Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan proyek dengan skala besar yang dibangun didaerah yang minim infrastruktur, akan membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang cukup beragam macamnya, baik untuk penunjang kegiatan pabrik maupun untuk kesejahteraan karyawannya. Sehingga dalam pembangunannya digunakan bermacam-macam skema pendanaan. Penelitian ini dilakukan pada proyek perumahan karyawan PT. Boral Indonesia di Kabupaten Lebak, dimana perumahannya akan dibangun oleh developer dengan kontrak Build-Operate- Transfer. Tesis ini akan menganalisa risiko apa saja yang dapat terjadi pada developer serta respon risiko yang tepat.

---

Huge scale cement plant project is planned to build in remote area, such supporting facilities must be prepared. Those facilities are financed by many ways. Facilitating PT. Boral Indonesia? staff, there will be built a housing facilities project in Kabupaten Lebak, where it?s plant due. The housing facilities project will be financed by developer through Build-Operate-Transfer project financing scheme. This thesis will analyzes the risks that have probability to occur in this scheme, from developer? point of view also required risk responses is identified."

"Real Estate adalah investasi kepentingan umum bagi investor dan masyarakat. Berinvestasi di industri real estate merupakan investasi jangka panjang dan juga termasuk aset multiguna. Salah satu jenis properti adalah sebidang tanah yang diperlukan untuk membangun tempat tinggal. Tanah merupakan aset pembangunan multi guna, salah satunya adalah pembangunan perumahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan tanah tanpa bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi risiko serta mengembangkan strategi pengelolaan bagi risiko dominan pada pembiayaan Peer to Peer Lending Syariah pada proyek Perumahan Hasanah City bagi penyelenggara atau badan usaha untuk meningkatkan kinerja investasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui validasi pakar dan survei kuesioner. Kemudian data diolah menggunakan metode statistic untuk dianalisis deskriptif dan kemudian dilanjutkan dengan analisis risiko kualitatif guna mendapatkan risiko dominan yang berpengaruh terhadap kinerja investasi proyek. Hasil dari analisis risiko kualitatif didapatkan sebanyak 14 risiko dominan dalam skema pembiayaan peer to peer lending syariah pada proyek perumahan Hasanah City di Bogor yang berpengaruh terhadap kinerja investasi proyek. Sebanyak 31 tindakan preventif dan 26 tindakan korektif sebagai strategi pengelolaan risiko yang dapat dilakukan oleh penyelenggara/badan usaha untuk meningkatkan kinerja investasi proyek.

---

Real Estate is a public interest investment for investors and the public. Investing in the

real estate industry is a long-term investment and is also a multipurpose asset. One type of

property is a piece of land that is required to build a residence. The land is a multi-use

development asset, one of which is housing construction which has a higher added value

compared to land without buildings. The purpose of this study is to identify risks and develop

management strategies for dominant risk in Sharia Peer to Peer Lending financing for the

Hasanah City Housing project for organizers or business entities to improve investment

performance. This research was carried out by collecting data through expert validation and a

questionnaire survey. Then the data is processed using statistical methods for descriptive

analysis and then followed by qualitative risk analysis in order to obtain the dominant risk that

affects the project investment performance. The results of the qualitative risk analysis found

that there were 14 dominant risks in the Sharia peer-to-peer lending scheme for the Hasanah

City housing project in Bogor which affected the project's investment performance. A total of

31 preventive actions and 26 corrective actions as risk management strategies can be carried

out by organizers/business entities to improve project investment."

"Limbah konstruksi dihasilkan dalam setiap proyek konstruksi baik yang merupakan proyek pembangunan maupun yang merupakan proyek pembongkaran. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dalam beberapa penelitian, kontribusi industri konstruksi terhadap timbulan sampah semakin meningkat. Di Jakarta, upaya pengelolaan yang umum dilakukan terhadap limbah ini adalah dengan cara membuang dan menggunakannya kembali.Penggunaan kembali utamanya bertujuan untuk mengurangi biaya konstruksi. Namun banyak faktor yang berpengaruh untuk mencapai hal yang dimaksud, oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasikan faktor-faktor berpengaruh yang menyebabkan terjadinya material limbah konstruksi di Jakarta. Pendekatan yang dilakukan adalah secara kualitatif melalui wawancara dan survey questioner.Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman akan upaya pengelolaan limbah konstruksi, karakteristik segmen industri konstruksi yang menggunakannya, dan bahan bangunan terdaur ulang (recycled material) dalam konsep sustainable construction."

