Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Law 10/2008 on General Elections for Members of DPR,DPD and DPRD has introduced a new model of electoral campaign.This new model arranges for a long duration of electoral campaign;and it has brought about a potential opportunity for the intimacy relations between political parties and voters...."

"General election as a democratic instution should be processed honestly and fairly.It's a pity that with its age more than a half of century,Indonesia only carried out nine general elections with the quality of process,impact and far from fulfiled the political necessity...."

"The sentence of constitutional council related to judicial review against article 59 of law No.32 of 2004 opens widely the opportunity to individual or other organization,besides political party,to propose candidates to the position of regional chief to be elected by general election....."

"It is a must that the process of general election needs law enforcement in every step of electoral process and all the process of election should be done in democratic principles such as direct,free and fair,accountable and accesseble...."

"Keputusan MK untuk menyerahkan kembali kewenangan dalam memutuskan sengketa pemilihan kepala daerah kepada MA menimbulkan polemik dan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum. Ada pihak yang berpendapat bahwa keputusan itu sudah tepat dan ada pula pihak yang berpendapat bahwa keputusan MK tersebut keliru. Apapun pandangan dari pendapat yang berbeda tersebut, MK telah berkesimpulan bahwa kuputusan itu telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan tak bisa diganggu gugat. Persoalnnya sekarang adalah bagaimana solusi yang terbaik untuk mengantisipasi persoalan hukum lain yang timbul akibat dari keputusan MK tersebut. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana akibat hukum putusan MK Nomor 1-2/PUU-XII/2014 dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Metode penelitian hukum ini adalah normatif, bahan hukum primer adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemda, UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penafsiran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keputusan MK untuk mengembalikan kewenangan memutus sengketa pilkada kepada MA sudah tepat, karena pemilihan kepala daerah adalah rezim pemerintahan daerah (pemilu lokal). Akibat dari putusan itu pemerintah harus membentuk lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah yang sederajat dengan KPU yang dapat disebut komisi pemilihan kepala daerah (KPKD) namun lembaga hanya berkedudukan di provinsi dan kabupaten / kota, untuk tingkat kasasi kewenangan diserahkan kepada MA"

"[ABSTRAKKedaulatan rakyat, demokrasi, dan pemilihan umum (pemilu) merupakan hal yang terkait satu dengan yang lain. Pemilu menjadi cara yang dipilih untuk menciptakan wakil-wakil rakyat yang dapat merepresentasikan keinginan dan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, pemilu dilangsungkan untuk memilih anggota legislatif dan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia harus memenuhi persyaratan untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Persyaratan tersebut adalah syarat suara mayoritas mutlak dan syarat persebaran suara. Kedua syarat tersebut diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, syarat persebaran suara tidak diberlakukan. Hal ini karena hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, kehadiran syarat persebaran suara adalah untuk mengakomodasi keberagaman antar daerah di Indonesia. Keberagaman atau perbedaan tersebut terutama dalam hal jumlah penduduk. Hadirnya syarat persebaran suara juga menjadikan daerah sebagai objek sehingga kelak daerah dapat memberikan legitimasinya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Ketidakberlakuan syarat persebaran suara akan membawa berbagai dampak baik dari sisi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maupun dari sisi daerah. Dampak yang mungkin timbul diantaranya adalah perolehan suara yang terpusat di daerah-daerah tertentu, muncul konsep minority of directors vs. majority of directed, kampanye yang berfokus pada daerah tertentu, dan pengesampingan makna demokrasi.

---

ABSTRACTPeople’s sovereignty, democracy, and election are connected to each other. Election happens to be the method that is chosen to generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the meaning of democracy will be neglected., People’s sovereignty, democracy, and election are connected to each other. Election happens to be the method that is chosen to generate people’s representatives who can represent people’s wishes and needs. In Indonesia, election is held to choose the member of legislature and President and Vice President. The presidential candidates must fulfill the requirements to be elected as President and Vice President of Indonesia. The requirements are the majority requirements votes absolute and distribution requirement votes. Both of these requirements are regulated in Article 6A of the Act of 1945. On the presidential election in 2014, the distribution requirement was not implemented, because there were two pairs of President and Vice President Candidates. As a matter of fact, the existence of the distribution requirement votes is beneficial to accommodate the diversity among regions in Indonesia, particularly in terms of population. The existence of distribution requirement votes also makes the region becomes the object. As a result, the region can provide the legitimacy to the Presidential Candidates. Non-enforcement of distribution requirement votes will impact the Presidential candidates and the region itself. The possible impacts that will come out because of the non-enforcement of absolute distribution requirement are the ballot will be focused in certain regions, the concept of minority if directors vs. majority of directed will be appear, the campaign will be focused on certain regions, and the meaning of democracy will be neglected.]"

"Tesis ini membahas sejarah sampai lahirnya kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan sengketa dalam penyelenggeraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari konsep Nomokrasi dan Demokrasi, Pemilihan oleh DPRD dan Pilkada Langsung sampai dengan pemilu kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Pembahasan juga dilakukan terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa (hukum acara) yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dan yang menjadi inti dari tesis ini adalah Kepatuhan KPU dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.

---

This thesis discusses the historical existence of the authority of Judiciary Institution to settle dispute on Local Head dan Vice Head Region Election, Comparation between the concept of Nomocracy and Democracy, between Elected by Local Parliament and Local Direct Election, between Direct Election regime and General Election regime. This thesis also discusses legal framework for Dispute Settlement Procedure (Procedural Law) under Administrative Court and Constitutional Court in Local Head Election Management. Finally, Main discussion of this thesis addresses the Compliance of Election Commission in implementing Administrative and Constitutional Court Decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang orientasi politik pemilih di daerah pedesaan dan faktor social ekonomi yang mempengaruhi. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara purposif. Daerah yang dipilih adalah kelurahan Labuang, Lalampanua dan Mosso, berada di Wilayah Pembangunan Bagian mandar Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 144 pemilih. Sampel dipi1ih berdasarkan pada metode stratified random sampling dan systematic random sampling. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara langsung kepada pemilih dengan menggunaKan daftar pertanyaan. Dari hasil wawancara ini kemudian disederhanakan dalam bentuk tabulasi yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana tingkat orientasi politik pemilih terhadap obyek-obyek pemilu. Analisis secara kuantitatif dengan uji statistik Chi Square dan Coefficient of Contingency digunakan untuk menguji faktor sosial ekonomi pemilih yang diduga berpengaruh dan seberapa jauh berpengaruh terhadap arientasi politik pemilih. Dan untuk mengetahui hipotesis (Ho) ditarima atau ditolak digunakan koreksi pembanding x2 tabel degree of freedom = 2 pada taraf signifikansi 0, 05. Hasil penelitian terhadap orientasi politik pemilih menunjukkan bahwa orientasi politik pemilih bervariasi pada tingkat kriteria " rendah" , "sedang" dan "tinggi". Hasil penelitian terhadap faktor sosial ekonomi pemilih menunjukkan bahwa di antara 5 variabel yang diteliti dengan uji statistik Chi Square, variabel jenis kelamin, umur dan penghasilan tidak berpengaruh (non significant) terhadap orientasi politik pemilih, sementara variabel pendidikan dan pekerjaan berpengaruh (significant) terhadap orientasi politik pemilih. Namun, berdasarkan uji statistik Coefficient of Contingency terhadap variabel pendidikan dan pekerjaan menunjukkan nilai yang kecil, yang berarti kurang berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih. Dengan demikian, secara keseluruhan variabel sosial, ekonomi yang diteliti tidak menunjukan hubungan yang berarti terhadap orieritasi politik pemilih."