Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era zaman modern ini, manusia dituntut untuk lebih bekerja keras dalam memenuhikebutuhan dan keinginan mereka. Salah satunya dengan cara berinvestasi. Investasiadalah suatu tindakan dimana seseorang membeli saham, obligasi, atau surat pernyataanlainnya. Salah satu jenis investasi adalah Exchange-Traded Funds (ETF) yang dimanainvestor dapat melihat pergerakan saham didalamnya dan membuat keputusan untukmembeli atau menjual saham yang disebut sebagai trading. Pada skripsi ini, ditunjukkanbahwa algoritma trading berdasarkan teori kontrol dapat membantu investor dalammembuat keputusan tersebut untuk mendapatkan nilai portofolio yang optimal dalamtransaksi ETF. Hasil implementasi pada tiga saham, menunjukkan bahwa terdapat sahamdan kombinasi saham tertentu yang memiliki nilai portofolio optimal. Nilai portofoliooptimal ditentukan oleh kecepatan nilai portofolio tersebut mencapai target dan besarnya nilai portofolio tersebut pada akhir periode.(

---

)In this modern era, humans are required to work harder in fulfilling their needs and

desires. One of them is by investing. Investment is any action in which someone buy

shares, bonds, or other. One type of investment is Exchange-Traded Funds (ETF) where

investors can see the movement of shares in it and make the decision to buy or sell shares

called trading. In this thesis, it is shown that trading algorithms based on control theory

can help investors make these decisions to get optimal portfolio values in ETF

transactions. The results of the implementation of three stocks indicate that there are

certain stocks and stock combinations that have optimal portfolio values. The optimal

portfolio value is determined by the speed at which the portfolio value reaches the target

and the value of the portfolio at the end of the period."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang konsep trading in influence yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC). Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani konvensi ini belum meratifikasi aturan mengenai trading in influence dalam hukum positifnya. Padahal dalam perkara korupsi di Pengadilan Tipikor beberapa diantaranya teridentifikasi sebagai perbuatan trading in influence seperti suap impor daging sapi dengan terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fatanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan hukum serta doktrin yang berkaitan dengan konsep trading in influence. Tesis ini juga membandingkan ketentuan mengenai trading in influence di beberapa negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep trading in influence memiliki unsur yang hampir sama dengan suap dan gratifikasi sehingga aturan mengenai suap dan gratifikasi dapat digunakan untuk menjerat pelaku trading in influence. Walaupun belum ada delik tersendiri yang mengatur konsep ini, namun pelaku dapat dijerat dengan Pasal 55 KUHP yang dijunctokan dengan pasal mengenai suap atau gratifikasi. Kondisi ini menunjukkan adanya korelasi antara trading in influence dan penyertaan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the concept of trading in influence that contained in Article 18 United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) . Indonesia as one of the countries that signed the convention has not ratified the rules on trading in influence has not ratified the rules on trading in influence in their positive law. Whereas in the case of corruption in the corruption court, some of which have been identified as the act of trading in influence such bribes beef import quota by the defendant Luthfi Hasan Ishaaq and Ahmad Fathanah. The research uses normative research method that is a study of legislation and legal literature and doctrine relating to the concept of trading in influence. This thesis also compared the provisions on trading in influence in some countries. The study concluded that the concept of trading in influence has elements similar to bribery and graft so that the rules regarding bribery and graft can be used against trading in influence. Consequently, although there is no separate set offence, the offender can be charged with Article 55 of the Penal Code in conjunction with Article regarding bribes or gratuities. These condition indicate the existence of the correlation between trading in influence and participation."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Misappropriation Theory pada pengaturan Insider Trading di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pengaturan Insider Trading di Indonesia masih memiliki celah hukum dimana Pasal 95 dan 96 UUPM masih menganut Fiduciary Duty Theory. Celah hukum tersebut menjadi hambatan bagi OJK untuk melakukan penegakan hukum pada praktik Insider Trading di Indonesia. Apabila kasus Salman V. United States terjadi di Indonesia, maka Salman tidak akan terjerat oleh hukum. Hal ini dikarenakan menurut teori fiduciary duty, Salman tidak termasuk dalam kategori orang dalam ataupun tippee, dan UUPM tidak mengatur mengenai Secondary Tippee. Oleh karena itu, Misappropriation Theory perlu diterapkan di UUPM sehingga celah hukum pada pengaturan Insider Trading di Indonesia dapat teratasi dan penegakan hukum yang dijalankan oleh OJK dapat berjalan dengan baik.

---

The focus of this study is to analyze the implementation of Misappropriation Theory in Indonesias Insider Trading law. The method used in this study is a normative juridical method. Theres a shortcoming in Indonesias Insider Trading Law, in which Article 95 and 96 of Indonesias Capital Market Regulation still uses Fiduciary Duty Theory. In order to enforce the law against Insider Trading practices, this loophole is an obstacle for Indonesias Financial Service Authority. If Salman V. United States happened in Indonesia, Salman will not be able to be prosecuted because according to fiduciary duty theory, Salman is not an insider or a tippee, and Indonesias Capital Market Regulation did not regulate Secondary Tippee. Therefore, Misappropriation Theory should be implemented in Indonesias Insider Trading law in order to fix this legal loophole and law enforcement carried out by Indonesias Financial Service Authority could run well."

