Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengaturan penggunaan alat tangkap trawl yang ada selama ini, dan kemudian mencari solusi melalui perumusan kebijakan pengaturan pengoperasian alat tangkap ttawl...."

"Legislative policy on corporate criminal liability system in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi.Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data.The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws.It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated."

"Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana sikap Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPN1) terhadap kebijakan Departemen Kesehatan mengenai pembentukan program Diploma IV Kesehatan di Indonesia. Studi ini menarik dilakukan karena secara tidak Iangsung terjadi diskriminasi pendidikan terhadap profesi perawat. jika profesi dokter dan dokter gigi memiliki basic pendidikan Sarjana, maka seharusnya profesi perawat juga memiliki basic pendidikan Sarjana.Teori-teon yang digunakan sebagai slat analisis dalam penelitian ini, yaitu: Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil dan Teori Kebijakan Publik. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan instrumen penelusuran literatur dan studi lapangan (field research) melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah pendirian Diploma IV Kesehatan ini.Penelitian ini menunjukkan bahwa Persatuan Perawat Nasional Indonesia menolak kebijakan Departemen Kesehatan tersebut. Penolakan ini teijadi karena kebijakan yang dibuat oleh Negara tidak memperdulikan aspek Good Governance, yakni tidak melibatkan masyarakat, dalam hal ini organIsasi profesi, dalam proses pembuatannya. Sikap ini juga diambil PPN1 bergandar pada kepentingan pengembangan profesi sesuai standard intemasional guna mengantisipasi era global. PPNI meminta pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tenaga kesehatan (perawat) untuk tetap konsisten dengan Struktur Sistem Pendidikan Keperawatan profesi yang telah dibuat pada tahun 1996. PPNI juga meminta dukungan terhadap program konversi yang dibuat (Iulusan D III menjadi Sarjana Keperawatan).Penelitian ini juga memperlihatkan terjadinya dualisme pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan antara Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan. Jika pendidikan profesi perawat harus memiliki basic pendidikan sarjana, berarti pengelolaan harus dilakukan Departemen Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, pendirian Diploma IV ini disinyalir sebagai upaya Departemen Kesehatan agar tidak kehilangan hak pengelolaan pendidikan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, Departemen Kesehatan tidak ingin kehilangan sumber pemasukannya dari sektor pendidikan.Teori-teori yang digunakan, yakni Teori Demokrasi, Teori Negara dan Masyarakat Sipil, dan Teori Kebijakan Publik, tidak terbantahkan. Teori-teori tersebut sesuai dengan temuan lapangan. Dengan demikian, implikasi teoritis atas penelitan ini adalah berupa penegasan (confirmation).

---

This study is aimed to explore the attitude of the Indonesian Nurses National Association (PPNI) towards the Health Department's policy on the founding of the 4th DipIoma in Health education program in Indonesia. This study is important because it relates indirectly to the discrimination happened in education for professional nurses, where professional medical doctor and dentist need to have a bachelor level of education, the professional nurses should also have the same level of education.

Theories used as analytical tools in this research are theories on democracy, state and civil society and on public policy. This research used a qualitative method by using literature study and field research through in-depth interview with sources related to the founding of this education program.

This research shows that the PPNI rejected this policy due to the ignorance of the state towards the good governance aspect by not including the society, particularly the professional organizations in its policy making process. PPNI took a stand on the interest of developing the nursing profession according to the international standard in order to anticipate the rapid globalization. PPNI demands those who have interests in health workers (nurses) to consistently implement the 1996 Professional Nurses Education System. PPNI also demands for a conversion program for those graduated from 3rd Diploma the same as a bachelor degree in nursing.

This research also shows the dualistic education management of health worker between the National Education Department and the Health Department. If the nursing professional education has to have a bachelor degree as its basic education level, it means the management has to be done by the National Education Department. Hence, the forming of the 41h Diploma may be considered as a way of the Health Department to retain its rights in education management of health workers. In other words, the Health Department does not want to lose its income source from educational sector.

Theories used in this research such as theories on democracy, state and civil society, and public policy are unchallenged. These theories are confirmed by the findings from the study. Hence, this research has a confirming theoretical implication."

