Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam akta otentik.Penelitian ini akan memberikan penilaian sejauh mana kekuatan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibuat dengan akta dibawah tangan dapat memenuhi prinsip tersebut diatas dan memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Analisis data dilakukan dengan metoda kualitatif dan hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk perspektif analisis. Dari tinjauan hukum perdata, kontrak yang dibuat dengan akta dibawah tangan mengikat para pihak sepanjang isi dan tanda tangannya di akui oleh para pihak tersebut, namun dari perspektif kenotariatan akta tersebut tidak mempunyai bukti sempurna dan perlindungan hukum yang pasti.Hasil penelitian menyarankan sebaiknya kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dibuat dengan akta notaris supaya kontrak tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, baik terhadap kekuatan pembuktian isi (materi) kontrak maupun keabsahan identitas para pihak dan keabsahan wewenang pejabat penandatangan kontrak sehingga dapat memberikan perlindungan yang objektif dan otentik terhadap pejabat penandatangan di hadapan pihak ketiga. Disamping itu dengan keterlibatan notaris dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat meningkatkan transparansi, integritas, keadilan dan perlindungan yang objektif bagi semua pihak.

---

This study is focusing on the contract of Government procurement on goods and services from notarial perspective based on the Presidential Decree No. 80, 2003, which regulated the principle of; effective, efficient, transparence, equal treatment for all stakeholders and accountable. In implementing that Decree, the signing of contract is not att and approved by Notary.The study will discuss how is the procurement contract of good and services which is only made as personal written statement (akta dibawah tangan) in order to have force of law for protecting the parties (who signed the contract) which is inline with the principle of Presidential Decree No. 80, 2003. The qualitative method was used in the analysis of data and its result is presenting in perspective analysis. From the Private Law point of view, contract which is signed under personal written statement by the parties will bind the parties as long as the contents and signature are confessed by the parties. However, from the Notary perspective, that contract is not fully authentic evidence and not protected by law.The study recommended that in order the contract of procurement on goods and services has an authentic evidence, the contract must be att and approved by Notary. Under that case, the evidence of contract contents and the originality of identity and authority of the parties will be objectively protected by law. Furthermore, with involvement of the Notary in the contract process of goods and services procurement will improve the transparency, integrity, fairness, and objective protection for the parties."

"ABSTRAKPengaturan ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dana APBN yang tunduk pada mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adanya kesalahan penerapan aturan pengadaan barang/jasa oleh badan usaha/individu dapat dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya dalam sengketa pengadaan barang/jasa antara PT Bank Sumut dan Endang Sriasih tahun 2004 dan dalam kasus tindak pidana korupsi untuk pengadaan LTE PLTGU Belawan PT PLN Pembangkit Sumatera Utara tahun 2015. Penelitian ini tidak secara spesifik menganalisis kedua kasus tersebut, namun untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang sama maka perlu pengaturan yang jelas terkait ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini, kriteria dana APBN yang termasuk dalam ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah dana APBN dari pos belanja negara yang sifatnya belanja barang/jasa dan dana APBN yang berasal dari pos belanja negara dibelanjakan oleh pelaku pengadaan yakni Kementerian/Lembaga /Perangkat Daerah . Selain itu, penulis menemukan bahwa implikasi penggunaan istilah ldquo;Pembiayaan rdquo; dan ldquo;Anggaran Belanja rdquo; terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat menimbulkan salah penafsiran dan pemahaman terhadap ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila tidak selaras dengan tata kelola APBN.

