Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan konsumen atas iklas tariff jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklas terif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasi seluler. Dari pengaturan-pengaturan tersebut, kemudian dilihat bentuk-bentuk iklas tariff jasa telekomunikasi yang di informasikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yang merugikan konsumen dapat diminta pertanggungjawaban. Atas iklan tariff jasa telekomunikasi seluler yang diinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah, penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentang jasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikan kinerja terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi konsumen atas iklan oleh self regulasi yang efektif"

"Semakin pesatnya pertumbuhan bisnis pusat perbelanjaan menandakan meningkatnya daya beli masyarakat di dalam negeri. Hal ini mendapat perhatian serius dari para retailer produk dan jasa kebutuhan masyarakat untuk membuka gerai-gerai di setiap mal yang dinilai strategis. Dengan demikian pihak manajemen gedung mal Cibubur Junction merasa hal ini sebagai tantangan untuk bagaimana bisa memenangkan perhatian tenant baru untuk membuka gerainya di mal Cibubur Junction maupun tenant lama agar merasa puas dan loyal terhadap mal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menganalisis pemahaman manajemen mal CJ, khususnya divisi tenant relations terhadap konsep Customer Relationsship Management (CRM) serta upaya-upaya komunikasi yang dilakukan dalam kegiatan penerapan (CRM) dan Mengkaji persepsi tenant terhadap penerapan konsep CRM di mal Cibubur Junction dalam upaya peningkatan loyalitas tenant terhadap mal Cibubur Junction. Penelitian ini menggunakan konsep pendekatan CRM oleh James G. Barnes, dimana penerapan pendekatan CRM diawali dengan penciptaan nilai yang akan memunculkan kepuasan, ketahanan dan pada akhirnya akan meraih apa yang menjadi tujuan utama CRM yaitu loyalitas pelanggan, dengan penekanan pada penciptaan hubungan bisnis yang personal dan emosional. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi sebagai data primer. Data sekunder didapatkan dari studi literatur, studi pustaka dan melalui situs internet. Informan yang dipilih berjumlah empat orang, dua orang dari tenant, dan dua orang lagi dari divisi tenant relations mal CJ. Tenant dalam mal CJ dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu end-core, basic-permanent tenant dan casual leasing. Dalam penelitian ini informan yang dipilih hanya dari kategori end-core dan basic-permanent tenant. Triangulasi dilakukan dengan mewawancara pakar humas dan pemasaran, Silih Agung Wisesa. Berdasarakan analisis data yang diperoleh, dapat dijelaskan bahwa mal CJ telah menerapkan konsep CRM untuk meraih loyalitas pelanggan, yang dilakukan oleh divisi tenant relations sebagai ujung tombak hubungan langsung dengan tenant Upaya-upaya komunikasi yang dilakukan adalah melakukan approach terhadap tenant baru yang akan segera membuka usahanya di mal CJ. Selain upaya tersebut, bentuk komunikasi lainnya adalah melakukan brainstorming baik terhadap terhadap tenant baru maupun tenant yang sudah ada. Untuk tenant baru, interaksi komunikasi yang dilakukan seperti pendiskusian bentuk dan design toko, juga pemberian informasi secara terperinci akan kewajiban tenant dan hak-hak tenant untuk promosi gratis di setiap bulan. Sedangkan untuk tenant yang sudah ada, upaya-upaya komunikasi yang dilakukan adalah dengan melakukan kunjungan rutin tehadap tenant untuk mempromosikan event yang akan diselenggarakan mal dan mengajak untuk bekerjasama dalam event tersebut untuk sekaligus mempromosikan produk-produk atau jasa dari tenant tersebut. Penerapan konsep CRM ini dilakukan sesuai dengan tahapan pencapaian loyalitas yang ada pada konsep CRM James G. Barnes, yaitu penekanan pada penciptaan hubungan kekeluargaan dengan upaya komunikasi dengan tenant. Kesimpulannya, mal CJ dalam penerapan CRM hanya fokus pada tenant dengan kategori end-core tenant dibandingkan dengan basic-permanent, karena sesuai dengan pernyataan dari divisi tenant relations bahwa end-core tenant merupakan tenant besar yang dapat meningkatkan citra mal CJ. Manajemen mal CJ tidak memiliki divisi humas, tetapi fungsi humas dilakukan oleh divisi tenant relations.