"Krisis moneter di Indonesia dibagi 3 tahap : dampak penularan (Juli 1997), reaksi panik (Agustus 1997), dan dampak IMF (Oktober 1997-Mei 1998) kirsis diawali dari jantuhnya mata uang bath Tahiland sebagai sebab utama, yang merupakan awal mula krisis asia, kemudian menghasilkan efek domino, bergerak kearah ke munduran kawasan tersebut kemudian menyebar ke Indonesia.Krisis yang bermula dari krisis mata uang bergerak menjadi, krisis keuangan (krisis moneter) dan meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Belajar dari Thailand yang sia-sia mengintervensi bath, Indonesia setelah devisa sebesar 7 Milyar Dolar terkuras untuk melakukan intervensi, maka pada tanggal 14 Agustus pemerintah akhimya melepas rupiah kedalam sistem floating rate. Namun kenyataannya rupiah justru semakin terpusuk, padahal kebijakan pasar babas melalui instrumen floating rate-nya, ternyata tidak tewujud. Hal ini karena pasar melihat kebijakan floating rate bukan merupakan strategi moneter Indonesia melainkan bentuk ketidak berdayaan Indonesia menghadapi pasar. Karena dalam waktu singkat, Indonesia kekurangan cadangan di visa, artinya banyak devisanya yang terkuras akibat membayar hutang luar negeri dan akibat intervensi untuk menstabilkan rupiah. Akibatnya pasar bereaksi negatif, justru terjadi ketidak percayaan pada. Rupiah sehingga Dolar AS terns meroket naik terhadap rupiah.Karena semakin berat beban yang dipikul, maka Indonesia mengundang IMP, berserta program-program ekonominya, namun, akibat yang ditimbulkan oleh program-program IMF, justru membuat krisis di Indonesia semakin parah dan berkepanjangan, IMF menggunakan resep yang sama bagi negara-negara Asia yang mengalami krisis , tanpa mendiagnosa sebab-sebab krisisnya, sehingga program-program IMF menjadi penyebab krisis itu sendiri dan IMF akhirnya menjadi bagian dari krisis.Tesis ini mencoba menggunakan pendekatan monetaris dimana ciri kelangsungan dari kerangka monetaris adalah selain dibidang moneter melalui pengelolaan pasok volume uang oleh badan moneter (Bank sentral), tidak boleh dilakukan intervensi aktif oleh kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Monetarisme ini memberikan dasar bagi program stabilisasi perekonomian negara-negara berkembang yang disponsori IMF. Kebijakan floating rate, pada dasarnya dapat dikaitkan sebagai kebijakan yang direstui IMF. Hal ini setidaknya terlihat dari letter of intent (LDI) antara pemerintah Indonesia dan IMF yang walaupun tidak secara eksplisit memuat tentang dukungannya terhadap floating rate, tetapi penundaan bantuan finansial IMF terhadap regim Orde Baru yang merencanakan pelaksanaan sistem moneter fixed rate memperlihatkan IMF sangat mendukung kebijakan nilai tukar mengembang penuh.Jenis penelitian dalam teisis ini adalah deskriptif analitis, menjelaskan peran IMF dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. Melalui proses kebijakan nilai tukar foaling rate di Indonesia.Tesis ini membuktikan, peran IMF terhadap kebijakan nilai tukar flotingrate di Indonesia dalam, mengatasi krisis moneter. Kebijakan atau progaram IMF sendiri telah menjadi penyebab krisis moneter itu sendiri. Akhirnya IMF rnenjadi bagian dari krisis moneter di Indonesai."