---

ABSTRACTRegulation of the scope of procurement of Government is important to provide legal certainty related to APBN funds subject to Government Procurement mechanism. Errors in the application of the rules of procurement by business entities or individuals can be considered as an act against the law and can be held responsible by the law. For example, in the procurement dispute between PT Bank Sumut and Endang Sriasih in 2004 and in the case of corruption for the procurement of LTE PLTGU Belawan PT PLN North Sumatra Power Plant in 2015. The research does not specifically analyze these two cases, but to prevent the occurrence of the same legal problems in the present and future then a clear regulation related to the scope of Government Procurement is required. The method used by the authors is a qualitative research method with a normative juridical approach using secondary data. Based on the results of this study, the criteria of APBN funds included in the scope of Government Procurement shall be APBN funds from expenditure items whose caracter is expenditures to buy goods services and APBN funds derived from the expenditure items are spent by the actor procurement, that is the Ministry Institution Local Government Organization . In addition, the authors find that the implications of the use of the term Financing and Expenditure on the scope of Government Procurement may lead to misinterpretation and misunderstanding of the scope of Government Procurement when use of the terms are not in line with APBN governance"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas analisi steori E-Service terhadap Implementasi E-Procurement Menggunakan Metode E-Lelang Cepat Oleh Unit Layanan Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivist, dengan teknik pengumpulan data Kualitatif melalui wawancar amendalam. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan apakah Implementasi E-Lelang Cepat sebagai salah satu metode pengadaan barang/jasa secara elektronik sudah memenuhi dimensi E-Service. Hasil penelitian pemaparan ini berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi pelaksanaan E-Lelang cepat di LKPP telah memenuhi literatur pelayanan yang baik, masyarakat dan pengguna dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tercapainya pelayanan yang diharapkan, dan terpenuhinya informasi-informasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Selain itu dari dimensi konteks sistem informasi elektroniknya peran sistem telah mengakomodir antara pihak LKPP dengan Penyedia dengan baik dan efektif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses E Service theory analysis on E Procurement Implementation Using Quick E Auction Method By Procurement Unit at Government Procurement Policy Institution. This research uses Post Positivist approach, with qualitative data collection technique through in depth interview. This study aims to reveal whether the Implementation of E Auction Fast as one method of procurement of goods services electronically meets the dimensions of E Service. The results of this exposure study went well. This can be seen from the implementation dimension of fast E Auction in LKPP has fulfilled good service literature, community and users can feel the benefits directly, the achievement of service expected, and fulfillment of information needed as requirement of procurement implementation electronically. In addition from the dimensions of electronic information system context, the role of the system has been accommodating between the LKPP with the Provider well and effectively."

"Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban dalam melaksanakan kontrak dan juga menelaah terkait upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal jaminan pelaksanaan yang dicairkan tersebut tidak dapat menutupi kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kemudian, permasalahan dianalisis menggunakan metode normatif, data yang diperoleh baik dari pustaka dan wawancara diolah secara kualitatif. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan proyek pemerintah. Dikarenakan serangkaian proses ini menggunakan uang negara, maka harus dilakukan dengan transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Jaminan Pelaksanaan merupakan sebuah mekanisme penjaminan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, besarannya pun telah ditentukan dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah dan akan dicairkan ketika Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya melaksanakan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam praktiknya tidak terselesaikannya kontrak tersebut menimbulkan dampak lainnya berupa kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kerugian tersebut misalnya meliputi, belum terselesaikannya pembangunan sehingga tidak bisa dipakai, ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah terpasang, pemeliharaan barang/jasa yang telah dikerjakan, keberlanjutan proses pengadaan barang/jasa yang terhenti dan potensi kehilangan keuntungan atas barang/jasa yang belum terselesaikan tersebut. Tidak jarang kerugian ini berakhir pada kasus tindak pidana korupsi, karena di dalamnya terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menguntungkan orang lain sehingga negara dirugikan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian yang meliputi pengenaan ganti rugi dan/atau kaitannya dengan jaminan pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta melihat kriteria ganti rugi dalam hukum perdata sehingga dapat mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara khususnya terkait kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