---

The vast increasing of the domestic buying attitude in society has been affecting the massive growth of shopping center nowadays. This is obviously has attracted seriously by the retailer to broaden their business network in shopping center which seems to be the placed on a strategic area. Cibubur Junction mal, as one of the biggest mall in the east Jakarta has been the main meeting point at Cibubur area. The building management of Cibubur Junction Mall find it as a potential challenge to win and gathered more tenant attention, so that they will start their business at the Mall, as well as the existing tenants, to make them as loyal tenants. The main purpose of this research is to describe and analyze the understanding building management, especially the tenant relations divisions about the Customer Relationship Management (CRM) concept, as well as the communications effort in the application of CRM concept; also the tenant perceptions about the CRM application at the mall in the purpose of gaining the loyality phase of tenants toward the Cibubur Junction Mall. The research is using the CRM concept by James G.Barnes, where the CRM started with the creations of customer values which will generates customer satisfactions, then followed with cutomer retentions and finally get the main purpose of CRM which is the loyality of the customers This research is using the constructivism paradigma, with qualitative approach. The prime data collection method conducted with in-depth interviews and observation. The secondary data collected by references and books, also websites. The informans of this research were devided into 2 parts, the first part is from the tenant relations division, and another part came from the tenants. In cibubur junction mall, tenants are devided into three categories; end-core, basic permanent and casual leasing. In this case, only end-core and basic permanent tenants used due to the credibility level of the informan base on this research. The triangulations phase conducted with interviewing one of the PR and marketing expert, Mr. Silih Agung Wasesa. Based on the data collected, it shows that the mall has been using the CRM approach in running its business due to get the loyality of its tenants, which is conducted by the tenant relations divisions. The communication approaches conducted are visiting the tenants regularly as well as brainstorming the ideas of the building events related to each tenants in order to increase the visitor of the mall as well as the selling of the existing tenants. For the new comers, the communications approach starts exactly when the new tenant is about to open their new store, especially the design and style of the store in particular. There are also hospitality efforts that only conducted for the end-core tenants to show appretiation to maintain good relations. The applications of CRM concept conducted by following the phases within the concept of loyality by James G. Bames book, which emphasizing in good family relationship with the communications efforts to the tenants. In conclusions, the CRM applications in cibubur junction mall, has only been focusing to the end-core tenants rather than basic-permanent. The reason is that the end-core tenant are more likely profitable and potential in gaining more visitors and good image toward the mall. Cibubur junction mall does not have PR divisions, so that the PR functions conducted by the tenant relations division."

"ABSTRAKTesis zm membahas perlindungan konsumen atas iklan tarif jasa telekomunikasiseluler di Indonesia. Latar belakang tesis ini adalah maraknya peran iklan tarifjasa telekomumkasi seluler di Indonesia. Langkah awalnya adalah dengan melihatperaturan perundang-undangan yang terkait dengan iklan tarif jasa telekomunikasiseluler Dari pengaturan-pengaturan tersebut» kemudian dilihat bentuk-bentukiklan tarif jasa telekomunikasi yang diinformasikan kepada masyarakat danbentuk-bentuk iklan yang merugikan konsumen. Atas iklan tarif jasatelekomunikasi seluler yang merugikan masyarakat dapat dimintakanpertanggungjawaban Atas iklan tarif jasa telekomunikasi seluler yangdiinformasikan kepada masyarakat dilakukan pengawasan oich pemerintah,masyarakat, dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian meyarankanagar dapat dibentuk sebuah undang-undang yang mengatur secara khusus tentangperiklanan, Kemudian diperlukan pihak yang bertanggung jawab alas iklan tarifjasa telekomunikasi seluler yang jelas. Selain itu juga diperlukan perbaikanIrinega terhadap lembaga yang diamanatkan untuk melindungi kosumen atas iklantanfif jasa telekomunikasi seluler di Indonesia, yang kemudian juga dibentengioleh seif regtdatkm yang efektif.

