Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bisnis diharapkan mencapai kinerjanya yang terbaik melalui koordinasi mekanisme pasar dan hierarki. Melalui jaringan, fleksibilitas dan sinergis bisnis dapat diraih. Optimalisasi bisnis melalui keinginan tereduksinya biaya transaksi turut menentukan jaringan bisnis yang dibangun.Permasalahan penelitian adalah Bagaimana Jaringan Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang, apakah faktor-faktor penentunya dan seberapa jauh pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Jaringan Bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang. Guna menjawab permasalahan tersebut data yang relevan dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, wawancara, berpedoman pada daftar pertanyaan terstruktur dan wawancara mendalam terhadap informan kunci. Selain itu dilakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan kepustakaan, serta observasi lapangan.Hasil analisis parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat yang terbentang dari hubungan yang paling kuat sampai hubungan terlemah sebagai berikut : Biaya-biaya transaksi, Kehandalan, Konektifitas, Intensitas, Nilai-nilai sentral yang dianut dan Densitas.Terpenting dari penelitian ini bahwa kepercayaan, kejujuran yang diwujudkan dalam bentuk kurang urgennya kontrak eksplisit (explicit contractual) menjadi basis jaringan bisnis Cina Perantauan di Kotamadya Kupang karena sudah saling kenal mengenal adanya ikatan-ikatan kekeluargaan, saling berkomunikasi, saling membantu dan adanya biaya transkasi yang tereduksi. Namun demikian dalam praktek Bisnis Cina Perantuan di Kotamadya Kupang masih dijumpai perilaku curang di antara mereka yang diwujudkan dalam bentuk pengembalian bantuan modal/pinjaman tidak tepat waktu dan jumlah hutang yang dikembalikan tidak sesuai dengan kesepakatan semula, barang yang dipesan lebih rendah kualitasnya. Sehingga timbul konflik yang diredam dengan cara anggota yang berlaku curang tersebut didepak ke luar dari jaringan yang berupa tidak mempunyai akses terhadap informasi, dan dianggap mati sebagai sanksi sosial yang cukup berat.Dengan demikian membangun kinerja sukses bisnis pada umumnya penentu kebijakan dapat belajar dari sukses Cina Perantauan yang bertumpu pada jaringan bisnis. Di dalam membentuk jaringan bisnis, nilai-nilai sentral perlu direkayasa sedemikian rupa guna menghindari perilaku curang yang berimplikasi meningkatnya biaya transaksi. Cara yang ditempuh yakni menempatkan mekanisme eksplisit dan implisit kontraktual secara proporsional."

"Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah Cina dan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, bagi kepentingan dalam negerinya. Maksudnya ini diwujudkan pemerintah Cina dalam bentuk peraturan dan hukum kewarganegaraan, yang berpegang pada asas ius sanguinis. Sedangkan pada saat yang bersamaan, etnis Cina tersebut, yang sudah menetap di Iuar Cina, terutama di negara-negara Asia Tenggara, juga sudah diklaim sebagai warganegara dari negara-negara di mana mereka menetap, melalui peraturan dan hukum kewarganegaraan di negara mereka masing-masing, yang juga berpedoman pada asas ius sanguinis. Akibat dari adanya peraturan-peraturan dan hukum kewarganegaraan ini ialah munculnya masalah dwi kewarganegaran bagi etnis Cina di luar Cina, yang kemudian menimbulkan benturan kepentingan antara pemerintah Cina dengan negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini akan semakin berlarut-Iarut, seandainya pemerintah RRC tidak terdesak oleh kepentingan luar negerinya, untuk membiarkan etnis Cina di luar Cina, memilih kewarganegaraan mereka, atas kemauan sendiri, melalui Perjanjian Dwi Kewarganegaraan 1955, yang kemudian lebih ditegaskan dalam bentuk Undang-Undang yakni Undang-Undang Kewarganegaraan RRC. Karena dengan adanya Undang-Undang ini, berarti pemerintah RRC tidak dapat Iagi secara legal, memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki etnis Cina di luar Cina, demi kepentingan dalam negerinya, sehingga masalah dwi kewarganegaraan dari etnis Cina di luar Cina, dapat dikatakan sudah teratasi.Namun, dilancarkannya gerakan modemisasi di RRC, yang merupakan dampak dari berkembangnya globalisasi ekonomi di dunia internasional, menyebabkan meningkatnya kebutuhan pemerintah RRC akan modal finansial serta sumber daya manusia yang potensial pula, bagi pembangunan dalam negerinya. Oleh karena itu, pemerintah RRC memutuskan untuk menjalankan dua kebijakan yang, saling bertentangan tetapi juga saling menguntungkan, pada saat bersamaan. Di satu pihak, pemerintah RRC tetap mempertahankan isi dari Undang-Undang Kewarganegaraannya. Namun di lain pihak, ia tetap mendorong etnis Cina di luar Cina, hingga scat ini, untuk terus mengkontribusikan potensi mereka bagi kepentingan dalam negeri RRC, melalui kcbijakan-kebijakan yang bersifat memupuk patriotisme yang tinggi di kalangan mcreka. Nampaknya, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina ini, tidak akan pernah tuntas, selama pemerintah RRC, tidak dapat melepaskan anggapan mereka bahwa etnis Cina di luar Cina bukan lagi merupakan bagian integral dari bangsa Cina. Dengan kata lain, masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina, tidak akan berhenti menjadi masalah bagi hubungan RRC dengan negara-negara Asia Tenggara, selama pemerintah RRC tidak dapat melepaskan anggapannya bahwa etnis Cina di luar Cina adalah nationals-nya."

"Upaya pembentukan integrasi moneter di kawasan Asia Timur dan Tenggara terlahir dari sebuah kerjasama moneter dan integrasi finansial yang sedang berjalan. Akan tetapi, hal tersebut mendapat perdebatan. Ada pandangan yang setuju terhadap pembentukan integrasi tersebut dengan alasan untuk menciptakan stabilitas moneter dan finansial. Hal itu didukung dengan progresifnya kerjasama moneter yang terus berkembang dan pengurangan disparitas ekonomi melalui kerjasama finansial dan perdagangan. Tetapi, alasan tersebut mendapat tantangan bahwa kawasan Asia Timur dan Tenggara masih terlalu jauh untuk menciptakan integrasi moneter. Hal tersebut berkaca dari karateristik integrasi moneter seperti reserves pooling dan koordinasi moneter belum dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

---

The efforts to establish a regional monetary integration in East and Southeast Asia was born from a monetary cooperation and financial integration. However, it got the debate. There are optimism views to the establishment of the integration. The reasons are to create monetary and financial stability. These view is supported by progressivity of monetary cooperation that always continue to grow and the reduction of economic disparity through financial cooperation and trade. However, that views being challenged that East and Southeast Asia is still too far away to create monetary integration. It is because the characteristics of monetary integration such reserves pooling and monetary coordination not owned by the countries in East and Southeast Asia.

"