"Mekanisme Pembangunan Bersih atau Clean Development Mechanism (CDM) adalah sebuah inisiatif di dalam Protokol Kyoto (PK) yang didesain untuk mitigasi emisi gasgas rumah kaca (GRK) yang dilakukan di negara-negara berkembang, sekaligus memfasilitasi negara-negara maju untuk memenuhi target penurunan emisinya. Instrumen CDM juga menyediakan berbagai insentif bagi negara-negara penandatangan PK seperti Indonesia. Selain meningkatkan kualitas lingkungan, negara-negara berkembang yang mengadopsi CDM dapat memperoleh manfaat-manfaat lain seperti transfer teknologi bersih, transfer keahlian, aliran masuk investasi asing, dan penghasilan dari penjualan karbon kredit atau Certified Emission Reductions (CERs), yang dihasilkan dari penurunan emisi.Indonesia memiliki potensi besar di dalam memperoleh manfaat-manfaat CDM. Pemerintah bersama Bank Dunia memperhitungkan potensi penurunan emisi GRK di Indonesia (tidak termasuk kehutanan) sebesar 25 juta ton CO2e per tahun, atau 125-300 juta ton CO2e selama periode komitmen pertama 2008-2012. Jumlah CERs yang diperhitungkan dari tujuh belas proyek CDM Indonesia yang terdaftar pada Executive Board (EB) sampai Oktober 2008 hanya sekitar 2,5 juta ton CO2e (2,5 juta CERs) per tahun. Dengan demikian terdapat kesenjangan yang sangat besar antara potensi dan perhitungan perolehan CERs. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan CDM di Indonesia lamban dan menganalisis apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh manfaat-manfaat CDM sudah optimum. Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah guna memaksimalkan perolehan manfaat-manfaat dari CDM, terutama karena mandat PK atas pelaksanaan CDM komitmen pertama akan berakhir pada tahun 2012.

---

As an initiative within the UNFCC?s Kyoto Protocol, the Clean Development Mechanism (?CDM?) was designed to mitigate polluting emissions in developing countries as well as to facilitate developed countries meeting their green house gas (?GHG?) reduction targets. The CDM also provides several incentives for signatories to the Kyoto Protocol such as Indonesia. Beside improving the quality of their environment, developing countries that adopt the CDM gain benefits such as the transfer of ?clean? technologies, heightened skills and expertise, inward investment, and significant revenue from the sale of "carbon credits" (Certified Emission Reductions ? ?CER?s - which result from the reduction of polluting emissions). Indonesia holds significant potential with which to secure such benefits from the CDM.The Government of Indonesia ("GOI") and the World Bank together estimate that Indonesia has the potential to mitigate 125-300MM tons of emissions (excluding forestry) during the period 2008-2012, or 25 MM tons CO2e per annum. The number of CERs projected from the seventeen Indonesian projects registered with the Executive Board (?EB?) as of October 2008 is only 2.5MM tons of CO2 (or 25 MM CERs) per annum. Thus, there is a large gap between Indonesia?s potential and the CERs that are projected to be secured. This research identifies the factors that caused the progress in implementing the CDM in Indonesia to be slow and examines whether the efforts of the GOI have been optimum in securing the CDM?s benefits. In general this research aims to provide policy recommendations that will enable the GOI to maximise the benefits that can be secured, recommendations that have become urgent given that the current mandate of the CDM under the Kyoto Protocol will expire in 2012."

"Secara umum pemberian kredit program kredit perbankan yang sumber pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) kepada usaha kecil melalui beberapa jenis skim kredit program memiliki dampak yang positif terhadap usaha kecil dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun di lain pihak, efek penciptaan uang (money creation) melalui subsidi bunga yang diberikan telah turut serta memberikan kontribusi terhadap kenaikan angka inflasi di Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan studi yang mengkaji berbagai mekanisme pembiayaan usaha kecil yang dilakukan di Indonesia. Dengan demikian diharapkan terdapat alternatif pengembangan pembiayaan usaha kecil lain yang dapat meminimumkan dampak negatifnya bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur dan pengkajian data-data sekunder yang didapat dari institusi-institusi yang terkait. Kalau dilihat secara keseluruhan, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pengembangan usaha-usaha kecil dari sisi pembiayaan. Namun demikian akan lebih baik apabila upaya upaya pengembangan tersebut diintegrasikan dengan beberapa penambahan fungsi PT PNM (Persero) sebagai salah satu BUMN yang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran kredit program. Yaitu menempatkan PT PNM (Persero) pada sisi penawaran dan permintaan modal, sebagaimana yang dilakukan oleh SBA (Small Business Administration) Lembaga Pemerintah AS yang menangani usaha-usaha kecil. Pada sisi penawaran pasar modal, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengembangkan UKMK untuk menjadi saiah satu emiten atau bertindak sebagai penjamin atas surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh UKMK. Sedangkan pada sisi permintaan, PT PNM (Persero) dapat bertindak sebagai lembaga pemerintah yang mengelola surat-surat berharga UKMK untuk ditawarkan kepada para investor dalam bentuk reksa dana."