Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat wasiat adalah surat yang berisi keinginan terakhir dari seseorang atas hartanya setelah ia tiada. Pengaturan mengenai wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Pembuatan wasiat di luar wilayah negara Indonesia oleh Warga Negara Indonesia (WNI) harus mengikuti aturan yang tercantum dalam pasal 945 KUHPer. Aturan tersebut menyatakan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh WNI di luar negeri wajib mengikuti aturan formil mengenai pembuatan surat wasiat di negara dimana surat wasiat dibuat. Akan tetapi, isi dari surat wasiat yang dibuat tunduk pada hukum nasional si pembuat wasiat (Pewaris). Dalam tesis ini dibahas mengenai bagaimana pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHM) atas pembuatan wasiat yang dibuat di luar negeri, oleh warga negara Indonesia, dan akan dilaksanakan di Indonesia? Serta bagaimana pembagian warisan yang seharusnya berdasarkan kasus ini?Metode penelitian yang dipakai adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Notaris membuat SKHM berdasarkan surat pemberitahuan dari Pusat Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DEPKUMHAM RI). Surat pemberitahuan tersebut memberitahukan ada atau tidak adanya surat wasiat yang dibuat oleh seseorang. Surat wasiat yang dibuat di luar negeri apabila tidak diikuti pendaftaran ke Pusat Daftar Wasiat pada DEPKUMHAM RI tidak dapat dilaksanakan- Karena tidak didaftarkan maka surat wasiat yang dibuat di luar negeri dianggap tidak ada. Sehingga, pembagian harta waris oleh Notaris dibuat berdasarkan KUHPer, tanpa memperhatikan adanya wasiat. Sebaiknya, dibuat peraturan yang jelas mengenai prosedur pembuatan SKHM di Indonesia dengan memperhatikan golongan-golongan penduduk di Indonesia."

"Pokok permasalahan dalam studi ini adalah mengangkat tentang pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana eli dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tanggerang dan bagaimana pelaksanaan pembinaan penelidikan anak yang berada · eli dalam Lembaga Pemasyimlkatan. Penelidikan merupakan hak semua warganegara termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Hak-hak anak pidana tidak boleh dihapuskan walaupun status mereka sebangai anak pidana (terpidana). Tetap hak mereka harus dilindungi dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam pemenuhan hak bagi anak pidana dilaksanakan melalui peberian penelidikan formal maupun informal. Pemenuhan hak penelidikan dan pengajaran bagi anak pidana eliperoleh melalui proses pembinaan yang pelaksanaannya secara teknis eliatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999. Dalam pemenuhan hak atas penelidikan bagi anak pidana diLembaga Pemasyarnkatan telah dilaksanakan, mengacu pada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional namun dalam pelaksanaanya terdapat kelemahan-kelemahan dalam fungsi-fungsi penelidikan.Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, mendiTesiskan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang elipakai adalah pendekata.'l. kualitatif, dengan tekuik peugumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan stueli literatur dengan jumlah responden 23 orang. Informan yang elipilih adalah anak­ anak yang masih aktif sebagai anak elidik eli Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Dalam pencarian data terdapat temuan rendahnya kualitas pemenuhan hak atas pendidikan yang dilaksanakan diLembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang. Kualitas penelidikan elipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal Hasil analisis dari stueli ini menunjukkan bahwa pasilitas yang ada eli Lapas kurang memadai, elisamping itu faktor penelidik I guru yang tidak mempunyai, latar be1akang sarjana penelidikanlkeguruan memberikan anelil terhadap rendahnya kwalitas pendidikan yang ada di Lapas serta belum adanya aturan khusus yang mengatur pelaksanaan penyelidikan di Lembaga Pemasyarakatan.Dari basil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemenuhan hak atas penyelidikan bagi anak pidana oleh Lembaga Pemasyimlkatan secara umum telah dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan-kekurangan

---

The main issues raised in this study is about the fidfillment of the right to education for children in the Penitentiary tangerang male child and how the implementation of coaching education for the children who are in prison. Education is a right of all citizens including children - children in conflict with the law. The rights of criminal child should not be waived even though their status as criminal child (The accused). Permanently their right must be protected and obligatory to be carried out. In the fulfilment of the right for the criminal child was carried out through giving of formal education and informal. Fulfillment of the right to education and instruction for children in getting criminal through the coaching process, its implementation is technically stipulated in Government Regulation No. 31 year 1999. In fulfillment of the right to education for children of criminal in prison has been conducted based on the national education department curriculum but in practice there is a weakness, a weakness in the function's of education.