"July 2007 is the beginning of the world's subprime mortgage crisis.  Since then, the world's liquidity crisis occurred and never found any solution until now.  The liquidity crisis began to spread developed countries to poor countries, developing countries and emerging markets with two channels. This contagious crisis made growing economy and emerging economy fell.  No country in the world survived, including Indonesia.  This paper discussed the management of investments in Indonesia. It started from the spread of global crisis to Indonesia and its impact on investment in Indonesia.  Then, we discussed the government's efforts to encourage investment.  The last was the view of the investment for the next three years (2010-2014)."

"ABSTRAKThe increases in cross-border trade has resulted in more companies with assets, business, and presence in multiple jurisdiction. When any of these companies face debt restructuring or insolvency, it confronts a myriad of complex issues in coordinating rescue proposals or winding up the businesses across jurisdictions. Prior to the 1997 economic crisis, insolvency laws in most state economies were generally out of date and irrelevant to the modern commercial needs, particulary the cross-border insolvency matters that has not been well regulated. ASEAN has initiated an integrated economy regional by launching an ASEAN Economic Community on late 2015. It aimed to establish a deeply integrated and highly cohesive ASEAN economy that would support sustained high economic growth and resilience in the face of global economic shocks and volatilities within ASEAN members. Unfortunately, ASEAN member has not prepared a regulation regarding cross-border insolvency matters which could restrains its aim to establish a fully integrated economy regional. Each state members has its own national insolvency laws and proceedings, but none have the schemes that could surpassed the national borders and simplified the procedures. The aspects of cross-border insolvency from both the International law and domestic law of Indonesia is already prepared to deal with foreign proceedings. Both could be adjusted to establish a cross-border regulation in ASEAN. Hence, there should be an in-depth harmonization of cross-border insolvency should be another priority upon ASEAN Economic Community to achieve a fully-integrated economy in ASEAN."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand periode 2012-2016. Data yang digunakan merupakan data panel dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan negara memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi di Indonesia, kepemilikan negara berpengaruh positif dan tidak signifikan di Malaysia dan Singapura, sedangkan kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan di Thailand. Selain itu interkasi kepemilikan negara terhadap peluang investasi menunjukan negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia dan Thailand, tetapi positif dan tidak signifikan di Singapura. Temuan lainnya adalah kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Thailand. Interaksi kepemilikan asing dan peluang investasi menunjukan pengaruh negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian juga menguji hubungan antara kepemilikan asing dan investasi terhadap country level institution. Country level institution diukur dengan menggunakan political risk component berupa government stability, investment profile dan law and order. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat signifikansi antara hubungan kepemilikan asing dan investasi terhadap government stability, investment profile dan law and order di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

---

ABSTRACTThis study aims to measure impact of state ownership and foreign ownership to investment efficiency of companies in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand 2012 2016. This study used panel data with Ordinary Least Square OLS method. The result of this study is state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Indonesia, state ownership has positive and insignificant effect on investment in Malaysia and Singapore, while state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Thailand. In addition, interaction between state ownership are negative insignificant in Indonesia, Malaysia and Thailand, but positive insignificant in Singapore. The other findings are foreign ownership has positive and not significant on investment efficiency in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, but foreign ownership has negative and insignificant effect in Thailand. Interaction between foreign ownership and investment opportunities show negative insignificant effect in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. This study also examine relation between foreign ownership and investment efficiency on country level institution. Country level institution are measured by political risk component such as government stability, investment profile and law and order. The result show that there is no significance between relation of foreign ownership and investment to government stability, investment profile and law and order in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. "

"ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menguji adanya hubungan cross-sectional antara volatilitas harga obligasi dengan aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan seluruh transaksi obligasi pemerintah di Indonesia pada rentang waktu tahun 2006 sampai dengan 2011. Variabel aktivitas perdagangan yang digunakan penulis antara lain volume perdagangan, jumlah transaksi, umur obligasi, Kupon Obligasi. Model yang digunakan penulis adalah regressi cross-sectional Fama & Macbeth (1973) menggunakan data transaksi mingguan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara volatilitas harga beberapa variabel aktivitas perdagangan pada pasar obligasi pemerintah di Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This research aims to test cross sectional relation between price volatility and trading activities in Bond market located in Indonesia. This research use Indonesia governtment bond data period 2006-2011. Author use several variable to test hypoteses in this research. Trading activities variable is Transaction Volume, Number of Transaction, Age of Bond, Bond Coupon. This research use cross-sectional regressions estimation introduced by Fama & MacBeth (1973) using weekly transaction data. This study found positive relation beetween volatility several trading activity variable in Indonesia goverment bond market.

"