Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Skripsi ini membahas tentang perubahan administrasi di daerah Bengkulu yang sebelumnya merupakan sebuah keresidenan hingga menjadi provinsi. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui proses terbentuknya Provinsi Bengkulu dengan menggunakan metode penelitian sejarah. Data penelitian ini menggunakan sumber primer maupun sumber sekunder yang didapatkan melalui studi pustaka diberbagai perpustakaan, seperti Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, dan perpustakaan lain yang penulis kunjungi. Keadaan Daerah Bengkulu pada perkembangannya dari masa kolonial hingga kedaulatan Republik Indonesia yang sangat memprihatinkan mendorong tokoh masyarakat untuk menjadikan daerah Bengkulu berotonomi penuh. Perkembangan Administrasi Keresidenan Bengkulu menjadi sebuah provinsi merupakan dinamika perubahan sosial politik dan ekonomi. Keresidenan Bengkulu yang sudah dari zaman kolonial tetap eksis hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Masa Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 menggambarkan ketertinggalan daerah bengkulu dari segala bidang dibandingkan dengan daerah lain, hal ini menjadikan faktor utama tokoh masyarakat Bengkulu untuk menjadikan Keresidenan Bengkulu sebagai provinsi yang berotonomi penuh. Pada tahun 1967 perjuangan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat membuahkan hasil dengan dikeluarkannnya UU No. 9 tahun 1967 dan diangkatnya M. Ali Amin Sebagai Gubernur Pertama Bengkulu Pada tahun 1968.

---

This thesis explores administrative transformation of Bengkulu from a residency into an autonomous province. Historical research method is conducted in pursuance of understanding the transformation process. Primary and secondary data source required for this research are gathered from literature studies from various libraries such as Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional RI, and others. The afflictive condition of Bengkulu, on its development from colonialization era to independency of Republik Indonesia, was the sole cause that prompted local social figures to start manifesting Bengkulu as a fully autonomous region. Administrative development of Bengkulu Residency into a province was a social politics and economics dynamics change. Bengkulu Residency had maintained its existence steadily from colonialization era to independency of Republik Indonesia. Independency declaration of Republik Indonesia period in 1945 portrayed the underdeveloped condition of Bengkulu compared to other regions, which was the main factor of local social figures to transform Bengkulu into a fully autonomous region. On 1967, the endeavor of local social figures came into realization as UU No. 9 tahun 1967 was declared, followed with the appointment of M. Ali Amin as the first governor of Bengkulu in 1968."

"Hasil pemilihan gubernur di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan ternyata menimbulkan konflik politik. Hal ini terjadi karena pelaksanaan pencalonan dan pemilihan dianggap tidak sesuai dengan aspirasi politik sebagian masyarakat Provinsi Bengkulu. Sebagian masyarakat Bengkulu telah menyampaikan aspirasi politiknya baik melalui media massa maupun memberikan masukan langsung kepada fraksi-fraksi yang ada di DPRD, namun apa yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat. Terhadap fenomena perilaku politik dalam pemilihan kepala daerah tersebut, dilakukan penelitian dengan tujuan mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Gubemur Provinsi Bengkulu Periode 1999-2004; dan mendeskripsikan masalah-masalah dalam pemilihan Gubernur Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan, teknik wawancara dan pengamatan. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka didapat pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:Pertama, Pelaksanaan pemilihan Gubernur Bengkulu periode 1999-2004 yang berlangsung pada masa perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 meliputi 5 tahapan. Pelaksanaan pemilihan ini tidak demokratis, karena sarat dengan intervensi Pemerintah Pusat, dan netralitas kinerja Panitia Pemilihan yang dibentuk dari unsur-unsur DRPD Provinsi Bengkulu pun layak diragukan. Meskipun pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu periode 1999-2004 yang oleh sejumlah pihak dinilai menyisahkan sejumlah masalah, namun pemilihan tersebut tampaknya memberi dampak positif terhadap perkembangan demokrasi dalam kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Bengkulu. Kedua, Ketidakpatuhan Fraksi Golkar dan Fraksi PDIP dalarrl pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 terjadi karena adanya masalah kebijakan partai yang tidak konsisten, masalah perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan pada elit politik Iokal Berta ma211ah budaya politik yang timbul dari proses perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Ketiga, Dalam proses pemilihan Gubernur Propinsi Bengkulu periode 1999-2004 teridentifikasi adanya masalah money politic. Masalah ini merupakan refleksi perilaku politik di antara sejumlah aktor politik yang mempunyai motivasi dan kepentingan tertentu, dengan mengabaikan kepentingan penyelenggaraan sistem politik yang berorientasi pada kepentingan politik masyarakat."

"Kabupaten Bengkulu Utara memiliki tingkat deforestasi tertinggi pada fungsi hutan lindung mencapai 6.000,7 ha/tahun, dan fungsi hutan konservasi mencapai 2.789,4 ha/tahun yang disebabkan oleh teralih fungsikannya hutan serta bertambahnya jumlah penduduk sebesar 315,5 ribu sampai tahun 2020. Citra satelit Landsat tahun 1995, 2010, dan 2016 Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu digunakan untuk analisis.Penelitian ini mengidentifikasi pola suhu permukaan daratan dan pola kelembaban tanah pada periode yang sudah ditentukan dengan menggunakan metode analisis spasial, serta menunjukkan hubungan antar variabel seperti kerapatan vegetasi dan ketinggian terhadap suhu permukaan daratan serta ketinggian dan lereng terhadap kelembaban tanah. Hubungan antar variabel diidentifikasi menggunakan korelasi.Hasil menunjukkan suhu permukaan daratan di Kabupaten Bengkulu memiliki pola menyebar dengan pusat panas di ibu kota kabupaten, dan area pertambangan, serta memiliki hubungan berbanding terbalik dengan kerapatan vegetasi dan ketinggian. Kemudian, kelembaban tanah di Kabupaten Bengkulu Utara cenderung mengering ke arah dataran tinggi, serta memiliki hubungan berbanding lurus dengan ketinggian dan lereng.

---

Bengkulu Utara District, Bengkulu Province was the area which had the highest deforestation toward protected forest up to 6000,7 ha year and conservation forest up to 2789,4 ha year cause land use change and increase of the population almost 315.5 thousands until 2020. Landsat satellite images of 1995, 2010, and 2016 of Bengkulu Utara Regency, Province Bengkulu area used for analysis.

This research identified pattern of land surface temperature between the specified time using spatial analysis methods, and showed the correlation between variables such as vegetation density and elevation against land surface temperature then elevation and slope against soil moisture. Relation between variables identified using correlation analysis.

The result that land surface temperature of Bengkulu Utara District has a spread pattern with a center in the capital city of the district, and mining areas, then has inverse relationship with vegetation density and elevation. The distribution pattern of dry soil moisture tends to expand to high ground, and has directly proportional with elevation and slope."

"Kebijakan program Jampersal bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil melakukan persalinan di fasilitas kesehatan sehingga diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dalam upaya mempercepat pencapaian target MDG’s. Di Kabupaten Mukomuko dari tahun 2010 hingga 2012, jumlah kematian ibu dan bayi terus meningkat, jumlah persalinan di fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan jumlah persalinan di non fasilitas kesehatan pada tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tahun 2012. Desain penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), wawancara mendalam pada informan dan studi literature serta pendekatan masalah secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Jampersal di Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Jampersal yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tarif yang menyebabkan sangat sedikitnya BPS yang terlibat. Keterbatasan fasilitas kesehatan serta sulitnya akses ke fasilitas kesehatan menyebabkan rendahnya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan.

---

The policy of Jampersal aims to improve access of pregnant women to deliver in health facilities that are expected to reduce maternal mortality and infant mortality rates in an effort to accelerate the achievement of the MDG's. In Mukomuko district from 2010 to 2012, the number of maternal and infant mortality continues to increase, the number of deliveries in health facilities is lower than the number of deliveries in health facilities non in 2012. This study aims to see an overview of the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency Bengkulu province in 2012. This is a qualitative research design using content analysis, in-depth interviews with informants and the literature study and descriptive approach to problem analysis. The results showed that the implementation of Jampersal policy in the Mukomuko regency has been implemented in accordance with the technical instructions Jampersal issued by the Ministry of Health.Which is a constraint in the implementation of this policy is that the low rates cause BPS very least involved. Limitations of health facilities and the difficulty of access to health facilities has a low number of deliveries in health facilities."

"Praktek daur ulang sampah plastik di negara berkembang belum memperhatikan aspek lingkungan dan kesehatan. Perusahaan Andusti Simpari di Kota Bengkulu adalah perusahaan daur ulang sampah plastik skala kecil yang menghadapi masalah umum tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan Eutrophication Potential (EP), Global Warming Potential (GWP) serta Human Carcinogenic Toxicity (HCT). Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan strategi daur ulang sampah plastik berkelanjutan berdasarkan analisis pada aspek lingkungan, finansial dan kesehatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Life Cycle Assessment (LCA), LCC, ARKL dan SWOT-QSPM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai potensi dampak GWP sebesar 3,95782 kg CO2-eq, EP sebesar 0,1779 kg PO4-eq, dan HCT sebesar 0,13550 kg 1,4-DCB serta paparan mikroplastik pekerja dinyatakan aman/acceptable. Perusahaan juga memiliki net profit margin sebesar 11,8%, sehingga dapat disimpulkan strategi yang sesuai untuk praktek daur ulang sampah plastik berkelanjutan di perusahan tersebut adalah strategi agresif yakni SO (Strength-Opportunity) dengan menambah investasi untuk meningkatkan skala usaha dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan pada standar usaha.