---

ABSTRACTThis theses discusses about consumer protection from advertisementtelecommunication celuller tariff in Indonesia The back ground of this theses is awars of advertisement telecommunication celuller tariff. First step to wort thistheses is see all of the law about advertisement of telecommunication celullertariff, and than see all of advertisement telecommunication celuller tariff when theadvertisement telecommunication celuller tariff makes consumer looses. Becauseconsumer get looses from advertisement telecommunication celuller tariff,consumer had to get responsibility from operator celuller. Goverenment, people,independent consumery protection bodies can control that advertisementtelecommunication celuller tariff. This theses suggest to make advertisement act,and needed to clearence liability for the advertisement telecommunication celullertariff in Indonesia So we need a good working from consumer protection bodies,and a good working from advertisement bodies (efectifity self regulation)."

"本书包括：简明古代服饰史、衣冠之治、丝的传奇、原生态服饰之美、近现代服饰风潮等内容。"

"Pada era globalisasi perekonomian dunia saat ini, dunia komunikasi sangat penting perannya. Di Indonesia, pemanfaatan jasa telekomunikasi banyak diterapkan sebagaimana di negara-negara berkembang lainnya. Beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi ini, diantaranya adalah Telkomsel, Indosat dan XL yang ketiganya merupakan perusahaan layanan jasa telekomunikasi berbasis GSM (Global System for Mobile) yang menjangkau seluruh Indonesia lewat layanan pra bayar dan pasca bayarnya. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi tidak hanya diatur oleh UUPK, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan perlindungan bagi konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia. Konsep layanan jasa dibidang telekomunikasi yang dalam melangsungkan layanan jasa telekomunikasi menggunakan perjanjian berlangganan tersebut bukannya tidak membawa permasalahan hukum. Kesenjangan antara Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi yang ada dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan balk berkaitan dengan masalah keperdataan maupun masalah perlindungan konsumennya membuat suatu kerancuan yang patut diteliti dan diarahkan. Kebanyakan konsumen pada umumnya tidak memperhatikan adanya klausula seperti ini dalam perjanjian yang ditandatanganinya. Di sisi lain pembuat perjanjian baku juga dimanfaatkan ketidaksadaran konsumen untuk keuntungannya, sehingga konsumen dirugikan. Pelaku usaha di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada 20 April 2000 hingga saat ini tahun 2006 belum juga melaksanakan penyesuaian terhadap perjanjian baku yang dibuatnya. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai sistem penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Selular GSM di Indonesia, pengaturan tentang kepentingan konsumen Jasa Telekomunikasi selular GSM di Indonesia, dan apakah UUPK sudah memberikan perlindungan kepada konsumen pengguna jasa telekomunikasi dalam kaitannya dengan perjanjian berlangganan jasa telekomunikasi selular GSM di Indonesia."

"Fokus dari penelitian ini adalah tentang permasalahan iklan tarif seluler yang menyesatkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. Penelitian ini hendak mengupas permasalahan eksistensi iklan yang menyesatkan mengenai tarif jasa seluler pra-bayar, pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha, serta upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan. Penelitian ini mencakup studi kasus terhadap isi dari iklan tarif seluler yang beredar dan akan membuktikan apakah informasi dalam iklan, sesuai dengan faktanya. Kesimpulannya, iklan tarif seluler dalam bentuk media billboard dan televisi cenderung menyesatkan., dan pelaku usaha pemesan iklan dan pelaku usaha pembuat iklan wajib bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita konsumen.

---

This research is focusing on the the legal issue of misleading phone rate advertisement from the Law No. 8 Year 1999 concerning Consumer Protection perspective. This research elaborates the existence of misleading advertisement on the pre-paid cellular phone advertisement, the liability of the producer, and legal action that can be done by the consumer. This research’s scope are the case studies on the phone rate advertisement substantion and argumentation whether the information on that advertisement consistent with the fact. As conclusion, billboard and television advertisement are misleading, and that advertising client and advertising agency are liable to compensate the loss suffered by consumers."

