Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berusaha memberikan pemahaman terhadap "sepak terjang" para elit di salah satu wilayah ujung Timur Pulau Sumba ketika bersinggungan dengan program pembangunan...."

"Dengan di berlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah, masyarakat diberi sarana dan kesempatan ubtuk ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan desanya...."

"Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya...."

"Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

---

Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty."

"Istilah permukiman kumuh sering didengar dalam berbagai bidang dan terus dibicarakan ditengah perkembangan perekonomian dan pergolakan mayarakat Indonesia yang Iabil saat ini. Pada bidang Arsitektur permasalahan permukiman kumuh tidak lepas dari pemasalahan Tata Kota. Permukiman kumuh bertambah dan berkembang dengan ciri dan karakter yang berbeda dengan permukiman perkampungan atau permukiman elit, bagaimana mengidentitikasi kawasan kumuh tersebut, bagaimana dengan kehidupan bermukimnya dan perkembangan persebarannya dalam ruang kota Jakarta.Keterlibatan pemerintah dalam menangani permukiman kumuh telah dimulai sejak di keluarkannya Inpres No 5 /1960 mengenai permukiman kumuh. Kebijakan apa saja yang dibuat dan seberapa berpengaruhnya hal tersebut terhadap penyelesaian permasalahann pemukiman kumuh di Jakarta.Dalam kebijakan penanganan permasalahan permukiman kumuh, pemerintah rnengharapkan peran semua pihak. Sehingga keberhasilan strategi dan program yang di jalankan juga tergantung keberhasilan tiap-tiap pelaku dalam melaksanakan peranannya. Hingga saat ini permukiman kumuh di Jakarta makin bertambah jumlahnya dengan kwalitas kekumuhan yang buruk. Keterbatasan pemerintah dalam hal ini telah di sadari sehingga mengubah peranannya hanya sebatas pemberi tugas bukan pelaksana, dapatkah arsitek menjawab tantangan dan mengambil peran tersebut."