Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kegiatan, risiko, dampak dari risiko terhadap kinerja waktu dan kinerja biaya proyek dan penanganan risiko tersebut pada proyek penyusunan rencana tata ruang dan wilayah kabupaten oleh konsultan perencana wilayah. Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X selaku konsultan perencana wilayah.Hasil penelitian adalah diperlukannya penanganan risiko yang terdapat pada setiap aktifitas proyek. Risiko tersebut antara lain durasi persetujuan DPRD, kesulitan pengadaan data, kesulitan pengadaan data BPS, durasi persetujuan owner, aktifitas tambahan di akhir proyek, aksesbilitas wilayah rendah, versi data yang berbeda-beda dan peta dasar yang tertunda.

---

This study focus on activities, risk, risk impact to time dan cost performance, and risk response in the urban and regional district planning by the urban and regional planning consultant. The research method is a descriptive case study on "X" consulting service as urban and regional planning consultant.The research's results is risk in each project activities. Those risk are the duration of the legislative approval, difficulties in the data`s procurement, problem in Centers of Statistic data, owner duration approval, additional activities at the end phase of project, low accessibility, data vary, and base map pending/problem."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW mencakup berbagai aspek salah satunya adalah rencana pola ruang. Perubahan pola ruang pada Daerah Aliran Sungai DAS berpengaruh pada nilai koefisen aliran yang menyebabkan perubahan debit sungai. Analisa perubahan debit sungai sungai yang melintasi kota Jakarta akibat perubahan. Pola Ruang dilakukan berdasarkan Peta RTRW tahun 2010 dan 2030 DKI Jakarta Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Curah hujan rencana dihitung dengan metode Gumbel sedangkan debit banjir rencana dihitung dengan metode Rasional dan Soil Consevation Service Curve Number perbandingan debit sungai pada 13 sungai di Jakarta akibat perubahan pola ruang berdasarkan peta RTRW Tahun 2010 dan 2030 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan debit sungai pada sungai Mookervart Angke Pesanggrahan Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Timur, Cipinang dan Kramat Jati sedangkan pada sungai Kali Baru Barat Sunter Buaran dan Cakung terjadi penurunan debit sungai Meskipun kedua metode menghasilkan kecenderungan yang sama hal ini perlu diwaspadai mengingat penyajian peta RTRW dari berbagai Dinas Tata Kota dan Bappeda berbeda beda tingkat kerinciannya.

---

The Regional Spatial Plan covers various aspects one of which is plan of spatial patterns. Changes of spatial pattern in the Watershed effect on the value of the runoff coefficient which causes changes in river discharge. Analysis of changes in flow of rivers that traverse the Jakarta due to changes of spatial pattern based of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 of Jakarta, Tangerang, Tangerang regency, Depok, Bogor, Bogor regency, Bekasi and Bekasi regency. Design rainfall calculated using Gumbel method while the design flood calculated using Rational Method and Soil Consevation Service Curve Number Comparison of river discharge on 13 rivers in Jakarta due to changes in the spatial pattern based on the map of Regional Spatial Plan 2010 and 2030 showed that an increase of river discharge in Mookervart Angke Pesanggrahan, Grogol, Krukut, Ciliwung, Kali Baru Barat, Cipinang and Kramat Jati while on Kali Baru Barat Sunter Buaran and Cakung decreased river flow. Although the two methods result the same trend it is necessary to watch out considering present of spatial planning maps from various City Planning Department and Bappeda different levels of details ."

"Perencanaan tata ruang wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan dan pengembangan suatu daerah. Kota Palembang, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, memerlukan perencanaan tata ruang yang komprehensif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur rencana tata ruang wilayah untuk periode tahun 2023-2043. Tujuan dari rancangan peraturan daerah ini adalah untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah Kota Palembang selama dua dekade ke depan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan lahan, pengembangan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam melalui pertanyaan “Apakah proses pembentukan peraturan daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 telah sesuai prosedur?” dan “Bagaimanakah Prosedur Peralihan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang Tahun 2023-2043?” Analisis prosedur peralihan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode ini melibatkan kajian dokumen hukum, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, serta analisis kebijakan publik. Hasil Analisis menunjukan bahwa, proses peralihan dimulai dengan penyusunan draft oleh Pemerintah Kota Palembang berdasarkan pedoman dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Draft tersebut kemudian dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Setelah melalui tahap konsultasi publik dan revisi sesuai masukan dari berbagai pihak, draft final disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang menjadi peraturan daerah. Lalu implementasi peraturan daerah ini melibatkan berbagai instansi terkait di tingkat kota dan provinsi untuk memastikan keselarasan dengan rencana pembangunan nasional. Sayangnya, Penyusunan Peraturan daerah tentang RTRW Kota Palembang belum berjalan sesuai prosedur karena memakan waktu lebih lama daripada waktu yang seharusnya, meskipun dalam proses pembuatan Perda RTRW ini telah melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh stakeholders. Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 merupakan langkah strategis dalam mengelola pertumbuhan kota secara terintegrasi dan berkelanjutan. Prosedur peralihannya dari peraturan menteri menjadi peraturan daerah menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola ruang yang efektif.

---

Regional spatial planning is an important aspect in the management and development of a region. Palembang City, as one of the large cities in Indonesia, requires comprehensive spatial planning to support sustainable economic, social and environmental growth. Therefore, there is a need for regional regulations that regulate regional spatial planning for the 2023-2043 period. The aim of this draft regional regulation is to establish policies and strategies for spatial planning in the City of Palembang for the next two decades. This includes regulating land use, infrastructure development, and environmental preservation. This research will analyze more deeply through the question "Is the process of forming regional regulations in the Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning the 2023-2043 Regional Spatial Planning according to procedures?" And "What is the procedure for transitioning the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 concerning the Palembang City Regional Spatial Planning Plan into the Palembang City Regional Regulation for 2023-2043?" Analysis of transition procedures from the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 5 of 2024 to the Regional Regulation of the City of Palembang was carried out using a qualitative approach. This method involves reviewing legal documents, interviews with relevant stakeholders, and public policy analysis. The results of the analysis show that the transition process began with the preparation of a draft by the Palembang City Government based on guidelines from the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. The draft was then discussed in a coordination meeting between the central and regional governments. After going through the public consultation stage and revisions according to input from various parties, the final draft was approved by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Palembang City to become a regional regulation. Then the implementation of these regional regulations involves various relevant agencies at the city and provincial levels to ensure alignment with national development plans. Unfortunately, the preparation of regional regulations regarding the Palembang City RTRW has not proceeded according to procedures because it took longer than it should have, even though the process of making this RTRW Regional Regulation has involved various related parties, such as local government, academics, the community and other stakeholders, with The aim is to ensure that the resulting policies reflect the aspirations and needs of all stakeholders. The Draft Regional Regulations for the City of Palembang concerning Regional Spatial Planning for 2023-2043 is a strategic step in managing city growth in an integrated and sustainable manner. The transition procedure from ministerial regulations to regional regulations shows the synergy between the central and regional governments in realizing effective spatial governance."

"