This study uses descriptive type, describing data's, analyze ·it as well. The approach in use is qualitative, with data collection through in-depth interviews, observation and literature study with the number of respondents 23 people. Informants who were in the select is still active as a child protege at the correctional institution tangerang male child, there is data in the search for finding the low quality of education which is implemented in prisons. Quality education is influenced by internal and external factors.

Results of analysis of this study indicate that the existing facilities in prisons are not appropriate in the conduct of education. In addition, factors educators I teachers who do not have the skills or background belakng graduate education contribute to poor quality of existing education in prisons. There has not been specified about the implementation of education in prisons."

"Tulisan ini bukanlah karya yang pertama, apalagi untuk dikatakan satu-satunya menyangkut cerita Galigo. Telah ada beberapa usaha terdahulu, dimulai jauh di masa silam, baik untuk mencari dan mengumpulkan naskahnya, maupun untuk mengungkapkan isinya. Kesemuanya itu telah memberikan sumbangan menurut kadarnya masing-masing, dalam rangkaian suatu pekerjaan bersambung yang masih menunggu uluran pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit bila ia hendak dirampungkan.Adapun orang yang pertama menulis tentang Galigo dan memperkenalkannya kepada dunia luar ialah Th. S. Raffles melalui bukunya The History of Java, terbitan tahun 1817. Ia mencatat sedikit tentang isinya serta cara membacanya, yang dikatakannya terdiri atas satuan lima suku kata yang diakhiri dengan jeda. Iramanya disebutnya rangkaian daktilus dan trokhaeus. Menurut dia puisi wiracarita ini adalah satu-satunya jenis pustaka di kalangan orang Bugis yang dikenal pengarangnya, yaitu I La Galigo putera Sawerigading.Setengah abad kemudian barulah perkenalan tersebut disusul dengan minat untuk mengetahuinya secara bersungguh-sungguh. B.F. Matthes yang pernah tinggal di Makassar antara tahun 1848-1879-dengan diselingi dua-kali cuti panjang ke negeri Belanda menggunakan banyak waktu dan tenaganya untuk mendapatkan naskah dan keterangan mengenai ceritera Galigo. Koleksinya yang terdiri dari 26 buku yang diserahkannya kepada Nederlandsche Bijbelgenootschap (NBG), mencakup materi utama ceritera dari awal hingga ke akhirnya. Dia juga menamai ceritera ini puisi wiracarita. Episoda awalnya pernah ia terbitkan dengan menggunakan aksara lontaraq disertai keterangan anti beberapa kata. Agak berbeda dengan keterangan Raffles, ia hanya menyatakan bahwa ceritera itu dikenal di pedalaman Sulawesi Selatan dengan nama I La Galiga, yang juga merupakan nama salah seorang tokohnya yang memegang peranan penting. Ia sangat menyesalkan tidak dapatnya diperoleh kumpulan ceritera yang lengkap, sebab penduduk nampaknya sudah merasa puas dengan memiliki sebahagian kecil saja daripadanya untuk dibaca pada upacara tertentu. Mengenai iramanya dikatakannya sangat sederhana, berupa satu kaki sajak yang terdiri dari lima suku kata kalau tekanan jatuh pada suku kedua dari belakang, atau empat suku kata jika tekanan jatuh pada suku kata terakhir. Bahasanya, disebutnya bahasa Bugis kuno yang tidak terpakai lagi. Selanjutnya ia berpendapat, bahwa pustaka ini jelas mempunyai nilai sastra yang tinggi, tetapi kegunaannya akan lebih banyak bagi etnologi, karena di dalamnya terdapat berbagai kebiasaan penduduk yang masih berlaku.Karya berikutnya juga berupa pengumpulan naskah yang dilakukan oleh Schoemann. Koleksinya yang terdiri dari 19 buku, kesemuanya merupakan naskah salinan, kemudian dibeli oleh Perpustakaan Negara Prusia di Berlin."