"Program strategis Pemerintah Republik Indonesia dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang mempunyai target pembangunan delapan belas (18) bendungan multi guna (multipurpose dam). Bendungan Pasir Kopo merupakan termasuk target pembangunan RPJMN dan diharapkan memberikan manfaat suplai air irigasi, pengendalian risiko banjir dan kebutuhan air baku RKI area Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten. Di sisi lain, pembangunan bendungan besar membutuhkan biaya yang besar. Keterbatasan anggaran untuk pendanaan atau funding gap pada APBN, memerlukan alternatif skema pembiayaan untuk Pembangunan Bendungan Pasir Kopo. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan alternatif skema pembiayaan untuk pembangunan bendungan. Analisis manfaat ekonomi diperlukan untuk perhitungan biaya dan manfaat ekonomi proyek dan sebagai salah satu penilaian pada kemampuan investasi. Selain itu, indentifikasi dan tingkat risiko merupakan hal lain yang sangat penting dalam KPBU untuk dapat mengetahui lebih lanjut mengenai alokasi risiko serta mitigasinya. Proyek Bendungan Pasir Kopo dapat dilaksanakan karena layak secara ekonomi dan akan memberikan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pemerintah serta memungkinkan untuk dilakukan dengan skema kerja sama melalui investasi. Terdapat 7 (tujuh) faktor risiko proyek yang mempunyai berpengaruh tinggi terhadap kerja sama dengan skenario alokasi yang berbeda. Dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi, penilaian investasi dan tingkat risiko, skenario kerja sama pada KPBU Proyek Bendungan Pasir Kopo memerlukan pembentukan Badan Usaha Pelaksana yang akan memelakukan perjanjian KPBU dengan PJPK (Kementerian PUPR) dengan struktur DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer).

---

The strategic program of the Government of the Republic of Indonesia is stated in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024 which has a target of constructing eighteen (18) multi-purpose dams. The Pasir Kopo Dam is included in the RPJMN development target and is expected to provide benefits for irrigation water supply, flood risk control and RKI raw water needs in the Lebak Regency, Serang Regency and Tangerang Regency in Banten Province. On the other hand, the construction of large dams requires large costs. Limited budget for funding or a funding gap in the APBN, requires an alternative financing scheme for the construction of the Pasir Kopo Dam. Government and Business Entity Cooperation (PPP) is an alternative financing scheme for dam construction. Economic benefit analysis is needed for the calculation of the project's economic costs and benefits and as an assessment of investment capability. In addition, the identification and level of risk is another very important thing in a PPP to be able to find out more about risk allocation and mitigation. The Pasir Kopo Dam project can be implemented because it is economically feasible and will provide increased economic benefits for the community and the government and allows it to be carried out with a cooperation scheme through investment. There are 7 (seven) project risk factors that have a high impact on cooperation with different allocation scenarios. Taking into account the economic benefits, investment assessment and risk level, the scenario of cooperation in the Pasir Kopo Dam Project PPP requires the formation of an Implementing Business Entity that will enter into a PPP agreement with the PJPK (Ministry of PUPR) with a DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintenance- Transfer)."

"Pabrik semen merupakan pabrik yang menggunakan energi tinggi secara intensif, yang mencapai 40 - 60% dari total biaya produksi. Penggunaan bahan bakar alternatif, secara signifikan dapat menurunkan biaya energi. PT Boral Indonesia, berencana akan membangun pabrik semen yang akan memaksimalkan penggunakan bahan bakar alternatif. Studi literatur, wawancara dan korespondensi dengan para ahli digunakan dalam penelitian tentang kebutuhan alat tambahan pabrik ini. Teknik Sampling dan wawancara digunakan untuk mendapatkan jenis dan besarnya potensi bahan bakar alternatif di sekitar Pabrik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban besarnya optimasi biaya produksi yang dapat dilakukan dengan penggunaan bahan bakar alternatif.

---

Cement manufacture is one the most intensive energy using industries, as the energy cost is about 40% ? 60% of the total production cost. Alternative fuels could significantly reduce the energy cost. PT Boral Indonesia are going to build Cement Plant, by maximizing the use of alternative fuels. Literature study, interview and correspondences with experts have been used in this research to identify the required additional equipment. Sampling method and interviews have been used to identify the type and the potential quantity of the alternative fuels within range of the factory. It is expected that this research forecast how much the production cost can be reduced."

"Kompleksitas permasalahan lingkungan perkotaan yang terjadi di Jakarta seperti banjir, kemacetan lalulintas, pengelolaan limbah cair, dan kelangkaan air bersih yang terjadi pada akhir-akhir ini, menjadi perhatian serius pemerintah dalam menemukan jalan pemecahan. Alternatif solusi yang bersifat parsial dan dengan pendekatan sektoral yang selama ini diimplementasikan selalu gagal dan tidak berjalan dengan efektif. Selain menghabiskan biaya yang mahal, keterbatasan lahan merupakan kendala utama dalam realisasinya. Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) merupakan solusi terintegrasi yang diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahn diatas, dan tidak membutuhkan pembebasan lahan. Realisasi proyek ini membutuhkan dana yang sangat besar yang tentunya tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Sehingga peranan dari private sector sangat diperlukan dalam rangka terealisasinya pembiayaan proyek infrastruktur multifungsi pertama di Indonesia. Namun, studi kelayakan finansial sebagai salah satu komponen dari proses feasibility study belum dilaksanakan sehingga tidak ada media yang mampu meyakinkan investor tentang kelayakan proyek ini. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk melakukan kajian studi kelayakan finansial sehingga didapatkan skema pendanaan yang optimal buat investor maupun pemerintah. Dengan kajian terhadap studi kelayakan investasi yang menggunakan pendekatan finansial maka besar nilai IRR yang diperlukan dari proyek dapat digambarkan melalui analisa cash flow yang menampilkan suatu skema yang lebih optimal bagi penentuan alternatif usulan skema investasi yang memberikan manfaat tertinggi dan terbaik (high and best use).