---

This paper analyzes the position of the Performance Guarantee in the procurement of government goods/services that do not cover the real losses suffered by the Government, by first examining the mechanism for determining the guarantee for the implementation of the procurement of government goods/services whose amount has been determined in the legislation then examining the mechanism for calculating state financial losses if the Government Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations in carrying out the contract and also examining what the Government can take legal remedies in the event that the disbursed Performance Guarantee cannot cover the losses suffered by the Government. Then, the problems are analyzed using normative methods and data obtained from both literature and interviews are processed qualitatively. Government procurement of goods/services is a series of activity processes consisting of planning, preparation, tendering, and contract implementation until the handover of government project work. Because this process uses state money, it must be carried out transparently, efficiently, effectively, and responsibly. Furthermore, the Performance Guarantee is a guarantee mechanism required by the Government in the context of carrying out work related to the procurement of government goods/services, the amount has also been determined in regulations related to the procurement of government goods/services and will be disbursed when the Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations to carry out the contract as agreed, but in practice the non-completion of the contract has other impacts in the form of losses suffered by the Government. These losses include, for example, unfinished construction so that it cannot be used, mismatches in the specifications of goods that have been installed, maintenance of goods/services that have been carried out, the continuation of the stalled goods/services procurement process and the potential loss of profit on the unfinished goods/services. It is not uncommon for these losses to end in cases of criminal acts of corruption, because there are elements of corruption, collusion, and nepotism that benefit others so that the state is harmed. this research will discuss the mechanism of compensation claims which includes the imposition of compensation and/or its relation to Performance Guarantee in the procurement of government goods/services and see the criteria for compensation in civil law to optimize the recovery of state losses, especially related to government procurement contracts."

"Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya.Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa prosedur yang berkaitan dengan pengguna barang yang dilaksanakan oleh Unit Pengadaan tidak sesuai dengan SOP nya. Penelitian ini menyarankan perlu melibatkan staf yang kompeten dalam menentukan jenis peralatan yang dibutuhkan dan memberikan pelatihan mengenai pengadaan barang/ jasa kepada para pegawai administrasi sebagai pelaksana pengadaan dan kepada manajemen dan dosen sebagai pengguna barang/jasa.

---

This thesis explores the effectiveness of educational supporting equipment procurement process conducted by the Procurement Unit of Polytechnic NDD. This study is a descriptive qualitative research design and aims to find out the effectiveness of education support equipment procurement process, identify the constraints in implementing the relevant regulations and know the effort has been made to overcome them.Research shows that there are some procedures related to the users of goods that have not been implemented by the Procurement Unit so that its performance is still considered not conform to the SOP. This research suggests need to involve staffs who are competent in determining the type of equipment needed and provide training on procurement of goods/ services to administration staffs as the executor of the procurement and to the management and lecturers as a user of the goods/ services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat peranan Bagian Pengawasan Internal serta memberikan perancangan audit kinerja di Bagian Pengawasan Internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kapabilitas Bagian Pengawasan Internal pada peranannya dalam organisasi masih berada pada Level I. Initial yang ditunjukkan melalui sempitnya lingkup kerja audit metodologi audit yang sederhana, kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi, dan keahlian auditor serta kedudukan yang kurang independen dalam struktur organisasi Setjen DPR. Hal tersebut mengakibatkan hasil pengawasan belum memberikan kontribusi bagi keberlangsungan organisasi dalam pencapaian tujuan karena rendahnya kualitas informasi dalam laporan dan menjadikan lemahnya peranan Bagian Pengawasan Internal dalam organisasi. Untuk meningkatkan perannya Bagian Pengawasan Internal perlu untuk meningkatkan jenis layanan auditnya melalui identifikasi kebutuhan pimpinan akan informasi dan menerapkan metodologi audit kinerja dalam pelaksanaan auditnya. Dengan menerapkan audit kinerja yang didahului dengan perencanaan yang matang untuk menentukan tujuan kriteria dan program pengujian terinci auditor dapat memandang lebih luas suatu permasalahan dan menemukan masalah yang lebih krusial yang mempengaruhi kinerja baik terhadap satu unit kerja maupun pengaruhnya kepada kinerja organisasi secara keseluruhan sehingga dapat membantu auditor dalam merumuskan rekomendasi menjadi tepat sasaran dapat dilaksanakan dan bertujuan untuk perbaikan operasional sehingga dapat menyediakan informasi yang membantu pimpinan dan unit kerja dalam pencapaian tujuan.

---

ABSTRACTThis research aims to determine the role of Internal Control Section and provide performance audit design on Internal Control Section. This research used a qualitative approach and collect the data research through interviews and documentation studies. The results of this research concluded that the role of Internal Control Section at the level of capability is at Level 1 ndash. Initial that indicated by the narrow scope of the audit lack of audit mehodology lack of competence and skill development activities of auditors as well as lack of its positions within the organizational structure. This affect to the contribution of the audit results to organization rsquo s sustainability and organizational accomplishment due to the low quality of the information in the audit report and weaken the role of Internal Control Section To enhance its role the Internal Control Section necessary to improve the types of audit services by identifying the leaders rsquo needs for information and apply performance audit methodology in the implementation of the audit. By applying the performance audit that preceded by planning process to determine the objectives criteria and detailed test program the auditor can seek at a wider problem and find more crucial issues that affects the performance of both the unit and its influence on the performance of the organization as a whole so that the auditor can formulate better recommendations and aim operational improvements so can provide information that helps leaders and managersin the achievement of goals."

"Tesis ini mengusulkan kerangka keamanan informasi untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan di Indonesia. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah telah diterapkan sejak tahun 2008 dan beralih ke sertifikasi berbasis komputer pada tahun 2015. Namun penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan masalah keamanan informasi yang perlu dibenahi seperti akses ilegal dan praktek perjokian melalui akses secara remote terhadap aplikasi ujian berbasis komputer. SMM yang ada saat ini belum memuat secara khusus tentang area keamanan informasi dalam proses sertifikasi PBJ. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sebuah kerangka kerja keamanan informasi yang komprehensif. Dalam studi ini, dilakukan perbandingan antara SMM Sertifikasi dengan Standar ISO 27001:2022 untuk mengembangkan kerangka khusus yang dapat diimplementasikan dalam pembaruan SMM Sertifikasi selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 kontrol pada ISO 27001:2022 yang sudah tertuang pada SMM Sertifikasi, 24 kontrol yang sudah diimplementasikan namun belum tertuang pada SMM Sertifikasi, 13 kontrol yang tidak perlu dimasukkan dalam SMM karena berada di luar kewenangan Direktorat Sertifikasi Profesi pada Lembaga XYZ, dan sebanyak 45 kontrol pada ISO 27001:2022 yang belum terdapat pada SMM Sertifikasi. Banyaknya kontrol yang tidak ada ini menjadi penyebab kurangnya keamanan informasi dan terjadinya masalah keamanan siber dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Berdasarkan temuan ini, dikembangkan kerangka kerja khusus pada area keamanan informasi dalam pelaksanaan sertifikasi PBJ. Kerangka kerja yang direkomendasikan bertujuan untuk memfasilitasi penerapan keamanan informasi pada sertifikasi kompetensi PBJ oleh Lembaga XYZ sebagai lembaga pembuat regulasi dan pelaksana sistem sertifikasi pengadaan.