"Telekomunikasi merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Adanya telepon seluler semakin mempermudah manusia dalam bertelekomunikasi. Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai perdagangan telepon seluler sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh produsen dan importir sebelum Blackberry itu beredar di masyarakat. Blackberry sebagai telepon seluler yang digemari saat ini tak luput terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh penggunanya. Permasalahan yang muncul terkait dengan standar mutu perangkat dan layanan purna jual. Banyaknya importir Blackberry di Indonesia menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen dalam klaim layanan purna jual terkait dengan standar mutu produk yang tidak sesuai. Selain itu, tanggung jawab bagi importir yang berada di bawah afiliasi RIM langsung berbeda dengan tanggung jawab importir yang tidak berafiliasi langsung. Oleh karena itu pengawasan bagi Blackberry yang beredar harus ditingkatkan guna melindungi kepentingan konsumen pengguna Blackberry.

---

Telecommunications is a need for social human beings. The existence of cell phones increasingly easier for people in telecommunications. The government has set regulations on trade in mobile phones as a condition to be filled by producers and importers of Blackberry before it is circulating in the society. Blackberry as a popular mobile phone today did not escape to the various problems experienced by users. The problems that arise related to the quality standards and after sales service. The number of importers in Indonesia raises vagueness Blackberry for consumers in claims after-sales services associated with product quality standards are not appropriate. In addition, responsibility for the importers who are under the direct RIM affiliations different with the responsibility of importers who are not affiliated directly. Therefore, surveillance for Blackberry in circulation must be increased in order to protect consumer interests Blackberry users."

"Jasa telekomunikasi sangat diperlukan dalam rangka mendukung pertumbuhan dunia usaha untuk memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas (Trade Liberalization) dengan beraneka ragam barang dan jasa. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 200.000.000 (dua ratus juta) jiwa dan termasuk sebagai Negara sedang berkembang, yang kebanyakan penduduknya belum mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, terutama yang berkaitan dengan hukum di bidang jasa telekomunikasi dan perlindungan konsumen. The UN Guidelines for Consumer Protection melalui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.A/RES/39/248 tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen yang mengandung pemahaman umum dan luas mengenai perangkat perlindungan konsumen hanya dapat diterima sebagai pedoman. Pemerintah dengan berbagai negara sepakat untuk menfasilitasi dan mendukung pengembangan kelompok-kelompok konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, sangat tergantung pada sikap lembaga Legislative, Eksekutif, Pengusaha, dan Konsumen serta Institusi-institusi penegakan hukum lainnya. Diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 oleh pemerintah transisi (Kabinet Reformasi Pembangunan) Presiden BJ Habibie tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru hubungan konsumen dengan pelaku usaha (produsen, distributor, pengecer, pengusaha/perusahaan dan sebagainya) dalam menyongsong milenium baru yang sudah diambang pintu. Pasal 31 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindugan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) mengamanatkan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen (BPKN). Keanggotaan BPKN (pasal 36 UUPK) terdiri dari unsur-unsur: pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli. Perkembangan telekomunikasi yang sangat pesat terutama terjadi pada abad ke-20. Revolusi teknologi komunikasi mencapai puncaknya dengan mulai dipakainya teknologi satelit untuk kepentingan telekomunikasi. Kerjasama dalam berbagai bidang yang luas sebagaimana tersebut diatas, melibatkan beberapa alat sebagai sarana dan prasarana yang juga dalam penggunaannya terdapat beberapa pihak, antara lain konsumen, penyelenggara dan pemerintah serta produsen industri alat. Yang penting ditonjolkan adalah pemahaman dan penghayatan terhadap asas-asas dari peraturan yang terkait dalam rangka perlindungan konsumen jasa telekomunikasi telepon. Peraturan perundang-undangan yang ada saling terkait. Sinkronisasi pengertian dan penafsiran dalam rangka penerapannya sangat diperlukan. Penerapan kedua peraturan tersebut di atas sudah barang tentu mengkaitkan beberapa peraturan lainnya sehingga tidak teijadi tumpang tindih {overlapping). Mengkaji lebih jauh tentang penerapan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan undang-undang No.36 tahun 1999 tentang telekomunikasi diperlukan penelitian kepustakaan, penelitian lapangan maupun beberapa studi kasus yang ditemukan dalam praktek."