---

Urban complexity problems in Jakarta concerning environment such as flood, traffic congestion, liquid waste management, and scarecity of fresh water, has requared serious attention for government to find best solution. There have been partial alternative and sectoral solution which so far failed to work effectively. Beside the need for large some of fund, limited area has been the main constraint of their realisation. Multi Purpose Deep Tunnel System (MPDT) is an integrated solution capable to solve the above problem, which not requare land acquisition.

This realisation of this project will needs a large funding that can't be the responsibility of the government alone. Private sector participation for funding the realization of this multifunction infrastructure project in Indonesia will be of great demand. An investigation of the financial feasibility is importan aspect to be carry out in order to provide the information to attract investor participation in the project. Therefore, this graduate thesis is aim to provide the needed condusive, and optimal financing schemes for thus effective investment and goverment participation in the future. The analisys alternative of financial scheme provided the range of high indictive IRR value needed for succesfull project implementation resulting high and best benefit for both investor and goverment in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran profil persepsi risiko pada pekerja di PT. Terang Parts Indonesia dengan menggunakan paradigma psikometri. Penelitian dilakukan terhadap 216 responden pada bulan Mei - Juni 2016 menggunakan desain cross-sectional, data primer berupa kuesioner dengan menggunakan 8 parameter paradigma psikometri. Parameter yang digunakan pada penelitian adalah skala likert dengan nilai 1 (sangat tidak setuju) - 4 (sangat setuju). Nilai rata-rata masing-masing dari 8 dimensi paradigma psikometri akan memberikan gambaran profil tentang persepsi risiko pada pekerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi tingkat kebaruan risiko dipersepsikan pekerja sebagai parameter yang paling mempengaruhi persepsi pekerja, pekerja melihat perubahan proses yang terjadi akan mengakibatkan munculnya risiko baru yang belum diketahui. Dimensi penerimaan secara sukarela dipersepsikan oleh pekerja cenderung ke arah tidak sukarela, pekerja menyadari dan mengetahui risiko apa saja yang ada dapat mengancam kesehatan dan keselamatan akan tetapi pekerja melihat bahwa risiko tersebut merupakan bagian dari pekerjaan dilakukan. Pekerja dengan lokasi kerja yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang pengendalian risiko dan kesegeraan dari suatu efek. Pekerja dengan fungsi kerja yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang tingkat kebaruan risiko dan pengendalian risiko serta pengetahuan terhadap risiko (ilmu pengetahuan). Pekerja dengan perbedaan masa kerja memiliki persepsi yang berbeda tentang ketakutan terhadap risiko. Persepsi risiko adalah salah satu poin penting dalam membuat kebijakan perusahaan terkait keselamatan dan kesehatan kerja agar tercipta perilaku berbudaya K3, maka diperlukan komitmen manajemen terkait K3, pelatihan tentang pengenalan risiko serta pengawasan berkala terkait efektivitas sistem manajemen K3 umumnya dan pengendalian risiko secara khusus.

---

The purpose of this research is to provide an overview of risk perception profile in PT Terang Parts Indonesia. Research conducted on 216 respondents in May to June 2016 using cross-sectional design. The primary data is obtained from 8 parameter of the psychometric paradigm questioner with the scale from 1 (strongly disagree) to 4 (strongly agree). The average value from each dimension will give the profile overview of the employee's risk perception. The newness of risk dimension was perceived by the employee as the most influential parameter of their working perception. The workers think that the change of process production will create a new unknown risk.

The study result shows that the workers tend to not perceive the voluntariness of risk dimension as a non-voluntary process. The employee is aware of the risk of their work including all the things that endanger their health and safety and that are part of their job function. The workers, who have different working location, have the different perception about control of risk and immediacy of effect.

The workers with different job function have different perception about newness of risk, control of risk, and knowledge of risk (science). The workers with different employment period have different perception of common dread. The risk perception of the worker is one of important influence to create the company policy about safety working environment, so that it can lead to safety culture inside the company. It needs commitments from the management in regard to OHS, training of the safety introduction, and also monitoring of the effectiveness of the OHS system in general, especially for controlling the risk."

"Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak."