnam, and it is used to explained that there are two levels of negotiation that occur during the decision making proccess, namely negotiation level I( International) and Level II (domestic). Two level game theory is also explains about win-set which have a major role to determine decision in the process of ratification in a treaty. Based on the findings of this research, the negotiations conducted in the Parliament of Australia resulted in the refusal of John Howard’s Government on the ratification. Nonetheless, the government still showed their commitment to make policies for the reduction of greenhouse gases which approached the target of the Kyoto Protocol. Another finding of this research is that agreement on the ratification was carried out after the government transition in 2007 and was spesifically carried out by Kevin Rudd as the newly elected Prime Minister."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eksa Septiana
"[ABSTRAK
Setelah bergabung dengan UE, ekonomi negara-negara Visegrad semakin terbuka dan mengalami peningkatan
PDB. Hal ini disebabkan oleh kebijakan liberalisasi perdagangan, yang telah diterapkan sejak negara-negara
Visegrad masih dalam tahap persiapan keanggotaan UE. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan
berupa peningkatan kuota, penghapusan bea, dan kemudahan dalam regulasi pada barang impor. Di pihak lain,
UE juga memperoleh keuntungan dengan bergabungnya negara-negara Visegrad karena pangsa pasar UE
semakin luas.ABSTRACT Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU?s market share more expand;Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU?s market share more expand, Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the
increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad
countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was
implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on
the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the
EU’s market share more expand]"
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
MK-PDF
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Sutadi
"Historically, the Balkans has been the object of territory disputes since 14th century. Surrounding countries have fought to expand their sphere of influence over the area. This is unsurprising, given the strategic value of the Balkan countries even now. The fact of the matter is the demand for natural gas in Europe is increasing annually, while at the same time the rate of gas production is steadily plummeting. For this very reason, the West makes if a top priority to keep Balkan countries stable and peaceful, especially because it will secure gas supply from Central Asia to Europe. On the other hand, Russia will not remain silent under the threat of encroachment upon its sphere of influence by the West. To understand this issue, the author uses geopolitics perspective and Heartland theory by Sir Halford J. Mackinder (1861 - 1947) as a framework to analyze the behavior of great powers that are involved in this conflict of interest."
Jakarta: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2017
327 JHLN 3:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Oloan Bahagia
"Tesis ini mendeskripsikan dan menganalisis tentang sentimen kedaulatan anggota Uni Eropa yang menjadi kendala dalam memaksimalkan peran CFSP. Masalah ini dapat diidentifikasi sebagai hal seperti bagaimana menyelaraskan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama dengan negara-negara anggota secara efektif di dalamnya, kemudian masalah alat atau instrumen pelaksana kebijakan, dan yang paling penting adalah bagaimana Uni Eropa mengatasi atau menyatukan perbedaan. Kepentingan anggota Uni Eropa yang umumnya dipengaruhi oleh tiga negara inti Uni Eropa yaitu Prancis, Jerman, dan Inggris yang selalu mendominasi dan menentukan berbagai pertumbuhan dalam kerangka Uni Eropa dan Eropa, termasuk juga dalam hal keamanan Eropa. Tesis ini juga mencoba untuk mengetahui bentuk-bentuk kerjasama pertahanan dan keamanan Uni Eropa yang dapat aktif dalam menjaga perdamaian regional dan diasumsikan dapat diterima oleh semua anggota Uni Buropean tanpa harus mengabaikan kepentingan nasional salah satu atau beberapa negara anggota. . Tesis ini, meskipun menyimpulkan bahwa CFSP Uni Eropa khususnya dalam hal kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa masih bergantung pada NATO dan masih akan dilanjutkan
This thesis describes and analyzes about sentiment of member sovereignty of the European Union that is becoming constraint in maximizing role of CFSP. This problem can be identified as a thing such as how to harmonize common foreign and security policy with member nations effectively in it, then the problem of appliance or instrument executor of policy, and the most important thing is how European Union overcome or unite the different interests of member of European Union which was generally influenced by the three EU core states that is, French, Germany, and UK which always predominate and determinant various growth in framework of European Union and Europe, including also in the case of European security. This thesis also tries to find out the forms of European Union defense and security cooperation that can be active in taking care of regional peace and assumed can be accepted by all member of Buropean Union without having to disregard natonal interest one of or some of member's state. This thesis, although conclude that CFSP of European Union especially in the case of EU's defense and security policies still dependent on NATO and still will be continued."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T-Pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Fatiah
Depok: Universitas Indonesia, 2004
S26188
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sophiana Widiastutie
"The worldwide energy consumption has been growing steadily. By the year 2050, world-wide energy demand is projected by the World Energy Council to be at least double its present level. In recent years, the global energy supply has grown too, but the demand for energy has been growing faster than supply. Regarding to the importance of energy and the strategic position as a major energy producer, the government of Russia takes a dominant state-controlled to the production and the distribution's network of energy. The energy activities are also used by Russian government as a part of its foreign policy. The dependencies of other CIS countries and EU on Russian energy have some effects to the relations among those countries. And the Russia's energy policy has been linked to Russia's efforts to regain its position as a strong international power."
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24989
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Widia Librianti
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
S7906
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
S8008
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>