---

The practice of plastic waste recycling in developing countries has not paid attention to environmental and health aspects. The Andusti Simpari company in Bengkulu City is a small-scale plastic waste recycling company that faces this common problem which has the potential to cause Eutrophication Potential (EP), Global Warming Potential (GWP) and Human Carcinogenic Toxicity (HCT). This study aims to formulate a sustainable plastic waste recycling strategy based on an analysis of environmental, economic and health aspects. The methods used in this research are Life Cycle Assessment (LCA), LCC, ARKL and SWOT-QSPM. The results of this study indicate that the potential impact value of GWP is 3.95782 kg CO2-eq, EP is 0.1779 kg PO4-eq, HCT is 0,13550 kg 1,4-DCB and worker exposure to microplastics is declared safe/acceptable. The company has a net profit margin of 11,8%, therefore it can be concluded that the appropriate strategy for sustainable plastic waste recycling practices in the company is an aggressive strategy namely SO (Strength-Opportunity) by increasing investment to increase business scale and integrate environmental protection into business standards."

"Perencanaan desain dari suatu lereng tambang umumnya dihadapi oleh berbagai permasalahan seperti ketidakpastian pada data sifat fisik dan mekanik batuan untuk melakukan analisis kestabilan lereng. Metode probabilistik menawarkan cara yang lebih sistematis dalam menangani ketidakpastian tersebut juga sebagai preferensi untuk mengetahui informasi probabilitas kelongsoran (PK) dengan pendekatan nilai faktor keamanan (FK). Perhitungan probabilitas kelongsoran dilakukan dengan pengolahan data statistika deskriptif dan pencocokan jenis distribusi (goodness of fit test) menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan Uji Akaike Information Criterion (AIC). Hasil pengolahan data statistika deskriptif dan pencocokan jenis distribusi digunakan sebagai parameter masukan pada software Slide 6.0 dalam menghitung probabilitas kelongsoran lereng. Analisis kelongsoran dilakukan pada penampang geometri lereng hasil penarikan cross section pada desain Life of Mine PIT batubara dengan kondisi statis dan dinamis menggunakan pembebanan seismik 0,225g. Metode Bishop dan Janbu digunakan dalam mengidentifikasi probabilitas kelongsoran dengan jenis longsoran busur. Hasil analisis kelongsoran yang diperoleh, model lereng A–A’ memiliki geometri yang aman, sedangkan model lereng B–B’ memiliki geometri yang tidak aman dengan nilai FK statis <1,3; FK dinamis <1,1; dan PK >5%. Sehingga, dilakukan rekonstruksi ulang dengan melandaikan sudut kemiringan lereng keseluruhan dari 44° menjadi 26° pada model lereng B–B’. Setelah dilakukan rekonstruksi nilai FK statis; PK statis; FK dinamis; PK dinamis dari model lereng akhir secara berurutan, pada model lereng A–A’ 4,169; 0%; 2,840, 0% menggunakan metode Bishop dan 4,002; 0%; 2,666; 0% menggunakan metode Janbu. Model lereng B–B’ 1,749; 0%; 1,154; 0,3% menggunakan metode Bishop dan 1,756; 0%; 1,138; 0,8% menggunakan metode Janbu.

---

The design planning of a mine slope is generally faced with various problems such as uncertainty in the physical and mechanical properties of rocks to do slope stability analysis. The probabilistic method offers a more systematic way of dealing with this uncertainty as well as a preference for obtaining information on the probability of failure (PF) using the factor of safety (FS) approach. The calculation of the probability of failure is carried out by processing descriptive statistical data and goodness of fit test using the Kolmogorov-Smirnov (K-S) method and the Akaike Information Criterion (AIC) test. The results of processing descriptive statistical data and matching distribution types are used as input parameters in the Slide 6.0 software to calculate slope probability of failure. Slide analysis was carried out on the geometric cross-section of the slope from Life of Mine PIT coal design with static and dynamic conditions using a seismic loading of 0,225g. The Bishop and Janbu methods are used in identifying the probability of a landslide with the type of circular slide. The results of the slide analysis obtained show that the A–A' slope model has a safe geometry, while the B–B' slope model has an unsafe geometry with a static FS value of <1.3; Dynamic FS <1.1; and PF >5%. Thus, a renovation was carried out by sloping the overall slope angle from 44° to 26° on the B–B' slope model. After reconstructing static FS; static PF; dynamic FS; dynamic PF values from the final slope model sequentially, on slope model A–A' 4,169; 0%; 2,840, 0% using the Bishop method and 4,002; 0%; 2,666, 0% using the Janbu method. Slope model B–B' 1,749; 0%; 1,154; 0,3% using the Bishop method and 1,756; 0%; 1,138; 0,8% using the Janbu method."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan mengetahui hubungan faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (Time Series) periode 1983-2003.Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 3.00. Model regresi yang digunakan adalah model double log linear dengan variabel bebas yaitu Investasi (digunakan pendekatan dengan nilai PMTDB), jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.Dari hasil perhitungan Tingkat Kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,16 dan tertinggi pada tahun 1984 sebesar 0,49.Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan Tenaga Kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan. sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Dari besarnya koefisien, maka variabel sumbangan lebih elastis dibandingkan dengan tenaga kerja dan PMTDB.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja."