Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi perekonomian selalu mengalami perubahan, dimana pada periode tertentu mengalami pertumbuhan yang pesat dan mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode lainnya. Maka dari itu, Variabel ekonomi makro sebagai indikator dari perekonomian tersebut harus dijaga kestabilannya oleh pemerintah karena perubahannya dapat berdampak pada seluruh sektor perekonomian, tidak terkecuali perbankan syariah.Tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel ekonomi makro dan equivalent rate terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia (ceteris paribus). Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan M2, pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan GDP sebagai variabel makro serta equivalent rate. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, penelaahan terhadap teori, dan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series periode Maret 2004 sampai dengan September 2008. Data yang digunakan bersumber dari statistik perbankan syariah Bank Indonesia baik publikasi maupun non publikasi.Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda karena metode ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan M2 dan pertumbuhan kurs secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan pertumbuhan GDP dan equivalent rate tidak mempengaruhi secara signifikan.

---

The economic condition always changes. It can grow rapidly in certain period, while it also can grow slowly in some other period. Therefore, government should maintain the stability of macroeconomic variables as they become the indicator of economic condition. Changes in macroeconomic variables can impact the whole economic sectors, including the Islamic banking.This research is aimed to identify the influence of macroeconomics variables and equivalent rate to the Islamic banking assets growth in Indonesia (ceteris paribus). Variables used are M2 growth, exchange rate growth, GDP growth as macroeconomics variables, and also equivalent rate. These factors are obtained by carrying out literature study, exploring theories, and studying results of the previous researches. Data used in this research are time series data from March 2004 to September 2008. Data employed are taken from published and non-published Islamic Banking statistics announced by Bank Indonesia.Research method used in this study is Multi Linier Regression since this method is able to identify influence of the variables observed. The result of this research shows that M2 growth and exchange rate growth significantly influence the Islamic banking assets growth. But GDP growth and exchange rate growth do not significantly influence the islamic banking assets growth."

"Berbeda dengan studi yang pernah dilakukan sebelumnya, penelitian ini melakukan analisis menyeluruh terhadap efisiensi industri perbankan di Indonesia baik dari sisi operasional perusahaan, fungsi intermediasi maupun dalam perencanaan aset perbankan. Apakah pengembangan struktur industri perbankan yang telah ditempuh pemerintah sejak tahun 1983 diikuti dengan perbaikan kinerja perbankan yang diukur dari sisi efisiensi? Apakah krisis, struktur kepemilikan dan skala usaha berpengaruh terhadap efisiensi bank-bank umum di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat panting untuk dikaji lebih lanjut mengingat dominasi industri perbankan dalam sektor keuangan dan peran pentingnya bagi perekonomian Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Envelopment Analysis (DEA) dengan data tahunan bank tahun 1994-2003 kecuali 1997-1998. Adapun untuk melihat hubungan antara krisis, struktur kepemilikan serta skala usaha terhadap efisiensi bank-bank umum di Indonesia digunakan korelasi hubungan Spearman's.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan struktur industri perbankan selama ini tidak diikuti dengan perbaikan kinerja perbankan yang tampak dari rendahnya efisiensi operasional, intermediasi maupun aset. Program restrukturisasi perbankan yang ditempuh oleh pemerintah dalam masa krisis, juga belum mampu memperbaiki efisiensi perbankan. Lebih dari itu, temuan empiris dari penelitian ini juga membuktikan ketidakbenaran pandangan umum bahwa bank asing dan bank dengan skala usaha (volume aset) besar meupakan kelompok bank yang paling efisien di Indonesia.Di samping merupakan studi empiris menyeluruh yang pertama untuk kasus Indonesia, temuan empiris dalam penelitian ini mempunyai sejumlah implikasi penting bagi kebijakan pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia. Pertama, kebijakan perbankan lebih ditekankan pada pengukuran kinerja, khususnya dari sisi efisiensi di samping pengembangan struktur industri yang terus ditempuh. Kedua, ukuran efisiensi hendaknya disempurnakan tidak hanya efisiensi operasional, tetapi mencakup juga efisiensi fungsi intermediasi dan penanaman aset yang sesuai dengan kekhususan fungsi dari pasar perbankan. Ketiga, pengembangan struktur industri perbankan hendaknya lebih ditekankan pada peningkatan kinerja perbankan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan diversifikasi terhadap bank kinerja dan risiko bank. Pengamatan terhadap 90 bank umum terdaftar dari Negara-negara Asia Timur Jauh yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korea dari tahun 2008 hingga 2017. Penelitian ini mengukur dua jenis diversifikasi yang dilakukan oleh bank, diversifikasi pendapatan dandiversifikasi aset terhadap kinerja bank dan risiko bank yang diukur dengan dua proksi. Dengan menerapkan Generalized Method of Moments (GMM) pada tiga klasifikasi sampel, temuan menunjukkan bahwa kegiatan diversifikasi mempengaruhi sampel secara heterogen klasifikasi. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa bank diuntungkan oleh pendapatan diversifikasi; yang meningkatkan kinerja bank dan menurunkan risiko bank. Namun, aset diversifikasi tampaknya kurang menguntungkan; yang bahkan menurunkan kinerja bank meski bisa mengurangi risiko bank. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kegiatan diversifikasi yang memaksimalkan keuntungan bank.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the impact of diversification activities on bank performance and bank risk. Observations of 90 registered commercial banks from Far East Asian countries, namely Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Thailand, China, Hong Kong, Taiwan, Japan, and Korea from 2008 to 2017. This study measures two types of diversification carried out by bank, income diversification anddiversification of assets on bank performance and bank risk as measured by two proxies. By applying the Generalized Method of Moments (GMM) to three sample classifications, the findings indicate that diversification activities affect the heterogeneous sample classification. Overall, this study finds that banks benefit from income diversification; which improves bank performance and reduces bank risk. However, diversified assets appear to be at a disadvantage; which even reduces bank performance even though it can reduce bank risk. This study provides insight into diversification activities that maximize bank profits."

"Pada tahun 1997 dan 2004-2005, Pemerintah Indonesia melikuidasi beberapa bank umum antara lain akibat adanya tindak pidana di bidang perbankan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan/atau para pengurus bank. Sisa aset bank tersebut diserahkan kepada Pemerintah untuk dikelola, dimana hasil pengelolaan aset tersebut diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban bank. Selama ± 13 tahun mengelola aset tersebut, Pemerintah mengeluarkan biaya pengelolaan aset yang cukup besar yang tidak sebanding dengan penerimaan hasil pengelolaan aset. Di sisi lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan UNCAC 2003 yang antara lain mengatur mengenai Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Beberapa negara, contohnya Amerika Serikat dan Thailand, menggunakan NCBAF ini sebagai strategi baru yang digunakan untuk memperbaiki situasi dimana penyitaan tidak efektif karena terlalu sulit untuk mencapai sanksi pidana. Untuk itu, penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan mekanisme ini di Indonesia, Amerika Serikat, dan Thailand terhadap tindak pidana di bidang perbankan, khususnya pada Bank Dalam Likuidasi (BDL) serta memberikan rekomendasi dalam rangka pengembalian aset (asset recovery) pengelolaan aset BDL ditinjau dari hukum responsif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif untuk memperoleh hasil kajian yang bersifat preskriptif-analitis dengan mengolah data baik primer maupun sekunder. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme ini telah berhasil dilaksanakan di Amerika Serikat dan Thailand. Namun, belum dilaksanakan di Indonesia karena masih menganut mekanisme criminal forfeiture dan dalam pelaksanaannya masih berhadapan dengan beberapa kendala. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dengan mengakomodir beberapa konsep kunci. Pengesahan ini merupakan perwujudan hukum yang responsif atas kebutuhan sosial masyarakat.

---

In 1997 and 2004-2005, the Government of Indonesia liquidated several commercial banks due to criminal acts in the banking sector committed by shareholders and/or bank administrators. The bank's assets are handed over to the Government to be managed, where the results of the management of these assets are taken into account as a deduction from the bank's liabilities.  During ± 13 years of managing these assets, the Government incurred sufficient asset management costs that were not proportional to the receipt of asset management results. On the other hand, the United Nations issued UNCAC 2003 which among other things regulates Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBAF). Some countries, for example the United States and Thailand, are using the NCBAF as a new strategy used to improve situations where seizures are ineffective because it is too difficult to achieve criminal sanctions. For this reason, this study examines the regulation and implementation of this mechanism in Indonesia, the United States, and Thailand against criminal acts in the banking sector, especially in Banks In Liquidation (BDL) and provides recommendations in the context of asset recovery in the management of BDL assets in terms of responsive law. This research uses normative research methods to obtain prescriptive-analytical study results by processing data both primary and secondary. From the results of the study concluded that this mechanism has been successfully implemented in the United States and Thailand. However, it has not been implemented in Indonesia because it still adheres to the criminal forfeiture mechanism and in its implementation it is still facing several obstacles. Therefore, the Government needs to immediately pass the Asset Forfeiture Bill by accommodating several key concepts. This ratification is the embodiment of a law that is responsive to the social needs of the community."

"Laporan ini membahas tentang penerapan kebijakan revaluasi aset tetap yang dilihat dari sisi akuntansi dan sisi pajak pada PT DEF yang bergerak di industri perbankan terkait dengan dikeluarkannya PMK Nomor 191/PMK.010/2015. Analisis yang dilakukan mengacu kepada peraturan perpajakan serta kesesuaian terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Dalam praktiknya, PT DEF telah menerapkan kebijakan ini sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku mulai dari pengajuan permohonan hingga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) final atas revaluasi aset tetap. Namun bila penerapannya dianalisis dari sisi akuntansi, terdapat ketidaksesuaian dengan PSAK terkait penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan setelah terjadi perubahan kebijakan akuntansi.

---

This report discusses on the implementation of fixed asset revaluation policy from accounting and tax perspectives at PT DEF which engaged in the banking industry related to the issuance of PMK Number 191/PMK.03/2015. The analysis was conducted with reference to tax regulations and conformity to the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). In practice, PT DEF has implemented this policy in accordance with applicable tax regulations ranging from submission to payment of final Income Tax on revaluation. However, if the implementation is analyzed from accounting perspective, there are some discrepancies with PSAK regarding the presentation of fixed asset in the financial statements after a change in accounting policy."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan terhadap dugaan adanya praktik manajemen laba (earnings management) melalui discretionary allowance for loan losses pada perbankan setelah program rekapitalisasi, karena perkembangan laba beberapa bank peserta program rekapitalisasi periode 2000-2005, bervariasi. Laba yang dilaporkan oleh masing-masing bank ada yang cenderung naik, ada yang mula-mula meningkat namun kemudian turun sangat drastis, dan ada pula yang naik lalu turun secara simultan antar periode laporan. Fenomena ini menarik penulis untuk melakukan penelitian apakah hal ini mencerminkan kondisi bank yang sebenarnya ataukah ada upaya dari manajemen masing-masing bank untuk melakukan manajemen laba. Menurut hasil penelitian Healy (1985), manajemen laba terjadi apabila laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan memiliki kualitas rendah akibat manipulasi praktik akuntansi yang berlaku. Manipulasi dalam penerapan standar akuntansi terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen (the agency problem) yang menimbulkan information asymmetry berupa adverse selection dan moral hazard. Hubungan keagenan antara pemilik, manajemen, pemasok, pelanggan, kreditur dan pemerintah banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Praktik manajemen laba dilakukan pada saat laba yang diperoleh perusahaan lebih rendah dari target dan laba yang diperoleh tersebut dikaitkan dengan kompensasi manajemen. Sementara menurut hasil penelitian Burgstahler dan Dichev (1997), perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari penurunan laba dibandingkan periode sebelumnya dan menghindari kerugian. Perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan (financial distress) memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba. Karya akhir ini berupaya membahas beberapa permasalahan; pertama, adakah indikasi bank-bank umum nasional secara keseluruhan melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba periode pasca program rekapitalisasi, kedua, adakah indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba, ketiga, apakah ada indikasi kelompok bank peserta rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan kelompok bank non rekapitalisasi, dan keempat, faktor-faktor apa yang secara signifikan mempengaruhi bank untuk melakukan praktik manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan mengambil data sekunder berupa data laporan keuangan dan rasio-rasio keuangan yang dipublikasikan periode tahun 2000 sampai dengan 2005 dari seluruh bank peserta rekapitalisasi dan sebagian bank non rekapitalisasi sebagai sampel. Dalam melakukan analisis indikasi ada tidaknya praktik manajemen laba, penelitian ini mengacu pada model penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh Beaver dan Engel (1996) yang memfokuskan pada diskresi manajemen dalam pembentukan penyisihan kerugian kredit atau discretionary allowance for loan losses (DALL), dan penelitian yang dilakukan oleh Agus Susanto (2003). Dari hasil pengujian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: pertama, secara umum dari hasil regresi diperoleh nilai rata-rata DALL positif. Hal ini mengindikasikan selama periode pasca program rekapitalisasi terjadi praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba pada perbankan nasional. Kedua, praktik manajemen laba dengan cara meningkatkan laba dilakukan oleh kelompok bank peserta rekapitalisasi dan kelompok bank non rekapitalisasi. Namun dari uji beda rata-rata menunjukkan kelompok bank rekapitalisasi melakukan praktik manajemen laba lebih signifikan dibandingkan dengan kelompok bank non rekapitalisasi. Selanjutnya ketiga, dari analisis terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba, diperoleh bukti bahwa faktor karakteristik bank, seperti size, status, kepemilikan, dan kelompok bank rekapitalisasi, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi praktik manajemen laba. Faktor kedua yang diduga signifikan mempengaruhi praktik manajemen laba adalah motif untuk meningkatkan kinerja/ekspektasi yang diharapkan manajemen bank, dan motif untuk memenuhi ketentuan permodalan minimum. Sementara faktor lainnya yang juga memotivasi manajemen laba adalah upaya untuk meniminalisasi pembayaran pajak."

"Dalam menjalankan usahanya, tidak dapat dipungkiri bahwa bank juga menghadapi berbagai risiko dimana salah satunya adalah risiko kredit. Sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat teknik mitigasi risiko kredit baru yang telah dikenal sesuai dengan standar praktek internasional (best international practices) yaitu sekuritisasi aset. Skripsi ini membahas pengaturan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BTN dalam melaksanakan sekuritisasi aset KPR nya dikaitkan dengan pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian normatif deskriptif. Hasil penelitian menyatakan pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas tersebut diatur dalam PBI No. 7/4/PBI/2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum dimana Bank BTN telah menerapkan prinsip kehati-hatiannya sesuai dengan amanat peraturan tersebut. Dengan demikian Bank BTN dapat dijadikan acuan bagi bank-bank lain untuk melaksanakan sekuritisasi aset.

---

We can't deny that banks in conducting its business are also facing the risk. One of them is credit risk. In line with the times, there is a new credit risk mitigation techniques that have been recognized in accordance with the standards of international practice (best international practices) called assets securitization. This thesis talks about prudential banking regulation in asset securitization and the application of the prudential banking principle made by Bank BTN carrying their mortgage backed securities in associated with prudential banking regulation. This type of research is a library research which produces descriptive normative research.

The results stated that the setting of the prudential banking principle in this activity regulated in PBI No. 7/4/PBI/2005 about The Prudential Banking Principle in Asset Securitization Activity for Commercial Banks where Bank BTN has applied that principle in accordance with the mandate of that regulation. Thus Bank BTN can be a reference for other banks to implement their asset securitization."

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perkembangan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tiga indikator perbankan, yaitu yaitu asset perbankan, dana yang dihimpun perbankan dan kredit yang disalurkan oleh perbankan, dan membandingkan perbedaan pengaruh perkembangan indikator perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di indonesia pads masa sebelum krisis ekonomi (post crisis) dan mass sesudah krisis ekonomi (post crisis).Penelitian ini akan mengambil metode sample terhadap 30 propinsi di Indonesia Studi, dengan menggunakan data sekunder dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) selama 15 tahun, yaitu dari periode tahun 1987 -2002. Hasil analisis pengaruh indikator perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan bahwa ada due indikator indikator perbankan bervariasi secara siginikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu aset perbankan dan kredit perbankan."