---

This thesis proposes an information security framework for Quality Management System (QMS) Competency Certification of Human Resources for Procurement in Indonesia. The Government's Goods/Services Procurement Certification (PBJ) has been implemented since 2008 and switched to computer-based certification in 2015. However, the use of information technology has created information security problems that need to be addressed, such as illegal access and the practice of jockeying through remote access to application-based exams. computer. The existing QMS does not specifically contain the area of information security in the PBJ certification process. To address this challenge, a comprehensive information security framework is needed. In this study, a comparison is made between Certification QMS and ISO Standard 27001:2022 to develop a specific framework that can be implemented in the next Certification QMS renewal. The results showed that there were 11 controls on ISO 27001:2022 that had been included in the QMS for Certification, 24 controls that had been implemented but not included in the QMS for Certification, 13 controls that did not need to be included in the QMS because they were outside the authority of the XYZ Institute, and as many as 45 controls on ISO 27001:2022 which are not yet available in the Certification QMS. The number of controls that do not exist is the cause of the lack of information security and the occurrence of cybersecurity problems in the implementation of PBJ certification. Based on these findings, a special framework was developed in the area of information security in implementing PBJ certification. The recommended framework aims to facilitate the implementation of information security in PBJ competency certification by XYZ institute as the regulatory body and implementer of the procurement certification system."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement) sebagai kebijakan pemerintah untuk menyediakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas di LPSE Provinsi Riau serta mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses e-procurement. Jenis penelitian pada tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas pada LPSE Provinsi Riau telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan dan daya saing pengadaan di provinsi Riau, dengan menyoroti fakta bahwa sistem elektronik digunakan secara efisien dan cukup efektif. LPSE Provinsi Riau memiliki inisiatif dengan beberapa upaya-upaya dalam mengahadapi kendala-kendala yang muncul pada proses e-procurement yang mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas dengan cara melakukan penyempurnaan aplikasi SIKaP dan rutin bekerjasama dengan LKPP untuk mengadakan sertifikasi dan pelatihan kepada pejabat pengadaan

---

Government procurement of goods/services should be carried out by prioritizing the principles of Good Governance because it has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. Due to the many challenges faced in implementing public procurement systems, governments have started to implement electronic public procurement (e-procurement) as a government policy to provide better public procurement of goods and services. This research aims to analyze the practice of electronic procurement of goods and services in realizing the principles of transparency and accountability in LPSE Riau Province and identify what efforts are made by LPSE Riau Province in overcoming obstacles that arise during the e-procurement process. The type of research in this thesis is normative juridical legal research with secondary data that will be analyzed using qualitative methods. The results of this research show that the implementation of the principles of transparency and accountability at the Riau Province LPSE has had a good impact on the development and competitiveness of procurement in Riau province, by highlighting the fact that electronic systems are used efficiently and quite effectively. LPSE Riau Province has initiatives with several efforts in dealing with the obstacles that arise in the e-procurement process that affect the implementation of transparency and accountability by improving the SIKaP application and routinely collaborating with LKPP to hold certification and training for procurement officials."

"ABSTRAKTesis ini membahas bagaimana revolusi teknologi dan informasi (TI) danreformasi keuangan negara telah mempengaruhi terjadinya perubahan manajemenpenyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam menyelenggarakan pengadaanbarang/jasa di lingkungan pemerintah dari yang sistem yang manual menjadi sistemelektronik.E-procurement pemerintah berkembang dari tahapan konvensional menjadisemi e-procurement, dan berkembang ke arah penerapan e-procurement secara utuh.Tesis ini menggambarkan perbedaan tiap tahapan dari implementasi e-procurementinstansi pemerintah di Indonesia.E-procurement dianggap sebagai salah satu isu penting pada pembahasanbadan-badan perdagangan internasional dalam menyusun kebijakan ekonomi.Pemberlakuan prinsip-prinsip umum (general principles) telah mempengaruhipenyusunan kebijakan pengadaan pada beberapa negara di dunia.Indonesia belum secara implisit mengatur pokok-pokok kebijakan eprocurementpemerintah. Pengembangan e-procurement saat ini masih bersifatparsial dan belum didukung kebijakan yang berlaku secara nasional sesuai denganstandardisasi yang diharapkan.Penyelenggaraan sistem elektronik pengadaan (e-procurement) pemerintahsendiri berimplikasi pada adanya tanggung jawab hukum penyelenggara, baik dalamkedudukannya sebagai badan hukum publik maupun kedudukannya saat memasukiarea hukum privat dalam hubungan kontraktualisasi transaksi elektronik. Tanggungjawab penyelenggara dalam lingkup hukum publik berkorelasi dengan kewajibanpenyelenggara untuk mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku padaarea publik seperti undang-undang keuangan negara, undang-undang pelayananpublik, maupun undang-undang kearsipan. Sedangkan dalam lingkup privat,pemerintah harus mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam hukum perdata."