Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini mencoba melakukan penelitian terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi sejarah, data yang digunakan adalah data dokumen dengan data utama berasal dari tiga buku biografi Umar bin Abdul Aziz yang masing-masing ditulis oleh Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi dan Imadudin Khalil.Dari hasil penelitian diketahui bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesesuaian dengan syari'at dan pola hidup sederhana sebagai dasar filosofi tata kelola pemerintahannya, termasuk di dalamnya keuangan publik. Sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah mengembalikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, optimalissi kharaj, menetapkan beban jizyah yang relatif tinggi, memberantas korupsi dan nepotisme, dan gerakan penghemtan dan efisiensi. Dalam menetapkan belanja publik, Umar bin Abdul Aziz menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas uama, selaras dengan salah satu tujuan syari'at yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia. Dari analisis yang dilakukan diketahui bahwa kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz relevan untuk diterapkan pada masa kekinian, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud.

---

This thesis tries to make a research toward public finance management era Umar Bin Abdul Aziz so as to prosper the society. The thesis uses a qualitative method by historical study approach. The data being used are documentary data with primary data mainly deriving from three Umar Bin Abdul Aziz biographycal books which were written by Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Jauzi and Imadudin Khalil consecutively.From the research, it is known that Umar Bin Abdul Aziz makes use of shariah and austerity as philosophical basis of its goverment management, including public finance. As for Public Finance decision being taken by Umar Bin Abdul Aziz is to put zakah back as primary source of government?s income, optimize kharaj, decide high level of jizyah, fight against corruption and nepotism, and socialize simplicity and efficiency. In setting government expenditure, Umar Bin Abdul Aziz puts social prosperity as top priority, and accordance with one shariah objectives that is to accomplish prosperity for human beings. From the analysis done, it is identified that Umar Bin Abdul Aziz public finance management decision is relevant to be implemented to the present condition, so that social prosperity can be attained."

"Penulisan skripsi ini didasarkan pada masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara.Salah satu akibat hukum masuknya keuangan BUMN Persero sebagai keuangan negara adalah pemeriksaan keuangan BUMN Persero dilakukan oleh Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan.Masuknya BUMN Persero sebagai objek pemeriksaan BPK menimbulkan ketidakpastian hukum.Pertama, status hukum BUMN Persero menjadi tidak jelas apakah termasuk badan hukum privat atau badan hukum publik.Kedua, apabila BUMN Persero merupakan badan hukum privat maka BPK seharusnya tidak lagi melakukan pemeriksaan keuangan BUMN Persero dan lebih fokus pada fungsinya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diwujudkan dalam bentuk APBN.Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum keuangan BUMN Persero bukan lagi merupakan keuangan negara dan sebagai badan hukum privat, maka Akuntan Publik lah yang berwenang melakukan pemeriksaan.

---

This thesis is based on the inclusion of State Own Enterprise`s financial as a public (state) finance. One of the legal consequences of that condition is the examination of SOE is conducted by Public Accountant and BPK. The inclusion of SOE as the one of examination object of BPK is causing the legal uncertainty. First, the legal status of SOE is unclear whether including private legal entity or public entity. Second, if the SOEis a private legal entity, then BPK doesn`t have an authority to examine the SOE financial anymore and should focus on its function to examine the management and financial responsibility of the state (APBN only).This research method is using normative juridical and relying on secondary data will be presented in descriptive analysis. The result of this research shows that the legal status of SOEfinancial is no longer public (state) financial and as a private legal entity, the Public Accountant is the one who is authorized to conduct the examination."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan dari perspektif hukum keuangan publik atas klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara dalam Kontrak Kerja Sama Layanan Jasa Litbang antara Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi ?LEMIGAS? dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK MIGAS) Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tipologi penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan PPPTMGB ?LEMIGAS? sebagai penyedia jasa dan KKKS sebagai pengguna jasa dalam kontrak kerja sama layanan jasa teknologi berdasarkan Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam kedudukan yang tidak sejajar dan terdapat kendala dalam pemenuhan klausul-klausul yang berkaitan dengan keuangan negara. Penelitian ini menyarankan perlu diberikan pemahaman kepada KKKS selaku pengguna jasa dalam pelayanan jasa litbang terkait status keuangan BLU PPPTMGB ?LEMIGAS? yang merupakan keuangan negara karena dari segi regulasi, tata kelola, dan resiko masih berada pada lingkungan kuasa hukum keuangan negara. Oleh karena itu, terdapat klausul-klausul dalam kontrak yang tidak dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara.

---

This thesis discusses review of perspective of the public finances law on clauses relating to the state finances in Research and Development Service Cooperation Contract between Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) based on BP Migas Administrative Guidelines No. 007 Revisi-II/PTK/I/2011 on Supply Chain Management of Contractor of Cooperation Contract. Research methods in this thesis is a normative legal research methods refer to legal norms which is contained in the legislation using typology of prescriptive research that is a research aimed to get the solutions about what must be done to overcome certain issues. The results of this study concluded that the position of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? as service provider and Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in Research and Development Service Cooperation Contract is not equal and has the obstacle in fulfilling the clauses related to state finances. The study suggest that Contractor of Cooperation Contract (KKKS) as service user in research and development service needs to be given understanding related to financial status of Public Service Agency of Research and Development Centre for Oil and Gas Technology ?LEMIGAS? which is state finances because in terms of regulations, governance, and the risk is still in environment of state finances law. Therefore, there are clauses in contract cannot be met or need adjustment related to state finances legislation."

"Indonesia’s public finance and functions of Badan Pemeriksa Keuangan, Supreme Auditing Board."